Menteri Energi Indonesia Jero Wacik dan Terobosan Investasi Migas

Pemerintah Indonesia perlu menghilangkan faktor-faktor ketidakpastian investasi termasuk agenda perpanjangan blok-blok minyak dan gas bumi yang akan berakhir dalam beberapa tahun kedepan, baik Blok Siak yang dioperasikan oleh Chevron Pacific Indonesia (CPI) maupun Blok Mahakam atau blok-blok lainnya. Pemerintah tak perlu menunggu hasil pemilu untuk membuat keputusan.

* * * *

Beberapa waktu lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia Jero Wacik berbicara di hadapan para petinggi-petinggi perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di Indonesia agar mereka tidak perlu khawatir dalam berinvestasi di Indonesia walaupun Indonesia tahun 2014 nanti akan menyelenggarakan agenda politik, Pemilihan Umum untuk memilih anggota Parlemen maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Rupanya sang Menteri memahami kekhawatiran para pelaku usaha industri migas jelang Pemilu.

Menteri Jero Wacik mengajak seluruh investor untuk tidak menunggu jika ingin melakukan investasi di bidang energi khususnya minyak dan gas bumi (migas). Menteri Jero mengungkapkan hal itu untuk menanggapi pernyataan berbagai pihak bahwa para investor akan bersikap "wait and see" untuk melakukan investasi.

"Saya mau investor jangan wait and see. Jika mau investasi lakukan sekarang dan tidak perlu nunggu siapa pemimpinnya," kata Wacik di Jakarta 21 Oktober 2013. Menteri Jero Wacik berusaha meyakinkan investor migas agar investasi dan kegiatan operasional bidang migas tidak melorot di tengah memanasnya aktivitas politik di tahun depan. "Siapa pun yang menang nanti, saya harapkan semua tetap jalan. Investasi jalan dan kegiatan operasional industri migas juga tetap jalan," kata Jero Wacik.
Ia meminta kepada investor bidang migas untuk membedakan persoalan politik dengan ekonomi, sehingga persoalan investasi dan operasional industri sektor migas dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Pertanyaannya, apakah agenda politik yang membuat para pelaku usaha ragu-ragu, atau kebijakan pemerintah sendiri yang membuat pelaku usaha industri migas ragu-ragu dalam berinvestasi di Indonesia? Bila kita menengok ke belakang dan kondisi investasi minyak dan gas saat ini, tampaknya para pelaku usaha sektor minyak dan gas ragu-ragu berinvestasi atau meningkatkan investasi mereka akibat ketidak-konsistenan pemerintah sendiri. Banyak juga kebijakan-kebijakan yang hingga saat ini yang kurang mendukung investasi di sektor minyak dan gas bumi.

Disamping itu, banyak juga isu-isu masalah-masalah klasik yang hingga saat ini belum terpecahkan seperti soal pajak bumi dan bangunan untuk eksplorasi, birokrasi yang tidak mendukung, perizinan yang rumit maupun overlapping peraturan-peraturan, baik peraturan pusat maupun di tingkat lokal. Sehingga tidak bisa disalahkan bila sebagian pelaku industri migas masih ragu-ragu berinvestasi di Indonesia, khususnya untuk aktivitas atau investasi eksplorasi minyak dan gas bumi.

Karena itu untuk mendorong investor migas tetap berinvestasi di Indonesia, Kementerian ESDM bersama kementerian terkait perlu melakukan terobosan-terobosan. Pemerintah perlu mengirim pesan yang kuat agar pemerintah walaupun memasuki agenda politik tetap berpihak pada pelaku usaha, khususnya industri migas, apalagi sektor migas memberi kontribusi 30 persen terhadap pendapatan atau pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah perlu menghilangkan faktor-faktor ketidakpastian investasi termasuk agenda perpanjangan blok-blok minyak dan gas bumi yang akan berakhir dalam beberapa tahun kedepan, baik Blok Siak yang dioperasikan oleh Chevron Pacific Indonesia (CPI) maupun Blok Mahakam atau blok-blok lainnya. Pemerintah tak perlu menunggu hasil pemilu untuk membuat keputusan terkait kontrak pengelolaan blok Siak, Blok Mahakam dan blok-blok lainnya karena bagaimanapun sektor migas perlu tetap melanjutkan operasional mereka. Tahun ini merupakan tahun yang tepat bagi pemerintah untuk membuat keputusan. Keputusan terkait perpanjangan blok migas juga merupakan salah satu terobosan yang sedang dinantikan oleh pelaku industri migas. (*)

Eksplorasi Migas, Kunci Atasi Krisis Energi Jangka Panjang

Platform minyak dan gas lepas pantai

Ekonomi Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan menggembirakan dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, jumlah kelas menengah meningkat, sektor industri berkembang. Namun, pertumbuhan ekonomi dibayangi oleh ancaman krisis energi, khususnya pasokan listrik. Pasalnya, sektor kelistrikan tidak sanggup mengejar peningkatan pertumbuhan permintaan akan listrik yang bertumbuh lebih cepat.

 

Sebenarnya, pemerintah beberapa tahun lalu telah membaca potensi krisis listrik ini. Karena itu, pemerintah mencanangkan program crash program 10,000 MW listrik, yang kini memasuki tahap kedua. Bila pada tahap pertama, pembangkit listrik kebanyakan menggunakan batubara, maka pada crash program kedua, pemerintah memanfaatkan gas bumi beserta renewable energi seperti panas bumi dan hydropower dan sumber energi terbarukan lainnya. 

Tapi rupanya, pelaksanaan proyek crash program listrik tahap kedua tersebut tersendat-sendat dan tidak sesuai rencana. Ada cukup banyak proyek yang mangkrak atau mandeg dengan segala persoalannya. Ada proyek yang tersendat akibat belum mendapatkan izin pemanfaatan hutan lindung khususnya bagi proyek panas bumi (geothermal). Ada juga persoalan yang tak kalah pentingnya adalah kekurangan pasokan gas bumi. Kekurangan pasokan gas bisa disebabkan karena memang belum ada gas suplai dan bisa juga akibat kesulitan transportasi untuk mengirimkan gas dari blok migas menuju pembangkit listrik PLN. 

Sejauh ini, baru ada satu FSRU (floating storage regasification unit) yaitu yang terletak di lepasa pantai Jakarta utara yang dioperasikan oleh PT Regas. Gas dalam bentuk liquid dipasok dari Bontang dikirim ke FSRU. Hampir 80% gas Bontang dipasok dari Blok Mahakam, menunjukkan betapa pentingnya kesinambungan produksi blok migas, yang sebentar lagi (2017) kontraknya berakhir.  Di FSRU gas dalam bentuk liquid tadi diubah kembali menjadi gas sebelum dikirim melalui pipa ke pembangkit listrik PLN. Namun, ada beberapa proyek yang tidak berjalan sesuai rencana seperti FSRU Belawan, yang kemudian dipindahkan karena berbagai alasan. FSRU Semarang, Jawa Tengah pun saat ini masih dalam tahap perencanaan. 

Kedepan suplai gas bumi akan semakin penting karena sebagian besar pembangkit listrik PLN akan menggunakan gas bumi. Saat ini, proses konversi dari minyak bumi ke gas bumi sedang berlangsung. Alasannya, harga gas bumi lebih murah dibanding harga minyak. Disamping itu, produksi minyak terus berkurang, sehingga ketergantungan pada impor minyak semakin besar. Tentu impor minyak tidak efisien bagi pemerintah dan PLN sendiri. Karena itu, sudah tepat arah kebijakan PLN dan pemerintah untuk menggunakan gas bumi.

Untuk mendukung permintaan gas bumi dari dalam negeri yang terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan gas bumi oleh PLN, industri dan rumah tangga, maka produksi gas bumi harus meningkat. 

Persoalannya, produksi gas bumi kita cenderung stabil dan produksi yang ada saat ini sudah dikontrakkan ke pembeli asing. Hanya sebagian kecil produksi gas bumi yang dialokasikan ke pasar dalam negeri. Produsen gas bumi tidak bisa disalahkan karena pembeli sudah menandatangani kontrak sebagai off-taker, jauh sebelum proyek gas bumi berproduksi. Contoh, proyek LNG Tangguh. Sebelum proyek tersebut dikembangkan, operator bersama pemerintah sudah harus mengunci pembeli. Bila pembeli tidak ada, maka proyek belum akan dikerjakan. Ini sesuai dengan karakter produk gas bumi, yakni cepat menguap. Tidak bisa disimpan lama-lama. Karena itu, sebelum proyek dikerjakan, pembeli sudah harus ada di tangan. Boleh jadi, saat itu, belum ada permintaan gas bumi (LNG) dari dalam negeri, sehingga sebagian besar pembeli berasal dari luar negeri. Namun, ada beberapa proyek gas, yang sebagian LNG dialihkan ke pasar dalam negeri termasuk dari proyek Gas Bontang.

Kedepan, ada beberapa proyek gas yang diharapkan dapat memenuhi permintaan dalam negeri, seperti proyek gas Senoro di Sulawesi, proyek gas Kepodang Jawa Tengah, Blok Masela (2018-2019), proyek train 3 BP Tangguh dan proyek East Natuna. Kalaupun proyek-proyek gas tersebut mulai berproduksi secara komersil, tetap saja kebutuhan lebih tinggi dari suplai. Karena itu, kegiatan eksplorasi untuk mencari dan meningkatkan cadangan perlu didorong.

Namun, eksplorasi migas tidak semudah dulu lagi karena sebagian besar potensi gas saat ini berada di daerah-daerah frontier di Indonesia Timur dan lepas pantai. Artinya, biaya dan risiko eksplorasi migas kian mahal. Hanya pemain-pemain besar yang punya kemampuan untuk menanggung risiko kegagalan. Seperti data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi  (SKK Migas), dalam kurun waktu 2009-2013, sebanyak 16 kontraktor Kontrak KerjaSama (KKKS) asing mengalami kerugian hingga 1,9 miliar dolar AS atau Rp19 triliun akibat kegagalan dalam menemukan cadangan migas. Sebagian kegiatan ekplorasi dilakukan di lepas pantai, termasuk yang berlokasi di laut dalam. Dalam sistem PSC yang Indonesia anut, bila KKKS gagal mendapatkan cadangan, maka kerugian mereka tanggung sendiri, tapi bila menemukan cadangan, mereka dapat mengklaim biaya yang telah dikeluarkan untuk eksplorasi ke pemerintah dari hasil produksi minyak dan gas.

Karena itu, mengingat tingginya kebutuhan gas bumi dari pasar domestik dan mahalnya biaya eksplorasi, maka sewajarnya bila pemerintah mendukung kegiatan eksplorasi migas. Hambatan-hambatan teknis dan non-teknis perlu segera diatasi, termasuk perizinan, over-lapping claim lahan, dan lain-lain. Insentif juga perlu diberikan seperti yang telah dijanjikan oleh pemerintah.

Pemerintah dapat mengundang investor migas yang baru maupun pelaku industri migas yang telah beroperasi di Indonesia. Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah investor migas yang berpengalaman, mampu mengambil risiko, punya komitmen investasi untuk beroperasi di Indonesia dan memahami karakter dan industri migas nasional. Kita butuh pelaku-pelaku industri migas yang terbaik. 

Indonesia beruntung sebagian besar pemain-pemain industri migas global beroperasi di Indonesia, baik yang berasal dari benua Amerika (Chevron, ExxonMobil), Eropa (BP, Total E&P, Shell) atau pun Asia (Inpex, PTTEP dan Petronas). Tentu didukung oleh pemain utama dalam negeri yakni Pertamina. Pemerintah dan pelaku industri migas perlu bergandengan tangan untuk mengatasi ancaman krisis energi yang dihadapi Indonesia kedepan. Tentu eksplorasi merupakan salah satu upaya mengatasi krisis energi. Upaya lain adalah mendiversifikasi sumber energi, termasuk energi baru dan terbarukan. Semua potensi sumber energi perlu dioptimalkan. 

Untuk menarik investor migas, pemerintah perlu mempertahankan iklim investasi yang kondusif, khususnya untuk eksplorasi dan produksi. Pemerintah perlu mengirim pesan yang jelas ke pelaku industri atau investor migas bahwa Indonesia merupakan negara yang friendly terhadap investasi, baik investasi asing maupun investasi domestik. Sebagai bagian dari mengirim pesan positif tadi, tidak salah bila pemerintah mempetimbangkan untuk memperpanjang beberapa kontrak pengembangan blok migas yang akan berakhir, seperti Blok Siak, Blok Mahakam dan beberapa blok lainnya. Bila tidak diperpanjang, investor migas dapat didorong untuk mengembangkan proyek-proyek migas lainnya. Namun, bila pemerintah mengutamakan kesinambungan produksi, maka perpanjangan bisa juga jadi solusi.(*)

Budiono dan Konsistensi Kebijakan untuk Menarik Investasi

Pada hari Rabu (16/10/2013), Wakil Presiden Budiono membuka Trade Expo Indonesia (TEI) ke 28. Acara tahunan ini biasanya selalu menarik karena dipandang sebagai jendela produk-produk inovasi untuk ekspor. Dengan demikian, keberhasilan Trade Expo tersebut tidak saja dinilai dari berapa miliar dolar AS nilai transaksi yang terjadi, tapi juga produk-produk inovasi apa saja yang muncul yang bakal menarik untuk diekspor. 

Tentu menarik untuk melihat berbagai jenis produk yang dipamerkan di Trade Expo kali ini. Mulai dari produk-produk tradisional yang dimodifikasi hingga layak ekspor, produk-produk kreatif atau kerajinan, ataupun produk-produk bernilai tambah lainnya.

Namun, disini tidak diulas produk-produk apa saja yang bakal menarik minat pengunjung atau pembeli pada trade expo kali ini, tapi mencoba merefleksi dan mengulas pernyataaan Budiono ketika membuka Trade Expo tersebut. Budiono mengatakan bahwa pemerintah yang berkuasa saat ini, dibawah administrasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tidak akan membuat kebijakan-kebijakan yang membuat publik dan dunia bisnis shock dan kaget.Dirinya bersama Presiden Yudhoyono akan memastikan sebuah sistem berjalan sehingga tidak ada kebijakan-kebijakan ekonomi yang mengejutkan sehingga membingungkan pelaku usaha.

Pernyataaan Budiono dilatarbelakangi bahwa Indonesia saat ini memasuki masa transisi, transisi kepemimpinan. Saat ini dunia usaha dan masyarakat umum memantau kemana arah hasil Pemilu tahun 2014 nanti. Apakah terjadi perubahan partai yang berkuasa? Apakah akan terjadi perubahan landscape dan peta politik pasca Pemilihan Umum tahun depan? Seperti apa komposisi Parliamen? Siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden? Pernyataan Budiono juga menyiratkan agar pelaku usaha tetap menjalankan roda usahanya walaupun terjadi kegaduhan pada kondisi politik.

Sebagai pemimpin pasangan SBY-Budiono ingin mengirim pesan ke publik bahwa keduanya akan menjalankan pemerintah hingga batas akhir, sehingga Indonesia memiliki pemimpin yang baru. Budiono mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap indikator-indikator ekonomi dan menghindari kebijakan-kebijakan yang membawa efek keterkejutan. Pernyataan Budiono menggarisbawahi bahwa pemerintah akan memastikan tidak akan ada flip-flop policies atau kebijakan yang berubah-ubah sehingga dapat merusak iklim usaha dan iklim investasi.

Wakil Presiden Budiono tampaknya berusaha untuk menenangkan investor dan mencoba meyakinkan investor bahwa pemerintah saat ini akan tetap konsisten dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Bila kita melihat memang banyak peristiwa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang cukup mengejutkan dan membingungkan pelaku usaha. Cukup banyak peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, sehingga mengagetkan pelaku usaha dan investor.

Perubahan tidak selalu akibat perubahan kebijakan pemerintah, tapi bisa juga akibat keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh aktor-aktor pemegang kebijakan publik yang tidak sepenuhnya berada dibawah kendali Presiden dan Wakil Presiden. Misalnya, keputusan membubarkan BPMIGAS, badan pelaksana usaha hulu minyak dan gas, yang sempat membawa efek kejut pada dunia usaha, terutama industri migas. Tapi kemudian kekhawatiran pelan-pelan hilang karena tugas BPMIGAS dialihkan ke SKKMigas, sehingga tidak terjadi kevakuman. Peristiwa ini diluar kendali Presiden dan Wakil Presiden.

Yang terkait kebijakan pemerintah, misalnya, pelarangan mengekspor bahan mentah mineral. Kebijakan tersebut mendapatan penolakan dari sebagian besar pelaku industri karena ketidaksiapan pelaku usaha untuk memproses mineral di dalam negeri karena ketidaktersedian smelter. Akhirnya, pemerintah membatalkan larangan tersebut dan membolehkan pengusaha untuk mengekspor raw material produk-produk mineral.

Pada masa-masa transisi seperti ini, pemerintah memang perlu untuk mempertahankan iklim usaha dan iklim investasi agar pelaku usaha dan investor tetap menjalankan usaha mereka. Kita tidak berharap gara-gara agenda politik, yakni pemilihan umum, pelaku usaha harus hengkang dari Indonesia. Sangat penting bagi pemerintah untuk menjaga iklim investasi dan bila perlu tetap mendorong investasi masuk walaupun Indonesia sedang menghadapi agenda politik, Pemilu.

Dunia usaha dan politik, seharusnya memang dipisahkan. Pada titik tertentu bisa saja politik bersinggungan dengan dunia bisnis. Tapi tetap perlu dipisahkan. Keputusan bisnis harus dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bisnis, bukan pertimbangan politik. Misalnya, terkait keputusan perpanjangan kontrak Blok Masela. Inpex, sesuai peraturan yang berlaku hanya boleh mengajukan perpanjangan dalam periode 10 tahun sebelum kontrak berakhir.

Namun, karena alasan bisnis, Inpex mengajukan perpanjangan sebelum memasuki periode 10 tahun itu. Kontrak Inpex mengelola Blok Masela berakhir pada 2028, sehingga sesuai aturan Inpex hanya boleh mengajukan perpanjangan setelah tahun 2018. Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan permintaan tersebut dari aspek kepentingan bisnis, mengingat proyek pengembangan blok masela merupakan proyek migas raksasa. Dibutuhkan puluhan trilion untuk mengembangkan 1 lapangan saja. Pertimbangan sewajarnya merupakan pertimbangan bisnis, bukan kepentingan politik atau bagaimana dampak politik dari kebijakan tersebut.

Demikian juga keputusan perpanjangan atau tidak beberapa blok migas lain, termasuk Blok Siak dan Blok Mahakam. Keputusan perpanjangan atau tidak atau apapun skema yang akan dibuat pemerintah, hendaknya berdasarkan aspek atau pertimbangan sisi bisnis, aspek kemampuan, aspek investasi, aspek risiko, aspek kelanjutan produksi Blok Mahakam, bukan atas dasar aspek politik atau desakan kelompok politik tertentu. Kita berharap pada masa transisi ini tidak menghalangi pemerintah untuk membuat berbagai keputusan bisnis, termasuk terkait kontrak Blok Mahakam. Bagaimanapun keputusan tetap harus dilakukan walaupun Indonesia saat ini memasuki tahun politik. (*)

APEC, Investasi Indonesia dan Kontrak Blok Mahakam

Fasilitas Produksi Migas

Pertemuan puncak para pemimpin negara-negara Asia-Pacific yang tergabung dalam forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pacific (APEC) di Bali, Indonesia, telah berakhir Selasa (9 Okt). Salah satu yang menarik dari pertemuan itu adalah pernyataan komitmen pemerintah untuk membuka diri terhadap investasi dari negara-negara yang tergabung dalam APEC maupun investor dari negara-negara di luar APEC. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di hadapan para eksekutif puncak pembisnis APEC meyatakan komitmen Indonesia untuk membuka masuknya investasi ke Indonesia.

Presiden pun tak ragu mengundang para eksekutif perusahaan-perusahaan besar itu untuk memanfaatkan peluang bisnis dan investasi di Indonesia. "Mari kita membangun kemitraan yang kuat dan menempa APEC tangguh. Mari kita juga memastikan bahwa APEC terus membawa kesejahteraan bagi semua orang di kawasan APEC," tukas dia. 

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa juga sejalan dengan SBY. Hatta menekankan pentingnya peningkatan investasi di Indonesia. Investasi tidak hanya pada sektor konsumsi tapi pada sektor-sektor produktif agar dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Namun demikian, mendorong investasi untuk terus meningkat tidak mudah. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya investasi di sektor-sektor tertentu saja yang meningkat, termasuk sektor konsumsi. Hal ini tidak mengherankan karena Indonesia memiliki pasar yang besar dengan basis penduduk besar dan terus berkembang. Investasi di sektor-sektor tertentu masih terasa kurang, termasuk investasi di sektor energi – minyak, gas dan kelistrikan. Dalam beberapa tahun terakhir investasi di sektor energi, khususnya untuk eksplorasi tampak berjalan stagnan dan cenderung berkurang. Kondisi ini membahayakan karena tanpa eksplorasi, produksi minyak dan gas bumi akan menurun.

Disamping itu, banyak pekerjaan rumah yang perlu dibereskan, terutama birokrasi. Sistem birokrasi di Indonesia dianggap terlalu rumit dan berbelit-belit sehingga menyulitkan investor dan pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan Indonesia Petroleum Association (IPA) telah menyampaikan keluh kesah kepada pemerintah atas masalah ini. Permintaan ini telah direspons oleh pemerintah bahwa pemerintah akan mengurangi prosedur perizinan.

Perdagangan dan investasi adalah ibarat dua jalur jalan. Karena itu penting juga untuk mencegah perdagangan yang tidak sehat antara sesama anggota APEC. Dan itu diakui  oleh para pemimpin APEC. Mereka sepakat untuk mencegah proteksi perdagangan dan pada suatu sisi mendukung liberalisasi ekonomi yang seimbang dan berkeadilan. Liberalisasi ekonomi tanpa keseimbangan dan keadilan hanya akan menciptakan friksi-friksi dalam perdagangan.

Investasi adalah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kedepan. Investasi tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari pihak swasta. Salah satu sektor yang masih membutuhkan investasi adalah sektor energi, yakni minyak, gas bumi dan listrik. Minyak dan gas bumi (migas) masih menjadi sumber energi terpenting. Pemerintah perlu mendorong perusahaan migas untuk meningkatkan investasi. Investasi migas tidak hanya dari perusahaan migas yang sudah beroperasi di Indonesia, tapi juga perusahaan-perusahaan migas yang belum masuk ke Indonesia atau nilai investasinya masih kecil.

Indonesia beruntung perusahaan-perusahaan migas besar dan utama di dunia sudah beroperasi di Indonesia, katakanlah BP dari Inggris, ExxonMobil dari Amerika, Total E&P Indonesia dari Perancis, Inpex Corp asal Jepang, Shell asal Belanda, Niko Resources asal Canada. Perusahaan-perusahaan migas dari China, negara-negara tetangga seperti Malaysia (Petronas), Thailand (PTTEP) bahkan memiliki operasi yang cukup signifikan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini berbisnis dan berinvestasi secara sendiri-sendiri maupun berkolaborasi dengan perusahaan lokal seperti Pertamina, Medco Energi, Energi Mega Persada. Namun, investasi perusahaan-perusahaan nasional belum signifikan.

Investasi migas masih lebih banyak ditopang oleh perusahaan-perusahaan migas international. Hal ini masuk akal karena investasi di industri migas tergolong berisiko apalagi investasi untuk eksplorasi. Lihat saja, beberapa perusahaan-perusahaan migas melaporkan bahwa mereka tidak menemukan cadangan migas setelah melakukan eksplorasi. Tahun 2011 saja, sekitar US$800 juta investasi untuk eksplorasi menguap karena tidak ditemukan cadangan migas (dryhole).

Beberapa perusahaan migas sedang atau akan mengembangkan berbagai proyek migas besar. ExxonMobil saat ini sedang menyelesaikan proyek Cepu agar proyek tersebut dapat mencapai produksi yang maksimal (peak production) sebesar 165,000 barel minyak pada tahun 2015. Inpex bersama Shell akan berinvestasi US$5-6 miliar untuk mengembangkan Blok Masela. Pertamina dan bersama anggota konsorsium, ExxonMobil, Total EP Indonesie serta PTTEP Thailand berencana mengembangkan blok gas raksasa East Natuna, yang saat ini masih terbengkalai. Pertamina dan anggota konsorsium masih menunggu kebijakan fiskal yang favorable dari pemerinah sehingga tidak memberatkan.

Kita berharap Pertamina lebih fokus mengembangkan Blok East Natuna, apalagi blok ini dinilai sangat strategis, dekat dengan pasar-pasar Asia Tenggara dan dapat meningkatkan produksi gas bumi Indonesia kedepan. Blok East Natuna dinilai lebih bergengsi dan memiliki nilai tambah yang besar. Proyek tersebut menelan investasi besar dan membutuhkan teknologi tinggi untuk memisahkan elemen carbondioxide dari gas. Mengingat investasi di sektor migas berisiko tinggi maka sudah tepat langkah Indonesia, khususnya Pertamina untuk menggandeng perusahaan-perusahaan migas ternama dunia seperti ExxonMobil Total EP Indonesie dan PTTEP.

Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah kehadiran dan komitmen perusahaan-perusahaan migas besar, baik MNC maupun perusahaan migas nasional (NOC) untuk bersama-sama membangun industri migas. Salah satu proyek yang juga dianggap penting adalah pengembangan lanjutan Blok Mahakam, blok yang sudah tua namun masih menyimpan sekitar 30% cadangan gas. Blok Mahakam sudah berproduksi 40 tahun dan dioperasikan oleh Total E&P Indonesie, yang bermitra dengan Inpex asal Jepang. Kontrak Total E&P dan Inpex akan berakhir 2017.

Operator Mahakam, Total EP Indonesie, sudah menyatakan komitmennya untuk berinvestasi US$7,3 miliar untuk pengembangan lanjutan Blok Mahakam dalam 5 tahun kedepan. Saat ini operator masih menunggu keputusan pemerintah apakah hak pengelolaan Blok Mahakam akan diperpanjang atau tidak, atau pemerintah akan membentuk skema baru melibatkan Total EP Indonesie, Inpex dan Pertamina.

Pertamina kini dihadapkan pada pilihan apakah fokus pada pengembangan Blok East Natuna atau Blok Mahakam. Idealnya, Pertamina lebih fokus pada Blok East Natuna, ketimbang ngotot mengambil alih blok yang sudah tua seperti Blok Mahakam. Tidak efisien bagi Pertamina untuk mengalokasikan investasi besar ke Blok Mahakam. Bila itu terjadi, pengembangan blok-blok lain yang masih idle, termasuk East Natuna, bisa terbengkalai. Kalaupun Pertamina masuk ke Blok Mahakam, sebaiknya hanya sebagai mitra pemegang Participating Interest (PI), sehingga risiko yang diambil Pertamina dan pemerintah dapat diminimalisir. Sisi positifnya, pengalaman mengembangkan proyek gas bumi Mahakam (transfer teknologi) dapat dijadikan modal untuk mengembangkan blok East Natuna.

 

Terlepas dari apa keputusan pemerintah kelak, diharapkan pemerintah dapat membuat keputusan kontrak Blok Mahakam tahun ini, karena bila ditunda bisa jadi tidak akan ada keputusan tahun depan. Pemerintah sudah akan sibuk dengan Pemilu. Bila skenario ini terjadi, ini akan sangat berisiko karena kemungkinan tak ada investasi tambahan jelang berakhirnya kontrak pengoperasian blok Mahakam tahun 2017. Konsekuensinya, produksi gas bumi (LNG) akan terganggu dan menurun, sehingga mengurngi pendapatan pemerintah. Kita berharap pemerintah akan segera membuat keputusan terkait kontrak Blok Mahakam tahun ini. Apalagi ini menyangkut nilai investasi puluhan triliun. (*)

Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Perburuk Iklim Investasi

Akil Mochtar saat dilantik jadi Ketua MK

Mahfud MD (kiri) Akil Mochtar (kanan) saat memimpin sidang

Indonesia kembali geger. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan kejutan besar dengan menciduk Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar setelah ketua MK tersebut  tertangkap tangan sedang menerima suap dalam bentuk dolar Singapura terkait sebuah kasus pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang sedang diproses di MK. 

Penangkapan tersebut merupakan pukulan telak dan dikhawatirkan akan merusak iklim investasi tatkala Indonesia sedang giat-giatnya mendorong masuknya investasi untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi.

Salah satu parameter iklim investasi yang sehat adalah tegak dan berwibawanya hukum di suatu negara. Investor akan datang dan berani berinvestasi bila sistem hukum dan peradilan di Indonesia bersih. Itu akan memberi jaminan ketenangan berusaha. Maka ketika ketika tersiar kabar Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tertangkap sedang menerima suap terkait sebuah kasus hukum, maka iklim investasi pun terganggu.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga hasil reformasi sebagai upaya untuk menegakkan hukum di tanah air, terutama kasus yang berkaitan dan bersinggungan dengan interpretasi Undang-Undang, termasuk perselisihan pemilihan Kepala Daerah. Dua ketua MK sebelumnya Jimly Assiddique dan Mahfud MD boleh dibilang berhasil menjaga kewibawaan lembaga tersebut. Memang terkadang rumor-rumor sebelumnya bahwa hakim-hakim di MK juga terlibat praktik-praktik suap yang terpuji. Namun, sejauh ini belum ada yang terbukti.

Penangkapan Ketua MK, yang notabene dianggap sebagai "Wakil Tuhan" di bumi untuk menegakkan keadilan, telah mengkhiatani amanah rakyat dan amanah Tuhan yang dipercayakan di atas pundaknya. MK adalah tempat dimana para pencari keadilan bersandar termasuk para calon kepala daerah yang terlibat persilisihan dalam Pilkada.

Maka tertangkap tangannya Ketua MK merupakan pukulan telak dan mematikan wibawa hukum MK dan sistem peradilan di Indonesia. Berbagai media memberitakan Akil Mochtar terlihat menangis ketika ditangkap KPK. Apakah ia menangis karena ketahuan korupsi lalu tertangkap? Apakah ia menangis karena sedih telah melukai rakyat yang telah memilih dia dan mempercayai dia menjadi anggota DPR sebelum terpilih menjadi Hakim Konstitusi? Apakah dia menangis karena karir politiknya telah dan akan mati?

Kita tidak tahu apa arti tangisan dan airmata Akil Mochtar. Yang pasti, para pendahulu Ketua MK, Jimly Assiddique dan Mahfud MD merasa terpukul dan sedih karena lembaga yang pernah mereka pimpin dan diagung-agungkan menjadi benteng hukum bagi para pencari keadilan, terjermbab ke dasar jurang dan rusak akibat ulah Akil Mochtar?

Tak hanya Jimly dan Mahfud MD yang kecewa. Ratusan juta rakyat Indonesia hari ini menangis atas matinya hukum di Republik Indonesia. Pertanda apakah ini? Masih adakah lembaga yang bisa dipercaya untuk menegakkan keadilan di republik ini.

Akibat penangkapan Akil Mochtar, tidak heran nanti bila berbagai pihak menggugat kembali berbagai keputusan yang pernah dibuat MK. Bila sebelumnya, keputusan MK begitu dipercaya, maka kini publik akan mempertanyakannya. Calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Dyah Pitaloka dan Teten Masduki (Cagub dan Cawagub asal PDIP), misalnya mempertanyakan keputusan MK yang menolak gugatan mereka terhadap hasil Pilkada Jabar.

Kasus tertangkapnya Ketua MK ini hanya menjadi bukti lebih lanjut betapa buruknya dan tercemarnya lembaga Peradilan di Indonesia. Tentu ini akan memunculkan keraguan bagi investor untuk masuk ke Indonesia. Maka tiada jalan lain, upaya membersihkan lembaga hukum di tanah air harus dilanjutkan, bila perlu dilakukan secara radikal. KPK telah memulai dengan tidak ragu menangkap Ketua MK. Bila perlu, dilakukan moratorium perkara sementara yang sedang berjalan di KPK hingga sistem betul-betul diperbaiki untuk memastikan lembaga itu bersih.

Indonesia kembali disoroti tidak hanya dari dalam negeri tapi juga oleh dunia, termasuk dunia bisnis. Dibutuhkan upaya ekstra keras lagi untuk mendatangkan investasi masuk kembali ke Indonesia. Semoga kasus penangkapan Ketua MK ini menjadi titik balik pembaharuan dan pembersihan semua lembaga peradilan di Indonesia. Kedengaran utopia? Tidak ada yang tidak mungkin asal semua punya komitmen untuk melakukan perubahan. 

Pertanyaan sekarang "HOW"? Apakah para koruptor dituntut hukuman mati agar jera melakukan korupsi seperti yang terjadi di RRC? Mantan Ketua MK Jimly Assidique telah melontarkan tuntutan hukuman mati atau hukuman paling maksimal bagi para koruptor, termasuk untuk kasus Ketua MK ini. Akil Mochtar yang politisi Golkar ini bahkan pernah mengatakan para koruptor perlu dijerat hukuman yang berat. Bahkan ia mengusulkan para koruptor tangannya dipotong dan dimiskinkan? Nah, kini Akil terkena ucapannya sendiri. Apakah ia menangis karena tangannya takut dipotong dan dimiskinkan? Hhmmm...kita tunggu perkembangan selanjutnya. (*)

Oleh Abraham Somad*
Praktisi bisnis