Daftar Negatif Investasi Ditarik Kembali, Bukti Pemerintah Galau?

Pelabuhan Tanjung Priok

Awal bulan ini, muncul berita di media-media nasional bahwa pemerintah Indonesia akan membuka dan memperluas berbagai sektor investasi, yang sebelumnya tertutup bagi investasi asing. Berita-berita tersebut mengutip pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang menjadi ketua tim review Daftar Negatif Investasi (DNI).

Berita tersebut memancing reaksi publik dan pelaku industri. Ada yang setuju tapi ada juga yang tidak setuju dengan alasan revisi DNI tersebut terlalu liberal dan bisa menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia. Bagi yang setuju, mengatakan perubahan Daftar Negatif Investasi tersebut dibutuhkan untuk menarik investasi asing ke Indonesia. Timing perubahan DNI tersebut dinilai sangat tepat apalagi Indonesia saat ini sedang menghadapi gejolak ekonomi, seperti yang tercermin pada melemahnya rupiah yang sudah melemah ke level Rp12,000 minggu ini.

Daftar Negatif Investasi (DNI) yang berlaku saat ini merupakan hasil dari Perpres Nomor 36 Tahun 2010 tenang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pemerintah merasa perlu untuk merevisi Perpres tersebut sebagai upaya untuk menarik lebih banyak investasi dan untuk menunjukkan bahwa Indonesia ramah terhadap investasi.

Revisi DNI juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong investasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, apalagi Indonesia menghadapi tahun politik. Berdasarkan hasil penggodokan team Revisi DNI, ada lime bidang usaha yang dibuka bagi investor asing, yang sebelumnya tertutup. Bidang usaha tersebut antara lain bandara, pelabuhan, dan jasa kebandarudaraan. Investor asing dapat memiliki kepemilikan modal hingga 100 persen.

Selain ketiga sektor itu, investor asing juga diberi kesempatan untuk berinvestasi di bisnis terminal darat dan terminal barang. Pada kedua sektor ini, pemodal asing bisa menguasai persentase saham hingga 49 persen. Sebelumnya, investor asing tidak diperbolehkan berinvestasi di sektor tersebut.

Disamping membuka kelima sektor tersebut, pemerintah juga, berdasarkan hasil revisi DNI tersebut, memperluas kepemilikan investor asing di 10 bidang usaha. Diantaranya, sektor pariwisata alam, investor asing dibolehkan memiliki maksimal 70 persen, dari sebelumnya maksimal 49 persen, telekomunikasi jaringan tertutup menjadi 65 persen dari sebelumnya 49 persen dan farmasi menjadi 85 persen dari sebelumnya dari 75 persen.

Ditengah kontroversi dan perdebatan yang muncul di media, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba-tiba membuat pernyataan yang mengejutkan. SBY mengaku kaget dengan perdebatan di ruang publik tentang Daftar Negatif Investasi, yang seolah-olah telah diberlakukan pemerintah. Padahal Presiden SBY sendiri belum pernah menerima daftar yang dimaksudkan?

Pertanyaannya, apakah benar Presiden SBY belum menerima hasil revisi DNI tersebut? Bila ya, maka Menko Perekonomian Hatta Rajasa telah melangkahi Presiden dengan mengumumkan kepada publik hasil revisi DNI tersebut. Apakah mungkin Menko Hatta Rajasa melakukan itu? Rasa-rasanya tidak. Sulit dipercaya Menko tidak melaporkan progress atau hasil dari revisi DNI tersebut.

Bisa jadi Menko Hatta Rajasa telah melaporkannya kepada Presiden tapi tidak diumumkan ke publik. Dengan demikian, ketika publik menolak, Hatta Rajasa dapat segera menarik hasil revisi DNI tersebut. Yang disoroti publik Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Presiden tidak kena sasaran. Dengan kata lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa telah menjadi tameng yang baik untuk melindungi atasannya.

Kemungkinan lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa sengaja mengumumkan hasil revisi DNI tersebut untuk test the water, memancing reaksi dan masukan dari masyarakat? Bisa jadi ya. Dengan melemparkan daftar atau hasil revisi DNI ke ruang publik, seolah-olah itu sudah selesai, pemerintah mendapat masukan dan mengetahui bagaimana persepsi publik.

Yang pasti, hasil revisi DNI tersebut direview kembali oleh Menteri Perekonomian Hatta Rajasa dan tim revisi DNI. Seperti yang diberitakan di media, tim revisi DNI tersebut kembali meminta masukan dari berbagai asosiasi dan pelaku industri untuk menyempurnakan hasil revisi. Seperti apa dan kapan hasil revisi diumumkan, belum diketahui dengan pasti. Namun, Hatta Rajasa mengatakan diharapkan hasil revisi itu dapat diselesaikan segera dan diumumkan kepublik sebelum akhir tahun 2013 ini. Bila diumumkan sebelum akhir tahun, maka waktunya pas, yaitu saat ini memasuki tahun politik, tahun pemilihan umum, tahun transisi sebuah pemerintahan.

Biasanya, masa transisi pemerintahan ini, investor cenderung wait and see, menunggu ada kepastian, namun, dengan adanya insentif perluasan sektor investasi dan kemudahan-kemudahan investasi lainnnya, maka revisi DNI tersebut akan mengkompensasi kekhawatiran investor, sehingga investor-investor tertentu justru akan memanfaatkan peluang tersebut dan mengambil risiko dengan berinvestasi sekarang, tidak menunda-nunda.

Dari sisi ini, tepat bila pemerintah melakukan revisi DNI tahun ini, tidak ditunda-tunda. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan dan berani mengambil dan menanggung risiko dari keputusan yang dibuatnya. Memang, sebuah keputusan tidak akan menyenangkan semua pihak. Tapi bila keputusan itu, baik untuk kepentingan nasional, kepentingan yang lebih besar, maka keputusan tersebut tepat. Hal yang sama dengan keputusan perpanjangan Blok Mahakam. Membuat keputusan dengan melibatkan operator lama di Blok tersebut, kalau itu memang baik untuk kepentingan nasional, baik untuk mengoptimalkan produksi dan kontribusi bagi negara, maka keputusan tersebut merupakan keputusan tepat, walau ditentang sekekompok elemen masyarakat. (*)

Kunjungan CEO Rusal, PM Belanda dan Momentum Investasi

PM Belanda Mark Rutte dan Gubernur DKI Jokowi

Indonesia kedatangan beberapa tamu penting dalam beberapa hari terakhir, diantaranya Oleg Deripaska, CEO En+ Group yang juga merupakan CEO dari UC RUSAL, perusahaan tambang asal Rusia. Ini merupakan kedatangan untuk kedua kali Oleg dalam 2 bulan terakhir. Sebelumnya Oleg ke Bali untuk menghadiri APEC Summit. Tamu berikutnya adalah Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. PM Rutte tidak datang sendiri, tapi dia membawa rombongan satu kampung. PM Rutte didamping Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian Belanda serta lebih dari seratus pemimpin perusahaan asal negeri kincir angin tersebut.


Kunjungan kedua tamu penting tersebut terjadi saat hubungan Indonesia dan Australia sedang panas-panasnya menyusul bocornya ulah inteligen Australia yang melakukan penyadapan terhadap ponsel milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istri Ani Yudhoyono serta beberapa pejabat tinggi lainnya. Kontan, ulah negeri Kanguru tersebut menyulut amarah pada petinggi Indonesia lantaran sejauh ini Indonesia menganggap Australia sebagai kawan, bukan musuh yang perlu dicurigai dan dimata-matai, demikian pun sebaliknya. Presiden SBY pun langsung membeku latihan militer yang sedang berlangsung dan mengevaluasi kembali hubungan dengan Australia, sampai pemerintah Australia memberikan penjelasan terkait penyadapan tersebut.

Namun, di tengah ketegangan hubungan politik tersebut, hubungan dagang antara kedua negara sejauh ini belum terkena dampak. Paling tidak, itu yang disampaikan oleh beberapa menteri dan pejabat-pejabat senior lainnya. Menteri BUMN, Dahlan Iskan, mengatakan ketegangan politik jangan sampai berpengaruh pada hubungan dagang antara kedua negara. Demikian juga, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berharap ketegangan politik tersebut tidak harus mempengaruhi hubungan dagang antar kedua negara.

CEO Rusal

Di tengah hiruk-pikuk masalah penyadapan tersebut, perhatian sebagian publik tetap mengarah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang menangani berbagai kasus korupsi besar, di antaranya bail-out Bank Century yang hingga kini masih belum terlihat ujungnya, kasus gratifikasi yang melibatkan mantan ketua SKK Migas Rudi Rubiandini, kasus penyuapan yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, yang juga mantan politisi Golkar, kasus mark-up proyek kompleks olahraga Hambalang, Bogor, yang melibatkan petinggi-petinggi atau mantan petinggi Partai Demokrat, kasus suap sapi yang melibatkan mantan tokoh teras Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan masih banyak lagi.

Di tengah hiruk-pikuk tersebut, kedatangan kedua ‘tamu’ penting tersebut tetap menarik perhatian publik. Oleg, yang merupakan salah satu orang kaya Russia, rupanya kesengsem untuk berinvesasi di Indonesia. Ia bertemu pejabat-pejabat teras Indonesia, termasuk Koordinator Menteri Perekonomian Hatta Rajasa.

CEO UC Rusal tersebut rupanya berminat untuk membangun smelter senilai US$6 miliar di Indonesia.  Oleg melihat ada peluang untuk membangun smelter untuk memproses bauksit menjadi alumina. Peluang membangun smelter terbuka mengingat pemerintah Indonesia berencana melarang ekspor bahan mentah produk-produk mineral mulai tahun 2014 dan meminta perusahaan-perusahaan pertambangan untuk membangun smelter dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia mengekspor produk yang bernilai tambah.

Menteri Hatta Rajasa mengatakan UC Rusal akan menggandeng mitra lokal di Indonesia yaitu PT Aneka Tambang (Persero) Tbk untuk pembangunan pabrik pengolahan (smelter) yang direncanakan memiliki kapasitas produksi sekitar 1,8 juta ton per tahun ini. Namun, sebelum rencana investasi tersebut direalisasi, Oleg datang untuk mendapatkan penjelasan resmi dan kepastian dari pemerintah dalam menerapkan peraturan tersebut, serta ingin mendapat penjelasan terkait kondisi iklim investasi di Indonesia, apalagi Indonesia akan mengadakan pemilihan umum tahun depan.

PM Belanda tidak sekadar ‘blusukan’ ke Waduk Pluit bersama Gubernur DKI Jokowi dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, atau bernostalgia mengunjungi tempat-tempat yang ada hubungan emosional dengan Belanda. Kedua negara, Indonesia dan Belanda, membahas dan setuju untuk meningkatkan kerjasama mulai dari ketahanan energi, ketahanan pangan hingga coastal management. Salah satu perusahaan migas Belanda, Shell, akan mengembangkan Blok Masela bersama mitranya Inpex Corporation (operator).

Lalu apa yang kita petik dari kedatangan kedua tamu di atas? Pertama, Indonesia masih menarik bagi investor luar negeri. Namun, investor juga ingin mendapat kepastian terkait rencana investasi mereka karena itu, perlu dukungan iklim investasi yang kondusif. Kedua, agenda politik Pemilu tidak harus membuat investor lari dari Indonesia. Agenda politik tetap harus jalan, sementara kegiatan ekonomi tetap harus bergerak. Tentu dengan catatan, pemerintah mampu menjamin, agenda politik tahun depan melalui proses yang benar dan tepat, tidak terjadi kecurangan yang dapat menyulut kericuhan.

Memasuki tahun politik, penting bagi pemerintah untuk menjaga iklim investasi yang kondusif, tidak hanya di sektor pertambangan tapi juga di sektor industri minyak dan gas bumi, yang masih membutuhkan investasi besar, serta industri-industri lain. Karakter investasi di sektor pertambangan maupun industri migas bersifat jangka panjang. Investasi yang dilakukan tahun ini, misalnya, baru akan terlihat hasil atau returnnya dalam 5-10 tahun kedepan. Karena itu, wajar bila pelaku industri berharap agenda politik tidak harus mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah juga dituntut untuk menghilangkan berbagai keraguan dan ketidakpastian dalam berinvestasi, termasuk isu perpanjangan blok-blok migas yang kontraknya akan berakhir dalam 5 tahun mendatang. (*)

APEC, Investasi Indonesia dan Kontrak Blok Mahakam

Fasilitas Produksi Migas

Pertemuan puncak para pemimpin negara-negara Asia-Pacific yang tergabung dalam forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pacific (APEC) di Bali, Indonesia, telah berakhir Selasa (9 Okt). Salah satu yang menarik dari pertemuan itu adalah pernyataan komitmen pemerintah untuk membuka diri terhadap investasi dari negara-negara yang tergabung dalam APEC maupun investor dari negara-negara di luar APEC. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di hadapan para eksekutif puncak pembisnis APEC meyatakan komitmen Indonesia untuk membuka masuknya investasi ke Indonesia.

Presiden pun tak ragu mengundang para eksekutif perusahaan-perusahaan besar itu untuk memanfaatkan peluang bisnis dan investasi di Indonesia. "Mari kita membangun kemitraan yang kuat dan menempa APEC tangguh. Mari kita juga memastikan bahwa APEC terus membawa kesejahteraan bagi semua orang di kawasan APEC," tukas dia. 

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa juga sejalan dengan SBY. Hatta menekankan pentingnya peningkatan investasi di Indonesia. Investasi tidak hanya pada sektor konsumsi tapi pada sektor-sektor produktif agar dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Namun demikian, mendorong investasi untuk terus meningkat tidak mudah. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya investasi di sektor-sektor tertentu saja yang meningkat, termasuk sektor konsumsi. Hal ini tidak mengherankan karena Indonesia memiliki pasar yang besar dengan basis penduduk besar dan terus berkembang. Investasi di sektor-sektor tertentu masih terasa kurang, termasuk investasi di sektor energi – minyak, gas dan kelistrikan. Dalam beberapa tahun terakhir investasi di sektor energi, khususnya untuk eksplorasi tampak berjalan stagnan dan cenderung berkurang. Kondisi ini membahayakan karena tanpa eksplorasi, produksi minyak dan gas bumi akan menurun.

Disamping itu, banyak pekerjaan rumah yang perlu dibereskan, terutama birokrasi. Sistem birokrasi di Indonesia dianggap terlalu rumit dan berbelit-belit sehingga menyulitkan investor dan pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan Indonesia Petroleum Association (IPA) telah menyampaikan keluh kesah kepada pemerintah atas masalah ini. Permintaan ini telah direspons oleh pemerintah bahwa pemerintah akan mengurangi prosedur perizinan.

Perdagangan dan investasi adalah ibarat dua jalur jalan. Karena itu penting juga untuk mencegah perdagangan yang tidak sehat antara sesama anggota APEC. Dan itu diakui  oleh para pemimpin APEC. Mereka sepakat untuk mencegah proteksi perdagangan dan pada suatu sisi mendukung liberalisasi ekonomi yang seimbang dan berkeadilan. Liberalisasi ekonomi tanpa keseimbangan dan keadilan hanya akan menciptakan friksi-friksi dalam perdagangan.

Investasi adalah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kedepan. Investasi tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari pihak swasta. Salah satu sektor yang masih membutuhkan investasi adalah sektor energi, yakni minyak, gas bumi dan listrik. Minyak dan gas bumi (migas) masih menjadi sumber energi terpenting. Pemerintah perlu mendorong perusahaan migas untuk meningkatkan investasi. Investasi migas tidak hanya dari perusahaan migas yang sudah beroperasi di Indonesia, tapi juga perusahaan-perusahaan migas yang belum masuk ke Indonesia atau nilai investasinya masih kecil.

Indonesia beruntung perusahaan-perusahaan migas besar dan utama di dunia sudah beroperasi di Indonesia, katakanlah BP dari Inggris, ExxonMobil dari Amerika, Total E&P Indonesia dari Perancis, Inpex Corp asal Jepang, Shell asal Belanda, Niko Resources asal Canada. Perusahaan-perusahaan migas dari China, negara-negara tetangga seperti Malaysia (Petronas), Thailand (PTTEP) bahkan memiliki operasi yang cukup signifikan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini berbisnis dan berinvestasi secara sendiri-sendiri maupun berkolaborasi dengan perusahaan lokal seperti Pertamina, Medco Energi, Energi Mega Persada. Namun, investasi perusahaan-perusahaan nasional belum signifikan.

Investasi migas masih lebih banyak ditopang oleh perusahaan-perusahaan migas international. Hal ini masuk akal karena investasi di industri migas tergolong berisiko apalagi investasi untuk eksplorasi. Lihat saja, beberapa perusahaan-perusahaan migas melaporkan bahwa mereka tidak menemukan cadangan migas setelah melakukan eksplorasi. Tahun 2011 saja, sekitar US$800 juta investasi untuk eksplorasi menguap karena tidak ditemukan cadangan migas (dryhole).

Beberapa perusahaan migas sedang atau akan mengembangkan berbagai proyek migas besar. ExxonMobil saat ini sedang menyelesaikan proyek Cepu agar proyek tersebut dapat mencapai produksi yang maksimal (peak production) sebesar 165,000 barel minyak pada tahun 2015. Inpex bersama Shell akan berinvestasi US$5-6 miliar untuk mengembangkan Blok Masela. Pertamina dan bersama anggota konsorsium, ExxonMobil, Total EP Indonesie serta PTTEP Thailand berencana mengembangkan blok gas raksasa East Natuna, yang saat ini masih terbengkalai. Pertamina dan anggota konsorsium masih menunggu kebijakan fiskal yang favorable dari pemerinah sehingga tidak memberatkan.

Kita berharap Pertamina lebih fokus mengembangkan Blok East Natuna, apalagi blok ini dinilai sangat strategis, dekat dengan pasar-pasar Asia Tenggara dan dapat meningkatkan produksi gas bumi Indonesia kedepan. Blok East Natuna dinilai lebih bergengsi dan memiliki nilai tambah yang besar. Proyek tersebut menelan investasi besar dan membutuhkan teknologi tinggi untuk memisahkan elemen carbondioxide dari gas. Mengingat investasi di sektor migas berisiko tinggi maka sudah tepat langkah Indonesia, khususnya Pertamina untuk menggandeng perusahaan-perusahaan migas ternama dunia seperti ExxonMobil Total EP Indonesie dan PTTEP.

Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah kehadiran dan komitmen perusahaan-perusahaan migas besar, baik MNC maupun perusahaan migas nasional (NOC) untuk bersama-sama membangun industri migas. Salah satu proyek yang juga dianggap penting adalah pengembangan lanjutan Blok Mahakam, blok yang sudah tua namun masih menyimpan sekitar 30% cadangan gas. Blok Mahakam sudah berproduksi 40 tahun dan dioperasikan oleh Total E&P Indonesie, yang bermitra dengan Inpex asal Jepang. Kontrak Total E&P dan Inpex akan berakhir 2017.

Operator Mahakam, Total EP Indonesie, sudah menyatakan komitmennya untuk berinvestasi US$7,3 miliar untuk pengembangan lanjutan Blok Mahakam dalam 5 tahun kedepan. Saat ini operator masih menunggu keputusan pemerintah apakah hak pengelolaan Blok Mahakam akan diperpanjang atau tidak, atau pemerintah akan membentuk skema baru melibatkan Total EP Indonesie, Inpex dan Pertamina.

Pertamina kini dihadapkan pada pilihan apakah fokus pada pengembangan Blok East Natuna atau Blok Mahakam. Idealnya, Pertamina lebih fokus pada Blok East Natuna, ketimbang ngotot mengambil alih blok yang sudah tua seperti Blok Mahakam. Tidak efisien bagi Pertamina untuk mengalokasikan investasi besar ke Blok Mahakam. Bila itu terjadi, pengembangan blok-blok lain yang masih idle, termasuk East Natuna, bisa terbengkalai. Kalaupun Pertamina masuk ke Blok Mahakam, sebaiknya hanya sebagai mitra pemegang Participating Interest (PI), sehingga risiko yang diambil Pertamina dan pemerintah dapat diminimalisir. Sisi positifnya, pengalaman mengembangkan proyek gas bumi Mahakam (transfer teknologi) dapat dijadikan modal untuk mengembangkan blok East Natuna.

 

Terlepas dari apa keputusan pemerintah kelak, diharapkan pemerintah dapat membuat keputusan kontrak Blok Mahakam tahun ini, karena bila ditunda bisa jadi tidak akan ada keputusan tahun depan. Pemerintah sudah akan sibuk dengan Pemilu. Bila skenario ini terjadi, ini akan sangat berisiko karena kemungkinan tak ada investasi tambahan jelang berakhirnya kontrak pengoperasian blok Mahakam tahun 2017. Konsekuensinya, produksi gas bumi (LNG) akan terganggu dan menurun, sehingga mengurngi pendapatan pemerintah. Kita berharap pemerintah akan segera membuat keputusan terkait kontrak Blok Mahakam tahun ini. Apalagi ini menyangkut nilai investasi puluhan triliun. (*)

Sail Komodo, Sale Komodo dan Investasi

Kota Nelayan, Labuan Bajo, Flores, NTT

Banyak cara untuk menarik investasi di Indonesia, khususnya di industri pariwisata. Salah satunya, menyelenggarakan even wisata bahari seperti Sail Komodo yang acara puncaknya telah diselenggarakan pada tanggal 14 September 2013.

Perayaan puncak Sail Komodo dihadiri oleh para peserta Sail Komodo dari berbagai negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para Menteri Kabinet, para pengusaha yang bergerak di industri pariwisata, pejabat pemerintah daerah dan beberapa duta besar negara sahabat.

Perayaan puncak Sail Komodo diselenggarakan di Pantai Pede, Labuan Bajo, Flores. Pede dalam bahasa lokal, Manggarai, berarti 'titipan' atau 'pesan. Dalam bahasa Indonesia kita sering mendengar kata PD, atau percaya diri. Ya, Sail Komodo memberi pesan kepada dunia luar bahwa NTT dan Indonesia timur pada umumnya siap membuka diri bagi kemajuan industri pariwisata.

Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang letaknya paling selatan di Indonesia dan berbatasan dengan dua negara tetangga, Australia dan Timor Leste yang memilih memisahkan diri dari Indonesia setelah Reformasi (1999). Sayangnya, provinsi NTT merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia dilihat dari tingkat PDRB (pendapatan domestik regional bruto).

Karena itu berbagai pihak berharap kegiatan wisata bahari ini dapat menggairahkan ekonomi provinsi tersebut dan Indonesia timur pada umumnya. "Acara-acara seperti Sail Bunaken, Sail Banda, Sail Wakatobi, Sail Morotai, dan Sail Komodo, semuanya merupakan bagian dari tonggak-tonggak sejarah kebangkitan negeri kita di era Pasifik," ujar Presiden Yudhoyono dalam sambutannya di Pantai Pede, Labuan Bajo, NTT, Sabtu (14/9/2013).

Menurut Presiden Yudhoyono Sail Komodo 2013 yang bertema: 'Jembatan Emas Menuju Nusa Tenggara Timur menjadi Destinasi Utama Pariwisata Dunia', memiliki makna yang sangat penting bagi percepatan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Melalui momentum Sail Komodo 2013, Presiden berharap  Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi pintu gerbang selatan pembangunan Indonesia , sekaligus destinasi utama pariwisata dunia.

"Banyaknya kapal-kapal niaga dan pariwisata yang singgah di Kawasan Nasional Taman Komodo serta pulau-pulau lain yang tersebar di Kawasan Nusa Tenggara Timur, Tengah, dan Barat, insya Allah akan makin menggairahkan pariwisata di kawasan ini," harapnya.

Dari sisi ekonomi, provinsi NTT berada dan berdekatan dengan dua proyek LNG raksasa Indonesia yakni proyek Blok Masela (sekitar 300 km ke arah timur dari pulau Lembata).

Berbagai pihak berharap, Sail Komodo dapat menggairahkan kegiatan ekonomi di NTT dan Indonesia timur pada umumnya, tidak hanya industri pariwisata tapi juga industri-industri lain. Diharapkan industri pariwisata membuka mata investor, tidak hanya investor lokal tapi juga investor asing untuk semakin mengarahkan investasi mereka ke bagian timur Indonesia.

Setelah puncak acara Sail Komodo selesai, pertanyaan berikutnya adalah "What Next"?  Pemerintah, seperti yang diberitakan oleh berbagai media telah menganggarkan dana APBN yang tidak sedikit yakni Rp3,7 triliun yang disalurkan melalui berbagai kementerian. Kementerian PU misalnya mendapat dana dan tugas untuk membangun berbagai proyek infrastruktur mulai dari jalan, air minum hingga perpanjangan landasan bandara Komodo.

Departemen Penerangan mendapat alokasi dana untuk penyebarluasan informasi Sail Komodo. Demikian juga departemen atau kementerian lainnya.

Kegiatan Sail Komodo menyisakan berbagai pertanyaan. Disamping cerita sukses, juga banyak kritikan terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Kritikan yang muncul ke permukaan adalah kuatnya peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan acara itu dan tidak melibatkan masyarakat lokal. Masyarakat lokal hanya berfungsi sebagai penonton dan pelengkap penderita. "Ini pesta mereka, bukan pesta kami". Demikian jerita hati berbagai kalangan dan penduduk lokal di Labuan Bajo yang terekam dari berbagai sumber dan sosial media.

Acara yang sifatnya internasional pun "hanya" disiarkan secara langsung melalui TVRI, yang sinyalnya sering mengalami gangguan selama acara berlangsung. Lagi pula berapa orang Jakarta dan Indonesia yang menonton TVRI?. Bukannya mengecilkan TVRI, tapi rating acara-acara TV pemerintah itu jarang mendapatkan rating tinggi.

Dari sisi penyelenggaraan acara dan biaya yang dikeluarkan pemerintah, memang acara Sail Komodo tampak tidak sebanding. Bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jeli, maka acara seperti Sail Komodo ini seharusnya juga dibidik agar kebocoran dapat ditindaklanjuti dan menjadi pelajaran dari berbagai pihak untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya.

Labuan Bajo adalah kota nelayan yang kecil. Dulu orang bersusah payah mencapai daerah ini karena kesulitan transportasi. Sepuluh tahun lalu, bandara Komodo tidak beda seperti bandara perintis di pedalaman Kalimantan atau Papua yang hanya bisa dilandasi oleh pesawat-pesawat kecil berpenumpang maksimal 18 orang. Para wisatawan yang kesana biasanya 'backpackers'. Bagi mereka bukan kenyamanan yang terutama, tapi daya tarik sebuah destinasi wisata.

Kini Labuan Bajo dan destinasi wisata Komodo telah bermetamorfosis menjadi salah satu daya tarik wisata, tidak hanya Indonesia, tapi bahkan dunia. Bahkan, dunia internasional jauh lebih dulu mengenal dan menjadian Komodo sebagai salah satu tujuan wisata Indonesia dibanding wisatawan domestik.

Bila dulu di desa nelayan Labuan Bajo hanya bisa ditemukan bebeberapa guest house dan wisma kelas melati, kita sudah ada beberapa hotel bintang 3-4 seperti Hotel Jayakarta, Hotel Bintang dan beberapa lainnya. Bahkan beberapa konglomerat nasional tengah melirik dan berencana membangun beberapa hotel bintang lagi di Labuan Bajo dan pulau-pulau sekitarnya.

Hanya perlu diperhatikan adalah daya dukung kota nelayan itu dan pulau-pulau kecil di sekitar Komodo. Masyarakat lokal juga berharap pembangunan fasilitas hotel di kota nelayan maupun di pulau-pulau di sekitar Komodo harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan tidak sampai merusak alam dan eko-system kawasan itu, terutama pulau Komodo yang menjadi habitat utama binatang purba, Komodo atau ora dalam bahasa lokal. Perlu juga memperhatikan aspirasi masyarakat lokal, jangan sampai acara Sail Komodo hanya menjadi ajang Sale Komodo.

Investasi yang datang dan ditanamkan di daerah itu harus mempertimbangkan aspek lingkungan, eko-system yang ada, karakter, tradisi dan budaya masyarakat lokal. Karena, hanya dengan budaya yang harmonis, seperti harmonisnya keberadaan binatang Komodo atau Ora dalam bahasa lokal dengan masyarakat yang ada di pulau Komodo, demikian juga setiap kegiatan ekonomi, terutama industri pariwisata di kawasan itu. (*)