Investasi Tidak Terganggu Naiknya Dolar

USD

Ekonomi Indonesia dikagetkan dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Satu dolar menembus hingga 13.000 rupiah. Yah walaupun sebenarnya hal ini sudah bisa diprediksi sejak lama sih. Karena sejak akhir pekan lalu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) memang cenderung melemah. Puncaknya ya memang hari ini, di mana dolar AS akhirnya menembus level Rp 13.000 tersebut.

Walau demikian, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani yakin pelemahan rupiah tidak akan berpengaruh terhadap minat investasi ke Indonesia. Fluktuasi kurs dinilainya sebagai fenomena jangka pendek, sementara investasi adalah untuk jangka panjang.

Oleh sebab itu, Franky meyakinkan bahwa hingga saat ini belum ada kekhawatiran dari para investor. Dia mengaku belum ada yang menyatakan dengan adanya pelemahan rupiah lalu investor membatalkan. Belum ada yang menyatakan mundur.

Selain itu, biasanya pengusaha sudah memiliki kalkulasi perkiraan kurs rata-rata selama setahun. Pelemahan kurs yang terjadi jangka pendek tentunya sudah masuk dalam perhitungan. Apalagi ini masih Januari-Februari. Belum bisa dilihat secara signifikan dampaknya terhadap investasi.

Ke depannya rupiah masih berpotensi menguat. Penguatan rupiah akan disokong oleh meningkatnya investasi yang masuk ke Indonesia. Banyak arus modal yang akan masuk. Semakin tinggi investasi, akan lebih bisa menstabilkan rupiah.

Untung deh tidak terjadi efek yang siginifikan di dunia investasi. Karena kan Indonesia memiliki target yang sangat tinggi terkait tingkat investasi di Indonesia untuk tahun ini. Semoga saja jumlah investasi akan meningkat terus sehingga target bisa tercapai.

Pasar Indonesia Menanggapi Positif Salam Dua Jari

IHSG

Seperti yang kita ketahui, nilai tukar rupiah belakangan ini melemah. Namun berkat adanya Jokowi-effect, nilai tukar rupiah menguat! Hal tersebut sudah kita saksikan sendiri ketika Jokowi memutuskan calon wakil presiden yang akan diusungnya adalah Jusuf Kalla. Pasar menyambut positif.

Nah yang baru lagi, nilai tukar rupiah menguat ke level tertinggi sejak Desember 2013 karena spekulasi bahwa Jokowi akan memenangkan pemlihan presiden (pilpres) kali ini! Merujuk pada data Bloomberg per 7 Juli 2014, rupiah naik 1,6 persen ke level Rp 11.688 per dolar AS sejak pukul 11.30 WIB. Kenaikan ini merupakan yang terbesar sejak 2 Desember 2013. Di pasar global, rupiah naik 1,1 persen ke level Rp 11.730 per dolar AS, atau 0,4 persen lebih lemah dibanding pasar lokal.

Terlihat bahwa para investor lebih menyukai Jokowi dibandingkan dengan Prabowo. Mungkin hal ini ada sangkut pautnya dengan sentimen anti asing yang sering dilontarkan oleh Prabowo di kampanye-kampanyenya. Beberapa waktu yang lalu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga menyatakan dukungan mereka untuk Jokowi. Apindo menilai bahwa Jokowi akan lebih pro pengusaha dan mengerti perspektif pengusaha karena Jokowi dan Jusuf Kalla memiliki latar belakang sebagai pebisnis.

Apa yang akan terjadi kiranya Prabowo yang memenangkan pilpres kali ini? Apakah rupiah akan langsung melemah drastis? Sulit diduga memang, namun sepertinya hal tersebut tidak akan disambut baik oleh dunia internasional. Berbagai media internasional sedang menyoroti pilpres Indonesia kali ini karena selain kenyataan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, faktor lainnya adalah karena salah satu calon presiden Indonesia, Prabowo Subianto, adalah pelanggar hak asasi manusia (HAM). Tentu mata internasional hendak menyaksikan apakah negara muslim terbesar di dunia ini akan dimenangkan oleh seorang pelanggar HAM! Apabila ini terjadi, tentunya hal ini bukanlah sesuatu yang positif.

Sentimen anti asing dan ultra-nasionalis yang digadang-gadang Prabowo juga membuat pasar dan para investor takut. Jangan-jangan benar nanti Prabowo akan menasionalisasi berbagai aset asing. Padahal kalau dipikir-pikir, keberadaan asing di negeri kita ini tidak merugikan, malahan menambah investasi sehingga ekonomi kita berkembang. Tidak sedikit orang asing tersebut yang sudah menikah dengan orang Indonesia dan bersama anak mereka tinggal di Indonesia. Mereka juga pastilah menginginkan kemajuan Indonesia demi anak-anak mereka.

Semoga saja isu rusuh yang berhembus sekarang-sekarang ini tidak terjadi sehingga tidak mengganggu pasar dan nilai tukar rupiah. Yang pasti-pasti damai saja. Salam dua jari!

Daftar Negatif Investasi Ditarik Kembali, Bukti Pemerintah Galau?

Pelabuhan Tanjung Priok

Awal bulan ini, muncul berita di media-media nasional bahwa pemerintah Indonesia akan membuka dan memperluas berbagai sektor investasi, yang sebelumnya tertutup bagi investasi asing. Berita-berita tersebut mengutip pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang menjadi ketua tim review Daftar Negatif Investasi (DNI).

Berita tersebut memancing reaksi publik dan pelaku industri. Ada yang setuju tapi ada juga yang tidak setuju dengan alasan revisi DNI tersebut terlalu liberal dan bisa menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia. Bagi yang setuju, mengatakan perubahan Daftar Negatif Investasi tersebut dibutuhkan untuk menarik investasi asing ke Indonesia. Timing perubahan DNI tersebut dinilai sangat tepat apalagi Indonesia saat ini sedang menghadapi gejolak ekonomi, seperti yang tercermin pada melemahnya rupiah yang sudah melemah ke level Rp12,000 minggu ini.

Daftar Negatif Investasi (DNI) yang berlaku saat ini merupakan hasil dari Perpres Nomor 36 Tahun 2010 tenang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pemerintah merasa perlu untuk merevisi Perpres tersebut sebagai upaya untuk menarik lebih banyak investasi dan untuk menunjukkan bahwa Indonesia ramah terhadap investasi.

Revisi DNI juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong investasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, apalagi Indonesia menghadapi tahun politik. Berdasarkan hasil penggodokan team Revisi DNI, ada lime bidang usaha yang dibuka bagi investor asing, yang sebelumnya tertutup. Bidang usaha tersebut antara lain bandara, pelabuhan, dan jasa kebandarudaraan. Investor asing dapat memiliki kepemilikan modal hingga 100 persen.

Selain ketiga sektor itu, investor asing juga diberi kesempatan untuk berinvestasi di bisnis terminal darat dan terminal barang. Pada kedua sektor ini, pemodal asing bisa menguasai persentase saham hingga 49 persen. Sebelumnya, investor asing tidak diperbolehkan berinvestasi di sektor tersebut.

Disamping membuka kelima sektor tersebut, pemerintah juga, berdasarkan hasil revisi DNI tersebut, memperluas kepemilikan investor asing di 10 bidang usaha. Diantaranya, sektor pariwisata alam, investor asing dibolehkan memiliki maksimal 70 persen, dari sebelumnya maksimal 49 persen, telekomunikasi jaringan tertutup menjadi 65 persen dari sebelumnya 49 persen dan farmasi menjadi 85 persen dari sebelumnya dari 75 persen.

Ditengah kontroversi dan perdebatan yang muncul di media, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba-tiba membuat pernyataan yang mengejutkan. SBY mengaku kaget dengan perdebatan di ruang publik tentang Daftar Negatif Investasi, yang seolah-olah telah diberlakukan pemerintah. Padahal Presiden SBY sendiri belum pernah menerima daftar yang dimaksudkan?

Pertanyaannya, apakah benar Presiden SBY belum menerima hasil revisi DNI tersebut? Bila ya, maka Menko Perekonomian Hatta Rajasa telah melangkahi Presiden dengan mengumumkan kepada publik hasil revisi DNI tersebut. Apakah mungkin Menko Hatta Rajasa melakukan itu? Rasa-rasanya tidak. Sulit dipercaya Menko tidak melaporkan progress atau hasil dari revisi DNI tersebut.

Bisa jadi Menko Hatta Rajasa telah melaporkannya kepada Presiden tapi tidak diumumkan ke publik. Dengan demikian, ketika publik menolak, Hatta Rajasa dapat segera menarik hasil revisi DNI tersebut. Yang disoroti publik Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Presiden tidak kena sasaran. Dengan kata lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa telah menjadi tameng yang baik untuk melindungi atasannya.

Kemungkinan lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa sengaja mengumumkan hasil revisi DNI tersebut untuk test the water, memancing reaksi dan masukan dari masyarakat? Bisa jadi ya. Dengan melemparkan daftar atau hasil revisi DNI ke ruang publik, seolah-olah itu sudah selesai, pemerintah mendapat masukan dan mengetahui bagaimana persepsi publik.

Yang pasti, hasil revisi DNI tersebut direview kembali oleh Menteri Perekonomian Hatta Rajasa dan tim revisi DNI. Seperti yang diberitakan di media, tim revisi DNI tersebut kembali meminta masukan dari berbagai asosiasi dan pelaku industri untuk menyempurnakan hasil revisi. Seperti apa dan kapan hasil revisi diumumkan, belum diketahui dengan pasti. Namun, Hatta Rajasa mengatakan diharapkan hasil revisi itu dapat diselesaikan segera dan diumumkan kepublik sebelum akhir tahun 2013 ini. Bila diumumkan sebelum akhir tahun, maka waktunya pas, yaitu saat ini memasuki tahun politik, tahun pemilihan umum, tahun transisi sebuah pemerintahan.

Biasanya, masa transisi pemerintahan ini, investor cenderung wait and see, menunggu ada kepastian, namun, dengan adanya insentif perluasan sektor investasi dan kemudahan-kemudahan investasi lainnnya, maka revisi DNI tersebut akan mengkompensasi kekhawatiran investor, sehingga investor-investor tertentu justru akan memanfaatkan peluang tersebut dan mengambil risiko dengan berinvestasi sekarang, tidak menunda-nunda.

Dari sisi ini, tepat bila pemerintah melakukan revisi DNI tahun ini, tidak ditunda-tunda. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan dan berani mengambil dan menanggung risiko dari keputusan yang dibuatnya. Memang, sebuah keputusan tidak akan menyenangkan semua pihak. Tapi bila keputusan itu, baik untuk kepentingan nasional, kepentingan yang lebih besar, maka keputusan tersebut tepat. Hal yang sama dengan keputusan perpanjangan Blok Mahakam. Membuat keputusan dengan melibatkan operator lama di Blok tersebut, kalau itu memang baik untuk kepentingan nasional, baik untuk mengoptimalkan produksi dan kontribusi bagi negara, maka keputusan tersebut merupakan keputusan tepat, walau ditentang sekekompok elemen masyarakat. (*)

Komitmen Pemerintah Mendukung Investasi Migas

Proyek Lapangan Abadi, Blok Masela

Beberapa waktu lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima kedatangan CEO INPEX Corporation Toshiaki Kitamura di kantor Kepresidenan. Kedatangan CEO Inpex tersebut memiliki arti penting bagi hubungan bisnis kedua negara, khususnya investasi di bidang energi. Apalagi kedatangan Toshiaki terjadi saat ekonomi Indonesia sedang dilanda guncangan akibat melemahnya nilai tukar rupiah hingga mendekati angka Rp12,000.

Tidak perlu seorang pakar ekonomi untuk membaca guncangan yang terjadi pada ekonomi. Pada tataran ekonomi riil, beberapa perusahaan seperti di Cakung, Jakarta Utara, telah merumahkan ratusan karyawan. Harga properti yang tadi meroket, kini bahkan ditawar dan dijual dengan diskon gede-gedean. Seorang penyewa crane bahkan terpaksa menjual beberapa asetnya untuk membayar gaji karyawan karena pemilik proyek atau kontraktor utama tiba-tiba membatalkan penyewaan alat karena proyek properti sementara ditahan.

Pada tingkat makro, ekspor menurun akibat melambatnya ekonomi di negara tujuan ekspor Indonesia, sementara kebutuhan impor cenderung stabil, antara lain karena impor minyak masih tinggi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri yang masih haus belanja. Lihat saja jalan-jalan di Ibu kota, kepadatan bahkan masih menggila, sehingga konsumsi bahan bakar malah meningkat.

Kembali ke soal ekspor tadi, akibat ketidakseimbangan ekspor dan impor, defisit neraca perdagangan (current account deficit) membengkak, sebuah peringatan bagi pemerintah. DI bidang properti, beberapa pengamat mengirim sinyal ‘blip blip’ agar hati-hati untuk mencegah terjadinya bubble di sektor properti. Walaupun, sebagain pengamat masih sangat yakin bubble property tidak akan terjadi karena kredit property masih tergolong rendah, yakni sekitar 14 percent.

Nah, pada kondisi ekonomi seperti ini, tentu diperlukan langkah-langkah countercylical agar ekonomi tidak menukik, tapi melandai dan selanjutnya bangkit kembali. Salah satu cara adalah mendorong investasi, baik investasi asing maupun domestik.

Maket FLNG Proyek Blok Masela

Maka pada konteks ini, kedatangan CEO Inpex ke Indonesia dalam rangka menyampaikan komitmen investasinya dirasa penting. Apalagi INPEX Corporation terlibat di beberapa proyek besar di Indonesia, terutama proyek pengembangan Lapangan Abadi di Blok Masela serta yang tak kalah penting adalah proyek Blok Mahakam. Kedua proyek tersebut sama-sama punya arti penting, bedanya, Blok Mahakam sudah berproduksi, tinggal dilanjutkan, dengan catatan pemerintah Indonesia memperpanjang atau melakukan modifikasi skema Hak Pengelolaan Blok Mahakam dengan melibatkan kontraktor yang sekarang, yakni Total E&P Indonesie dan Inpex, dan pemain baru, katakanlah Pertamina.

Total E&P Indonesie sendiri sudah menyatakan komitmennya untuk berinvetasi sebesar US$7,3 miliar dalam 5 tahun kedepan. Inpex sendiri, disamping berinvestasi di Blok Mahakam, juga akan fokus pada pengembangan proyek lepas pantai Blok Masela yang diperkirakan akan menelan investasi sebesar US$5.5 miliar atau sekitar Rp 60 triliun. Rencana investasi pada kedua blok tersebut tentu merupakan ‘bonus’ bagi ekonomi Indonesia tatkala negara ini membutuhkan aliran dana investasi (FDI).

Inpex sendiri juga menanyakan kelanjutan kontrak pengelolaan Blok Mahakam yang akan berakhir 2017. Menteri Energi Jero Wacik mengatakan permintaan Inpex, dan Total E&P Indonesie sebelumnya, sedang dievaluasi pemerintah. Tampaknya operator berharap keputusan terkait kontrak pengelolaan Blok Mahakam dapat dilakukan tahun ini karena tahun depan pemerintah sudah akan fokus pada Pemilihan Umum.

Presiden Yudhoyono ditengah guncangan yang sedang melanda Indonesia menyadari pentingnya investasi untuk menggerakkan roda ekonomi Indonesia saat ini. Presiden mengatakan di tengah instabilitas kondisi ekonomi dunia serta penurunan kinerja ekspor belakangan ini, banyak negara termasuk Indonesia yang membutuhkan dukungan investasi.

“Kami perlu menjaga stabilitas nilai tukar dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan saya, di tengah situasi global sekarang ini, kita harus menjaga investasi dan investasi,” ujar Presiden SBY.

Proyek eksplorasi pada lapangan gas Abadi di Blok Masela saat ini masih dalam tahap front end engineering design (FEED) dan belum melakukan produksi. Pada tahap awal, Proyek Abadi ditargetkan dapat memroduksi LNG sebanyak 2,5 juta ton per tahun (MTPA) yang akan diproduksi di fasilitas terapung atau floating LNG (FLNG). Jangka waktu proyek ini berlangsung selama 30 tahun mulai 1998 – 2028.  Kepada SBY CEO Inpex juga meminta dukungan pemerintah Indonesia untuk melanjutkan proyek tersebut. Entah dukungan apa yang diinginkan Inpex, tidak dijelaskan oleh laporan media-media.

Namun, bila kita telusuri, tampaknya Inpex ingin jaminan kelanjutan keamanan investasinya di proyek Masela. Inpex ingin ada kepastian perpanjangan kontrak sebelum proyek tersebut berproduksi karena masa produksi 10 tahun (2018-2028), tidak akan cukup untuk pengembalian investasi. Apalagi selain lapangan Abadi, masih ada lapangan lain di Blok Masela yang belum dieksplorasi. Jadi wajar bila Inpex ingin meminta perpanjangan sebelum waktunya. Peraturan saat ini hanya membolehkan perusahaan untuk meminta perpanjangan 10 tahun sebelum kontrak berakhir. Apakah pemerintah akan mengabulkan permintaan Inpex? Belum ada jawaban saat ini.

Benang merah dari pernyataan SBY di atas bahwa pemerintah mendukung dan mendorong masuknya investasi di Indonesia di tengah guncangan terhadap ekonomi. Investasi di sektor migas seharusnya masih dapat didorong karena investasi di sektor migas sifatnya jangka panjang. Sikap tegas pemerintah terhadap pentingnya investasi ini menjadi catatan positif bagi investor, baik yang sudah berada di Indonesia maupun yang akan masuk ke Indonesia. Tentu tidak bisa dianggap sepele adalah pentingnya menjaga iklim investasi. Dan ini, tidak saja menjadi PR pemerintah tapi juga seluruh elemen masyarakat. (*)