Daftar Negatif Investasi Ditarik Kembali, Bukti Pemerintah Galau?

Pelabuhan Tanjung Priok

Awal bulan ini, muncul berita di media-media nasional bahwa pemerintah Indonesia akan membuka dan memperluas berbagai sektor investasi, yang sebelumnya tertutup bagi investasi asing. Berita-berita tersebut mengutip pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang menjadi ketua tim review Daftar Negatif Investasi (DNI).

Berita tersebut memancing reaksi publik dan pelaku industri. Ada yang setuju tapi ada juga yang tidak setuju dengan alasan revisi DNI tersebut terlalu liberal dan bisa menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia. Bagi yang setuju, mengatakan perubahan Daftar Negatif Investasi tersebut dibutuhkan untuk menarik investasi asing ke Indonesia. Timing perubahan DNI tersebut dinilai sangat tepat apalagi Indonesia saat ini sedang menghadapi gejolak ekonomi, seperti yang tercermin pada melemahnya rupiah yang sudah melemah ke level Rp12,000 minggu ini.

Daftar Negatif Investasi (DNI) yang berlaku saat ini merupakan hasil dari Perpres Nomor 36 Tahun 2010 tenang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pemerintah merasa perlu untuk merevisi Perpres tersebut sebagai upaya untuk menarik lebih banyak investasi dan untuk menunjukkan bahwa Indonesia ramah terhadap investasi.

Revisi DNI juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong investasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, apalagi Indonesia menghadapi tahun politik. Berdasarkan hasil penggodokan team Revisi DNI, ada lime bidang usaha yang dibuka bagi investor asing, yang sebelumnya tertutup. Bidang usaha tersebut antara lain bandara, pelabuhan, dan jasa kebandarudaraan. Investor asing dapat memiliki kepemilikan modal hingga 100 persen.

Selain ketiga sektor itu, investor asing juga diberi kesempatan untuk berinvestasi di bisnis terminal darat dan terminal barang. Pada kedua sektor ini, pemodal asing bisa menguasai persentase saham hingga 49 persen. Sebelumnya, investor asing tidak diperbolehkan berinvestasi di sektor tersebut.

Disamping membuka kelima sektor tersebut, pemerintah juga, berdasarkan hasil revisi DNI tersebut, memperluas kepemilikan investor asing di 10 bidang usaha. Diantaranya, sektor pariwisata alam, investor asing dibolehkan memiliki maksimal 70 persen, dari sebelumnya maksimal 49 persen, telekomunikasi jaringan tertutup menjadi 65 persen dari sebelumnya 49 persen dan farmasi menjadi 85 persen dari sebelumnya dari 75 persen.

Ditengah kontroversi dan perdebatan yang muncul di media, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba-tiba membuat pernyataan yang mengejutkan. SBY mengaku kaget dengan perdebatan di ruang publik tentang Daftar Negatif Investasi, yang seolah-olah telah diberlakukan pemerintah. Padahal Presiden SBY sendiri belum pernah menerima daftar yang dimaksudkan?

Pertanyaannya, apakah benar Presiden SBY belum menerima hasil revisi DNI tersebut? Bila ya, maka Menko Perekonomian Hatta Rajasa telah melangkahi Presiden dengan mengumumkan kepada publik hasil revisi DNI tersebut. Apakah mungkin Menko Hatta Rajasa melakukan itu? Rasa-rasanya tidak. Sulit dipercaya Menko tidak melaporkan progress atau hasil dari revisi DNI tersebut.

Bisa jadi Menko Hatta Rajasa telah melaporkannya kepada Presiden tapi tidak diumumkan ke publik. Dengan demikian, ketika publik menolak, Hatta Rajasa dapat segera menarik hasil revisi DNI tersebut. Yang disoroti publik Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Presiden tidak kena sasaran. Dengan kata lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa telah menjadi tameng yang baik untuk melindungi atasannya.

Kemungkinan lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa sengaja mengumumkan hasil revisi DNI tersebut untuk test the water, memancing reaksi dan masukan dari masyarakat? Bisa jadi ya. Dengan melemparkan daftar atau hasil revisi DNI ke ruang publik, seolah-olah itu sudah selesai, pemerintah mendapat masukan dan mengetahui bagaimana persepsi publik.

Yang pasti, hasil revisi DNI tersebut direview kembali oleh Menteri Perekonomian Hatta Rajasa dan tim revisi DNI. Seperti yang diberitakan di media, tim revisi DNI tersebut kembali meminta masukan dari berbagai asosiasi dan pelaku industri untuk menyempurnakan hasil revisi. Seperti apa dan kapan hasil revisi diumumkan, belum diketahui dengan pasti. Namun, Hatta Rajasa mengatakan diharapkan hasil revisi itu dapat diselesaikan segera dan diumumkan kepublik sebelum akhir tahun 2013 ini. Bila diumumkan sebelum akhir tahun, maka waktunya pas, yaitu saat ini memasuki tahun politik, tahun pemilihan umum, tahun transisi sebuah pemerintahan.

Biasanya, masa transisi pemerintahan ini, investor cenderung wait and see, menunggu ada kepastian, namun, dengan adanya insentif perluasan sektor investasi dan kemudahan-kemudahan investasi lainnnya, maka revisi DNI tersebut akan mengkompensasi kekhawatiran investor, sehingga investor-investor tertentu justru akan memanfaatkan peluang tersebut dan mengambil risiko dengan berinvestasi sekarang, tidak menunda-nunda.

Dari sisi ini, tepat bila pemerintah melakukan revisi DNI tahun ini, tidak ditunda-tunda. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan dan berani mengambil dan menanggung risiko dari keputusan yang dibuatnya. Memang, sebuah keputusan tidak akan menyenangkan semua pihak. Tapi bila keputusan itu, baik untuk kepentingan nasional, kepentingan yang lebih besar, maka keputusan tersebut tepat. Hal yang sama dengan keputusan perpanjangan Blok Mahakam. Membuat keputusan dengan melibatkan operator lama di Blok tersebut, kalau itu memang baik untuk kepentingan nasional, baik untuk mengoptimalkan produksi dan kontribusi bagi negara, maka keputusan tersebut merupakan keputusan tepat, walau ditentang sekekompok elemen masyarakat. (*)