![]() |
| PM Belanda Mark Rutte dan Gubernur DKI Jokowi |
Kunjungan kedua tamu penting tersebut terjadi saat hubungan Indonesia dan Australia sedang panas-panasnya menyusul bocornya ulah inteligen Australia yang melakukan penyadapan terhadap ponsel milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istri Ani Yudhoyono serta beberapa pejabat tinggi lainnya. Kontan, ulah negeri Kanguru tersebut menyulut amarah pada petinggi Indonesia lantaran sejauh ini Indonesia menganggap Australia sebagai kawan, bukan musuh yang perlu dicurigai dan dimata-matai, demikian pun sebaliknya. Presiden SBY pun langsung membeku latihan militer yang sedang berlangsung dan mengevaluasi kembali hubungan dengan Australia, sampai pemerintah Australia memberikan penjelasan terkait penyadapan tersebut.
Di tengah hiruk-pikuk masalah
penyadapan tersebut, perhatian sebagian publik tetap mengarah ke Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang menangani berbagai kasus korupsi besar,
di antaranya bail-out Bank Century yang hingga kini masih belum terlihat
ujungnya, kasus gratifikasi yang melibatkan mantan ketua SKK Migas Rudi
Rubiandini, kasus penyuapan yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi
Akil Mochtar, yang juga mantan politisi Golkar, kasus mark-up proyek kompleks
olahraga Hambalang, Bogor, yang melibatkan petinggi-petinggi atau mantan
petinggi Partai Demokrat, kasus suap sapi yang melibatkan mantan tokoh teras
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan masih banyak lagi.
Di tengah hiruk-pikuk tersebut,
kedatangan kedua ‘tamu’ penting tersebut tetap menarik perhatian publik. Oleg,
yang merupakan salah satu orang kaya Russia, rupanya kesengsem untuk
berinvesasi di Indonesia. Ia bertemu pejabat-pejabat teras Indonesia, termasuk
Koordinator Menteri Perekonomian Hatta Rajasa.
CEO UC Rusal tersebut rupanya
berminat untuk membangun smelter senilai US$6 miliar di Indonesia. Oleg melihat ada peluang untuk membangun
smelter untuk memproses bauksit menjadi alumina. Peluang membangun smelter
terbuka mengingat pemerintah Indonesia berencana melarang ekspor bahan mentah
produk-produk mineral mulai tahun 2014 dan meminta perusahaan-perusahaan
pertambangan untuk membangun smelter dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia
mengekspor produk yang bernilai tambah.
Menteri Hatta Rajasa mengatakan UC
Rusal akan menggandeng mitra lokal di Indonesia yaitu PT Aneka Tambang
(Persero) Tbk untuk pembangunan pabrik pengolahan (smelter) yang direncanakan
memiliki kapasitas produksi sekitar 1,8 juta ton per tahun ini. Namun, sebelum
rencana investasi tersebut direalisasi, Oleg datang untuk mendapatkan
penjelasan resmi dan kepastian dari pemerintah dalam menerapkan peraturan
tersebut, serta ingin mendapat penjelasan terkait kondisi iklim investasi di
Indonesia, apalagi Indonesia akan mengadakan pemilihan umum tahun depan.
Memasuki tahun politik, penting
bagi pemerintah untuk menjaga iklim investasi yang kondusif, tidak hanya di
sektor pertambangan tapi juga di sektor industri minyak dan gas bumi, yang
masih membutuhkan investasi besar, serta industri-industri lain. Karakter
investasi di sektor pertambangan maupun industri migas bersifat jangka panjang.
Investasi yang dilakukan tahun ini, misalnya, baru akan terlihat hasil atau
returnnya dalam 5-10 tahun kedepan. Karena itu, wajar bila pelaku industri
berharap agenda politik tidak harus mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah juga dituntut untuk
menghilangkan berbagai keraguan dan ketidakpastian dalam berinvestasi, termasuk
isu perpanjangan blok-blok migas yang kontraknya akan berakhir dalam 5 tahun
mendatang. (*)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar