Investasi Migas Indonesia Terhambat Karena Kekisruhan Politik

Koalisi Merah Putih

Kekisruhan politik yang disebabkan oleh Koalisi Merah Putih meninggalkan beban di mana-mana. Sektor industri menjadi terhambat, sektor energi, sektor investasi juga demikian. Suhu perpolitikan yang tengah memanas ini membuat investor wait and see terhadap investasi di sektor minyak dan gas bumi (migas) nasional. Para investor di sektor migas ini menunggu kebijakan tepat guna yang akan dilaksanakan pemerintahan periode berikutnya.

Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Rovicky Dwi Putrohari mengungkapkan bahwa sejumlah investor yang baru memulai investasi hulu migas ternyata masih menahan kegiatan bisnisnya. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil pemerintahan terpilih periode 2014-2019.

"Memang dapat saya katakan yang mau investasi baru mereka masih hold. Karena mereka nggak tahu apa yang akan terjadi nantinya," ujar Rovicky.

Meskipun demikian, Rovicky tetap memastikan bahwa investasi hulu migas yang telah berjalan akan berproses seperti biasanya. Ia menganggap bahwa perusahaan hulu migas tak akan pull out (keluar) secara keseluruhan dari proyek yang tengah berjalan.

"Kalau pull out saya pikir itu tidak akan terjadi. Mereka tidak mudah asal pull out karena persoalan politik. Itu kan berkaitan bisnis yang telah berjalan," terang Rovicky.

Rovicky tetap optimis terhadap kondisi perpolitikan saat ini. Menurutnya kondisi perpolitikan saat ini cukup seimbang mengingat partai oposisi pemimpin di parlamen.

"Saya bilang cukup bagus dan balance. Cuma kita lihat apakah ini nanti saling menjatuhkan ke depannya. Namun berbicara pemerintahan dan parlemen dasarnya kan mentalitas orangya," pungkas Rovicky.

Mungkin semua ketidakstabilan dan segala keraguan-raguan akan berakhir ketika akhirnya Jokowi dilantik nanti yakni usai tanggal 20 Oktober. Semoga saja memang pelantikan Jokowi akan berjalan lancar. Kalau sampai tidak jadi, pasti perekonomian Indonesia akan jatuh karena para investor takut untuk menanamkan modalnya di sini!

Koalisi Merah Putih Menghambat Investasi Indonesia

Kadin

Kekalahan Prabowo di pemilihan presiden (pilpres) Juli lalu tidak membuat Prabowo lantas berhenti begitu saja. Berbagai manuver untuk melemahkan posisi politik Jokowi kian gencar dilakukan. Koalisi Prabowo yang lebih dikenal dengan sebutan Koalisi Merah Putih melemahkan Jokowi dengan menguasai DPRD dan DPR. Legislatif dikuasai oleh gerombolan garong tersebut, otomatis akan menyulitkan Jokowi sebagai eksekutif pemerintahan.

Kegaduhan politik tersebut tidak hanya merugikan Jokowi, namun bangsa ini kena getahnya juga. Kericuhan yang terjadi belakangan ini membuat dunia usaha harap-harap cemas. Para investor cenderung menunggu situasi agar menjadi lebih tenang dahulu sebelum merealisasikan investasi mereka.

Menanggapi situasi tersebut, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengharapkan agar pihak-pihak yang terlibat segera berdamai. Hal ini perlu direalisasikan supaya ada kepastian politik dan hukum sehingga pengusaha nyaman berinvestasi.

"Kalau saya berpandangan, obatnya adalah menghisap pipa perdamaian antara para 'kepala suku'. Ibu Mega, Pak SBY, Pak Ical, Pak Prabowo, duduk lah bareng," ujat Wakil Ketua Kadin bidang ICT, Didie W Soewondho.

Didie mengharapkan agar para tokoh-tokoh politik tersebut segera bertemu dan menemukan titik terang. Apabila kisruh politik sudah tenang, maka pemerintahan baru di bawah pimpinan Jokowi bisa bekerja dengan optimal, terutama untuk menggenjot perekonomian.

"Utamakan kepentingan nasional, kompromi lah. Akur, take and give. Jangan tidak kompromi, jangan tidak bersedia. Kalau nggak kompromi ya nggak cantik, nggak manis," kritiknya.

Apabila para 'kepala suku' tersebut sudah sejalan, Didie yakin bahwa baik Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih akan mendukung pemerintahan Jokowi.

"Kami pengusaha yakin, Koalisi Merah Putih kalau sudah untuk urusan rakyat maka mereka akan mendukung Pak Jokowi. Para investor wait and see semua. Dari beberapa pengusaha sudah memberikan indikasi itu ke Kadin. Tunggu sampai selesai," ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyampaikan bahwa di sektor perikanan, banyak investor dari luar yang ingin menanamkan modalnya. Namun mereka masih melihat situasi politik di Indonesia.

Kisruh politik tidak hanya mempengaruhi yang berniat investasi, tapi juga mempengaruhi investor yang sudah menanamkan modalnya pun masih menunggu gonjang-ganjing politik sedikit mereda untuk kembali berekspansi.

"Investor kalau udah kecebur ya nggak bisa apa-apa. Dia nggak mau tambah investasi lagi. Kalau yang belum, dia nggak mau investasi. Sama, lihat dulu aman atau nggak," ujar Yugi.

Adapun Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur, berpendapat senada. Apabila pemerintah tidak memiliki langkah strategis untuk mengantisipasi hal ini, maka akan berdampak lebih luas lagi.

Natsir mengingatkan bahwa banyak proyek-proyek jangka panjang yang dibiayai dari dana investor luar negeri. Jadi apabila mereka tak percaya lagi dengan kepastian hukum di Indonesia, maka investor tersebut bakal lari ke negara lain.

"Bisa melambat, dan dipindahkan uangnya ke negara lain," keluh Natsir.

Nah seharusnya Koalisi Merah Putih memperhitungkan berbagai pernyataan tersebut dan berhenti memikirkan kepentingan kelompok. Memang oligarki ini kurang ajar dan mencelakakan bangsa Indonesia!

Para Investor Menunggu Program 100 Hari Kerja Presiden Indonesia Terpilih Jokowi

Jokowi presiden Indonesia 2014-2019

Walaupun Prabowo-Hatta sedang mengajukan sengketa pemilihan presiden (pilpres) ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun hampir bisa dipastikan bahwa Jokowi – Jusuf Kalla (JK) lah yang akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2014-2019. Para pemimpin dunia sudah mengucapkan selamat kepada Jokowi walaupun Prabowo meminta mereka untuk menunda dulu ucapan selamat tersebut. Dengan selisih hingga hampir delapan setengah juta suara, memang sulit untuk membayangkan bahwa bukanlah Jokowi presidennya.

Pasar juga menyambut positif terpilihnya Jokowi sebagai presiden Indonesia. Namun seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Sirega, para investor sedang menunggu pemgumuman program 100 hari kerja Jokowi ketika sudah dilantik sebagai presiden nanti.

Mahendra menuturkan bahwa pergantian kepemimpinan nasional merupakan momentum yang bagus bagi peningkatan investasi. Jika presiden berkomitmen menjaga stabilitas, maka BKPM berjanji akan meningkatkan kemudahan perizinan agar arus modal yang masuk lebih besar lagi.

Ia menambahkan "Dengan pemerintahan baru, ada harapan, semangat, dan energi yang baru. BKPM  pun sekarang dengan Kemendagri terus memperbaiki kemudahan perizinan di kabupaten dan kota, serta meningkatkan kemudahan memulai usaha."

Representasi program kerja yang solid dan tim yang kuat dari Jokowi juga akan semakin meningkatkan lagi iklim investasi yang saat ini tengah tumbuh dengan cepat.  Sepanjang triwulan II 2014, BKPM mencatat gabungan realisasi investasi asing maupun domestik mencapai Rp 116,2 triliun, tertinggi sepanjang sejarah. Ini meningkat 16,4% dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 99,8 triliun.

Mahendra juga menilai bahwa para investor sudah menduga bahwa kubu Prabowo-Hatta memang akan mengajukan sengketa ke MK sehingga hal tersebut sudah diantisipasi. "Paling tidak, kita kan tidak perlu masuk pemilu putaran kedua. Saya rasa semuanya akan aman dan lancar. Termasuk dengan pengajuan ke MK, itu ada dalam proses. Saya rasa, investor tetap optimistis,” jelasnya.

Semoga saja Prabowo bisa segera legowo agar roda perekonomian Indonesia bisa berputar lebih cepat lagi. Kepentingan bangsa dan negara tentunya lebih penting daripada ego sendiri semata. Adalah suatu kabar baik bagi kita semua bahwa pasar menyukai presiden terpilih kita, Joko Widodo!

Pasar Indonesia Menanggapi Positif Salam Dua Jari

IHSG

Seperti yang kita ketahui, nilai tukar rupiah belakangan ini melemah. Namun berkat adanya Jokowi-effect, nilai tukar rupiah menguat! Hal tersebut sudah kita saksikan sendiri ketika Jokowi memutuskan calon wakil presiden yang akan diusungnya adalah Jusuf Kalla. Pasar menyambut positif.

Nah yang baru lagi, nilai tukar rupiah menguat ke level tertinggi sejak Desember 2013 karena spekulasi bahwa Jokowi akan memenangkan pemlihan presiden (pilpres) kali ini! Merujuk pada data Bloomberg per 7 Juli 2014, rupiah naik 1,6 persen ke level Rp 11.688 per dolar AS sejak pukul 11.30 WIB. Kenaikan ini merupakan yang terbesar sejak 2 Desember 2013. Di pasar global, rupiah naik 1,1 persen ke level Rp 11.730 per dolar AS, atau 0,4 persen lebih lemah dibanding pasar lokal.

Terlihat bahwa para investor lebih menyukai Jokowi dibandingkan dengan Prabowo. Mungkin hal ini ada sangkut pautnya dengan sentimen anti asing yang sering dilontarkan oleh Prabowo di kampanye-kampanyenya. Beberapa waktu yang lalu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga menyatakan dukungan mereka untuk Jokowi. Apindo menilai bahwa Jokowi akan lebih pro pengusaha dan mengerti perspektif pengusaha karena Jokowi dan Jusuf Kalla memiliki latar belakang sebagai pebisnis.

Apa yang akan terjadi kiranya Prabowo yang memenangkan pilpres kali ini? Apakah rupiah akan langsung melemah drastis? Sulit diduga memang, namun sepertinya hal tersebut tidak akan disambut baik oleh dunia internasional. Berbagai media internasional sedang menyoroti pilpres Indonesia kali ini karena selain kenyataan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, faktor lainnya adalah karena salah satu calon presiden Indonesia, Prabowo Subianto, adalah pelanggar hak asasi manusia (HAM). Tentu mata internasional hendak menyaksikan apakah negara muslim terbesar di dunia ini akan dimenangkan oleh seorang pelanggar HAM! Apabila ini terjadi, tentunya hal ini bukanlah sesuatu yang positif.

Sentimen anti asing dan ultra-nasionalis yang digadang-gadang Prabowo juga membuat pasar dan para investor takut. Jangan-jangan benar nanti Prabowo akan menasionalisasi berbagai aset asing. Padahal kalau dipikir-pikir, keberadaan asing di negeri kita ini tidak merugikan, malahan menambah investasi sehingga ekonomi kita berkembang. Tidak sedikit orang asing tersebut yang sudah menikah dengan orang Indonesia dan bersama anak mereka tinggal di Indonesia. Mereka juga pastilah menginginkan kemajuan Indonesia demi anak-anak mereka.

Semoga saja isu rusuh yang berhembus sekarang-sekarang ini tidak terjadi sehingga tidak mengganggu pasar dan nilai tukar rupiah. Yang pasti-pasti damai saja. Salam dua jari!

Pemilihan Presiden, Bakal Terjadi ‘Perang’ antara Generasi Lama vs Baru

Hasil dari Pemilihan Legislatif  9 April 2014 sudah mulai kelihatan. Berdasarkan hasil quick count atau hitungan cepat berbagai lembaga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar dan Partai Gerindra menempati urutan satu sampai tiga. Partai Demokrat yang menjadi pemenang Pemilihan Legislatif 2004 dan 2009, terlempar dari tiga besar dan hanya menduduki posisi ke-empat.  

Berdasarkan hasil hitungan cepat, ada partai-partaiyang mencatat kenaikan dibanding Pemilu 2009 lalu, tapi ada partai yang menurun atau lebih rendah dari hasil Pemilu 2009. Ada partai yang mencatat kenaikan hasil suara, tapi di bawah target, seperti PDIP, tapi ada hasil di luar dugaan banyak pengamat seperti Partai Kebangkitan Bangsa, yang menempel ketat Partai Demokrat.

Ada juga partai gagal mencapai target seperti Partai Keadilan Sejahtera yang hanya berada di posisi ke-7. Optimisme presiden PKS Anis Mata dan petinggi PKS untuk masuk ke tiga besar, rupanya mimpi belaka. Tampaknya kasus ‘korupsi sapi impor’ yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfie Hasan telah membuat sebagian pemilih militan PKS ‘kabur’ ke partai-partai lain. Bisa jadi ada yang ke PKB, yang mencatat hasil yang diluar perkiraan banyak pengamat, atau partai lainnya.

Partai	Quick Count Kompas	Cyrus-CSIS
PDIP	19.22	19.00%
Golkar	15.02	14.3
Gerindra	11.76	11.8
Partai Demokrat	9.43	9.6
PKB	9.13	9.2
PAN	7.51	7.5
PKS	6.98	6.9
PPP	6.68	6.7
Nasdem	6.71	6.9
Hanura	5.1	5.5
PBB	1.5	1.6
PKPI	0.95	1.1
Golput	26.63

Sumber (1): Quick Count Kompas (per 10 April)

Suara masuk: 93%:

Suara sah: 65.62%

Suara tidak sah 7.75%

Golput: 26.63%

Sumber (2): Cyrus-CSIS; Sample: 98.2%

Bila hasil quick count terbukti pada hasil real coun KPU nanti, tidak ada partai yang menang besar dan meyakinkan. Itu berarti peta ‘koalisi’ bakal sengit dan cair, tergantung hasil lobi-lobi elit partai-partai politik.

Pertanyaan yang muncul di publik saat ini adalah, siapa yang menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden? Partai-partai yang mendulang suara cukup besar (tiga besar) akan bekerjasama dengan  partai mana dalam memajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden?

Salah satu foto yang beredar di media-media sosial

Dari berita-berita yang muncul hingga hari ini,dan pernyataan para pemimpin partai-partai yang mendulang suara tiga besar, maka calon Presiden yang bakal diusung adalah Jokowi (oleh partai PDIP, Aburizal Bakrie (ARB) dari partai Golkar dan Prabowo dari Parai Gerindra. Bisa jadi akan ada Capres lain yang diusung, tergantung hasil kesepakatan.

PDIP hari mengatakan bahwa partai ini tidak akan mengubah keputusannya mencapreskan Jokowi. Tinggal sekarang, partai itu akan berkoalisasi/bekerjasama dengan partai apa dan siapa yang dipasangkan dengan Jokowi sebagai Calon Wakil Presiden. Sejauh ini, suara-suara yang muncul di publik adalah bahwa Jokowi bakal dipasangkan dengan Mahfud MD (mantan ketua Mahkamah Konstitusi), Jusuf Kalla, Moeldoko (Panglima ABRI) atau Hatta Rajasa, Ketua PAN. Sehari sebelum Pemilu Puan Maharani, ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu PDIP) dan timnya bertemu dengan ketua PAN, sehingga muncul dugaan PDIP akan berkoalisi dengan PAN.

Golkar tampaknya akan tetap mengajukan Aburizal Bakrie (ARB) sebagai calon Presiden. Hasil Pileg yang dibawah target dan catatan buruk ARB khususnya terkait Lapindo, telah menggoyangkan posisi ARB di internal Golkar dan masih ada kemungkinan pencapresan ARB akan dievaluasi. Bila melihat pernyataan Ical kemarin, terlihat ARB sangat percaya diri untuk maju menjadi Capres Golkar. Bila memang, Golkar akan masuk kembali ke pemerintah, tapi bila kalah, maka ini untuk ketiga kalinya Golkar hanya menempel dengan partai penguasa, tidak menjadi pelaku utama.  

Bagaimana dengan Gerindra? Hampir dipastikan Prabowo akan menjadi Calon Presiden Gerindra. Siapa yang dipasangkan menjadi calon wakil presiden, masih sangat spekulatif, tergantung hasil lobi/koalisi partai-partai. Gerindra

Lalu bagaimana dengan Partai Demokrat? Dari hasil hitungan cepat, tampaknya sangat sulit bagi Partai Demokrat untuk mengusung Capres sendiri. Yang paling masuk akal, PD mengajukan Cawapres.

Dalam beberapa minggu kedepan, partai apa akan berkoalisi dengan siapa, barulah akan kelihatan. Yang hampir pasti, kini kita memiliki tiga Calon Presiden, Jokowi, Aburizal ‘Ical’ Bakrie dan Prabowo. Prabowo dan Ical (ARB) adalah mantan politisi Golkar yang mewakili generasi lama, artinya masih ada kaitan dengan Orba, dan Jokowi mewakili generasi baru. Maka dengan demikian pertarungan di Pemilihan Presiden nanti (Pilpres) bakal terjadi antara Generasi Lama/Tua dan Generasi Baru/Generasi Baru. (*)