Koalisi Merah Putih Menghambat Investasi Indonesia

Kadin

Kekalahan Prabowo di pemilihan presiden (pilpres) Juli lalu tidak membuat Prabowo lantas berhenti begitu saja. Berbagai manuver untuk melemahkan posisi politik Jokowi kian gencar dilakukan. Koalisi Prabowo yang lebih dikenal dengan sebutan Koalisi Merah Putih melemahkan Jokowi dengan menguasai DPRD dan DPR. Legislatif dikuasai oleh gerombolan garong tersebut, otomatis akan menyulitkan Jokowi sebagai eksekutif pemerintahan.

Kegaduhan politik tersebut tidak hanya merugikan Jokowi, namun bangsa ini kena getahnya juga. Kericuhan yang terjadi belakangan ini membuat dunia usaha harap-harap cemas. Para investor cenderung menunggu situasi agar menjadi lebih tenang dahulu sebelum merealisasikan investasi mereka.

Menanggapi situasi tersebut, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengharapkan agar pihak-pihak yang terlibat segera berdamai. Hal ini perlu direalisasikan supaya ada kepastian politik dan hukum sehingga pengusaha nyaman berinvestasi.

"Kalau saya berpandangan, obatnya adalah menghisap pipa perdamaian antara para 'kepala suku'. Ibu Mega, Pak SBY, Pak Ical, Pak Prabowo, duduk lah bareng," ujat Wakil Ketua Kadin bidang ICT, Didie W Soewondho.

Didie mengharapkan agar para tokoh-tokoh politik tersebut segera bertemu dan menemukan titik terang. Apabila kisruh politik sudah tenang, maka pemerintahan baru di bawah pimpinan Jokowi bisa bekerja dengan optimal, terutama untuk menggenjot perekonomian.

"Utamakan kepentingan nasional, kompromi lah. Akur, take and give. Jangan tidak kompromi, jangan tidak bersedia. Kalau nggak kompromi ya nggak cantik, nggak manis," kritiknya.

Apabila para 'kepala suku' tersebut sudah sejalan, Didie yakin bahwa baik Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih akan mendukung pemerintahan Jokowi.

"Kami pengusaha yakin, Koalisi Merah Putih kalau sudah untuk urusan rakyat maka mereka akan mendukung Pak Jokowi. Para investor wait and see semua. Dari beberapa pengusaha sudah memberikan indikasi itu ke Kadin. Tunggu sampai selesai," ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyampaikan bahwa di sektor perikanan, banyak investor dari luar yang ingin menanamkan modalnya. Namun mereka masih melihat situasi politik di Indonesia.

Kisruh politik tidak hanya mempengaruhi yang berniat investasi, tapi juga mempengaruhi investor yang sudah menanamkan modalnya pun masih menunggu gonjang-ganjing politik sedikit mereda untuk kembali berekspansi.

"Investor kalau udah kecebur ya nggak bisa apa-apa. Dia nggak mau tambah investasi lagi. Kalau yang belum, dia nggak mau investasi. Sama, lihat dulu aman atau nggak," ujar Yugi.

Adapun Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur, berpendapat senada. Apabila pemerintah tidak memiliki langkah strategis untuk mengantisipasi hal ini, maka akan berdampak lebih luas lagi.

Natsir mengingatkan bahwa banyak proyek-proyek jangka panjang yang dibiayai dari dana investor luar negeri. Jadi apabila mereka tak percaya lagi dengan kepastian hukum di Indonesia, maka investor tersebut bakal lari ke negara lain.

"Bisa melambat, dan dipindahkan uangnya ke negara lain," keluh Natsir.

Nah seharusnya Koalisi Merah Putih memperhitungkan berbagai pernyataan tersebut dan berhenti memikirkan kepentingan kelompok. Memang oligarki ini kurang ajar dan mencelakakan bangsa Indonesia!