Alasan Menurunnya Investasi Hulu Migas Nasional 2015

Johannes Widjanarko

Ada kabar yang sedikit tidak mengenakkan yang datang dari dunia migas Indonesia. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menargetkan bahwa investasi hulu migas nasional 2015 hingga US$ 22,2 miliar, atau lebih rendah 13,3 persen ketimbang target tahun lalu yang berada di kisaran US$ 25,64 miliar. Diperkirakan bahwa menurunnya target investasi tersebut dikarenakan oleh pelemahan harga minyak dunia yang berefek pada ditundanya sejumlah kegiatan produksi kontraktor kontrak kerjasama (KKKS).

"Salah satunya itu. Soalnya penentuan harga ICP (Indonesian Crude Price) juga dipengaruhi harga minyak dunia dan investasi tentunya," ujar Wakil Kepala SKK Migas Johannes Widjanarko.

Dari investasi sebesar US$ 22,2 miliar, sebanyak US$ 14,8 miliar atau sekitar 66,4 persen akan digunakan untuk kegiatan pengeboran 952 sumur work over dan pemeliharaan 38.914 sumur. Adapun biaya pengembangan 783 sumur, diprediksi menelan dana US$ 4,7 miliar atau sekitar 21,2 persen. Sedangkan sisanya atau sekitar US$ 2,7 miliar akan digunakan untuk menutupi biaya-biaya lainnya seperti administrasi dan biaya umum.

"Tapi kami pastikan kegiatan serta rencana investasi akan sesuai dengan rencana WP&B 2015 (Work Program & Budget) meski harga dunia sudah menurun," ujar Widjanarko.

Selain besaran investasi, SKK Migas juga telah setuju atas usulan yang diajukan oleh KKKS mengenai besaran produksi minyak tahun depan. Dalam WP&B 2015, produksi minyak Indonesia diprediksi hanya akan mencapai 849.750 barel per hari (bph) atau lebih rendah dari target lifiting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menargetkan produksi minyak di angka 900.000 bph. "Kami akan terus mendorong agar KKKS tetap bisa menjaga produksinya tahun depan. Dan kami optimistis dengan angka itu," ujarnya.

Walaupun demikian, Deputi Pengedalian Perencanaan SKK Migas, Aussie Gautama menilai bahwa fenomena anjloknya harga dunia turut memberi keuntungan tersendiri bagi KKKS dalam menemukan cadangan migas baru. Hal tersebut dikarenakan anjloknya harga minyak akan berimbas pada turunanya biaya sewa rig atau fasilitas pengeboran sumur migas.

"Ya walaupun perusahaan akan menahan investasi dan produksi, tapi KKKS khan jadi bisa melakukan eksplorasi sebanyak-banyaknya lantaran harga sewa rig jadi lebih murah. Poin ini yang menjadi hikmah di tengah anjloknya harga minyak," pungkas Aussie.

Dengan menurunnya investasi migas di Indonesia, maka sudah sewajarnya apabila Indonesia memanfaatkan sebaik-baiknya investasi yang ada tersebut dan supaya memberikan insentif agar Indonesia lebih menarik lagi bagi investor. investasi yang diajukan seperti di Blok Mahakam misalnya, sebaiknya diterima dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Perusahaan Migas Akan Menunda Investasi

IPA

Asosiasi Perusahaan Minyak Indonesia, atau Indonesia Petroleum Association (IPA) memberikan pernyataan bahwa mereka memprediksikan penurunan harga minyak dunia akan berdampak pada kegiatan produksi perusahaan-perusahaan migas di dalam negeri.

Direktur IPA Lukman Mahfoedz menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan migas akan menunda sejumlah kegiatan produksi di tahun depan yang disebabkan oleh penurunan harga minyak ini.

"Dengan harga minyak yang turun, berdasarkan konsultan Norwegia, ada proyek-proyek yang totalnya senilai US$ 150 miliar (Rp 1.800 triliun) di Indonesia itu on hold (ditunda)," ujar Lukman.

Akibat dari keadaan tersebut, perusahaan-perusahaan banyak yang harus mengkaji ulang rencana keuangannya di tahun depan. Diperkirakan bahwa investasi atau belanja modal perusahaan migas tahun depan akan turun 20% dibandingkan tahun ini.

"Penurunan harga minyak dunia adalah keadaan yang luar biasa. Banyak perusahaan minyak and gas kini mengkaji ulang pengeluaran operasional dan eksplorasi. Saya perkirakan proyek eksplorasi tahun depan lebih sedikit dari tahun ini. Menurut saya estimasinya capex (belanja modal) itu akan sekitar 20% di kira-kira pengurangannya," pungkasnya.

Lebih lanjut lagi Lukman menjelaskan bahwa langkah yang diambil perusahaan migas ini merupakan hal yang biasa saja, untuk menjaga tingkat pendapatan perusahaan. "Dan supaya kita bisa bersaing, sehingga net income (laba) bisa dipertahankan," kata dia.

Sementara itu, sebenarnya kondisi ini juga bisa disikapi dengan serius oleh pemerintah dengan sesegera mungkin memangkas rantai birokrasi.

Birokrasi yang lebih ramping niscaya bisa membantu perusahaan-perusahaan migas dalam menjaga keseimbangan keuangannya. Karena dengan birokrasi yang lebih ramping, maka biaya perizinan yang harus dikeluarkan pun dapat dikurangi.

"Perizinan harusnya bisa dipermudah, sehingga itu menurunkan biaya," imbuhnya.

Nah kalau sudah tahu bahwa kejadian demikian akan terjadi, seharusnya antisipasi dari sekarang. Kalau memang ada perusahaan migas yang tertarik untuk investasi ya difasilitasi saja. Seperti Total E&P Indonesie berniat untuk investasi di Blok Mahakam misalnya, seharusnya itu disambut baik.

Janji Pemerintah Untuk Menghapus Hambatan Dalam Investasi Migas

Naryanto Wagimin

Pemerintahan yang baru memberikan harapan baru berbagai pihak termasuk bagi investor. Salah satu sektor investasi yang paling strategis adalah investor dari sektor energi. Maka dari itu harus kita teliti perihal hambatan-hambatan yang banyak dikeluhkan oleh para investor.

Hambatan ini pun diakui oleh salah seorang pimpinan SKK Migas. Dia menyebutkan bahwa saat ini investasi minyak dan gas bumi di Indonesia masih terhambat ratusan perizinan.

Hanif Rusjdi, Kepala SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara memberikan pernyataan bahwa iklim investasi migas nasional perlu perhatian pemerintahan Jokowi-JK. Khususnya dalam upaya perampingan perizinan yang selama ini banyak dikeluhkan pengusaha.

"Paling banyak komplain dari pengusaha adalah di perizinan dan pembebasan lahan, semoga ada aturan jelas di pemerintah baru ini," pungkasnya di Pekanbaru.

Menurut Hanif, SKK Migas mengidentifikasi adanya 289 perizinan dalam kegiatan hulu migas yang menghambat iklim investasi.

Usai dilakukan pembahasan, perizinan tersebut telah direncanakan akan diringkas menjadi 69 perizinan yang kini baru direalisasikan melalui sembilan perizinan utama.

Usaha untuk perampingan izin sebenarnya dimulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.2/2012 untuk mencapai target produksi minyak 1 juta barel.

Hanif juga mengakui bahwa sangat tidak mudah untuk melaksanakan pembenahan itu karena masalah perizinan ini berkaitan dengan kebijakan lintas kementerian, pemerintah provinsi hingga tingkat kabupaten/kota.

Padahal, satu wilayah kerja (WK) yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM idealnya sudah bisa langsung untuk dikelola (clean and clear).

"Alasan kenapa sangat lama bisa diwujudkan karena masing-masing sektor merasa kebijakannya sudah benar," ujarnya.

Untungnya Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Naryanto Wagimin menyadari banyak tantangan yang harus dihadapinya untuk memperbaiki sektor migas. Salah satunya yakni produksi minyak nasional yang setiap tahun tak pernah mencapai target bahkan cenderung mengalami penurunan.

Dia menegaskan bahwa dalam lima tahun ke depan tercatat bahwa sudah ada 20 KKKS yang melakukan perpanjangan kontrak. Mereka membutuhkan kepastian dalam perjanjian perpanjangan kontrak. Banyak proyek yang membutuhkan kepastian perjanjian dari regulator, dalam hal ini Dirjen Migas. Salah satu yang paling menarik adalah nasib perpanjangan kontrak Blok Mahakam.

Naryanto juga mengakui bahwa dirinya mendapat mandat dan tugas khusus langsung dari Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Jokowi. Mandat yang dimaksud adalah menghilangkan hambatan-hambatan dalam investasi di sektor migas.

"Itu tadi bottleneck-bottleneck itu dihilangkan supaya cepat," tegasnya.

Tentunya kita sangat berharap agar pemerintah benar akan merealisasikan janji tersebut. Kalau investasi memang berjalan lancar, maka target Jokowi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7% akan bisa dicapai.

Investasi Migas Indonesia Terhambat Karena Kekisruhan Politik

Koalisi Merah Putih

Kekisruhan politik yang disebabkan oleh Koalisi Merah Putih meninggalkan beban di mana-mana. Sektor industri menjadi terhambat, sektor energi, sektor investasi juga demikian. Suhu perpolitikan yang tengah memanas ini membuat investor wait and see terhadap investasi di sektor minyak dan gas bumi (migas) nasional. Para investor di sektor migas ini menunggu kebijakan tepat guna yang akan dilaksanakan pemerintahan periode berikutnya.

Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Rovicky Dwi Putrohari mengungkapkan bahwa sejumlah investor yang baru memulai investasi hulu migas ternyata masih menahan kegiatan bisnisnya. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil pemerintahan terpilih periode 2014-2019.

"Memang dapat saya katakan yang mau investasi baru mereka masih hold. Karena mereka nggak tahu apa yang akan terjadi nantinya," ujar Rovicky.

Meskipun demikian, Rovicky tetap memastikan bahwa investasi hulu migas yang telah berjalan akan berproses seperti biasanya. Ia menganggap bahwa perusahaan hulu migas tak akan pull out (keluar) secara keseluruhan dari proyek yang tengah berjalan.

"Kalau pull out saya pikir itu tidak akan terjadi. Mereka tidak mudah asal pull out karena persoalan politik. Itu kan berkaitan bisnis yang telah berjalan," terang Rovicky.

Rovicky tetap optimis terhadap kondisi perpolitikan saat ini. Menurutnya kondisi perpolitikan saat ini cukup seimbang mengingat partai oposisi pemimpin di parlamen.

"Saya bilang cukup bagus dan balance. Cuma kita lihat apakah ini nanti saling menjatuhkan ke depannya. Namun berbicara pemerintahan dan parlemen dasarnya kan mentalitas orangya," pungkas Rovicky.

Mungkin semua ketidakstabilan dan segala keraguan-raguan akan berakhir ketika akhirnya Jokowi dilantik nanti yakni usai tanggal 20 Oktober. Semoga saja memang pelantikan Jokowi akan berjalan lancar. Kalau sampai tidak jadi, pasti perekonomian Indonesia akan jatuh karena para investor takut untuk menanamkan modalnya di sini!

Dunia Investasi Menyambut Baik Presiden Indonesia Terpilih Jokowi

Jokowi blusukan ke bursa efek

Presiden terpilih Indonesia, Joko “Jokowi” Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla (JK) akhirnya ditetapkan sebagai pemenang pemilihan presiden (pilpres) 2014. Hal ini disambut dengan sangat positif oleh pasar yang ditandai dengan penguatan rupiah.

Pasar menyambut dengan sangat positif karena Jokowi dianggap sebagai kandidat yang lebih ramah investor dibandingkan dengan Prabowo. Jokowi diharapkan agar mengadopsi kebijakan-kebijakan yang ramah investor. Sektor-sektor kunci yang diharapkan dari reformasi kebijakan tersebut termasuk pula di antaranya bidang minyak dan gas, dimana Singapura memiliki perusahaan-perusahaan yang ahli di bidang tersebut.

Gundy Cahyadi, seorang dari ekonom dari Bank DBS mengatakan bahwa menurutnya pemerintahan Jokowi akan pragmatis terhadap ekonomi. Mereka memperkirakan bahwa bidang infrastruktur kekurangan setidaknya 35 hingga 40 miliar USD per tahunnya. Angka sebesar itu tentunya tidak bisa dicapai oleh investor domestik semata, namun dibutuhkan pula investasi dari luar negeri. Maka apabila Jokowi benar-benar serius menjalankan program peningkatan infrastrukturnya, Jokowi akan pro-bisnis dan pro-investor asing.

Singapura adalah investor kedua terbesar Indonesia tahun lalu, dimana Singapura melakukan investasi lebih dari 5,7 miliar SGD. Sektor investasi yang diminati Singapura di antaranya adalah bidang minyak dan gas. Gundi menambahkan bahwa salah satu sektor yang akan dikembangkan dengan signifikan adalah sektor minyak dan gas, yang mana Singapura memiliki keahlian di bidang tersebut.

Kurangnya jalan raya, pelabuhan, listrik dan sarana dasar lainnya, dan juga birokrasi yang korup membuat investor asing menjadi enggan berinvestasi di Indonesia. Banyak investor yang mengeluhkan soal ijin usaha yang terlalu rumit, panjang, dan bertele-tele. Tidak jarang proses tersebut memakan waktu hingga dua tahun. Apabila Jokowi bisa memecahkan permasalahan soal ijin rumit ini, tentu infrastruktur akan berkembang lebih cepat.

Jokowi optimis bahwa dia akan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jokowi bilang bahwa dia tidak akan segan-segan memecat oknum-oknum yang melakukan kecurangan karena menurutnya masih ada ribuan orang baik di Indonesia ini untuk menggantikan mereka.

Semoga saja pemerintahan di bawah Jokowi memang akan memberikan warna baru bagi dunia investasi, khusunya di bidang minyak dan gas. Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya alamnya akan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kemashalatan rakyatnya.

Pemerintah Indonesia Kembali Lelang WK Migas, Akankah Menarik Minat Investor?

Pada penutupan pameran Indonesia Petroleum Association (IPA) Jumat (23 Mei 2014) lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengumumkan penawaran Wilayah Keja (WK) Minyak dan Gas Konvensional dan Konvensional untuk tahun 2014. Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah lelang kali ini bakal menarik minat para investor dibanding lelang WK Migas sebelumnya?

Pertanyaan berikutnya, apakah pemerintah telah mengevaluasi mengapa lelang WK Migas tahun lalu kurang diminati oleh investor? Bila pemerintah telah melakukan evaluasi dan pendalaman, seharusnya lelang kali ini mendapat respons baik dari investor. Semoga saja.

Kementerian ESDM menawarkan WK Migas konvensional dan non konvensional sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan penemuan cadangan  Minyak dan Gas Bumi nasional. Saat ini cadangan minyak hanya tinggal 3,7 miliar barel, yang cukup untuk 12 tahun saja bila tidak ditemukan cadangan baru.

Jumlah Wilayah Kerja Konvensional yang ditawarkan adalah 13 (tiga belas) Wilayah Kerja yang terdiri dari 6 Wilayah Kerja  melalui mekanisme Penawaran Langsung dan 5 (tiga) Wilayah Kerja melalui mekanisme Lelang Reguler dan 2 Wilayah Kerja melalui mekanisme  Penawaran Langsung oleh Pertamina.

Jumlah Wilayah Kerja Migas Non Konvensional (MNK)  yang ditawarkan adalah 8 (delapan) Wilayah Kerja yang terdiri dari 3 (tiga) Wilayah Kerja  MNK melalui mekanisme Penawaran Langsung, 3 (tiga) Wilayah Kerja MNK melalui Lelang Regular dan 2 (dua) Wilayah Kerja MNK melalui mekanisme Penawaran Langsung oleh Pertamina. Berikut adalah nama Wilayah Kerja Migas Konvensional  dan Non Konvensional yang ditawarkan.

Wilayah Kerja Migas Konvensional

NO	WILAYAH KERJA	LOKASI	KETERANGAN
1	North Madura II	Lepas Pantai Jawa Timur	Lelang Reguler
2	Yamdena	Lepas Pantai Maluku	Lelang Reguler
3	South Aru II	Lepas Pantai Maluku	Lelang Reguler
4	Aru Trough I	Lepas Pantai Maluku	Lelang Reguler
5	Aru Trough II	Lepas Pantai Maluku	Lelang Reguler
6	North Central Java Offshore	Lepas Pantai Jawa Timur	Penawaran Langsung
7	Kualakurun	Daratan, Kalimantan Tengah	Penawaran Langsung
8	Garung	Daratan dan Lepas Pantai Kalimantan Tengah	Penawaran Langsung
9	Offshore Pulau Moa Selatan	Lepas Pantai Maluku	Penawaran Langsung
10	Dolok	Daratan dan Lepas Pantai Papua	Penawaran Langsung
11	South East Papua	Daratan Papua	Penawaran Langsung
12	Abar	Lepas Pantai DKI Jakarta dan Jawa Barat	Penawaran Langsung Pertamina
13	Anggursi	Lepas Pantai Jawa Barat dan jawa Tengah	Penawaran Langsung Pertamina

Wilayah Kerja Migas Non Konvensional

NO	WILAYAH KERJA	LOKASI	KETERANGAN
1	MNK Sakakemang	Daratan Sumatra Selatan	Penawaran Langsung
2	MNK Selat Panjang	Daratan Riau	Penawaran Langsung
3	MNK Palmerah	Daratan Sumatra Selatan	Penawaran Langsung
4	MNK Shinta	Daratan Sumatra Selatan	Lelang Reguler
5	MNK North Tarakan	Daratan Kalimantan Utara	Lelang Reguler
6	MNK Kutai	Daratan Kalimantan Timur	Lelang Reguler
7	MNK Jambi I	Daratan Jambi	Penawaran Langsung Pertamina
8	MNK Jambi II	Daratan Jambi	Penawaran Langsung Pertamina

Kita berharap lelang kali ini mampu menarik minat investor. Indonesia saat ini perlu meningkatkan cadangan migas, tanpa penemuan baru,Indonesia akan menghadapi krisis energi akut, dan negara bisa menghadapi ancaman ketidakstabilan ekonomi akibat ketergantungan pada impor migas. Mudah-mudahan pemerintah baru nanti memberikan perhatian lebih kepada industri migas nasional demi menjamin keamanan energi nasional. Yang paling penting, retorika pejabat-pejabat diikuti oleh aksi konkrit, tidak hanya berwacana. Indonesia butuh pemerintah yang bekerja, kabinet yang bekerja, bukan pemerintah yang terus berwacana, hanya memberi janji-janji manis. (*)