Janji Pemerintah Untuk Menghapus Hambatan Dalam Investasi Migas

Naryanto Wagimin

Pemerintahan yang baru memberikan harapan baru berbagai pihak termasuk bagi investor. Salah satu sektor investasi yang paling strategis adalah investor dari sektor energi. Maka dari itu harus kita teliti perihal hambatan-hambatan yang banyak dikeluhkan oleh para investor.

Hambatan ini pun diakui oleh salah seorang pimpinan SKK Migas. Dia menyebutkan bahwa saat ini investasi minyak dan gas bumi di Indonesia masih terhambat ratusan perizinan.

Hanif Rusjdi, Kepala SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara memberikan pernyataan bahwa iklim investasi migas nasional perlu perhatian pemerintahan Jokowi-JK. Khususnya dalam upaya perampingan perizinan yang selama ini banyak dikeluhkan pengusaha.

"Paling banyak komplain dari pengusaha adalah di perizinan dan pembebasan lahan, semoga ada aturan jelas di pemerintah baru ini," pungkasnya di Pekanbaru.

Menurut Hanif, SKK Migas mengidentifikasi adanya 289 perizinan dalam kegiatan hulu migas yang menghambat iklim investasi.

Usai dilakukan pembahasan, perizinan tersebut telah direncanakan akan diringkas menjadi 69 perizinan yang kini baru direalisasikan melalui sembilan perizinan utama.

Usaha untuk perampingan izin sebenarnya dimulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.2/2012 untuk mencapai target produksi minyak 1 juta barel.

Hanif juga mengakui bahwa sangat tidak mudah untuk melaksanakan pembenahan itu karena masalah perizinan ini berkaitan dengan kebijakan lintas kementerian, pemerintah provinsi hingga tingkat kabupaten/kota.

Padahal, satu wilayah kerja (WK) yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM idealnya sudah bisa langsung untuk dikelola (clean and clear).

"Alasan kenapa sangat lama bisa diwujudkan karena masing-masing sektor merasa kebijakannya sudah benar," ujarnya.

Untungnya Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Naryanto Wagimin menyadari banyak tantangan yang harus dihadapinya untuk memperbaiki sektor migas. Salah satunya yakni produksi minyak nasional yang setiap tahun tak pernah mencapai target bahkan cenderung mengalami penurunan.

Dia menegaskan bahwa dalam lima tahun ke depan tercatat bahwa sudah ada 20 KKKS yang melakukan perpanjangan kontrak. Mereka membutuhkan kepastian dalam perjanjian perpanjangan kontrak. Banyak proyek yang membutuhkan kepastian perjanjian dari regulator, dalam hal ini Dirjen Migas. Salah satu yang paling menarik adalah nasib perpanjangan kontrak Blok Mahakam.

Naryanto juga mengakui bahwa dirinya mendapat mandat dan tugas khusus langsung dari Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Jokowi. Mandat yang dimaksud adalah menghilangkan hambatan-hambatan dalam investasi di sektor migas.

"Itu tadi bottleneck-bottleneck itu dihilangkan supaya cepat," tegasnya.

Tentunya kita sangat berharap agar pemerintah benar akan merealisasikan janji tersebut. Kalau investasi memang berjalan lancar, maka target Jokowi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7% akan bisa dicapai.