APEC, Investasi Indonesia dan Kontrak Blok Mahakam

Fasilitas Produksi Migas

Pertemuan puncak para pemimpin negara-negara Asia-Pacific yang tergabung dalam forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pacific (APEC) di Bali, Indonesia, telah berakhir Selasa (9 Okt). Salah satu yang menarik dari pertemuan itu adalah pernyataan komitmen pemerintah untuk membuka diri terhadap investasi dari negara-negara yang tergabung dalam APEC maupun investor dari negara-negara di luar APEC. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di hadapan para eksekutif puncak pembisnis APEC meyatakan komitmen Indonesia untuk membuka masuknya investasi ke Indonesia.

Presiden pun tak ragu mengundang para eksekutif perusahaan-perusahaan besar itu untuk memanfaatkan peluang bisnis dan investasi di Indonesia. "Mari kita membangun kemitraan yang kuat dan menempa APEC tangguh. Mari kita juga memastikan bahwa APEC terus membawa kesejahteraan bagi semua orang di kawasan APEC," tukas dia. 

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa juga sejalan dengan SBY. Hatta menekankan pentingnya peningkatan investasi di Indonesia. Investasi tidak hanya pada sektor konsumsi tapi pada sektor-sektor produktif agar dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Namun demikian, mendorong investasi untuk terus meningkat tidak mudah. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya investasi di sektor-sektor tertentu saja yang meningkat, termasuk sektor konsumsi. Hal ini tidak mengherankan karena Indonesia memiliki pasar yang besar dengan basis penduduk besar dan terus berkembang. Investasi di sektor-sektor tertentu masih terasa kurang, termasuk investasi di sektor energi – minyak, gas dan kelistrikan. Dalam beberapa tahun terakhir investasi di sektor energi, khususnya untuk eksplorasi tampak berjalan stagnan dan cenderung berkurang. Kondisi ini membahayakan karena tanpa eksplorasi, produksi minyak dan gas bumi akan menurun.

Disamping itu, banyak pekerjaan rumah yang perlu dibereskan, terutama birokrasi. Sistem birokrasi di Indonesia dianggap terlalu rumit dan berbelit-belit sehingga menyulitkan investor dan pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan Indonesia Petroleum Association (IPA) telah menyampaikan keluh kesah kepada pemerintah atas masalah ini. Permintaan ini telah direspons oleh pemerintah bahwa pemerintah akan mengurangi prosedur perizinan.

Perdagangan dan investasi adalah ibarat dua jalur jalan. Karena itu penting juga untuk mencegah perdagangan yang tidak sehat antara sesama anggota APEC. Dan itu diakui  oleh para pemimpin APEC. Mereka sepakat untuk mencegah proteksi perdagangan dan pada suatu sisi mendukung liberalisasi ekonomi yang seimbang dan berkeadilan. Liberalisasi ekonomi tanpa keseimbangan dan keadilan hanya akan menciptakan friksi-friksi dalam perdagangan.

Investasi adalah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kedepan. Investasi tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari pihak swasta. Salah satu sektor yang masih membutuhkan investasi adalah sektor energi, yakni minyak, gas bumi dan listrik. Minyak dan gas bumi (migas) masih menjadi sumber energi terpenting. Pemerintah perlu mendorong perusahaan migas untuk meningkatkan investasi. Investasi migas tidak hanya dari perusahaan migas yang sudah beroperasi di Indonesia, tapi juga perusahaan-perusahaan migas yang belum masuk ke Indonesia atau nilai investasinya masih kecil.

Indonesia beruntung perusahaan-perusahaan migas besar dan utama di dunia sudah beroperasi di Indonesia, katakanlah BP dari Inggris, ExxonMobil dari Amerika, Total E&P Indonesia dari Perancis, Inpex Corp asal Jepang, Shell asal Belanda, Niko Resources asal Canada. Perusahaan-perusahaan migas dari China, negara-negara tetangga seperti Malaysia (Petronas), Thailand (PTTEP) bahkan memiliki operasi yang cukup signifikan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini berbisnis dan berinvestasi secara sendiri-sendiri maupun berkolaborasi dengan perusahaan lokal seperti Pertamina, Medco Energi, Energi Mega Persada. Namun, investasi perusahaan-perusahaan nasional belum signifikan.

Investasi migas masih lebih banyak ditopang oleh perusahaan-perusahaan migas international. Hal ini masuk akal karena investasi di industri migas tergolong berisiko apalagi investasi untuk eksplorasi. Lihat saja, beberapa perusahaan-perusahaan migas melaporkan bahwa mereka tidak menemukan cadangan migas setelah melakukan eksplorasi. Tahun 2011 saja, sekitar US$800 juta investasi untuk eksplorasi menguap karena tidak ditemukan cadangan migas (dryhole).

Beberapa perusahaan migas sedang atau akan mengembangkan berbagai proyek migas besar. ExxonMobil saat ini sedang menyelesaikan proyek Cepu agar proyek tersebut dapat mencapai produksi yang maksimal (peak production) sebesar 165,000 barel minyak pada tahun 2015. Inpex bersama Shell akan berinvestasi US$5-6 miliar untuk mengembangkan Blok Masela. Pertamina dan bersama anggota konsorsium, ExxonMobil, Total EP Indonesie serta PTTEP Thailand berencana mengembangkan blok gas raksasa East Natuna, yang saat ini masih terbengkalai. Pertamina dan anggota konsorsium masih menunggu kebijakan fiskal yang favorable dari pemerinah sehingga tidak memberatkan.

Kita berharap Pertamina lebih fokus mengembangkan Blok East Natuna, apalagi blok ini dinilai sangat strategis, dekat dengan pasar-pasar Asia Tenggara dan dapat meningkatkan produksi gas bumi Indonesia kedepan. Blok East Natuna dinilai lebih bergengsi dan memiliki nilai tambah yang besar. Proyek tersebut menelan investasi besar dan membutuhkan teknologi tinggi untuk memisahkan elemen carbondioxide dari gas. Mengingat investasi di sektor migas berisiko tinggi maka sudah tepat langkah Indonesia, khususnya Pertamina untuk menggandeng perusahaan-perusahaan migas ternama dunia seperti ExxonMobil Total EP Indonesie dan PTTEP.

Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah kehadiran dan komitmen perusahaan-perusahaan migas besar, baik MNC maupun perusahaan migas nasional (NOC) untuk bersama-sama membangun industri migas. Salah satu proyek yang juga dianggap penting adalah pengembangan lanjutan Blok Mahakam, blok yang sudah tua namun masih menyimpan sekitar 30% cadangan gas. Blok Mahakam sudah berproduksi 40 tahun dan dioperasikan oleh Total E&P Indonesie, yang bermitra dengan Inpex asal Jepang. Kontrak Total E&P dan Inpex akan berakhir 2017.

Operator Mahakam, Total EP Indonesie, sudah menyatakan komitmennya untuk berinvestasi US$7,3 miliar untuk pengembangan lanjutan Blok Mahakam dalam 5 tahun kedepan. Saat ini operator masih menunggu keputusan pemerintah apakah hak pengelolaan Blok Mahakam akan diperpanjang atau tidak, atau pemerintah akan membentuk skema baru melibatkan Total EP Indonesie, Inpex dan Pertamina.

Pertamina kini dihadapkan pada pilihan apakah fokus pada pengembangan Blok East Natuna atau Blok Mahakam. Idealnya, Pertamina lebih fokus pada Blok East Natuna, ketimbang ngotot mengambil alih blok yang sudah tua seperti Blok Mahakam. Tidak efisien bagi Pertamina untuk mengalokasikan investasi besar ke Blok Mahakam. Bila itu terjadi, pengembangan blok-blok lain yang masih idle, termasuk East Natuna, bisa terbengkalai. Kalaupun Pertamina masuk ke Blok Mahakam, sebaiknya hanya sebagai mitra pemegang Participating Interest (PI), sehingga risiko yang diambil Pertamina dan pemerintah dapat diminimalisir. Sisi positifnya, pengalaman mengembangkan proyek gas bumi Mahakam (transfer teknologi) dapat dijadikan modal untuk mengembangkan blok East Natuna.

 

Terlepas dari apa keputusan pemerintah kelak, diharapkan pemerintah dapat membuat keputusan kontrak Blok Mahakam tahun ini, karena bila ditunda bisa jadi tidak akan ada keputusan tahun depan. Pemerintah sudah akan sibuk dengan Pemilu. Bila skenario ini terjadi, ini akan sangat berisiko karena kemungkinan tak ada investasi tambahan jelang berakhirnya kontrak pengoperasian blok Mahakam tahun 2017. Konsekuensinya, produksi gas bumi (LNG) akan terganggu dan menurun, sehingga mengurngi pendapatan pemerintah. Kita berharap pemerintah akan segera membuat keputusan terkait kontrak Blok Mahakam tahun ini. Apalagi ini menyangkut nilai investasi puluhan triliun. (*)