Pada hari Rabu (16/10/2013), Wakil Presiden Budiono membuka Trade Expo Indonesia (TEI) ke 28. Acara tahunan ini biasanya selalu menarik karena dipandang sebagai jendela produk-produk inovasi untuk ekspor. Dengan demikian, keberhasilan Trade Expo tersebut tidak saja dinilai dari berapa miliar dolar AS nilai transaksi yang terjadi, tapi juga produk-produk inovasi apa saja yang muncul yang bakal menarik untuk diekspor. Tentu menarik untuk melihat berbagai jenis produk yang dipamerkan di Trade Expo kali ini. Mulai dari produk-produk tradisional yang dimodifikasi hingga layak ekspor, produk-produk kreatif atau kerajinan, ataupun produk-produk bernilai tambah lainnya.
Namun, disini tidak diulas produk-produk apa saja yang bakal menarik minat pengunjung atau pembeli pada trade expo kali ini, tapi mencoba merefleksi dan mengulas pernyataaan Budiono ketika membuka Trade Expo tersebut. Budiono mengatakan bahwa pemerintah yang berkuasa saat ini, dibawah administrasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tidak akan membuat kebijakan-kebijakan yang membuat publik dan dunia bisnis shock dan kaget.Dirinya bersama Presiden Yudhoyono akan memastikan sebuah sistem berjalan sehingga tidak ada kebijakan-kebijakan ekonomi yang mengejutkan sehingga membingungkan pelaku usaha.
Pernyataaan Budiono dilatarbelakangi bahwa Indonesia saat ini memasuki masa transisi, transisi kepemimpinan. Saat ini dunia usaha dan masyarakat umum memantau kemana arah hasil Pemilu tahun 2014 nanti. Apakah terjadi perubahan partai yang berkuasa? Apakah akan terjadi perubahan landscape dan peta politik pasca Pemilihan Umum tahun depan? Seperti apa komposisi Parliamen? Siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden? Pernyataan Budiono juga menyiratkan agar pelaku usaha tetap menjalankan roda usahanya walaupun terjadi kegaduhan pada kondisi politik.
Sebagai pemimpin pasangan SBY-Budiono ingin mengirim pesan ke publik bahwa keduanya akan menjalankan pemerintah hingga batas akhir, sehingga Indonesia memiliki pemimpin yang baru. Budiono mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap indikator-indikator ekonomi dan menghindari kebijakan-kebijakan yang membawa efek keterkejutan. Pernyataan Budiono menggarisbawahi bahwa pemerintah akan memastikan tidak akan ada flip-flop policies atau kebijakan yang berubah-ubah sehingga dapat merusak iklim usaha dan iklim investasi.
Wakil Presiden Budiono tampaknya berusaha untuk menenangkan investor dan mencoba meyakinkan investor bahwa pemerintah saat ini akan tetap konsisten dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Bila kita melihat memang banyak peristiwa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang cukup mengejutkan dan membingungkan pelaku usaha. Cukup banyak peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, sehingga mengagetkan pelaku usaha dan investor.
Perubahan tidak selalu akibat perubahan kebijakan pemerintah, tapi bisa juga akibat keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh aktor-aktor pemegang kebijakan publik yang tidak sepenuhnya berada dibawah kendali Presiden dan Wakil Presiden. Misalnya, keputusan membubarkan BPMIGAS, badan pelaksana usaha hulu minyak dan gas, yang sempat membawa efek kejut pada dunia usaha, terutama industri migas. Tapi kemudian kekhawatiran pelan-pelan hilang karena tugas BPMIGAS dialihkan ke SKKMigas, sehingga tidak terjadi kevakuman. Peristiwa ini diluar kendali Presiden dan Wakil Presiden.
Yang terkait kebijakan pemerintah, misalnya, pelarangan mengekspor bahan mentah mineral. Kebijakan tersebut mendapatan penolakan dari sebagian besar pelaku industri karena ketidaksiapan pelaku usaha untuk memproses mineral di dalam negeri karena ketidaktersedian smelter. Akhirnya, pemerintah membatalkan larangan tersebut dan membolehkan pengusaha untuk mengekspor raw material produk-produk mineral.
Pada masa-masa transisi seperti ini, pemerintah memang perlu untuk mempertahankan iklim usaha dan iklim investasi agar pelaku usaha dan investor tetap menjalankan usaha mereka. Kita tidak berharap gara-gara agenda politik, yakni pemilihan umum, pelaku usaha harus hengkang dari Indonesia. Sangat penting bagi pemerintah untuk menjaga iklim investasi dan bila perlu tetap mendorong investasi masuk walaupun Indonesia sedang menghadapi agenda politik, Pemilu.
Dunia usaha dan politik, seharusnya memang dipisahkan. Pada titik tertentu bisa saja politik bersinggungan dengan dunia bisnis. Tapi tetap perlu dipisahkan. Keputusan bisnis harus dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bisnis, bukan pertimbangan politik. Misalnya, terkait keputusan perpanjangan kontrak Blok Masela. Inpex, sesuai peraturan yang berlaku hanya boleh mengajukan perpanjangan dalam periode 10 tahun sebelum kontrak berakhir.
Namun, karena alasan bisnis, Inpex mengajukan perpanjangan sebelum memasuki periode 10 tahun itu. Kontrak Inpex mengelola Blok Masela berakhir pada 2028, sehingga sesuai aturan Inpex hanya boleh mengajukan perpanjangan setelah tahun 2018. Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan permintaan tersebut dari aspek kepentingan bisnis, mengingat proyek pengembangan blok masela merupakan proyek migas raksasa. Dibutuhkan puluhan trilion untuk mengembangkan 1 lapangan saja. Pertimbangan sewajarnya merupakan pertimbangan bisnis, bukan kepentingan politik atau bagaimana dampak politik dari kebijakan tersebut.
Demikian juga keputusan perpanjangan atau tidak beberapa blok migas lain, termasuk Blok Siak dan Blok Mahakam. Keputusan perpanjangan atau tidak atau apapun skema yang akan dibuat pemerintah, hendaknya berdasarkan aspek atau pertimbangan sisi bisnis, aspek kemampuan, aspek investasi, aspek risiko, aspek kelanjutan produksi Blok Mahakam, bukan atas dasar aspek politik atau desakan kelompok politik tertentu. Kita berharap pada masa transisi ini tidak menghalangi pemerintah untuk membuat berbagai keputusan bisnis, termasuk terkait kontrak Blok Mahakam. Bagaimanapun keputusan tetap harus dilakukan walaupun Indonesia saat ini memasuki tahun politik. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar