Debat Capres II: Membaca Arah Kebijakan Ekonomi Capres Joko Widodo & Prabowo Subianto

Jokowi Widodo vs Prabowo Subianto (foto detik.com)

Ibarat sebuah pertandingan final bola basket dengan skema ‘the best five’, maka debat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2014 ini akan dilakukan sebanyak 5 kali. Debat pertama telah dilakukan beberapa waktu lalu dengan mengangkat tema visi dan misi pasangan Capres-Cawapres terkait pembangunan demokrasi, hukum dan reformasi birokrasi. Sementara debat kedua pada minggu malam (Juni 15) mengangkat tema Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.

Pada debat kedua itu, publik ingin mengtahui ekonomi Indonesia akan dibawa kemana dalam 5 tahun kedepan? Apa kebijakan ekonomi pasangan Capres bila terpilih dan instrumen kebijakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan ekonominya itu. Bagaimana mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, membangun daerah dan menjaga kestabilan harga. Sebagian isu-isu makro seperti ini memang sempat diangkat dalam perdebatan itu, tapi tidak digali secara mendalam oleh moderator maupun oleh calon presiden, baik Prabowo maupun Jokowi.

Namun demikian, pada Debat Capres kedua, sudah mulai jelas kelihatan perbedaan kedua pasangan tersebut. Pada debat kedua, publik sudah mulai melihat perbedaan kebijakan ekonomi Capres No 1 Prabowo Subianto dan Capres No 2 Joko Widodo. Prabowo Subianto terlihat menonjol pada visi dan bingkai besar kebijakan, tapi lemah pada aspek penerjemahan visi dan misi dalam program dan karya nyata, sehingga terkesan mengawang-awang.

Prabowo terkesan menonjol pada aspek retorika dan sensasi seperti adanya pernyataannya terhadap kebocoran Rp 1.200 triliun setiap tahun, padahal anggaran APBN 2014 cuma Rp1.800 triliun. Dia mengklaim angka kebocoran dia lebih rendah dari angka kebocoran yang diungkapkan oleh ketua KPK yakni sebesar Rp 7.200 triliun setiap tahun, padahal nilai PDB Indonesia berdasarkan data BPS cuma Rp9.084 triliun pada tahun 2013. Angka kebocoran ini pun kemudian dibantah KPK.

Sayangnya, Prabowo tidak menjelaskan lebih jauh apakah kebocoran itu terjadi pada APBN atau sumber daya alam Indonesia yang dia klaim telah mengalir keluar negeri. Nah, kalau terjadi pada APBN, pada sektor dan kementerian mana saja kebocoran itu terjadi. Patut disayangkan, moderator juga tidak menggali lebih jauh soal kebocoran itu. Akibatnya, yang terjadi KPK, pemerintah dan berbagai pihak saling menuding dan berspekulasi. Menteri Keuangan Chatib Basri tidak mengerti angka itu, dan pihak Istana pun membantah adanya kebocoran yang semasif itu.

Prabowo juga terlihat hanya mengungkap sebuah angka kebocoran tanpa didasari oleh sebuah hasil penelitian yang resmi atau angka yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga resmi. Akibatnya, angka itu justru memperlihatkan bahwa Prabowo hanya ingin sensasi dan bombastis. Boleh jadi, Prabowo sengaja tidak mengungkapkan lebih jauh kebocoran karena bila itu dilakukan, hampir pasti akan menyinggung anggota koalisinya. Misalnya, Hatta Rajasa, yang juga menjadi calon wakil presiden, telah menjadi menteri dan bahkan menduduki 2 pos - sebagai Mentri Perhubungan dan Menteri Koordinator Perekonomian. Secara tidak langsung juga Prabowo mengkritik kebocoran yang terjadi di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan kementerian yang juga menjadi pendukungnya, seperti kementerian Agama. Surya Dharma Ali, mantan menteri agama, salah satu anggota koalisi Prabowo telah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Hatta juga sudah dimintai keterangan terkait kasus korupsi impor kereta api bekas dari Jepang.

Publik pun sudah mulai melihat perbedaan antara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu politik transaksional (Prabowo-Hatta) melawan politik transformasional, elitis melawan populis, pragmatis berhadapan dengan ideologis, orasi vs aksi, janji vs bukti, politisiasi vs edukasi, sensasi vs substansi, tuan vs pelayan masyarakat.

Namun, kedua calon presiden tampaknya juga memiliki kesamaan pada hal-hal tertentu. Misalnya, soal ekonomi rakyat dan ekonomi kreatif. Bagi Prabowo ekonomi rakyat berarti mengalirkan dana dari ke tota ke desa dengan memberikan dana Rp 1 miliar ke setiap desa.

Sementara Jokowi menggunakan frase ‘Rakyat Berdaulat atas Ekonomi.  Beberapa kali Jokowi menekankan bahwa rakyat harus diberdayakan, tidak sebagai objek tapi sebagai pelaku aktif perekonomian dengan membangun sistem dan jalur distribusi. Rakyat diberi akses untuk memasarkan produk-produk mereka ke pasar-pasar tradisional.

Terkait pengelolaan sumber daya alam, tidak terlihat perbedaan yang kasat mata. Keduanya ingin SDA dikelola agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Namun, keduanya tidak menggali lebih jauh.

Dari perdebatan itu, kita dapat mengambil beberapa intisari kebijakan ekonomi Joko Widodo:

Ekonomi Berdikari

Perekonomian yang menyejahterahkan rakyat dengan pertumbuhan ekonomi yang diiringi pemerataan sosial, sehingga menambah lapangan pekerjaan di daerah dan tidak perlu pindah ke kota untuk kemudian menganggur. Dalam paparannya, Jokowi menegaskan akan menumbuhkan investasi dan peningkatan infrastruktur yang akan didorong ke daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.

Pembangunan Manusia

Pembangunan ekonomi yang pertama dilakukan adalah pembangunan manusia. Lewat endidikan dan kesehatan dengan kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat.  Jokowi juga akan meluaskan investasi di bidang kesehatan dan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, melanjutkan keberhasilannya di Surakarta dan Jakarta,

 Ekonomi Kreatif

Kreatifitas adalah kekayaan Indonesia yang bisa meningkatkan pariwisata, dibawa ke manca negara & jadi kebanggaan bangsa. Industri kreatif punya potensi besar yang harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Kebijakan ekonomi kreatif ini bahkan disetuju dan didukung oleh lawan Jokowi, Prabowo Subianto. Untuk soal ini, Prabowo bahkan tidak mau mengikuti nasihat tim suksesnya agar tidak menyetujui setiap pernyataan Jokowi.

"Tim penasihat saya menyatakan apapun nanti yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo, jangan pernah setuju. Tapi saya kan bukan politisi profesional, karena itu saya tidak mau mendengarkan penasihat saya. Saya sejalan dengan Joko Widodo," ujar Prabowo. Prabowo lalu menghampiri Jokowi lalu mengajak Jokowi bercipika-cipiki.

Pembangunan Infrastruktur

Menyesuaikan dengan karakter negara maritim, perlu dibangun tol laut untuk memotong biaya transportasi. Begitu pula dengan kereta api double track untuk transportasi darat. Sedangkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dengan membangun sistem yang lebih transparan dan membangun sistem yang lebih efektif serta efisien dengan memotong birokrasi perzinan juga akan diprioritaskan Jokowi. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan transportasi laut maupun kereta api juga akan menjadi prioritas. "Iklim investasi dan regulasi harus dibenahi agar memberikan kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi,“ jelas Jokowi.

Usaha & Investasi

Pemerintah harus dukung keberanian pelaku ekonomi memasuki pasar global disertai regulasi jelas untuk investor asing agar tidak asal masuk ke pasar Indonesia. Untuk mendorong investasi, Jokowi akan menyederhakan sistem birokrasi. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi mengungkapkan pentingnya membangun sistem yang efektif agar program-program dan kebijakan ekonomi terealisasi dengan baik. (*)

Budiono dan Konsistensi Kebijakan untuk Menarik Investasi

Pada hari Rabu (16/10/2013), Wakil Presiden Budiono membuka Trade Expo Indonesia (TEI) ke 28. Acara tahunan ini biasanya selalu menarik karena dipandang sebagai jendela produk-produk inovasi untuk ekspor. Dengan demikian, keberhasilan Trade Expo tersebut tidak saja dinilai dari berapa miliar dolar AS nilai transaksi yang terjadi, tapi juga produk-produk inovasi apa saja yang muncul yang bakal menarik untuk diekspor. 

Tentu menarik untuk melihat berbagai jenis produk yang dipamerkan di Trade Expo kali ini. Mulai dari produk-produk tradisional yang dimodifikasi hingga layak ekspor, produk-produk kreatif atau kerajinan, ataupun produk-produk bernilai tambah lainnya.

Namun, disini tidak diulas produk-produk apa saja yang bakal menarik minat pengunjung atau pembeli pada trade expo kali ini, tapi mencoba merefleksi dan mengulas pernyataaan Budiono ketika membuka Trade Expo tersebut. Budiono mengatakan bahwa pemerintah yang berkuasa saat ini, dibawah administrasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tidak akan membuat kebijakan-kebijakan yang membuat publik dan dunia bisnis shock dan kaget.Dirinya bersama Presiden Yudhoyono akan memastikan sebuah sistem berjalan sehingga tidak ada kebijakan-kebijakan ekonomi yang mengejutkan sehingga membingungkan pelaku usaha.

Pernyataaan Budiono dilatarbelakangi bahwa Indonesia saat ini memasuki masa transisi, transisi kepemimpinan. Saat ini dunia usaha dan masyarakat umum memantau kemana arah hasil Pemilu tahun 2014 nanti. Apakah terjadi perubahan partai yang berkuasa? Apakah akan terjadi perubahan landscape dan peta politik pasca Pemilihan Umum tahun depan? Seperti apa komposisi Parliamen? Siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden? Pernyataan Budiono juga menyiratkan agar pelaku usaha tetap menjalankan roda usahanya walaupun terjadi kegaduhan pada kondisi politik.

Sebagai pemimpin pasangan SBY-Budiono ingin mengirim pesan ke publik bahwa keduanya akan menjalankan pemerintah hingga batas akhir, sehingga Indonesia memiliki pemimpin yang baru. Budiono mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap indikator-indikator ekonomi dan menghindari kebijakan-kebijakan yang membawa efek keterkejutan. Pernyataan Budiono menggarisbawahi bahwa pemerintah akan memastikan tidak akan ada flip-flop policies atau kebijakan yang berubah-ubah sehingga dapat merusak iklim usaha dan iklim investasi.

Wakil Presiden Budiono tampaknya berusaha untuk menenangkan investor dan mencoba meyakinkan investor bahwa pemerintah saat ini akan tetap konsisten dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Bila kita melihat memang banyak peristiwa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang cukup mengejutkan dan membingungkan pelaku usaha. Cukup banyak peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, sehingga mengagetkan pelaku usaha dan investor.

Perubahan tidak selalu akibat perubahan kebijakan pemerintah, tapi bisa juga akibat keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh aktor-aktor pemegang kebijakan publik yang tidak sepenuhnya berada dibawah kendali Presiden dan Wakil Presiden. Misalnya, keputusan membubarkan BPMIGAS, badan pelaksana usaha hulu minyak dan gas, yang sempat membawa efek kejut pada dunia usaha, terutama industri migas. Tapi kemudian kekhawatiran pelan-pelan hilang karena tugas BPMIGAS dialihkan ke SKKMigas, sehingga tidak terjadi kevakuman. Peristiwa ini diluar kendali Presiden dan Wakil Presiden.

Yang terkait kebijakan pemerintah, misalnya, pelarangan mengekspor bahan mentah mineral. Kebijakan tersebut mendapatan penolakan dari sebagian besar pelaku industri karena ketidaksiapan pelaku usaha untuk memproses mineral di dalam negeri karena ketidaktersedian smelter. Akhirnya, pemerintah membatalkan larangan tersebut dan membolehkan pengusaha untuk mengekspor raw material produk-produk mineral.

Pada masa-masa transisi seperti ini, pemerintah memang perlu untuk mempertahankan iklim usaha dan iklim investasi agar pelaku usaha dan investor tetap menjalankan usaha mereka. Kita tidak berharap gara-gara agenda politik, yakni pemilihan umum, pelaku usaha harus hengkang dari Indonesia. Sangat penting bagi pemerintah untuk menjaga iklim investasi dan bila perlu tetap mendorong investasi masuk walaupun Indonesia sedang menghadapi agenda politik, Pemilu.

Dunia usaha dan politik, seharusnya memang dipisahkan. Pada titik tertentu bisa saja politik bersinggungan dengan dunia bisnis. Tapi tetap perlu dipisahkan. Keputusan bisnis harus dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bisnis, bukan pertimbangan politik. Misalnya, terkait keputusan perpanjangan kontrak Blok Masela. Inpex, sesuai peraturan yang berlaku hanya boleh mengajukan perpanjangan dalam periode 10 tahun sebelum kontrak berakhir.

Namun, karena alasan bisnis, Inpex mengajukan perpanjangan sebelum memasuki periode 10 tahun itu. Kontrak Inpex mengelola Blok Masela berakhir pada 2028, sehingga sesuai aturan Inpex hanya boleh mengajukan perpanjangan setelah tahun 2018. Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan permintaan tersebut dari aspek kepentingan bisnis, mengingat proyek pengembangan blok masela merupakan proyek migas raksasa. Dibutuhkan puluhan trilion untuk mengembangkan 1 lapangan saja. Pertimbangan sewajarnya merupakan pertimbangan bisnis, bukan kepentingan politik atau bagaimana dampak politik dari kebijakan tersebut.

Demikian juga keputusan perpanjangan atau tidak beberapa blok migas lain, termasuk Blok Siak dan Blok Mahakam. Keputusan perpanjangan atau tidak atau apapun skema yang akan dibuat pemerintah, hendaknya berdasarkan aspek atau pertimbangan sisi bisnis, aspek kemampuan, aspek investasi, aspek risiko, aspek kelanjutan produksi Blok Mahakam, bukan atas dasar aspek politik atau desakan kelompok politik tertentu. Kita berharap pada masa transisi ini tidak menghalangi pemerintah untuk membuat berbagai keputusan bisnis, termasuk terkait kontrak Blok Mahakam. Bagaimanapun keputusan tetap harus dilakukan walaupun Indonesia saat ini memasuki tahun politik. (*)