 |
| Jokowi Widodo vs Prabowo Subianto (foto detik.com) |
Ibarat sebuah pertandingan final bola basket dengan skema ‘the best five’, maka debat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2014 ini akan dilakukan sebanyak 5 kali. Debat pertama telah dilakukan beberapa waktu lalu dengan mengangkat tema visi dan misi pasangan Capres-Cawapres terkait pembangunan demokrasi, hukum dan reformasi birokrasi. Sementara debat kedua pada minggu malam (Juni 15) mengangkat tema Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.
Pada debat kedua itu, publik ingin mengtahui ekonomi Indonesia akan dibawa kemana dalam 5 tahun kedepan? Apa kebijakan ekonomi pasangan Capres bila terpilih dan instrumen kebijakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan ekonominya itu. Bagaimana mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, membangun daerah dan menjaga kestabilan harga. Sebagian isu-isu makro seperti ini memang sempat diangkat dalam perdebatan itu, tapi tidak digali secara mendalam oleh moderator maupun oleh calon presiden, baik Prabowo maupun Jokowi.
Namun demikian, pada Debat Capres kedua, sudah mulai jelas kelihatan perbedaan kedua pasangan tersebut. Pada debat kedua, publik sudah mulai melihat perbedaan kebijakan ekonomi Capres No 1 Prabowo Subianto dan Capres No 2 Joko Widodo. Prabowo Subianto terlihat menonjol pada visi dan bingkai besar kebijakan, tapi lemah pada aspek penerjemahan visi dan misi dalam program dan karya nyata, sehingga terkesan mengawang-awang.
Prabowo terkesan menonjol pada aspek retorika dan sensasi seperti adanya pernyataannya terhadap kebocoran Rp 1.200 triliun setiap tahun, padahal anggaran APBN 2014 cuma Rp1.800 triliun. Dia mengklaim angka kebocoran dia lebih rendah dari angka kebocoran yang diungkapkan oleh ketua KPK yakni sebesar Rp 7.200 triliun setiap tahun, padahal nilai PDB Indonesia berdasarkan data BPS cuma Rp9.084 triliun pada tahun 2013. Angka kebocoran ini pun kemudian dibantah KPK.
Pada debat kedua itu, publik ingin mengtahui ekonomi Indonesia akan dibawa kemana dalam 5 tahun kedepan? Apa kebijakan ekonomi pasangan Capres bila terpilih dan instrumen kebijakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan ekonominya itu. Bagaimana mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, membangun daerah dan menjaga kestabilan harga. Sebagian isu-isu makro seperti ini memang sempat diangkat dalam perdebatan itu, tapi tidak digali secara mendalam oleh moderator maupun oleh calon presiden, baik Prabowo maupun Jokowi.
Namun demikian, pada Debat Capres kedua, sudah mulai jelas kelihatan perbedaan kedua pasangan tersebut. Pada debat kedua, publik sudah mulai melihat perbedaan kebijakan ekonomi Capres No 1 Prabowo Subianto dan Capres No 2 Joko Widodo. Prabowo Subianto terlihat menonjol pada visi dan bingkai besar kebijakan, tapi lemah pada aspek penerjemahan visi dan misi dalam program dan karya nyata, sehingga terkesan mengawang-awang.
Prabowo terkesan menonjol pada aspek retorika dan sensasi seperti adanya pernyataannya terhadap kebocoran Rp 1.200 triliun setiap tahun, padahal anggaran APBN 2014 cuma Rp1.800 triliun. Dia mengklaim angka kebocoran dia lebih rendah dari angka kebocoran yang diungkapkan oleh ketua KPK yakni sebesar Rp 7.200 triliun setiap tahun, padahal nilai PDB Indonesia berdasarkan data BPS cuma Rp9.084 triliun pada tahun 2013. Angka kebocoran ini pun kemudian dibantah KPK.
Sayangnya, Prabowo tidak menjelaskan lebih jauh apakah kebocoran itu terjadi pada APBN atau sumber daya alam Indonesia yang dia klaim telah mengalir keluar negeri. Nah, kalau terjadi pada APBN, pada sektor dan kementerian mana saja kebocoran itu terjadi. Patut disayangkan, moderator juga tidak menggali lebih jauh soal kebocoran itu. Akibatnya, yang terjadi KPK, pemerintah dan berbagai pihak saling menuding dan berspekulasi. Menteri Keuangan Chatib Basri tidak mengerti angka itu, dan pihak Istana pun membantah adanya kebocoran yang semasif itu.
Prabowo juga terlihat hanya mengungkap sebuah angka kebocoran tanpa didasari oleh sebuah hasil penelitian yang resmi atau angka yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga resmi. Akibatnya, angka itu justru memperlihatkan bahwa Prabowo hanya ingin sensasi dan bombastis. Boleh jadi, Prabowo sengaja tidak mengungkapkan lebih jauh kebocoran karena bila itu dilakukan, hampir pasti akan menyinggung anggota koalisinya. Misalnya, Hatta Rajasa, yang juga menjadi calon wakil presiden, telah menjadi menteri dan bahkan menduduki 2 pos - sebagai Mentri Perhubungan dan Menteri Koordinator Perekonomian. Secara tidak langsung juga Prabowo mengkritik kebocoran yang terjadi di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan kementerian yang juga menjadi pendukungnya, seperti kementerian Agama. Surya Dharma Ali, mantan menteri agama, salah satu anggota koalisi Prabowo telah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Hatta juga sudah dimintai keterangan terkait kasus korupsi impor kereta api bekas dari Jepang.
Publik pun sudah mulai melihat perbedaan antara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu politik transaksional (Prabowo-Hatta) melawan politik transformasional, elitis melawan populis, pragmatis berhadapan dengan ideologis, orasi vs aksi, janji vs bukti, politisiasi vs edukasi, sensasi vs substansi, tuan vs pelayan masyarakat.
Namun, kedua calon presiden tampaknya juga memiliki kesamaan pada hal-hal tertentu. Misalnya, soal ekonomi rakyat dan ekonomi kreatif. Bagi Prabowo ekonomi rakyat berarti mengalirkan dana dari ke tota ke desa dengan memberikan dana Rp 1 miliar ke setiap desa.
Sementara Jokowi menggunakan frase ‘Rakyat Berdaulat atas Ekonomi. Beberapa kali Jokowi menekankan bahwa rakyat harus diberdayakan, tidak sebagai objek tapi sebagai pelaku aktif perekonomian dengan membangun sistem dan jalur distribusi. Rakyat diberi akses untuk memasarkan produk-produk mereka ke pasar-pasar tradisional.
Terkait pengelolaan sumber daya alam, tidak terlihat perbedaan yang kasat mata. Keduanya ingin SDA dikelola agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Namun, keduanya tidak menggali lebih jauh.
Dari perdebatan itu, kita dapat mengambil beberapa intisari kebijakan ekonomi Joko Widodo:
Ekonomi Berdikari
Perekonomian yang menyejahterahkan rakyat dengan pertumbuhan ekonomi yang diiringi pemerataan sosial, sehingga menambah lapangan pekerjaan di daerah dan tidak perlu pindah ke kota untuk kemudian menganggur. Dalam paparannya, Jokowi menegaskan akan menumbuhkan investasi dan peningkatan infrastruktur yang akan didorong ke daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.
Pembangunan Manusia
Pembangunan ekonomi yang pertama dilakukan adalah pembangunan manusia. Lewat endidikan dan kesehatan dengan kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Jokowi juga akan meluaskan investasi di bidang kesehatan dan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, melanjutkan keberhasilannya di Surakarta dan Jakarta,
Ekonomi Kreatif
Kreatifitas adalah kekayaan Indonesia yang bisa meningkatkan pariwisata, dibawa ke manca negara & jadi kebanggaan bangsa. Industri kreatif punya potensi besar yang harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Kebijakan ekonomi kreatif ini bahkan disetuju dan didukung oleh lawan Jokowi, Prabowo Subianto. Untuk soal ini, Prabowo bahkan tidak mau mengikuti nasihat tim suksesnya agar tidak menyetujui setiap pernyataan Jokowi.
"Tim penasihat saya menyatakan apapun nanti yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo, jangan pernah setuju. Tapi saya kan bukan politisi profesional, karena itu saya tidak mau mendengarkan penasihat saya. Saya sejalan dengan Joko Widodo," ujar Prabowo. Prabowo lalu menghampiri Jokowi lalu mengajak Jokowi bercipika-cipiki.
Prabowo juga terlihat hanya mengungkap sebuah angka kebocoran tanpa didasari oleh sebuah hasil penelitian yang resmi atau angka yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga resmi. Akibatnya, angka itu justru memperlihatkan bahwa Prabowo hanya ingin sensasi dan bombastis. Boleh jadi, Prabowo sengaja tidak mengungkapkan lebih jauh kebocoran karena bila itu dilakukan, hampir pasti akan menyinggung anggota koalisinya. Misalnya, Hatta Rajasa, yang juga menjadi calon wakil presiden, telah menjadi menteri dan bahkan menduduki 2 pos - sebagai Mentri Perhubungan dan Menteri Koordinator Perekonomian. Secara tidak langsung juga Prabowo mengkritik kebocoran yang terjadi di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan kementerian yang juga menjadi pendukungnya, seperti kementerian Agama. Surya Dharma Ali, mantan menteri agama, salah satu anggota koalisi Prabowo telah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Hatta juga sudah dimintai keterangan terkait kasus korupsi impor kereta api bekas dari Jepang.
Publik pun sudah mulai melihat perbedaan antara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu politik transaksional (Prabowo-Hatta) melawan politik transformasional, elitis melawan populis, pragmatis berhadapan dengan ideologis, orasi vs aksi, janji vs bukti, politisiasi vs edukasi, sensasi vs substansi, tuan vs pelayan masyarakat.
Namun, kedua calon presiden tampaknya juga memiliki kesamaan pada hal-hal tertentu. Misalnya, soal ekonomi rakyat dan ekonomi kreatif. Bagi Prabowo ekonomi rakyat berarti mengalirkan dana dari ke tota ke desa dengan memberikan dana Rp 1 miliar ke setiap desa.
Sementara Jokowi menggunakan frase ‘Rakyat Berdaulat atas Ekonomi. Beberapa kali Jokowi menekankan bahwa rakyat harus diberdayakan, tidak sebagai objek tapi sebagai pelaku aktif perekonomian dengan membangun sistem dan jalur distribusi. Rakyat diberi akses untuk memasarkan produk-produk mereka ke pasar-pasar tradisional.
Terkait pengelolaan sumber daya alam, tidak terlihat perbedaan yang kasat mata. Keduanya ingin SDA dikelola agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Namun, keduanya tidak menggali lebih jauh.
Dari perdebatan itu, kita dapat mengambil beberapa intisari kebijakan ekonomi Joko Widodo:
Ekonomi Berdikari
Perekonomian yang menyejahterahkan rakyat dengan pertumbuhan ekonomi yang diiringi pemerataan sosial, sehingga menambah lapangan pekerjaan di daerah dan tidak perlu pindah ke kota untuk kemudian menganggur. Dalam paparannya, Jokowi menegaskan akan menumbuhkan investasi dan peningkatan infrastruktur yang akan didorong ke daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi.
Pembangunan Manusia
Pembangunan ekonomi yang pertama dilakukan adalah pembangunan manusia. Lewat endidikan dan kesehatan dengan kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Jokowi juga akan meluaskan investasi di bidang kesehatan dan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, melanjutkan keberhasilannya di Surakarta dan Jakarta,
Ekonomi Kreatif
Kreatifitas adalah kekayaan Indonesia yang bisa meningkatkan pariwisata, dibawa ke manca negara & jadi kebanggaan bangsa. Industri kreatif punya potensi besar yang harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Kebijakan ekonomi kreatif ini bahkan disetuju dan didukung oleh lawan Jokowi, Prabowo Subianto. Untuk soal ini, Prabowo bahkan tidak mau mengikuti nasihat tim suksesnya agar tidak menyetujui setiap pernyataan Jokowi.
"Tim penasihat saya menyatakan apapun nanti yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo, jangan pernah setuju. Tapi saya kan bukan politisi profesional, karena itu saya tidak mau mendengarkan penasihat saya. Saya sejalan dengan Joko Widodo," ujar Prabowo. Prabowo lalu menghampiri Jokowi lalu mengajak Jokowi bercipika-cipiki.
Pembangunan Infrastruktur
Menyesuaikan dengan karakter negara maritim, perlu dibangun tol laut untuk memotong biaya transportasi. Begitu pula dengan kereta api double track untuk transportasi darat. Sedangkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dengan membangun sistem yang lebih transparan dan membangun sistem yang lebih efektif serta efisien dengan memotong birokrasi perzinan juga akan diprioritaskan Jokowi. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan transportasi laut maupun kereta api juga akan menjadi prioritas. "Iklim investasi dan regulasi harus dibenahi agar memberikan kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi,“ jelas Jokowi.
Usaha & Investasi
Pemerintah harus dukung keberanian pelaku ekonomi memasuki pasar global disertai regulasi jelas untuk investor asing agar tidak asal masuk ke pasar Indonesia. Untuk mendorong investasi, Jokowi akan menyederhakan sistem birokrasi. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi mengungkapkan pentingnya membangun sistem yang efektif agar program-program dan kebijakan ekonomi terealisasi dengan baik. (*)
Menyesuaikan dengan karakter negara maritim, perlu dibangun tol laut untuk memotong biaya transportasi. Begitu pula dengan kereta api double track untuk transportasi darat. Sedangkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dengan membangun sistem yang lebih transparan dan membangun sistem yang lebih efektif serta efisien dengan memotong birokrasi perzinan juga akan diprioritaskan Jokowi. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan transportasi laut maupun kereta api juga akan menjadi prioritas. "Iklim investasi dan regulasi harus dibenahi agar memberikan kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi,“ jelas Jokowi.
Usaha & Investasi
Pemerintah harus dukung keberanian pelaku ekonomi memasuki pasar global disertai regulasi jelas untuk investor asing agar tidak asal masuk ke pasar Indonesia. Untuk mendorong investasi, Jokowi akan menyederhakan sistem birokrasi. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi mengungkapkan pentingnya membangun sistem yang efektif agar program-program dan kebijakan ekonomi terealisasi dengan baik. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar