Isu kontrak Blok Mahakam kembali menghangat. Isu blok Migas seperti yang diduga sebelumnya bakal diangkat oleh calon presiden tertentu untuk mendulang suara pada Pemilihan Presiden 9 Juli nanti. Sebelumnya, isu ini juga telah dilontar ke publik sebagai upaya untuk menggalang simpati publik. Pertanyaannya, apakah isu perpanjangan sebuah blok, cukup seksi untuk 'dijual' untuk menarik simpati? Atau ada isu yang lebih mendasar, lebih dari sekadar siapa mengelola blok Migas tertentu.
Memang boleh-boleh saja seseorang, sekelompok orang atau perusahaan memperjuangkan kepentingannya agar mendapatkan sebuah blok Migas. Perusahaan A, yang tertarik mengelola sebuah blok migas di daerah, mungkin akan melakukan lobi sana-sini agar pemerintah memilih perusahaan tersebut untuk mengelola blok tertentu. Salah satu blok yang menarik minat adalah Blok Mahakam.
Blok ini telah dioperasikan oleh Total E&P Indonesie dengan bermitra dengan Inpex Corp asal Jepang selama sekitar 40 tahun lebih. Cadangan minyak dan gas bumi sudah diproduksi sekitar 80 persen dan masih ada sisa 20 persen cadangan. Total maupun Inpex telah mengajukan keinginan untuk memperpanjang hak pengelolaan. Pertamina dan beberapa peruashaan migas nasional juga telah menyatakan niat dan ketertarikan mereka untuk mengelola blok tersebut. Pemerintah tampaknya sangat hati-hati dalam membuat keputusan karena memang tidak mudah. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, baik masalah teknis pengoperasian blok, maupun masalah-masalah non teknis yang tidak terkait produksi. Salah satu yang dipertimbangkan dan perlu dipertimbangkan adalah jaminan dari operator untuk mengoptimalkan produksi Blok Mahakam pasca berakhirnya kontrak pada Maret 2017 nanti.
Pemerintah saat ini masih menggodok berbagai opsi serta menyiapkan perangkat hukum sebagai panduan dalam membuat keputusan. Kementerian ESDM mengatakan saat ini sedang menimbang empat opsi. salah satu opsi akan dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM yang hingga kini masih belum rampung.
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian ESDM, Susyanto, mengatakan bahwa ada empat opsi yang mungkin saja bakal diambil oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan Blok Mahakam pasca berakhirnya kontrak Total E&P tahun 2017 mendatang.
keempat opsi tersebut yakni, pertama, Total E&P akan mendapatkan perpanjangan kontrak Blok Mahakam, kedua, Pertamina mendapatan hak untuk mengelola Blok Mahakam.
Opsi yang ketiga tambahnya, Blok Mahakam akan ditenderkan kembali oleh pemerintah, serta keempat, keduanya, baik pertamina maupun Total E&P Indonesie bersama mengelola blok tersebut. Menurut Susyanto, pilihan keempat dimungkinkan karena Pertamina sendiri belum memiliki data yang lengkap tentang Blok Mahakam dan secara keekonomian akan lebih baik.
Karena itu, pihaknya hingga saat ini masih harus menunggu soal keputusan opsi mana yang akan diambil setelah Permen ESDM itu rampung diselesaikan. Namun, dirinya menjamin, penerbitan Permen ESDM tersebut bukan untuk membuat selah hukum bagi Total E&P agar kembali menguasai Blok Mahakam tersebut.
Membuat keputusan tentu tidak akan menyenangkan semua pihak. Bisa saja ada yang tidak puas dengan keputusan pemerintah. Sebagian pekerja atau pensiunan karyawan Pertamina juga mendesak pemerintah agar operatorship Blok Mahakam diserahkan ke Pertamina.
Menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara. Pekerja punya hak untuk melakukan protes. Tentu pemerintah tidak hanya berpikir kepentingan perusahaan tapi kepentingan negara, mana yang terbaik bagi negara. Kita berharap pemerintah akan membuat keputusan terbaik terkait hak pengelolaan blok-blok migas yang kontraknya bakal habis. Pertimbangannya, adalah apakah produksi blok tersebut dapat terus dioptimalkan atau tidak, apakah dapat memberi kontribusi lebih kepada negara atau tidak, bukan siapa yang mengelola. Kalau lokal yang kelola, tapi dirampok oleh perusahaan? Ya, sama saja bohong.
Melihat keempat opsi di atas, maka opsi keempat, yakni mengelola Blok Mahakam secara bersama (joint operating) tampaknya menjadi opsi terbaik. Untuk fase tertentu operatorship bisa tetap di tangan Total dan setelah periode tertentu, katakanlah 5 tahun, operatorship dialihkan ke Pertamina. Bagi rakyat, tidak penting siapa yang mengelola. Yang terpenting siapa yang dapat mengoptimalkan produksi dan memberi kontribusi lebih kepada negara dan perekonomian nasional. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar