Investasi di Indonesia Naik 16%

investasi

Kabar luar biasa datang dari dunia investasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) baru saja mengumumkan bahwa realisasi investasi sepanjang 2014 mencapai Rp 463,1 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan 16,2% dibanding 2013 yang sebesar Rp 398,6 triliun.

"Januari- Desember 2014, realisasi penanaman modal mencapai Rp 463,1 triliun. Disumbang oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 156,1 trilun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 307 triliun," ujar Kepala BKPM Franky Sibarani.

Franky menerangkan bahwa investasi kebanyakan masih terjadi di Pulau Jawa yang mencapai lebih dari 50%. "Di Jawa Rp 263,3 triliun atau sekitar 56,9%. Sementara realisasi di luar Jawa Rp 199,8 triliun atau 43,1%,"‎ terang dia.

Ketika dilihat dari sebaran dan jenis investasinya, PMDN kebanyakan terjadi di sektor listrik, gas, dan air bersih Rp 13,3 triliun. Berdasarkan lokasi investor Jawa Timur menjadi favorit investor domestik, dengan nilai investasi Rp 38,1 triliun.

Sementara itu untuk PMA, kebanyakan adalah sektor pertambangan yaitu hingga mencapai US$ 4,7 miliar (Rp 56,4 triliun). Lokasi favorit investor asing adalah Jawa Barat, dengan nilai investasi US$ 6,6 miliar (Rp 79,2 triliun).

BKPM menyatakan bahwa akan berupaya agar ke depan investasi terus meningkat. Upaya ini sudah dilakukan melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sejak 26 Januari 2015 lalu.

Sementara itu pada kuartal IV-2014, realisasi penanaman modal tercatat mencapai Rp 120,4 triliun. Disumbang oleh PMDN Rp 41,7 triliun dan PMA Rp 78,7 triliun.

Luar biasa pencapaian Indonesia tahun lalu. Seharusnya tahun ini ditingkatkan lagi! Perijinan dan birokrasi harus dipermudah lagi. Perijinan harus dijadikan satu pintu benar supaya investasi menjadi makin menarik.

Adapun kita seharusnya tidak menyia-nyiakan kesempatan investasi yang ada. Misalkan saja Total E&P yang sudah menyatakan kesediaannya untuk berinvestasi hingga triliunan rupiah di Blok Mahakam tahun ini. Akan sangat bodoh apabila kita buang percuma kesempatan ini.

Total E&P Indonesie Akan Investasi 24 Triliun Rupiah di Blok Mahakam

Total E&P Indonesie

Di tengah kisruh politik yang carut marut dan tidak menentu, harapan akan terjadinya investasi sungguh menjadi hampir mustahil. Namun di balik semua keresahan tersebut, Total E & P Indonesia (TEPI) menyatakan bahwa mereka sudah siap untuk menginvestasikan sekitar Rp 24 triliun di Blok Mahakam. Hal ini diungkapkan Deputy Executive Vice President Operations and District Manager for East Kalimantan Total E&P Indonesie, Agus Supurijanto.

Agus berpendapat bahwa investasi ini sudah sesuai dengan Work Program & Budget (WP&B) yang ditetapkan Pemerintah melalui SKK  Migas.

Untuk pengembangan 120 sumur, TEPI menyediakan dana sebesar US$ 1,25 milyar atau Rp12,5 trilyun. Untuk well intervention, perusahaan asal Perancis ini mengalokasikan Rp 300 miliar.

“Untuk proyek, terutama pengembangan anjungan, dana yang disiapkan sebesar Rp 250 miliar. Ada juga untuk operasi produksi dan administrasi umum sebesar Rp 600 miliar,” terangnya.

Sungguh luar biasa jumlah yang akan diinvestasikan tersebut. Apalagi dengan menimbang kebutuhan Indonesia saat ini. Jokowi sendiri memiliki target peningkatkan perekonomian dan investasi yang sangat tinggi.

Akan sangat disayangkan sekali apabila Indonesia menolak investasi ini. Terutama ketika muncul berita bahwa Pertamina harus ke sana sini cari pinjaman untuk bisa mengoperasikan Blok Mahakam.

Kita harap saja semoga pemerintah cukup bijak untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini.

Investasi Luar Biasa di Blok Mahakam Akan Dihambat Pertamina?

Blok Mahakam

Ada temuan baru luar biasa yang datang dari sektor investasi energi. Ternyata Blok Mahakam telah menghasilkan pendapatan sebesar 134 miliar USD (Rp 1.340 triliun jika kurs dipatok Rp 10.000) dengan total investasi yang ditanamkan Total E&P Indonesie sampai tahun 2012 ternyata mencapai 27 miliar USD.

Total revenue (gross revenue untuk minyak, kondesat dan gas) dari Mahakam berdasarkan Work Program & Budget (WP&B) yang dibuat Total tahun 2013 adalah 8,92 miliar USD atau sekitar Rp 85 triliun. Dari Rp 85 triliun itu, bagian negara Rp 45 triliun, dipotong untuk cost recovery (biaya produksi/investasi dan lainnya yang dikeluarkan kontraktor pada tahun itu) Rp 25 triliun, dan net contractor shares (Total dan Inpex selaku pemilik saham Total) Rp 15 triliun.

Jumlahnya menurun dibanding tahun 2012 yang total revenuenya mencapai 11,23 miliar USD atau Rp 106 triliun. Hitungan tersebut menurut Kristanto Hartadi, Kepala Hubungan Media Total, dengan estimasi harga minyak (Brent) = 100 USD per barel dan kurs Rp 9.500 per dolar.

Jumlah yang luar biasa harus dipertahankan terus, kalau bukan dinaikkan. Permasalahannya, Blok Mahakam yang berpotensi luar biasa besar ini terancam produktivitasnya. Bagaimana tidak, Blok Mahakam akan diserahkan sepenuhnya kepada Pertamina yang korup dan tidak kompeten itu! Memang sih kita harus dukung Pertamina, namun ya harus realistis juga.

Idealnya yang paling benar ya Pertamina sebaiknya masih menggandeng Total dalam mengelola Blok Mahakam. Selain untuk kepentingan produksi migas Indonesia, juga untuk keuntungan Pertamina sendiri ke depannya. Pertamina akan bisa ‘mencuri’ ilmu dan teknologi dari Total yang sudah berkelas dunia itu.

Pemerintah Indonesia Siapkan Opsi Kontrak Blok Mahakam, Opsi Mana Terbaik?

Isu kontrak Blok Mahakam kembali menghangat. Isu blok Migas seperti yang diduga sebelumnya bakal diangkat oleh calon presiden tertentu untuk mendulang suara pada Pemilihan Presiden 9 Juli nanti. Sebelumnya, isu ini juga telah dilontar ke publik sebagai upaya untuk menggalang simpati publik. Pertanyaannya, apakah isu perpanjangan sebuah blok, cukup seksi untuk 'dijual' untuk menarik simpati? Atau ada isu yang lebih mendasar, lebih dari sekadar siapa mengelola blok Migas tertentu.

Memang boleh-boleh saja seseorang, sekelompok orang atau perusahaan memperjuangkan kepentingannya agar mendapatkan sebuah blok Migas. Perusahaan A, yang tertarik mengelola sebuah blok migas di daerah, mungkin akan melakukan lobi sana-sini agar pemerintah memilih perusahaan tersebut untuk mengelola blok tertentu. Salah satu blok yang menarik minat adalah Blok Mahakam.

Blok ini telah dioperasikan oleh Total E&P Indonesie dengan bermitra dengan Inpex Corp asal Jepang selama sekitar 40 tahun lebih. Cadangan minyak dan gas bumi sudah diproduksi sekitar 80 persen dan masih ada sisa 20 persen cadangan. Total maupun Inpex telah mengajukan keinginan untuk memperpanjang hak pengelolaan. Pertamina dan beberapa peruashaan migas nasional juga telah menyatakan niat dan ketertarikan mereka untuk mengelola blok tersebut. Pemerintah tampaknya sangat hati-hati dalam membuat keputusan karena memang tidak mudah. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, baik masalah teknis pengoperasian blok, maupun masalah-masalah non teknis yang tidak terkait produksi. Salah satu yang dipertimbangkan dan perlu dipertimbangkan adalah jaminan dari operator untuk mengoptimalkan produksi Blok Mahakam pasca berakhirnya kontrak pada Maret 2017 nanti.
 

Pemerintah saat ini masih menggodok berbagai opsi serta menyiapkan perangkat hukum sebagai panduan dalam membuat keputusan. Kementerian ESDM mengatakan saat ini sedang menimbang empat opsi. salah satu opsi akan dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM yang hingga kini masih belum rampung.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian ESDM, Susyanto, mengatakan bahwa ada empat opsi yang mungkin saja bakal diambil oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan Blok Mahakam pasca berakhirnya kontrak Total E&P tahun 2017 mendatang.
keempat opsi tersebut yakni, pertama, Total E&P akan mendapatkan perpanjangan kontrak Blok Mahakam, kedua, Pertamina mendapatan hak untuk mengelola Blok Mahakam.
 

Opsi yang ketiga tambahnya, Blok Mahakam akan ditenderkan kembali oleh pemerintah, serta keempat, keduanya, baik pertamina maupun Total E&P Indonesie bersama mengelola blok tersebut. Menurut Susyanto, pilihan keempat dimungkinkan karena Pertamina sendiri belum memiliki data yang lengkap tentang Blok Mahakam dan secara keekonomian akan lebih baik.
 

Karena itu, pihaknya hingga saat ini masih harus menunggu soal keputusan opsi mana yang akan diambil setelah Permen ESDM itu rampung diselesaikan. Namun, dirinya menjamin, penerbitan Permen ESDM tersebut bukan untuk membuat selah hukum bagi Total E&P agar kembali menguasai Blok Mahakam tersebut.
 

Membuat keputusan tentu tidak akan menyenangkan semua pihak. Bisa saja ada yang tidak puas dengan keputusan pemerintah. Sebagian pekerja atau pensiunan karyawan Pertamina juga mendesak pemerintah agar operatorship Blok Mahakam diserahkan ke Pertamina. 
 

Menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara. Pekerja punya hak untuk melakukan protes. Tentu pemerintah tidak hanya berpikir kepentingan perusahaan tapi kepentingan negara, mana yang terbaik bagi negara. Kita berharap pemerintah akan membuat keputusan terbaik terkait hak pengelolaan blok-blok migas yang kontraknya bakal habis. Pertimbangannya, adalah apakah produksi blok tersebut dapat terus dioptimalkan atau tidak, apakah dapat memberi kontribusi lebih kepada negara atau tidak, bukan siapa yang mengelola. Kalau lokal yang kelola, tapi dirampok oleh perusahaan? Ya, sama saja bohong.
 

Melihat keempat opsi di atas, maka opsi keempat, yakni mengelola Blok Mahakam secara bersama (joint operating) tampaknya menjadi opsi terbaik. Untuk fase tertentu operatorship bisa tetap di tangan Total dan setelah periode tertentu, katakanlah 5 tahun, operatorship dialihkan ke Pertamina. Bagi rakyat, tidak penting siapa yang mengelola. Yang terpenting siapa yang dapat mengoptimalkan produksi dan memberi kontribusi lebih kepada negara dan perekonomian nasional. (*)

BUMN Migas Indonesia Pertamina, Antara Kilang Minyak dan Blok Mahakam

Depot Plumpang (Photo courtesy Pertamina)

Dalam beberapa hari ini berita rencana pembangunan kilang minyak kembali menghangat. Beberapa tahun lalu sudah muncul adanya rencana Pertamina, perusahaan migas milik negara, untuk membangun kilang minyak bersama mitranya dari Timur Tengah Aramco. Tapi belakangan rencana tersebut macet, lantaran kurangnya insentif fiskal yang bakal diterima oleh pengembang proyek tersebut. Pertamina dan mitranya meminta keringanan pajak (tax holiday) untuk jangka waktu yang lama, tapi ditolak pemerintah. Pada satu sisi, kebutuhan kilang minyak sangat mendesak karena kilang yang ada milik Pertamina saat ini sudah tak mencukupi lagi serta sudah tua.

Saat ini, kilang minyak yang dikelola Pertamina hanya sanggup mengolah 60 persen atau 600.000 barel dari kebutuhan total minyak Indonesia sebesar 1 juta barel. Karena itu, Indonesia terpaksa Indonesia terpaksa harus mengimpor 40 persen produk BBM jadi.

Pertamina sebagai BUMN migas milik negara dituntut untuk segera membangun kilang minyak. Setelah didesak dari berbagai pihak, akhirnya Pertamina mengakui bahwa membangun kilang minyak baru membutuhkan investasi besar hingga mencapai Rp 90 triliun. Pertamina mengakui bahwa perusahaan pelat merah tersebut tak punya cukup modal untuk membangun sendiri kilang minyak. Pertamina butuh mitra untuk membangun proyek tersebut.

Direktur Utama Karen Agustiawan mengungkapkan bahwa Pertamina bukannya tidak mau membangun, tapi "kami tidak punya keuangan dari sisi refinery."

Menteri Negara yang menangani Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan yang sebelumnya mengagung-agungkan kemampuan Pertamina, akhirnya dengan rendah hati perusahaan pelat merah itu punya keterbatasan modal. Dia menilai Pertamina tidak mampu membangun kilang minyak dengan dana internal. Pertamina perlu menggandeng mitra untuk membangun dua unit kilang baru untuk menekan impor produk minyak 

Menteri Negara Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa juga mengakui bahwa Indonesia perlu mengundang investor asing untuk mendanai pembangunan kilang minyak baru. Balance sheet Pertamina dapat terganggu bila seluruh dana investasi membangun kilang diambil dari kas internal Pertamina. 

Melihat keterbatasan Pertamina dan kebutuhan modal dan investasi yang besar untuk membanun kilang, perusahaan pelat merah itu memang harus bermitra dengan investor. Mitra tersebut paling tidak harus dapat membawa capital, teknologi serta jaminan suplai minyak mentah. Faktor capital dan jaminan suplai minyak mentah penting karena tanpa kedua faktor tersebut, proyek kilang minyak tersebut sulit teralisasi.

Sharing Risks
Melihat tersendatnya proyek kilang tersebut, kita bisa melihat bahwa membangun sebuah proyek di industri minyak dan gas bumi membutuhkan horizon jangka panjang serta dana (capital) yang besar pula. Risiko juga tinggi, termasuk membangun kilang minyak, termasuk risiko return atau margin yang tipis, risiko jaminan suplai, risiko harga minyak yang berubah-ubah, serta risiko-risiko lainnya. Dari sisi ini, Pertamina perlu mengurangi risiko melalui sharing risks dengan mitranya.

Kebutuhan untuk bermitra, berkolaborasi dan sharing risks, kebutuhan akan dana investasi yang besar, juga berlaku untuk mengembangkan proyek-proyek migas di hulu (upstream). Bahkan proyek-proyek di upstream justru membutuhkan investasi jauh lebih besar lagi dan dalam jangka waktu yang lama (long-term horizon).

Terkadang butuh belasan tahun sebelum sebuah proyek migas direalisasikan, bahkan ada yang membutuhkan puluhan tahun seperti rencana pengambangan Blok East Natuna, yang hingga saat ini belum direalisasikan juga. Padahal sudah berganti operator, dari ExxonMobil dan kini beralih ke Pertamina. Demikian juga pengembangan lapangan Abadi di Blok Masela, yang dikembangkan oleh Inpex Corp, perusahaan migas asal Jepang, yang bermitra dengan Shell.

Shell sudah memiliki teknologi dan berpengalaman dalam mengembangkan proyek lepas pantai dengan memanfaatkan floating production unit atau Floating LNG vessel (FLNG). Pengembangan lapangan Abadi tidak hanya membutuhkan dana investasi yang besar, tapi juga teknologi termutakhir dalam industri migas. Gas dari perut bumi disedot dari perut bumi, kemudian langsung diproses di FLNG, dan langsung dikirim ke konsumen. Gas bumi tidak perlu lagi dialirkan melalui pipa ke fasilitas produksi di daratan seperti yang terjadi di proyek BP Tangguh.

Kondisi yang sama sebetulnya sama dengan pengembangan Blok Mahakam. Blok ini sudah berproduksi selama 40 tahun dan sudah tergolong uzur. Blok Mahakam saat ini menyumbang sekitar 80 persen kebutuhan gas bumi LNG plant di Bontang. Saat ini Blok Mahakam dioperasikan oleh Total E&P Indonesie, dan bermitra dengan Inpex Corp. Kontrak Total mengoperasikan blok tersebut akan berakhir semester I, 2017. 

Pertanyaan sekarang, bagaimana kelanjutan pengembangan Blok Mahakam pasca 2017? Pemerintah sudah memiliki 3 opsi, pertama, memperpanjang hak pengelolaan Blok Mahakam oleh Total E&P Indonesie (dan Inpex), opsi kedua tidak diperpanjang, dan opsi ke-3, skema baru dengan melibatkan operator lama dan mengakomodasi pemain baru, dalam hal ini Pertamina.

Melihat karakter Blok Mahakam yang rumit, kompleks serta kebutuhan akan teknologi terbaru dan invetasi besar setiap tahun, maka opsi terbaik dalam mengembangkan Blok Mahakam kedepan adalah skema baru, semacam joint operating. Operator yang sekarang Total E&P Indonesie dapat saja tetap menjadi operator untuk jangka waktu tertentu, katakanlah 5 tahun, dan kemudian operatorship dapat beralih ke Pertamina, dengan catatan Pertamina sudah siap.Sharing risks dan sharing dana investasi dibutuhkan. 

Skema ini akan membawa manfaat yang besar. Pertamina, produksi Blok Mahakam dapat dioptimalkan. Kedua, kebutuhan dana investasi besar setiap tahun terpenuhi karena sudah ada komitmen investasi besar dari Total E&P Indonesie dan Inpex. Ketiga, teknologi yang diterapkan untuk mengembangkan Blok Mahakam sudah terbukti.

Apapun keputusannya, kita serahkan kepada pemerintah untuk mengambil keputusan terbaik. Bagi publik atau masyarakat umum, yang paling utama adalah agar produksi Blok Mahakam dapat terus berlanjut dan bahkan lebih optimal lagi sehingga memberi kontribusi lebih banyak lagi bagi negara dan masyarakat. Apalagi saat ini pasar dalam negeri, industri dan rumah tangga, membutuhkan banyak gas bumi untuk menggerakkan roda usaha dan aktivitas ekonomi.

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pemimpin daerah Kalimantan Timur, Blok Mahakam tidak bisa dikelola asal-asalan, sekadar memenuhi selera pribadi, kelompok, tapi betul-betul dikelola oleh operator yang betul-betul punya komitmen untuk mengembangkan blok tersebut. Sama seperti membangun kilang minyak perlu mitra untuk sharing dana investasi dan risiko, demikian juga dalam mengembangkan sebuah blok yang kompleks sekelas Blok Mahakam, perlu mitra, partner untuk sharing kebutuhan dana investasi dan sharing risks. (*)

Kamikaze Kebijakan Energi Indonesia

Sebuah anjungan migas lepas pantai

Beberapa hari lagi, kita akan memasuki tahun baru 2014 dan meninggalkan tahun 2013. Ibarat seekor kanguru yang terkadang menoleh ke belakang sebelum meloncat, atau ibarat kaca spion untuk membantu sopir melihat ke belakang dan samping agar selamat dalam mengendarai kendaraan, maka kita sebagai warga negara pun perlu melihat kembali kebijakan dan kondisi industri energi selama 2013, terutama minyak dan gas bumi (Migas), sebelum mengayunkan langkah memasuki tahun baru. 

Secara umum kondisi industri minyak dan gas bumi Indonesia selama 2013 cukup memprihatinkan. Beberapa kebijakan energi Indonesia terkesan biasa saja, tidak ada sense of crisis dan bahkan cenderung merugikan diri sendiri, atau ekstrimnya membunuh diri atau kamikaze. Kamikaze pertama, produksi minyak Indonesia terus menurun, padahal disisi lain konsumsi minyak terus meningkat. Akibatnya, belanja untuk mengimpor minyak maupun untuk subsidi BBM meningkat. Produksi minyak berkisar 830,000 barel per hari (bph), sementara konsumsi minyak dalam negeri mencapai 1,4 juta bph. 

Anehnya, pemerintah tampaknya menghadapi situasi ini biasa-biasa saja. Indonesia masih tetap mengimpor minyak dan subsidi masih tetap diberikan, padahal nilai tukar rupiah sudah melemah ke Rp12.000 per dolar AS. Akibatnya, biaya impor minyak meningkat tajam dalam rupiah. Subsidi BBM berjalan seperti biasa, tidak ada perubahan atau adaptasi kebijakan, karena memang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini kamikaze pertama.

Kamikaze kedua, penerapan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada aktivitas eksplorasi. Semua orang tahu bahwa eksplorasi adalah upaya mencari cadangan migas. Artinya, minyak dan gas bisa ditemukan, dan bisa juga tidak ditemukan. Eksplorasi merupakan kegiatan investasi, bukan produksi. Pada fase ini, perusahaan migas menggelontorkan dana ratusan juta dolar untuk mencari cadangan migas. Bila cadangan ditemukan, maka dana investasi tersebut akan diklaim ke pemerintah saat memasuki fase produksi nanti. 

Bila cadangan migas tidak ada atau tidak layak dikomersilkan, maka biaya eksplorasi tersebut menjadi hilang ditelan bumi. Tahun 2011,  misalnya, kerugian eksplorasi mencapai US$800 juta, dan 2012 angkanya juga cukup signifikan. Cukup banyak perusahaan yang melaporkan dryhole. Beberapa perusahaan yang gagal menemukan cadangan misalnya Marathon Oil, Niko Resources, dan lainnya. Beberapa waktu lalu Niko Resources, yang cukup aktif melakukan eksplorasi laut dalam (deepwater) pada 5 tahun memutuskan untuk menghentikan sementara program dilling multi-years. 

Kamikaze ketiga, pembiaran pemerintah terhadap gerakan nasionalisasi migas. Belakangan muncul kelompok-kelompok LSM yang aktif mengkampanyeken nasionalisasi industri migas. Mereka, dalam beberapa kesempatan seperti yang dilaporkan media, terinspirasi oleh kebijakan mantan presiden Venezuela Hugo Chaves. Jelas, Indonesia dan Venezuela adalah 2 negara yang sangat berbeda dari sisi cadangan minyak. Venezuela memiliki cadangan minyak 300 miliar barel, sedangkan Indonesia hanya 3,7 juta barel. Chaves punya bargaining yang sangat tinggi untuk menggertak perusahaan asing. Sementara bargaining posisi Indonesia lemah, karena cadangan minyak sangat kecil, perlu investor migas besar dunia atau international oil companies (IOCs) untuk bereksplorasi mencari cadangan baru, yang membutuhkan dana besar dan teknologi tinggi (high capital and high technology).

Beberapa pihak berupaya mempertentangkan kehadiran perusahaan asing dan perusahaan nasional. Padahal, baik perusahaan migas nasional maupun IOCs, punya cukup ruang untuk beroperasi di Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun berkolaborasi satu sama lain. Perusahaan migas asing di Indonesia juga berkontribusi pada produksi migas nasional, dan bahkan menciptakan lapangan kerja. Rata-rata perusahaan migas asing mempekerjakan 95% atau lebih pekerja nasional. Mempertentangankan kehadiran IOCs justru merupakan tindakan bunuh diri (kamikaze).

Indonesia bahkan dapat mengambil manfaat dari kehadiran perusahaan migas asing di Indonesia. Satu contoh kecil saja, perusahaan migas asing memberikan peluang kesempatan kerja, tidak hanya level bawah dan menengah, tapi juga peluang memimpin perusahaan migas dunia yang beroperasi di Indonesia. Chevron Pacific Indonesia, Shell, Total E&P dan beberapa perusahaan migas IOC lainnya, telah dipimpin oleh eksekutif-eksekutif Indonesia. Perusahaan IOCs menjungjung tinggi kesamaan hak, siapa yang berkompeten memperoleh kesempatan untuk mengembangkan karirnya. Bahkan presiden direktur Pertamina Karen Agustiawan juga pernah dan bahkan mendapat pengalaman berharga berkarir di perusahaan IOCs, termasuk Halliburton.

Kehadiran perusahaan migas asing di Indonesia memberi kesempatan kepada Indonesia untuk alih teknologi. Perusahaan migas naisonal perlu terus mengembangkan diri untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka. Salah satu caranya berkolaborasi dengan perusahaan migas global (IOCs). Skema ini merupakan salah cara untuk mengurangi risiko bisnis dan memperoleh kesempatan transfer teknologi. Beberapa perusahaan nasional migas nasional bahkan kini memiliki kemampuan tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan global dunia. Medco misalnya bermitra dengan perusahaan Jepang (Mitsubishi) dalam mengembangkan proyek LNG Donggi-Senoro di Sulawesi. Pertamina bersama ExxonMobil mengembangkan blok Cepu. Blok East Natuna yang akan dikembangkan Pertamina, bermitra dengan perusahaan migas global yakni ExxonMobil, Total E&P Indonesie dan PTTEP asal Thailand.

Mengembangkan blok migas yang rumit seperti East Natuna memang penuh risiko. Demikian juga dengan beberapa blok migas yang tergolong rumit. Blok Masela, misalnya, Inpex asal Jepang, bermitra dengan Shell asal Belanda untuk mengembangkan blok tersebut.  Blok Mahakam, yang sudah berproduksi sekitar 40 tahun, yang dioperasikan oleh Total E&P Indonesie bermitra dengan Inpex Corp sebagai upaya sharing risks. 

Bisnis migas merupakan bisnis yang bersifat high risk dan high capital. Blok Mahakam, misalnya, tergolong salah satu blok dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Karakter blok tersebut sangat berbeda misalnya dengan Blok Cepu. Kondisi reservoir yang kecil-kecil dan tersebar, misalnya, merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi operator. Mengembangkan Blok Mahakam memiliki tingkat risiko yang tinggi, karena itu pemerintah dituntut untuk mempertimbangkan faktor risiko serta optimalisasi produksi dalam memutuskan kontrak Blok Mahakam pasca 2017 nanti.

Sebetulnya, masih cukup banyak keanehan-keanehan dan catatan-catatan yang terkait industri migas yang perlu diperbaiki pemerintah pada tahun 2014. Misalnya, faktor ketidakpastian usaha, perizinan yang rumit, korupsi, gratifikasi, yang juga tergolong kondisi kamikaze, yang ‘membunuh’/menghambat laju industri migas di Indonesia. (*)