BUMN Migas Indonesia Pertamina, Antara Kilang Minyak dan Blok Mahakam

Depot Plumpang (Photo courtesy Pertamina)

Dalam beberapa hari ini berita rencana pembangunan kilang minyak kembali menghangat. Beberapa tahun lalu sudah muncul adanya rencana Pertamina, perusahaan migas milik negara, untuk membangun kilang minyak bersama mitranya dari Timur Tengah Aramco. Tapi belakangan rencana tersebut macet, lantaran kurangnya insentif fiskal yang bakal diterima oleh pengembang proyek tersebut. Pertamina dan mitranya meminta keringanan pajak (tax holiday) untuk jangka waktu yang lama, tapi ditolak pemerintah. Pada satu sisi, kebutuhan kilang minyak sangat mendesak karena kilang yang ada milik Pertamina saat ini sudah tak mencukupi lagi serta sudah tua.

Saat ini, kilang minyak yang dikelola Pertamina hanya sanggup mengolah 60 persen atau 600.000 barel dari kebutuhan total minyak Indonesia sebesar 1 juta barel. Karena itu, Indonesia terpaksa Indonesia terpaksa harus mengimpor 40 persen produk BBM jadi.

Pertamina sebagai BUMN migas milik negara dituntut untuk segera membangun kilang minyak. Setelah didesak dari berbagai pihak, akhirnya Pertamina mengakui bahwa membangun kilang minyak baru membutuhkan investasi besar hingga mencapai Rp 90 triliun. Pertamina mengakui bahwa perusahaan pelat merah tersebut tak punya cukup modal untuk membangun sendiri kilang minyak. Pertamina butuh mitra untuk membangun proyek tersebut.

Direktur Utama Karen Agustiawan mengungkapkan bahwa Pertamina bukannya tidak mau membangun, tapi "kami tidak punya keuangan dari sisi refinery."

Menteri Negara yang menangani Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan yang sebelumnya mengagung-agungkan kemampuan Pertamina, akhirnya dengan rendah hati perusahaan pelat merah itu punya keterbatasan modal. Dia menilai Pertamina tidak mampu membangun kilang minyak dengan dana internal. Pertamina perlu menggandeng mitra untuk membangun dua unit kilang baru untuk menekan impor produk minyak 

Menteri Negara Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa juga mengakui bahwa Indonesia perlu mengundang investor asing untuk mendanai pembangunan kilang minyak baru. Balance sheet Pertamina dapat terganggu bila seluruh dana investasi membangun kilang diambil dari kas internal Pertamina. 

Melihat keterbatasan Pertamina dan kebutuhan modal dan investasi yang besar untuk membanun kilang, perusahaan pelat merah itu memang harus bermitra dengan investor. Mitra tersebut paling tidak harus dapat membawa capital, teknologi serta jaminan suplai minyak mentah. Faktor capital dan jaminan suplai minyak mentah penting karena tanpa kedua faktor tersebut, proyek kilang minyak tersebut sulit teralisasi.

Sharing Risks
Melihat tersendatnya proyek kilang tersebut, kita bisa melihat bahwa membangun sebuah proyek di industri minyak dan gas bumi membutuhkan horizon jangka panjang serta dana (capital) yang besar pula. Risiko juga tinggi, termasuk membangun kilang minyak, termasuk risiko return atau margin yang tipis, risiko jaminan suplai, risiko harga minyak yang berubah-ubah, serta risiko-risiko lainnya. Dari sisi ini, Pertamina perlu mengurangi risiko melalui sharing risks dengan mitranya.

Kebutuhan untuk bermitra, berkolaborasi dan sharing risks, kebutuhan akan dana investasi yang besar, juga berlaku untuk mengembangkan proyek-proyek migas di hulu (upstream). Bahkan proyek-proyek di upstream justru membutuhkan investasi jauh lebih besar lagi dan dalam jangka waktu yang lama (long-term horizon).

Terkadang butuh belasan tahun sebelum sebuah proyek migas direalisasikan, bahkan ada yang membutuhkan puluhan tahun seperti rencana pengambangan Blok East Natuna, yang hingga saat ini belum direalisasikan juga. Padahal sudah berganti operator, dari ExxonMobil dan kini beralih ke Pertamina. Demikian juga pengembangan lapangan Abadi di Blok Masela, yang dikembangkan oleh Inpex Corp, perusahaan migas asal Jepang, yang bermitra dengan Shell.

Shell sudah memiliki teknologi dan berpengalaman dalam mengembangkan proyek lepas pantai dengan memanfaatkan floating production unit atau Floating LNG vessel (FLNG). Pengembangan lapangan Abadi tidak hanya membutuhkan dana investasi yang besar, tapi juga teknologi termutakhir dalam industri migas. Gas dari perut bumi disedot dari perut bumi, kemudian langsung diproses di FLNG, dan langsung dikirim ke konsumen. Gas bumi tidak perlu lagi dialirkan melalui pipa ke fasilitas produksi di daratan seperti yang terjadi di proyek BP Tangguh.

Kondisi yang sama sebetulnya sama dengan pengembangan Blok Mahakam. Blok ini sudah berproduksi selama 40 tahun dan sudah tergolong uzur. Blok Mahakam saat ini menyumbang sekitar 80 persen kebutuhan gas bumi LNG plant di Bontang. Saat ini Blok Mahakam dioperasikan oleh Total E&P Indonesie, dan bermitra dengan Inpex Corp. Kontrak Total mengoperasikan blok tersebut akan berakhir semester I, 2017. 

Pertanyaan sekarang, bagaimana kelanjutan pengembangan Blok Mahakam pasca 2017? Pemerintah sudah memiliki 3 opsi, pertama, memperpanjang hak pengelolaan Blok Mahakam oleh Total E&P Indonesie (dan Inpex), opsi kedua tidak diperpanjang, dan opsi ke-3, skema baru dengan melibatkan operator lama dan mengakomodasi pemain baru, dalam hal ini Pertamina.

Melihat karakter Blok Mahakam yang rumit, kompleks serta kebutuhan akan teknologi terbaru dan invetasi besar setiap tahun, maka opsi terbaik dalam mengembangkan Blok Mahakam kedepan adalah skema baru, semacam joint operating. Operator yang sekarang Total E&P Indonesie dapat saja tetap menjadi operator untuk jangka waktu tertentu, katakanlah 5 tahun, dan kemudian operatorship dapat beralih ke Pertamina, dengan catatan Pertamina sudah siap.Sharing risks dan sharing dana investasi dibutuhkan. 

Skema ini akan membawa manfaat yang besar. Pertamina, produksi Blok Mahakam dapat dioptimalkan. Kedua, kebutuhan dana investasi besar setiap tahun terpenuhi karena sudah ada komitmen investasi besar dari Total E&P Indonesie dan Inpex. Ketiga, teknologi yang diterapkan untuk mengembangkan Blok Mahakam sudah terbukti.

Apapun keputusannya, kita serahkan kepada pemerintah untuk mengambil keputusan terbaik. Bagi publik atau masyarakat umum, yang paling utama adalah agar produksi Blok Mahakam dapat terus berlanjut dan bahkan lebih optimal lagi sehingga memberi kontribusi lebih banyak lagi bagi negara dan masyarakat. Apalagi saat ini pasar dalam negeri, industri dan rumah tangga, membutuhkan banyak gas bumi untuk menggerakkan roda usaha dan aktivitas ekonomi.

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pemimpin daerah Kalimantan Timur, Blok Mahakam tidak bisa dikelola asal-asalan, sekadar memenuhi selera pribadi, kelompok, tapi betul-betul dikelola oleh operator yang betul-betul punya komitmen untuk mengembangkan blok tersebut. Sama seperti membangun kilang minyak perlu mitra untuk sharing dana investasi dan risiko, demikian juga dalam mengembangkan sebuah blok yang kompleks sekelas Blok Mahakam, perlu mitra, partner untuk sharing kebutuhan dana investasi dan sharing risks. (*)