SKK Migas dan Eksplorasi Migas Indonesia

Baru-baru ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberikan apresiasi kepada 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) yang telah menunjukkan kinerja eksplorasi yang baik. Siapa saja yang mendapat penghargaan? Apa pesan dibalik pemberian penghargaan tersebut?

====

Eksplorasi minyak dan gas bumi merupakan salah satu bagian penting dalam pengembangan industri minyak dan gas. Tanpa ada eksplorasi maka tak akan ada produksi minyak dan gas. Agar sebuah perusahaan dapat melakukan produksi, maka minyak dan gas harus dicari dulu.

Persoalannya, upaya mencari cadangan minyak dan gas bumi (migas) sudah tidak mudah lagi dan tentunya sangat mahal. Era mendapatkan cadangan migas mudah sudah lewat. Dulu, mungkin sebuah perusahaan tinggal ngebor 100 meter, sudah dapat menemukan cadangan migas. Saat ini, cadangan minyak sudah sulit ditemukan dan untuk menemukan, maka perusahaan harus berinvestasi besar dengan memanfaatkan teknologi.

Disamping itu, lokasi potensial cadangan minyak lebih banyak ke arah laut (offshore) dan bahkan sebagiannya berada di laut dalam (deepwater). Untuk itu, sebuah perusahaan harus melakukan perhitungan matang dan berani mengeluarkan duit ratusan milyar untuk mencari minyak. Disamping itu, risiko tergolong tinggi, karena kemugkinan untuk mendapatkan minyak (successful rate) hanya sekitar 10-30 percent.

Potensi kemungkinan gagal besar. Bila kita bicara dengan perusahaan-perusahaan migas, maka kesan yang kita dapatkan bahwa eksplorasi di Indonesia bukan Cuma masalah teknis,
tapi banyak masalah atau tantanga-tantangan non-teknis yang dijumpai di lapangan, katakanlah, keberatan bahkan penolakan masyarakat akibat salah persepsi, peraturan-peraturan daerah yang kadang susah dipahami oleh investor, serta masalah klasik birokrasi.

Terlepas dari persoalan di atas, perusahaan maupun pemerintah mau tidak mau harus tetap mendorong perusahaan migas untuk melakukan eksplorasi. Tanpa eksplorasi migas, maka cadangan tak akan bertambah dan akan terus turun. Saat ini, cadangan minyak kita hanya sekitar 3.7

miliar barel. Tanpa ada penemuan baru, maka cadangan akan habis dalam 10-12 mendatang. Demikian juga gas bumi. Cadangan gas bumi hanya bertahan beberapa dekade kedepan. Tanpa penemuan baru, maka akan habis juga. Padahal satu sisi, kebutuhan akan migas terus meningkat.

Maka, langkah SKK Migas untuk memberikan penghargaan kepada KKKS atas upaya dan komimen mereka melakukan eksplorasi patut diapresiasi. Seperi yang disampaikan oleh SKK Migas, banyak kendala yang dihadapi oleh KKKS dalam merealisasikan Program Kerja Komitmen Pasti hingga penemuan hidrokarbon (discovery). Tahapan pengembangan lapangan menjadi sesuatu hal yang sangat mahal. Butuh upaya kerja keras, komitmen tinggi dan teknologi dari KKKS untuk mencapainya, tentunya dengan dukungan penuh SKK Migas dan stakeholder terkait.

Untuk itu, SKK Migas merasa perlu untuk memberikan apresiasi kepada para KKKS yang telah berhasil menunjukkan kinerja eksplorasi dan compliance terhadap komitmen KKS, termasuk keberhasilan dalam penemuan hidrokarbon.

Penilaian terhadap Kontraktor KKS eksplorasi yang dilakukan oleh SKK Migas membuat peringkat ke dalam enam kategori warna, yaitu hitam, merah, merah muda, biru, hijau, dan emas.

Kategori hitam diberikan untuk Kontraktor KKS yang kegiatan eksplorasinya hanya studi G&G dan belum melakukan kegiatan apapun di luar itu; kategori merah diberikan kepada Kontraktor KKS yang baru melaksanakan sebagian kecil komitmen pasti; kategori merah muda diberikan kepada Kontraktor KKS yang melaksanakan sebagian besar komitmen pasti; kategori biru diberikan kepada Kontraktor KKS yang telah melaksanakan seluruh komitmen pasti; kategori hijau diberikan kepada Kontraktor KKS yang telah melaksanakan seluruh komitmen pasti dan secara teknis menemukan hidrokarbon (technical discovery); dan kategori emas diberikan kepada Kontraktor KKS yang telah melaksanakan seluruh komitmen pasti dan menemukan hidrokarbon yang ekonomis (economics discovery).

Untuk 10 Kontraktor KKS yang menerima penghargaan tahun ini, 3 Kontraktor KKS masuk ke dalam kategori hijau dan 7 Kontraktor KKS masuk ke dalam kategori biru.

“Melihat kondisi eksplorasi migas saat ini yang penuh tantangan, diantaranya: kendala perijinan; tumpang tindih lahan; peraturan perundang-undangan yang menempatkan investasi eksplorasi tidak mendapat perlakuan khusus, kita harus bersyukur dan berbangga, bahwa ada 10 Kontraktor KKS yang berhasil meningkatkan kinerjanya sehingga memperoleh reward dalam kategori kinerja biru dan hijau” ujar Plt. Kepala SKK Migas J. Widjonarko.

Berikut Kontraktor KKS Eksplorasi Penerima Penghargaan Tahun 2014
No    KKKS                                                             Wilayah Kerja                         Kategori
1    KRISENERGY KUTEI BV.                            KUTAI    HIJAU
2    PASIR PETROLEUM RESOURCES LTD.  PASIR                                     HIJAU
3    NORTH SOKANG ENERGY LTD.               NORTH SOKANG                 HIJAU
4    AWE (TITAN) NZ. LTD.                               TITAN                                    BIRU
5    LUNDIN BARONANG B.V                           BARONANG                           BIRU
6    RANHILL JAMBI INC. PTE. LTD.             BATU GAJAH                        BIRU
7    BLACK GOLD CENDRAWASIH LLC         CENDRAWASIH                     BIRU
8    LUNDIN GURITA B.V                                 GURITA                                  BIRU
9    PEARLOIL (TACHYLYTE) LTD.               KERAPU                                  BIRU
10    LUNDIN SOUTH SOKANG B.V               SOUTH SOKANG                   BIRU
 

Menanti Insentif Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mendorong Eksplorasi Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menetapkan tahun 2013 lalu sebagai tahun pengeboran, baik pengeboran eksploitasi maupun untuk eksplorasi. Berdasarkan laporan SKK Migas beberapa hari lalu, realisasi pengeboran berada di bawah target yang ditentukan. Tentu hasil ini tidak menggembirakan. Maka kita berharap pada 2014 ini realisasi aktivitas pengeboran akan semakin meningkat dan sesuai dan bila perlu lebih dari yang ditargetkan.

Data SKK Migas memperlihatkan, realisasi pengeboran untuk tujuan eksploitasi mencapai 980 sumur, di bawah target yang ditetapkan sejumlah 1.107 sumur, 779 sumur workover dibanding taret sejumlah 953 sumur dan 26.749 well service, dibawah target sejumlah 29.642 sumur. Setali tiga uang, realisasi pengeboran eksplorasi mencapai 91 sumur, dibanding target 121 sumur.

Mengapa aktivitas pengeboran berada di bawah target. Terlihat alasannya masih seperti tahun-tahun sebelumnya, antara lain pembebasan izin lahan, proses pengadaan yang lama, jadwal rig yang padat, persiapan lokasi serta evaluasi subsurface (bawah tanah).

Hasil pengeboran yang tidak menggembirakan tersebut patut disayangkan karena pengeboran merupakan esensi dari upaya pemerintah dan pelaku industri untuk meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi serta meningkatkan tingkat produksi migas.  Tanpa pengeboran (drilling) dan upaya mencari dan meningkatkan cadangan migas, maka cadangan migas akan terus menipis dan boleh jadi akan habis sama sekali (khusus untuk cadangan minyak) dalam 12 tahun mendatang.

Kegagalan mencapai target pengeboran tersebut, khususnya untuk tujuan meningkatkan produksi (eksploitasi) juga tercermin pada tingkat produksi minyak tahun 2013 lalu yang lebih rendah dari target, padahal sudah direvisi (downward revision). Produksi minyak selama 2013 hanya mencapai 826.000 barel per hari, dibawah target yang ditetapkan sebesar 830,000. Sebelumnya pemerintah menetapkan target lifting minyak sebesar 900.000 bph, tapi kemudian direvisi menjadi 830.000 bph.

Apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan aktivitas pengeboran, khususnya pengeboran untuk eksplorasi? Salah satu cara adalah dengan memberikan insentif fiskal. 

Wood Mackenzie sebelumnya mengatakan industri hulu minyak Indonesia tergolong mature (tua), namun masih mengandung potensi yang cukup besar. Salah satu contoh adalah Blok Mahakam, yang sudah berproduksi selama 40 tahun lebih atau sudah berproduksi 80 persen dari cadangan yang ada, namun masih punya potensi dengan adanya sisa cadangan. Bukan tidak mungkin cadangan migas Blok Mahakam masih bisa ditambahkan/meningkat bila ada upaya lebih keras lagi dan investasi lebih besar lagi dengan teknologi terkini. Tentu ini tergantung pada keputusan pemerintah nanti terkait operator blok Mahakam yang baru. Saat ini Blok Mahakam dioperasikan oleh Total E&P Indonesie (yang bermitra dengan Inpex Corp asal Jepang).

Menurut Mackenzie, Indonesia masih memiliki potensi cadangan lebih dari 28 miliar barel setara minyak yang dapat ditemukan. Kunci untuk menjadikan potensi cadangan tersebut menjadi cadangan terbukti adalah dengan “memberikan insentif” kepada operator migas agar mereka mau berinvestasi pada blok-blok migas yang ada maupun pada blok-blok migas eksplorasi. Insentif sangat diperlukan oleh perusahaan migas, terutama pada blok-blok migas yang berada di daerah frontier atau terpencil serta laut dalam.

Menurut Wood Mackenzie, ada dua tantangan utama yang perlu diatasi pemerintah untuk meningkatkan kegiatan di sektor hulu migas, yakni kurangnya insentif fiscal serta ketidakpastian masa depan blok-blok migas yang kontraknya segera berakhir. Solusinya: berikan insentif fiskal yang menarik agar investor/perusahaan migas mau meningkatkan invesasi mereka, serta segera membuat keputusan terkait kontrak blok-blok Migas yang kontraknya segera berakhir dalam 3-5 tahun mendatang.

Keputusan perpanjangan kontrak dibutuhkan agar perusahaan migas dapat membuat rencana investasi jauh-jauh hari dan merealisasikan rencana investasi tersebut. Menunda-nunda keputusan, sama saja memperlama situasi ketidakpastian usaha. Akibatnya nanti, produksi minyak dan gas bumi dapat terus menurun. Mudah-mudah pemerintah terbuka mata dan hatinya dan mendengar aspirasi dari pelaku industri migas, yang menyumbang 30% pendapatan negara. (*)

Niko Resources Hentikan Sementara Eksplorasi Laut Dalam di Indonesia, What Next?

Rig Ocean Monarch

Baru-baru ini perusahaan minyak dan gas bumi asal Kanada, Niko Resources, menghentikan sementara program multi-years eksplorasi laut dalam di beberapa Blok dan Wilayah Kerja (WK) miliknya di Indonesia. Padahal perusahaan tersebut cukup aktif melakukan eksplorasi sejak dua tahun lalu. Niko Resources saat ini memiliki hak kepesertaan (paricipating interest) di 22 blok migas di Tanah Air, yang hampir semuanya berada di lepas pantai – sebagiannya berada di laut dalam (deepwater). 

Mengapa perusahaan tersebut terpaksa menghentikan sementara program eksplorasinya? Apakah akan dihentikan secara permanen atau masih ada peluang dilanjutkan? Seberapa jauh dampaknya bagi pengembangan industri minyak dan gas laut dalam kedepan? Pelajaran apa yang dipetik pemerintah Indonesia dari kasus Niko Resources ini? Apa yang dilakukan pemerintah selanjutnya?

Alasan utama adalah kondisi keuangan perseroan yang tidak menggembirakan serta hasil eksplorasi di beberapa blok dan wilayah kerja yg nihil. Kondisi ini menyebabkan harga saham perusahaan tersebut di Bursa Efek Kanada menurun drastis dalam beberapa bulan terakhir.

Pada 15 November lalu, Niko Resources mengumumkan bahwa perseroan mencatat rugi bersih dalam 10 kuartal terakhir. Perseroan juga mengatakan, Perseroan kemungkinan tidak dapat memenuhi kewajiban membayar utang tepat waktu serta membiayai biaya-biaya eksplorasi. Sebagai konsekuensi dari kondisi ini, Niko Resources mengehentikan semenara program eksplorasi di Indonesia yang telah dimulai 1-2 tahun lalu.

Pada saat yang sama, Niko Resources berupaya untuk merestrukturisasi utang miliknya. Pembahasan restrukturisasi utang sedang berjalan dengan kreditor. Tentu para pelaku industri, pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya sedang menunggu perkembangan lanjutan dari aktivitas Niko Resources di Indonesia.

Blok migas yang dikelola Niko Resources (Overseas XIX) Limited antara lain blok Seram, blok South East Ganal I, blok West Sager, blok South Matindok, blok Kofiau, blok West Papua IV, blok North Makasar Strait I, blok Halmahera-Kofiau, blok East Bula, blok Cendrawasih Bay III, blok Cendrawasih Bay IV, blok Sunda Strait, blok Obi dan lain-lain. Total blok migas yang dikembangkan Niko Resources mencapai 22 blok, dengan hak kepesertaan bervariasi dari 20 persen hingga 100 persen.

Niko Resources mengalokasikan dana US$254 juta setara dengan Rp2,18 triliun guna membiayai belanja eksplorasinya di Tanah Air hingga Mei 2013 (Bisnis Indonesia, Nov 2013). Perusahaan asal Kanada ini tampak ambisius dalam melakukan program eksplorasi tersebut. Ini terlihat dari rig super canggih yang digunakan. Niko Resources menyewa Rig Ocean Monarch milik Diamon. Rig tersebut merupakan semi-submersible generasi kelima dan mampu beroperasi pada kedalaman laut hingga 10.000 kaki dan melakukan pengeboran hingga kedalaman 35.000 kaki. Boleh jadi, ini rig laut dalam pertama yang dioperasikan di Indonesia.

Bagi pencinta film Armagedon, rig ini pasti familiar. Rig ini muncul dalam film Armageddon yang dibintangi Bruce Willis tahun 1997 lalu kemudian dibangun kembali pada tahun 2006 setelah diakuisi oleh Diamond. Pada akhir 2011, Niko Resources menggandeng Diamon Offshore Inc untuk melakukan pengeboran minyak di laut dalam dengan nilai proyek US$700 juta atau sekitar Rp5,95 triliun. Kontrak dengan Diamon Offshore berlangsung selama empat tahun dengan opsi tambahan waktu kontrak selama satu tahun.

Beberapa blok yang dieksplorasi hanya menghasilkan dryhole, alias tidak mendapatkan apa-apa. Misalnya, Perseroan tidak menemukan cadangan minyak dan gas yang potensial untuk dikembangkan setelah mengembor sumur Elit-1 di wilayah timur Indonesia. Sebenarnya, tidak hanya kondisi keuangan yang dihadapi Perseroan, tapi juga rumit dan ribetnya perizinan dan birokrasi di Indonesia. Belum lagi sistem perpajakan yang tidak mendukung, sehingga beberapa perusahaan migas menarik diri atau mengurangi aktivitas eksplorasi mereka.

Pelajaran apa yang dipetik dari kasus Niko Resources ini? Pertama, eksplorasi di lepas pantai dan laut dalam penuh risiko dan berbiaya tinggi. Bila investor tidak menemukan cadangan yang bernilai komersial, maka uang yang telah dibelanjakan tersebut hangus tak berbekas. Namun, bila menemukan cadangan untuk kemudian dikembangkan, maka biaya eksplorasi dapat diklaim dari hasil produksi di kemudian hari. Melihat hasil yang buruk tersebut, Niko Resources berarti membukukan kerugian dari hasil eksplorasi.

Pelajaran kedua, eksplorasi terutama eksplorasi di lepas pantai dan laut dalam hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang dapat menyerap risiko kerugian.  Risiko seperti inilah yang menyebabkan perbankan enggan memberi pinjaman ke perusahaan migas nasional untuk melakukan eksplorasi. Risiko seperti ini juga yang membuat perusahaan-perusahaan migas nasional sangat hati-hati dan terkadang menghindari risiko dengan tidak melakukan eksplorasi di lepas pantai atau di blok-blok yang rumit dan sulit. 

Risiko tinggi pada aktivitas eksplorasi ini yang membuat Indonesia membutuhkan perusahaan-perusahaan besar dunia atau yang disebut oil majors seperti Total E&P Indonesie, BP, Chevron Pacific Indonesia, ExxonMobil, Eni dari Italia, Inpex asal Jepang. Ada juga perusahaan-perusahaan migas lapis kedua dan independen yang melakukan eksplorasi di lepas pantai, tapi tidak banyak jumlahnya.

Keputusan Niko Resources menghentikan sementara aktivitas pengeboran di Laut Dalam cukup mengkhawatirkan. Bila Niko Resources memperpanjang masa jeda dan bahkan menghentikan secara permanen aktivitas eksplorasi di laut dalam, tentu ini menjadi pukulan berat bagi Indonesia. Tidak banyak perusahaan migas dunia yang berani mengambil risiko melakukan eksplorasi di laut dalam. Bila dihentikan secara permanen atau untuk jangka waktu yang lama, maka blok-blok migas tersebut kemungkinan akan dikembalikan ke pemerintah untuk kemudian dilelang kembali. Situasi ini akan berdampak pada industri migas nasional. Harapan adanya tambahan cadangan migas dari lepas pantai dan laut dalam bisa jadi menipis. Dibutuhkan kerja ekstra keras lagi bagi pemerintah mendatang untuk meyakinkan investor. (*)

Eksplorasi Migas, Kunci Atasi Krisis Energi Jangka Panjang

Platform minyak dan gas lepas pantai

Ekonomi Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan menggembirakan dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, jumlah kelas menengah meningkat, sektor industri berkembang. Namun, pertumbuhan ekonomi dibayangi oleh ancaman krisis energi, khususnya pasokan listrik. Pasalnya, sektor kelistrikan tidak sanggup mengejar peningkatan pertumbuhan permintaan akan listrik yang bertumbuh lebih cepat.

 

Sebenarnya, pemerintah beberapa tahun lalu telah membaca potensi krisis listrik ini. Karena itu, pemerintah mencanangkan program crash program 10,000 MW listrik, yang kini memasuki tahap kedua. Bila pada tahap pertama, pembangkit listrik kebanyakan menggunakan batubara, maka pada crash program kedua, pemerintah memanfaatkan gas bumi beserta renewable energi seperti panas bumi dan hydropower dan sumber energi terbarukan lainnya. 

Tapi rupanya, pelaksanaan proyek crash program listrik tahap kedua tersebut tersendat-sendat dan tidak sesuai rencana. Ada cukup banyak proyek yang mangkrak atau mandeg dengan segala persoalannya. Ada proyek yang tersendat akibat belum mendapatkan izin pemanfaatan hutan lindung khususnya bagi proyek panas bumi (geothermal). Ada juga persoalan yang tak kalah pentingnya adalah kekurangan pasokan gas bumi. Kekurangan pasokan gas bisa disebabkan karena memang belum ada gas suplai dan bisa juga akibat kesulitan transportasi untuk mengirimkan gas dari blok migas menuju pembangkit listrik PLN. 

Sejauh ini, baru ada satu FSRU (floating storage regasification unit) yaitu yang terletak di lepasa pantai Jakarta utara yang dioperasikan oleh PT Regas. Gas dalam bentuk liquid dipasok dari Bontang dikirim ke FSRU. Hampir 80% gas Bontang dipasok dari Blok Mahakam, menunjukkan betapa pentingnya kesinambungan produksi blok migas, yang sebentar lagi (2017) kontraknya berakhir.  Di FSRU gas dalam bentuk liquid tadi diubah kembali menjadi gas sebelum dikirim melalui pipa ke pembangkit listrik PLN. Namun, ada beberapa proyek yang tidak berjalan sesuai rencana seperti FSRU Belawan, yang kemudian dipindahkan karena berbagai alasan. FSRU Semarang, Jawa Tengah pun saat ini masih dalam tahap perencanaan. 

Kedepan suplai gas bumi akan semakin penting karena sebagian besar pembangkit listrik PLN akan menggunakan gas bumi. Saat ini, proses konversi dari minyak bumi ke gas bumi sedang berlangsung. Alasannya, harga gas bumi lebih murah dibanding harga minyak. Disamping itu, produksi minyak terus berkurang, sehingga ketergantungan pada impor minyak semakin besar. Tentu impor minyak tidak efisien bagi pemerintah dan PLN sendiri. Karena itu, sudah tepat arah kebijakan PLN dan pemerintah untuk menggunakan gas bumi.

Untuk mendukung permintaan gas bumi dari dalam negeri yang terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan gas bumi oleh PLN, industri dan rumah tangga, maka produksi gas bumi harus meningkat. 

Persoalannya, produksi gas bumi kita cenderung stabil dan produksi yang ada saat ini sudah dikontrakkan ke pembeli asing. Hanya sebagian kecil produksi gas bumi yang dialokasikan ke pasar dalam negeri. Produsen gas bumi tidak bisa disalahkan karena pembeli sudah menandatangani kontrak sebagai off-taker, jauh sebelum proyek gas bumi berproduksi. Contoh, proyek LNG Tangguh. Sebelum proyek tersebut dikembangkan, operator bersama pemerintah sudah harus mengunci pembeli. Bila pembeli tidak ada, maka proyek belum akan dikerjakan. Ini sesuai dengan karakter produk gas bumi, yakni cepat menguap. Tidak bisa disimpan lama-lama. Karena itu, sebelum proyek dikerjakan, pembeli sudah harus ada di tangan. Boleh jadi, saat itu, belum ada permintaan gas bumi (LNG) dari dalam negeri, sehingga sebagian besar pembeli berasal dari luar negeri. Namun, ada beberapa proyek gas, yang sebagian LNG dialihkan ke pasar dalam negeri termasuk dari proyek Gas Bontang.

Kedepan, ada beberapa proyek gas yang diharapkan dapat memenuhi permintaan dalam negeri, seperti proyek gas Senoro di Sulawesi, proyek gas Kepodang Jawa Tengah, Blok Masela (2018-2019), proyek train 3 BP Tangguh dan proyek East Natuna. Kalaupun proyek-proyek gas tersebut mulai berproduksi secara komersil, tetap saja kebutuhan lebih tinggi dari suplai. Karena itu, kegiatan eksplorasi untuk mencari dan meningkatkan cadangan perlu didorong.

Namun, eksplorasi migas tidak semudah dulu lagi karena sebagian besar potensi gas saat ini berada di daerah-daerah frontier di Indonesia Timur dan lepas pantai. Artinya, biaya dan risiko eksplorasi migas kian mahal. Hanya pemain-pemain besar yang punya kemampuan untuk menanggung risiko kegagalan. Seperti data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi  (SKK Migas), dalam kurun waktu 2009-2013, sebanyak 16 kontraktor Kontrak KerjaSama (KKKS) asing mengalami kerugian hingga 1,9 miliar dolar AS atau Rp19 triliun akibat kegagalan dalam menemukan cadangan migas. Sebagian kegiatan ekplorasi dilakukan di lepas pantai, termasuk yang berlokasi di laut dalam. Dalam sistem PSC yang Indonesia anut, bila KKKS gagal mendapatkan cadangan, maka kerugian mereka tanggung sendiri, tapi bila menemukan cadangan, mereka dapat mengklaim biaya yang telah dikeluarkan untuk eksplorasi ke pemerintah dari hasil produksi minyak dan gas.

Karena itu, mengingat tingginya kebutuhan gas bumi dari pasar domestik dan mahalnya biaya eksplorasi, maka sewajarnya bila pemerintah mendukung kegiatan eksplorasi migas. Hambatan-hambatan teknis dan non-teknis perlu segera diatasi, termasuk perizinan, over-lapping claim lahan, dan lain-lain. Insentif juga perlu diberikan seperti yang telah dijanjikan oleh pemerintah.

Pemerintah dapat mengundang investor migas yang baru maupun pelaku industri migas yang telah beroperasi di Indonesia. Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah investor migas yang berpengalaman, mampu mengambil risiko, punya komitmen investasi untuk beroperasi di Indonesia dan memahami karakter dan industri migas nasional. Kita butuh pelaku-pelaku industri migas yang terbaik. 

Indonesia beruntung sebagian besar pemain-pemain industri migas global beroperasi di Indonesia, baik yang berasal dari benua Amerika (Chevron, ExxonMobil), Eropa (BP, Total E&P, Shell) atau pun Asia (Inpex, PTTEP dan Petronas). Tentu didukung oleh pemain utama dalam negeri yakni Pertamina. Pemerintah dan pelaku industri migas perlu bergandengan tangan untuk mengatasi ancaman krisis energi yang dihadapi Indonesia kedepan. Tentu eksplorasi merupakan salah satu upaya mengatasi krisis energi. Upaya lain adalah mendiversifikasi sumber energi, termasuk energi baru dan terbarukan. Semua potensi sumber energi perlu dioptimalkan. 

Untuk menarik investor migas, pemerintah perlu mempertahankan iklim investasi yang kondusif, khususnya untuk eksplorasi dan produksi. Pemerintah perlu mengirim pesan yang jelas ke pelaku industri atau investor migas bahwa Indonesia merupakan negara yang friendly terhadap investasi, baik investasi asing maupun investasi domestik. Sebagai bagian dari mengirim pesan positif tadi, tidak salah bila pemerintah mempetimbangkan untuk memperpanjang beberapa kontrak pengembangan blok migas yang akan berakhir, seperti Blok Siak, Blok Mahakam dan beberapa blok lainnya. Bila tidak diperpanjang, investor migas dapat didorong untuk mengembangkan proyek-proyek migas lainnya. Namun, bila pemerintah mengutamakan kesinambungan produksi, maka perpanjangan bisa juga jadi solusi.(*)