Investor Desak Posisi Menteri ESDM Segera Diisi

Lukman Mahfoedz

Tamparan besar bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di penghujung masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia (RI). Lagi-lagi menteri di kabinetnya tersangkut kasus korupsi. Kali ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik yang kemudian mengundurkan diri. Namun menurut ekonom senior Institute of Development Economics and Finance Didik J. Rachbini, dampak ini tidak akan berpengaruh besar pada sektor energi di Indonesia.

"Pasti ada pengaruh, tapi pengaruhnya tidak memberi dampak berartilah. Sekarang kan ada Wamen ada Menko Perekonomian juga. Berdampak tapi tidak terlalu,"papar Didik.

Didik menyampaikan bahwa yang membuat tidak terlalu berpengaruhnya status Jero tersebut adalah karena persoalan investasi migas yang tidak hanya bergantung pada Kementerian ESDM. Selama ini Menko Perekonomian juga turut campur tangan dalam sector migas seperti yang sudah terlihat dalam renegosiasi Freeport dan Newmont.

Karena adanya kejadian ini, Didik yakin bahwa sektor energi di Indonesia akan berbenah. Kementerian Perekonomian pun akan memperbaiki dan membantu akan membantu meningkatkan minat investor untuk investasi di Indonesia.

"Ini kan akan ada perbaikan terus, selama ini Menko Perekonomian sudah mendorong negosiasi. Sejauh itu saya lihat. Yang menggantikan, Menko sudah mengambil kontribusi. Wamen (ESDM) juga sejauh saya lihat sudah aktif, justru kedua itu telah mengambil inisiatif (untuk gantikan Menteri ESDM)," jelasnya.

Di lain sisi, para perusahaan minyak dan gas bumi (migas) yang tergabung dalam Indonesia Petroleum Association (IPA) sudah mulai mendesak pemerintah agar segera menunjuk Menteri ESDM yang baru untuk menggantikan Jero Wacik

Ketua IPA Lukman Mahfoedz, yang juga adalah Presiden Direktur PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menyatakan bahwa diperlukannya Menteri ESDM yang definitif agar tidak berpengaruh pada investasi di sektor migas.

"Kami berharap agar permasalahan pengunduran diri Pak Jero Wacik tidak berpengaruh terhadap investasi migas. Untuk itu, diperlukan Menteri ESDM segera mungkin untuk agar keputusan-keputusan penting dan strategis jangan sampai terlambat," pungkasnya.

Lukman menyatakan dukungan dari pihaknya agar Wakil Menteri ESDM saat ini, Susilo Siswoutomo, yang menggantikan posisi Menteri ESDM yang saat ini kosong. Lagipula selama ini Susilo dianggap sangat proaktif dan tegas dalam mengambil keputusan.

"Untuk itu kami mengusulkan agar selayaknya Pak Susilo Siswoutomo sebagai Wakil Menteri bisa mengambil komando dan ditunjuk sebagai Pejabat Menteri. IPA sangat appreciate dengan Pak Wamen. Beliau terkenal sangat proaktif, punya integritas, dan tidak segan segan mengambil keputusan. Apalagi dengan background selama puluhan tahun di bidang migas, beliau mengerti permasalahan. Kompetensi yang sangat membantu dalam membuat keputusan keputusan penting," jelasnya.

Lukman menambahkan keterangannya bahwa dalam urusan migas banyak keputusan yang harus diambil Menteri ESDM karena berkaitan dengan kebijakan seperti rencana pengembangan proyek migas, penjualan dan alokasi gas, infrastruktur, penyelesaian hambatan hambatan pelaksanaan proyek-proyek besar, dan lainnya.

"Kami perlu segera ada Menteri ESDM yang baru, agar masalah ini tidak mempengaruhi investasi di sektor migas," tegasnya lagi.

Memang ada tamparan keras bagi sektor energi Indonesia dengan terseretnya banyak orang penting ke kasus korupsi. Selain Jero Wacik, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno, lalu mantan Kepala SKK Migas yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini, dan mantan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan J Purwono.

Apabila tidak segera diselesaikan, sangat mungkin investor akan tidak percaya lagi dengan sistem di Indonesia karena korupnya bidang energi sehingga  jadi malas berinvestasi.

Transparansi Data Indonesia Akan Menarik Investor

portal data

Transparansi memang menjadi salah satu faktor terpenting dalam memutuskan untuk berinvestasi. Semakin data yang berhubungan dengan investasi tersebut accessible, semakin orang tertarik dan tidak ragu untuk berinvestasi karena telah ada penyajian data yang digunakan dalam pertimbangan keputusan.

Demikian juga pendapat Deputi IV Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Tara Hidayat. Tara menilai keterbukaan data pemerintah dapat meningkatkan serta memancing minat pebisnis untuk berinvestasi.

"Semakin data kita (pemerintah) terbuka, dengan sendirinya minat investor akan meningkat. Investor kan tidak hanya suka berspekulasi melihat peluang, mereka juga butuh kepastian," ujarnya.

Menurutnya lagi, minimnya data pemerintah yang bisa diakses bebas oleh publik dapat menyulitkan investor memulai bisnisnya. "Investor harus susah payah cari data, bayangkan dulu saat bioskop 21 baru mau buka, mereka melakukan riset sendiri karena belum ada data apa-apa tentang industri cinema," ucapnya member contoh.

Maka dari itu melalui Portal Data Indonesia, ia mengajak para instansi pemerintah untuk terbuka menyediakan data yang dapat diakses secara bebas publik. Dari 34 provinsi di Indonesia, saat ini baru ada 24 instansi pemerintah yang meng-update data di Portal Data Indonesia termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

"Agar semua instansi pemerintah dapat terbuka menyediakan data yang machinary readable format, bisa memberikan nilai tambah, kalau tidak kita akan mudah dikalahkan bangsa lain, we will be lost in the game," jelasnya.

UKP4 bersama dengan World Bank mengembangkan Portal Data Indonesia, sebuah portal yang menyediakan data pemerintah yang dapat diakses secara bebas di http://data.id.

Portal tersebut menyajikan berbagai dataset yang meliputi ekonomi-keuangan, demografi-ketenagarkerjaan, energi, kesehatan pendidikan dan pengadaan.

Kita berharap saja bahwa Portal Data Indonesia akan menjadi awal dari era transparansi bagi publik di Indonesia. Tentunya bukan hanya bidang investasi yang akan diuntungkan, namun dari berbagai aspek hingga pemonitoran korupsi.

Investasi Indonesia Global Gateway Mencengangkan

PT Telkom Tbk

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) melalui anak usahanya PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) bekerja sama dengan Konsorsium South East Asia- United States (SEA-US), operator global, membangun sistem kabel laut internasional yang menghubungkan Indonesia ke belahan timur hingga Amerika Serikat.

"Selanjutnya Telkom juga sudah mengantongi rencana pembangunan jaringan kabel laut 'Indonesia Global Gateway' guna menghubungkan SEA-ME-WE 5 dengan SEA-US," jelas Presiden Direktur Telin Syarif Syarial Ahmad.

"Selama ini Hub (titik temu trafik internet) di Asia itu ada di Singapura, Hong Kong, atau Jepang. Telkom ingin Indonesia menjadi Hub internet juga untuk kawasan Asia karena punya potensi dari sisi trafik dan pertumbuhan pengguna," kata Direktur Utama Telkom Arief Yahya.

"Sistem komunikasi kabel laut ini dipastikan mempunyai konektivitas yang stabil dan menjadi satu-satunya sistem kabel laut yang menghubungkan Asia Tenggara dan AS dengan rute yang menghindari wilayah rawan gempa di Asia Timur," tambahnya.

Infrastruktur ini mempunyai panjang sekitar 15.000 km yang membentang dari Indonesia hingga ke AS.

"Proyek SEA-US merupakan kabel laut pertama yang menghubungkan Indonesia bagian timur ke AS, yang tersambung dengan infrastruktur milik Telkom sehingga mampu menyediakan latency yang paling rendah dari Indonesia ke AS dibandingkan dengan sistem kabel laut international lain yang ada saat ini," pungkas Arif.

Kerja sama ini menghabiskan investasi sebesar US$ 250 juta (Rp 2,92 triliun). Fasilitas yang diperkirakan akan beroperasi pada 2016 tersebut diperkirakan akan menambah kapasitas sebesar 20 terabit per detik, menghubungkan Indonesia ke Filipina dan Amerika Serikat menggunakan teknologi 100G.

Submarine Cable System SEA-US merupakan kabel laut sepanjang 15.000 kilo meter dan menghubungkan lima area atau teritoris meliputi Manado (Indonesia), Davao (Filipina), Piti (Guam), Oahu (Hawai), dan Los Angeles (Amerika Serikat).

Sistem kabel laut SEAS-US tersebut juga akan terintegrasi dengan sistem kabel laut yang telah dimiliki Telin sebelumnya, SEA-US-WE 5, Asia Amerika Gateway (AAG), South East Asia Japan Cable System (SJCS), Batam Singapore Cable System (BSCS), Dumai Malaka Cable System (DMCS), Thailand-Indonesia-Singapore (TIS) dan sistem kabel domestik lainnya.

Konsorsium SEA-US merupakan kumpulan tujuh perusahaan telekomunikasi global, meliputi Telin, Globe Telecom, RAM Telecom International (RTI), Hawaiian Telcom, Teleguam Telcom Holdings (GTA), GTI Corporation dan Telekomunikasi Indonesia International (Telkom USA).

Semoga investasi infrastruktur sekeren ini memang akan memberikan kemashalatan bagi rakyat.

Presiden Indonesia Jokowi Akan Ajak Investor Garap Tol Laut

tol laut

Salah satu program andalan di bidang infrastruktur Presiden Terpilih Indonesia Jokowi adalah membuat jalur perdagangan via laut atau yang biasa dikenal dengan tol laut.

Padahal, rencana ini belum masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang telah disusun oleh pemerintahan SBY beberapa waktu lalu. Jokowi mengatakan bahwa ia akan tetap mengupayakan anggaran proyek tol laut saat pembahasan RAPBN 2015 di DPR. Namun, jika ternyata tetap tidak dapat masuk dalam postur anggaran tahun depan, dia akan membuka pintu kerja sama dengan investor.

Jokowi juga tidak khawatir soal investor yang akan menanamkan modalnya untuk proyek tol laut. Dia yakin bahwa banyak investor lokal tertarik untuk bekerja sama. "Investor di Jakarta banyak. Investor lokal banyak banget. Wong yang ngantri banyak sekali. Iklim bisnis diperbaiki. Ada problem juga kita mau bantu. Investor lokal pasti mau. Asalkan iklim investasinya digarap dengan bagus," ungkapnya.

Agar investor lokal nyaman dan tenang berinvestasi, maka iklim investasi di Indonesia haruslah terlebih dahulu diperbaiki. Selain menciptakan suasana yang kondusif, pemerintah juga harus berpartisipasi dalam setiap masalah yang dihadapi mereka. "Tol laut itu kalau APBN ada bisa saja. Buat deep sea port-nya, pelabuhan dalamnya bisa dari APBN. Tapi kalau tidak ada APBN ya kami berikan ke investor," tambahnya.

Lalu dia memberikan contoh mengenai rencana pembangunan pelabuhan laut dalam di kawasan Marunda, Jakarta Utara, dengan investornya yaitu PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). "Seperti kemarin contoh, yang dilakukan dengan KBN ya nggak, kenapa tidak. Nanti kapalnya juga mereka yang beli, kenapa tidak," tambahnya.

Seperti yang sudah kita ketahui, Pemprov DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perihal pengembangan dan pembangunan coastal shipping atau distribusi barang menggunakan kapal di Provinsi DKI Jakarta. Kerjasama yang dilakukan itu dikarenakan adanya keterlambatan distribusi barang lantaran kapasitas pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang terbatas. "Manajemen distribusi logistik perlu diperbaiki karena cost transport lebih murah. caranya bangun coastal shipping," ungkapnya.

Direktur Utama PT KBN, Sattar Taba mengungkapkan bahwa pembangunan coastal shipping tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian, yang menunjuk KBN untuk membangun dermaga umum dan dermaga yang melayani distribusi logistik.

"KBN ditunjuk bangun dermaga umum dan dermaga yang melayani kapal Roro dari Jakarta ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera dan seluruh kawasan timur. Selain daripada itu melihat dermaga Tanjung Priok memiliki dweling time tinggi sering terjadi kemacetan," ucap Sattar.

Siapkah Indonesia Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN?

Masyarakat Ekonomi ASEAN

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di depan mata. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai regulator di pasar modal terus berbenah diri supaya bisa bersaing dengan pasar modal regional secara maksimal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida mengakui bahwa selama ini pihaknya aktif mengikuti program dan pertemuan skala internasional dalam rangka menghadapi MEA. "Sejak awal kami selalu ikut dalam pertemuan di tingkat ASEAN, misalnya ASEAN Capital Forum. Kami juga membuat cetak biru yang mencantumkan apa saja yang harus dicapai pasar modal pada 2015. Dan forum ini melihat blue print tersebut," tandasnya.

Nurhaida juga mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong realisasi aturan cross border offering, yakni penawaran saham perdana (Innitial Public Offering/IPO) oleh perusahaan Indonesia di luar negeri dan sebaliknya. Namun setiap negara membuka pintu kepada investor manapun untuk masuk ke pasar modalnya. "Setiap negara punya ketentuan berbeda-beda terkait pelaksanaan IPO dan keterbukaan informasi. Kami lihat lagi peraturan kita apakah memungkinkan cross border itu karena ada peraturan yang belum bisa disesuaikan terkait cross border offering," pungkasnya.

Alasannya yaitu karena bagian itu disebutkan di dalam Undang-undang (UU) sehingga sulit dilakukan perubahan. "Misalnya prospektus IPO diaudit oleh akuntan OJK, tapi prospektus perusahaan negara lain ke Indonesia untuk IPO harusnya bukan oleh akuntan OJK. Ini yang sedang kami cari jalan keluarnya," kata Nurhaida.

Menurut Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Ito Warsito, pembangunan infrastruktur yang dilakukan dapat memperkuat daya saing Indonesia dalam menghadapi era persaingan pasar bebas MEA.

"Tidak perlu takut. Bagaimana kita memanfaatkan diri untuk pasar ASEAN? Tentu ada kesiapan infrastruktur, kesiapan pelaku pasar. Ini berlaku untuk pialang dan manajer investasi. Kepastian pasar, stabilitas sosial politik, dan pertumbuhan ekonomi itu rumus pertumbuhan pasar modal yang baik," pungkas Ito.

OJK juga telah memiliki roadmap untuk penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk meningkatkan kesiapan emiten dalam menghadapi MEA. Langkah ini untuk meningkatkan kinerja pelaku pasar modal di mata investor internasional. "Praktik GCG di Indonesia tidak kalah dengan negara ASEAN lain. Contoh, Bursa Efek Singapura punya masalah dengan emiten Tiongkok, Indonesia tidak ada. Jadi, kalau Indonesia dikatakan praktik GCG-nya kalah, itu kekeliruan penilainya. Kendalanya di peraturan. Misalnya, peraturan mengenai audit laporan keuangan umum harus akuntan yang terdaftar di OJK. Mutual recognition, regulator di ASEAN mengaku dengan akuntan publik di Indonesia maka akan selesai. Pengakuan timbal balik," imbuhnya.

Sedangkan presiden terpilih Jokowi mengakui bahwa beliau belum mengetahui persiapan untuk menyambut MEA. "Harusnya itu sudah disiapkan 10 tahun sebelumnya, tapi saya belum tahu detilnya. Dua bulan, saya harus persiapkan apa. Kita masih lama (jadi produsen), paling 10-12 tahun mendatang," ujar Jokowi.

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Kebanjiran Laporan Penipuan

OJK

Belakangan ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kebanjiran laporan dari masyarakat. Direktur Direktorat Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen OJK, Anto Prabowo mengakui bahwa total layanan pengaduan, permintaan informasi, dan pertanyaan berjumlah sebanyak 11.851 laporan hingga Agustus 2014 ini. "Pengaduan ada sebanyak 1.446, informasi 1.455 laporan, dan pertanyaan 8.950 laporan. Pengaduan di sektor perbankan 964 dan 420 laporan," tandasnya.

Pengaduan terbanyak di sektor industri keuangan non bank adalah perusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan. Pengaduan yang diterima OJK kebanyakan seperti misalnya pembayaran polis dan ketidakjelasan klaim. Sementara laporan mengenai kebutuhan informasi biasanya berupa pertanyaan mengenai investasi yang bukan wewenang OJK.

"Misalnya investasi bodong. Apakah produk investasi dari perusahaan ini diawasi OJK atau nggak. Karena nggak semua di bawah pengawasan OJK. Untuk menyelesaikan pengaduan kan banyak prosesnya, mulai dari verifikasi, komunikasi dengan pelakunya sampai melengkapi data-data. Tapi kita pasti akan menyelesaikan semuanya, namun sedang dalam proses," pungkasnya.

Untuk itu, Anto menyarankan supaya konsumen mulai ngeh dengan kontrak atau perjanjian investasi, seperti polis asuransi. "Jadi harus dibaca polisnya, kebanyakan kan nggak. Ini juga supaya kita tahu biaya risikonya," tambahnya.

Menurut Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S Setiono pula, "Banyak yang menyebabkan masyarakat mengalami kerugian, karena ada produk investasi yang enggak punya izin, tapi melakukan pengelolaan investasi dengan janji yang menggiurkan. Kalau mau beli akan untung dalam waktu singkat. Untuk yakinkan masyarakat, seringkali mereka manfaatkan publik figur supaya  beli. Tidak cuma itu, biasa juga mempresentasikan contoh-contoh nasabah menikmati keuntungan dari produknya. Modus ini disering kali tawaran investasi bodong, Alur masuk kita bisa mengetahui, tidak sedikit korban investasi mempunyai tingkat literasi dan pendidikan cukup tinggi, untuk itu kami ajak lebih waspada. Karena praktik-praktiek ini juga terjadi di lingkungan saudara dan kerabat terdekat, jadi tidak terasa jadi korban, seharusnya produk investasi itu jadi keuntungan, bukan jadi momok,” jelasnya panjang lebar.

Ternyata modus penipuan semakin menjadi-jadi. Kalau dulu banyak orang ditipu oleh dukun yang bisa melipatgandakan uang, di jaman modern sekarang ini penipuan yang pada dasarnya sama itu dibungkus dengan lebih canggih dan rumit. Maka untuk itu kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan agar tidak tertipu!