Denmark Akan Investasi Besar-besaran di Indonesia

Rachmat Gobel

Wow Indonesia benar-benar akan banjir investasi tahun ini! Menteri Perdagangan Rachmat Gobel bilang bahwa Denmark akan memusatkan perdagangan dan investasinya ke Asia, khususnya Indonesia. Hal itu mengingat nilai total perdagangan nonmigas kedua negara saat ini mencapai USD393 juta.

"Setelah melalui kajian yang cukup mendalam, Denmark telah mengambil kebijakan untuk mengarahkan sumber daya yang dimiliki ke Asia, terutama Indonesia," ujar Rachmat.

Kebijakan tersebut diambil oleh Pemerintah Denmark dengan dilandasi kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia dan pemerintahan baru yang berpihak kepada pebisnis.

Pernyataan tersebut disampaikan Rachmat saat memimpin Misi Dagang Indonesia bertemu Minister of Trade and Development Cooperation of Denmark Mogens Jensen di Kopenhagen, Denmark.

"Sejalan dengan kebijakan tersebut maka direncanakan kunjungan Ratu Denmark ke Indonesia pada akhir tahun ini bersama rombongan 50 pengusaha negara itu yang siap berbisnis," terangnya.

Rachmat menyatakan bahwa para pengusaha tersebut siap berbisnis di berbagai sektor, seperti infrastruktur di bidang maritim dan pelabuhan, energi terbarukan, serta kerjasama teknologi ketersediaan pangan.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, sejumlah isu juga dibicarakan, seperti peningkatan kerjasama perdagangan yang lebih komprehensif, pemanfaatan kerjasama antarkawasan, termasuk ASEAN Economic Community (AEC) dan keberlangsungan pembahasan mengenai Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa.

Kunjungan kerja Rachmat Gobel ke Denmark pada tahun ini sekaligus menandai 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Denmark yang telah berjalan baik dalam berbagai kerjasama dan program di berbagai bidang.

Ekspor nonmigas Indonesia ke Denmark pada 2014 mencapai 226 juta dolar AS dengan pertumbuhan 3,56 persen per tahun selama periode 2010-2014. Sementara pada periode Januari-Februari 2015, nilai ekspor Indonesia ke Denmark telah mencapai USD37 juta.

Sedangkan impor nonmigas Indonesia dari Denmark pada 2014 sebesar USD167 juta dengan pertumbuhan 1,19 persen per tahun selama periode 2010-2014. Impor Indonesia dari Denmark pada periode Januari-Februari 2015 sebesar USD31 juta.

Komoditas utama ekspor Indonesia ke Denmark pada periode Januari-Februari 2015 adalah sepatu kulit dengan pangsa ekspor 26,5 persen, margarin dengan pangsa 9,6 persen, pipa dengan pangsa 9,57 persen, sepatu tekstil 7,2 persen, dan kursi 4,8 persen dari total ekspor Indonesia ke Denmark.

Sementara produk utama impor Indonesia dari Denmark adalah mesin sentrifugal dengan pangsa 16 persen, susu dan krim 15,2 persen, serta obat-obatan 9,4 persen dari total impor Indonesia dari Denmark.

Mau dari negara mana juga, kalau makin banyak investasi ya artinya makin bagus. Indonesia memang sudah seharusnya terbuka untuk berbagai investasi dari berbagai negara lain. Maka niscaya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan makin berkembang.

Investasi di Indonesia Tertinggi di ASEAN

ASEAN Economic Community

Semua orang sudah tidak sabar menanti=nantikan 2015 karena Indonesia kemungkinan besar akan menjadi negara paling beruntung saat penerapan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015 mendatang. Alasannya, selama enam tahun terakhir, Indonesia menjadi idola pemodal asing menanamkan investasinya. The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) mencatat bahwa pertumbuhan arus modal asing ke Indonesia hampir menyentuh 45 persen pada 2013 lalu. Posisi tersebut adalah yang paling tinggi di antara negara-negara di ASEAN lainnya.

Chief Economist ICAEW Douglas McWilliams mengatakan, rata-rata pertumbuhan modal masuk asing di ASEAN kisaran 15-20 persen pada 2013. Peringkat Indonesia melejit mengungguli Thailand sejak 2007. Kala itu, tren pertumbuhan investasi asing di Indonesia menanjak dari posisi 20-25 persen, kemudian menembus 30 persen pada 2008, hingga 20-40 persen pada 2012-2013. Sebaliknya, pada 2007, Thailand justru lengser menuju kisaran 22 persen, hingga jeblok ke pertumbuhan 0-5 persen pada 2013 lalu. "Jadi Indonesia masih terdepan untuk investasi intra-ASEAN," ujarnya.

Peningkatkan aliran modal tersebut memang tidak terlepas dari upaya bank sentral Amerika Serikat (AS) menggelontorkan dana quantitative easing-nya (QE). Meski demikian, pasca era QE, Indonesia masih memiliki keuntungan dalam menghadapi integrasi pasar. Alasannya karena modal dapat bergerak secara bebas dari negara ke negara lain. "Investor masih akan menuju ASEAN. Seperti investor besar dari Eropa, India, dan Jepang, tengah berpikir untuk meningkatkan exposure mereka ke ASEAN," ujarnya.

Lebih lanjut lagi, Lead Economist World Bank Indonesia Ndiame Diop mengakui, potensi Indonesia untuk menyerap investasi dari pasar global sangat besar. Sayangnya, hasil investasi tersebut bisa tidak optimal karena di lain pihak memicu impor yang besar pula. "Sebab, setiap naikkan investasi USD 1, maka ada kenaikan impor 34 sen. Ini harus di-reduce supaya hasil investasinya maksimal," tandasnya.

Menurut Diop, salah satu cara untuk mengimbangi impor tersebut adalah dengan cara ekspor. Dengan demikian, industri manufaktur di Indonesia harus didorong untuk orientasi ekspor. "Eskpor harus besar. Supaya bisa mengurangi defisit pada neraca pembayaran dan current account deficit (defisit transaksi berjalan)," imbuhnya.

Karena itulah Indonesia tidak bisa bertumpu lagi pada barang-barang tambang atau komoditi yang kecenderungan harganya melemah. Produk ekspor manufaktur lebih bernilai tambah dan menghindari penurunan harga komoditas di pasar internasional. "Jadi problemnya di harga. Sehingga harus emphasize ekspor manufaktur dan diversifikasi pasar di luar ASEAN," ujarnya. Beberapa negara yang potensional untuk tujuan ekspor, papar Diop, antara lain Tiongkok, Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang.

Siapkah Indonesia Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN?

Masyarakat Ekonomi ASEAN

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di depan mata. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai regulator di pasar modal terus berbenah diri supaya bisa bersaing dengan pasar modal regional secara maksimal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida mengakui bahwa selama ini pihaknya aktif mengikuti program dan pertemuan skala internasional dalam rangka menghadapi MEA. "Sejak awal kami selalu ikut dalam pertemuan di tingkat ASEAN, misalnya ASEAN Capital Forum. Kami juga membuat cetak biru yang mencantumkan apa saja yang harus dicapai pasar modal pada 2015. Dan forum ini melihat blue print tersebut," tandasnya.

Nurhaida juga mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong realisasi aturan cross border offering, yakni penawaran saham perdana (Innitial Public Offering/IPO) oleh perusahaan Indonesia di luar negeri dan sebaliknya. Namun setiap negara membuka pintu kepada investor manapun untuk masuk ke pasar modalnya. "Setiap negara punya ketentuan berbeda-beda terkait pelaksanaan IPO dan keterbukaan informasi. Kami lihat lagi peraturan kita apakah memungkinkan cross border itu karena ada peraturan yang belum bisa disesuaikan terkait cross border offering," pungkasnya.

Alasannya yaitu karena bagian itu disebutkan di dalam Undang-undang (UU) sehingga sulit dilakukan perubahan. "Misalnya prospektus IPO diaudit oleh akuntan OJK, tapi prospektus perusahaan negara lain ke Indonesia untuk IPO harusnya bukan oleh akuntan OJK. Ini yang sedang kami cari jalan keluarnya," kata Nurhaida.

Menurut Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Ito Warsito, pembangunan infrastruktur yang dilakukan dapat memperkuat daya saing Indonesia dalam menghadapi era persaingan pasar bebas MEA.

"Tidak perlu takut. Bagaimana kita memanfaatkan diri untuk pasar ASEAN? Tentu ada kesiapan infrastruktur, kesiapan pelaku pasar. Ini berlaku untuk pialang dan manajer investasi. Kepastian pasar, stabilitas sosial politik, dan pertumbuhan ekonomi itu rumus pertumbuhan pasar modal yang baik," pungkas Ito.

OJK juga telah memiliki roadmap untuk penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk meningkatkan kesiapan emiten dalam menghadapi MEA. Langkah ini untuk meningkatkan kinerja pelaku pasar modal di mata investor internasional. "Praktik GCG di Indonesia tidak kalah dengan negara ASEAN lain. Contoh, Bursa Efek Singapura punya masalah dengan emiten Tiongkok, Indonesia tidak ada. Jadi, kalau Indonesia dikatakan praktik GCG-nya kalah, itu kekeliruan penilainya. Kendalanya di peraturan. Misalnya, peraturan mengenai audit laporan keuangan umum harus akuntan yang terdaftar di OJK. Mutual recognition, regulator di ASEAN mengaku dengan akuntan publik di Indonesia maka akan selesai. Pengakuan timbal balik," imbuhnya.

Sedangkan presiden terpilih Jokowi mengakui bahwa beliau belum mengetahui persiapan untuk menyambut MEA. "Harusnya itu sudah disiapkan 10 tahun sebelumnya, tapi saya belum tahu detilnya. Dua bulan, saya harus persiapkan apa. Kita masih lama (jadi produsen), paling 10-12 tahun mendatang," ujar Jokowi.

Thailand Krisis, Indonesia Jadi Alternatif Investor?

Thailand saat ini sedang dilanda krisis politik dalam negeri. Desakan dan demonstrasi untuk meminta Perdana Menteri Thailand mengundurkan diri terus berlangsung. Beberapa perusahaan asing, termasuk Jepang, dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk memindahkan basis produksi mereka. Pertanyaannya, apakah Indonesia mampu menarik investor asing di Thailand untuk pindah ke Indonesia? 

Tentu untuk menjawab pertanyaan di atas tidak mudah dan dibutuhkan lobi khusus untuk meyakinkan perusahaan-perusahaan raksasa Jepang untuk memindahkan basis produksi mereka ke Indonesia. 

Apa yang dilakukan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar untuk meyakinkan investor Jepang, patut diapresiasi. Pada tanggal 28 Februari lalu, Mahendra Siregar mengunjungi Jepang, Korea Selatan, China, Amerika Serikat dan Eropa untuk mempromosikan peluang investasi di kawasan industri (industrial zones) di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu target adalah perusahaan Jepang yang memiliki basis produksi di Thailand, yang saat ini sedang galau, bermaksud memindahkan basis produksi mereka dari Thailand, akibat krisis politik berkepanjangan di negara itu.

Indonesia sebenarnya merupakan tempat alternatif terbaik bagi investor Jepang. Persepsi bahwa risiko politik Indonesia lebih rendah dibanding Thailand, biaya buruh yang kompetitif dibanding China maupun Indonesia, serta pasar yang besar dalam negeri dapat menjadi pertimbangan investor untuk pindah ke Indonesia. Tentu ada faktor-faktor pertimbangan lain yang dapat mengurung niat investor dan itu dapat menjadi pekerjaan rumah BKPM dan pemerintah secara umum, untuk menarik investor.

Investor asing juga mungkin sebagiannya menunggu hasil pemilihan presiden (Pemilu) April nanti. Saat ini memang sebagian investor menahan rencana investasi mereka hingga Pemilu usai dan itu wajar, mengingkat kemungkinan untuk terjadi gangguan pada Pemilu nanti tetap saja ada bila ada pihak-pihak tertentu yang tidak puas hasil pemilu melakukan kekerasan, atau ada pihak-pihak tertentu yang secara sengaja melakukan kecurangan-kecurangan yang memancing amarah publik.

Namun, bila melihat pemilu 2004 dan 2009, biasanya terjadi kebangkitan ekonomi, usai Pemilu. Bila pelaksanaan Pemiliu lancar dan berlangsung secara jujur dan adil, rakyat puas dengan jalannya pemilu dan hasilnya, tidak ada kecurangan, yang menang tak takabur dan yang kalah tidak mengamuk, maka ekonomi dapat bergerak dan bertumbuh lebih cepat lagi karena ada euforia politik.

Beberapa perusahaan Jepang telah mengidentifikasi lokasi atau kota-kota alternatif di luar Jakarta dan wilayah-wilayah penyangga sebagai tempat investasi menarik. Misalnya, Medan, kota terbesar keempat Indonesia. Kenichi Tomiyoshi, presiden direktor Japan External Trade Organization atau Jetro, seperti dikutip Bloomberg mengatakan Medan diuntungkan dengan keputusan Malaysia menetapkan upah minimum. Letak Medan yang dekat dengan Malaysia dapat membuat investor asing di negara-negara tetangga untuk memperluas atau memindahkan basis produksi ke kota tersebut atau kota-kota yang dekat lainnya seperti Batam atau Bintan di kepulauan Riau.

Sagami Indonesia, cabang Sagami Elec Co asal Jepang, memilih berinvestasi di Medan akibat naiknya upah buruh di China serta kedekatan kota tersebut dengan Malaysia, sehingga pabrik di Medan dapat mendukung pabrik perusahaan tersebut di Malaysia, yakni di Kedah. Disamping itu, infrastruktur di Medan sudah lebih baik dibanding sebelumnya, termasuk dibukanya bandar udara internasional yang baru tahun lalu. Sagami Elec menyuplai suku cadang dan komponen electronik yang digunakan oleh Canon, Panasonic dan Sony.

Perusahaan Jepang tersebut rupanya telah mengantisipasi diberlakukannya pasar ekonomi ASEAN atau Asean Economic Community (AEC) yang mulai berlaku mulai tahun 2015. Bagi perusahaan-perusahaan seperti Sagami ini, mereka tidak lagi melihat ASEAN yang terdiri dari negara-negara terpisah, tapi sebagai suatu wilayah atau suatu pasar yang terintegrasi.  

Namun, upaya pemerintah untuk menarik investor dapat terhambat oleh kurangnya dukungan infrastruktur serta listrik yang terkadang byar-pet atau mati-hidup. Kondisi ini, tidak hanya terjadi di Jakarta atau kawasan-kawasan penyanggah Jakarta tetapi juga di kota-kota lain, termasuk kota Medan. Beberapa proyek pembangkit listrik yang menyuplai listrik ke Medan dan kota-kota lain di Sumatera Utara terhambat atau belum selesai, akibat berbagai kasus korupsi yang menjerat beberapa petinggi PLN serta kekurangan pasokan gas bumi. Pipa-pipa gas yang menghubungkan sumber gas bumi dan kota Medan dan kota-kota lain di Sumatera utara, belum berjalan sesuai rencana sehingga penyaluran gas ke pembangkit PLN dan industri-industri di kota itu serta rumah tangga terhambat. 

Apa yang terjadi di Medan sebenarnya merupakan cerminan masalah yang sama di kota-kota lain di Indonesia. Beberapa proyek pipa gas di Jawa Tengah dan Jawa Timur belum selesai sehingga penyaluran gas dari lapangan-lapangan migas di lepas pantai terhambat. Rencana untuk membangun pipa panjang dari Kalimantan ke Jawa, yang disebut Kalija Pipeline project, yang dimenangkan oleh grup Bakrie, beberapa tahun silam, juga hingga saat ini belum kelihatan ada tanda-tanda mulai dibangun. 

Saat ini, pasokan gas ke industri-industri di pulau Jawa yang merupakan pusat kegiatan ekonomi terhambat, antara lain disebabkan oleh kurangnya infrastruktur. Saat ini, baru ada 1 Floating Storage Regasification Unit (FSRU) yang ditaruh di lepas pantai utara Jakarta (FSRU Jawa Barat), yang menerima gas bumi dari Blok Mahakam, melalui Bontang. Gas dicairkan sehingga bisa diangkut melalui kapal khusus pengangkut LNG dan dipindahkan ke FSRU Jawa Barat. Di FSRU tersebut gas diubah lagi bentuknya ke dalam gas, untuk kemudian disalurkan ke pembangkit listrik PLN di Jakarta Utara melalui pipa gas.

Kedepan, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak, untuk menarik investor asing. Di industri migas, investor masih menghadapi berbagai kendala iklim investasi yang belum kondusif akibat beberapa peraturan yang masih abu-abu seperti soal cost recovery, pajak, perizinan dan lain-lain. Agar pasokan gas sustainable atau berkelanjutan, maka pemerintah perlu memastikan blok-blok dan lapangan-lapangan migas yang saat ini berproduksi, termasuk Blok Mahakam, dapat terus mengoptimalkan produksi, dan proyek-proyek yang baru seperti Blok Masela dapat dipercepat. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan akan segera memutuskan nasib blok-blok migas yang kontraknya akan berakhir dalam beberapa tahun kedepan. Salah satunya blok raksasa tua Mahakam di Kalimantan Timur. (*)

Indonesia SOS Energi, Investasi Asing di Industri Migas Perlu Ditingkatkan

Publik dan industri minyak dan gas (migas) berharap pemerintah Indonesia segera membuat keputusan terkait berbagai isu ketidakpastian di industri migas, termasuk nasib blok-blok migas yang kontraknya akan segera berakhir. Pemerintah dituntut untuk segera membuat keputusan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk manfaat bagi negara, kelanjutan produksi, risiko usaha, komitmen investasi apalagi pemerintah sudah diberi mandat oleh UU (APBN) untuk memenuhi target lifting migas.

* * *

Kondisi industri minyak dan gas bumi di Tanah Air saat ini menuntut perhatian serius dari pemerintah, pelaku industri maupun pihak-pihak terkait dengan industri ini. Produksi minyak dan gas cenderung menurun, padahal kebutuhan dalam negeri terus meningkat seiring peningkatan permintaan dari sektor industri dan rumah tangga. Persoalan lain adalah melambatnya investasi asing di sektor migas, baik untuk eksplorasi maupun eksploitasi atau produksi. Karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk menarik investasi, antara lain mengatasi berbagai hambatan yang selama ini membuat investor enggan, mundur atau mengurangi investasi mereka. 

Industri minyak dan gas Indonesia cenderung menurun, terlihat dari produksi minyak yang kini tinggal separuh bila dibanding pertengahan tahun 1990. Cadangan minyak sebanyak 4 miliar barel akan habis disedot tahun 2020-an bila tidak ada tambahan cadangan. Beberapa perusahaan migas asing telah membelanjakan US$2 miliar dalam 5 tahun terakhir untuk eksplorasi migas, namun tidak menemukan cadangan yang dapat dikembangkan secara komersil (dryhole).

Pengamat energi maupun pejabat Kementerian ESDM maupun SKK Migas mengatakan cadangan minyak akan habis dalam 12 tahun dan gas Indonesia akan habis dalam 44 tahun. Karena itu perlu dilakukan eksplorasi untuk menemukan cadangan minyak dan gas baru. Melihat kondisi ini, pemerintah harus bekerja lebih keras lagi untuk menarik investor, khususnya investor asing, untuk berinvestasi melakukan eksplorasi di bawah laut (offshore & deepwater) atau daerah-daerah yang sulit dijangkau di bagian Timur Indonesia.

Namun, berinvestasi di industri minyak dan gas tidak mudah. Hal ini tercermin dari keluhan yang telah disampaikan oleh pelaku industri migas. Dalam pertemuan penguasa US dan ASEAN (US-ASEAN Business Council) awal minggu ini, persoalan investasi di industri minyak dan gas di Indonesia juga mengemuka.

Keluhan para pelaku usaha tersebut diakui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik saat menerima delegasi US-ASEAN Business Council. Mereka mengeluh terkait banyaknya aturan yang membelenggu investor dalam melakukan investasi.

Menteri Wacik menjelaskan para pengusaha atau investor migas sebagian besar mengeluhkan mengenai aturan yang kerap berubah-ubah sehingga kepastian dan keamanan melakukan investasi pun dianggap sangat minim.

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa juga mengakui para pelaku industri menghadapi berbagai hambatan dalam berinvestasi seperti perizinan yang berbelit dan lama sehingga menjadi tidak efisien. Untuk berinvestasi di sektor migas, paling tidak ada terdapat 21 perizinan di Kementerian ESDM yang harus diperoleh investor migas. Belum lagi, perizinan dari lembaga-lembaga terkait sebelum investasi dilakukan.

Secara keseluruhan, 1 perusahaan minyak yang ingin melakukan eksplorasi hingga produksi, harus memenuhi perizinan sebanyak 270 izin. Jumlah izin tidak hanya banyak, tapi prosesnya juga lama dan berbelit-belit. Karena itu, tidak heran muncul puluhan perusahaan konsultan migas, yang kerjanya cuma memberikan konsultasi untuk memberikan penjelasan berbagai wilayah abu-abu investasi migas tersebut dan membantu investor memperlancar urusan investasi mereka.

Sebagai akibat proses perizinan yang berbelit, kegiatan eksplorasi menjadi lama, sehingga investor mengalami kerugian. Tidak hanya investor yang mau berinvestasi yang mengalami kesulitan. Pelaku industri migas yang sedang beroperasi pun sering menghadapi hambatan di lapangan sehingga membuat aktivitas produksi terganggu.

Selain perizinan yang berbelit dan lama, berbagai ketidakpastian juga menghinggapi para pelaku investor migas. Diantaranya, ketidakpastian kondisi usaha jelang kontrak berakhir dan perpanjangan kontrak. Terkadang, perusahaan mengajukan permohonan perpanjangan kontrak jauh-jauh hari 5-10 tahun, mengingat investasi migas bersifat jangka panjang, namun, jelang kontrak berakhir, pemerintah pun belum membuat keputusan. Sebagai contoh, Blok Siak yang kontraknya akan berakhir 27 November 2013 ini. Namun, hingga saat ini (pertengahan November), belum juga ada keputusan, sehingga operasional blok tersebut terancama ditutup paksa, yang tentunya mengirimkan sinyal buruk iklim usaha.

Demikian juga isu kontrak Blok Mahakam, yang akan berakhir Maret 2017. Operator telah mengajukan perpanjangan tahun 2007, namun, hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah apakah hak pengelolaan blok tersebut akan diperpanjang atau tidak. Kondisi diperburuk karena berbagai pihak mengaduk-aduk isu perpanjangan blok Mahakam menjadi liar, sehingga memperburuk situasi. Isu perpanjangan blok bergerak liar sehingga menjadi isu sosial dan politik. Berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tidak paham industri migas maupun pengamat yang pada dasarnya tidak punya latar belakang industri migas maupun ormas-ormas yang tidak ada kaitannya dengan industri migas pun turut memperunyam kondisi. Boleh jadi kondisi ini yang akhirnya membuat pemerintah menunda keputusannya mengenai kelanjutan operasional Blok Mahakam pasca 2017. 

Namun demikian, publik dan industri migas pemerintah segera membuat keputusan terkait berbagai isu ketidakpastian di industri migas, termasuk nasib blok-blok migas yang kontraknya akan segera berakhir. Pemerintah dituntut untuk segera membuat keputusan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk manfaat bagi negara, kelanjutan produksi, risiko usaha, komitmen investasi apalagi pemerintah sudah diberi mandat oleh UU untuk memenuhi target lifting migas.

Indonesia saat ini membutuhkan kesinambungan produksi minyak dan gas serta investasi yang besar untuk meningkatkan cadangan migas. Tanpa eksplorasi mustahil cadangan minyak Indonesia meningkat. Pemerintah sendiri sudah mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi oleh pelaku industri migas, seperti rumitnya proses perizinan. Tinggal sekarang keseriusan pemerintah untuk mengatasi berbagai hambatan investasi dan mengirim sinyal jelas bahwa Indonesia terbuka untuk investasi, khususnya investasi untuk eksplorasi dan produksi migas. (*)