Investasi di Indonesia Tertinggi di ASEAN

ASEAN Economic Community

Semua orang sudah tidak sabar menanti=nantikan 2015 karena Indonesia kemungkinan besar akan menjadi negara paling beruntung saat penerapan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015 mendatang. Alasannya, selama enam tahun terakhir, Indonesia menjadi idola pemodal asing menanamkan investasinya. The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) mencatat bahwa pertumbuhan arus modal asing ke Indonesia hampir menyentuh 45 persen pada 2013 lalu. Posisi tersebut adalah yang paling tinggi di antara negara-negara di ASEAN lainnya.

Chief Economist ICAEW Douglas McWilliams mengatakan, rata-rata pertumbuhan modal masuk asing di ASEAN kisaran 15-20 persen pada 2013. Peringkat Indonesia melejit mengungguli Thailand sejak 2007. Kala itu, tren pertumbuhan investasi asing di Indonesia menanjak dari posisi 20-25 persen, kemudian menembus 30 persen pada 2008, hingga 20-40 persen pada 2012-2013. Sebaliknya, pada 2007, Thailand justru lengser menuju kisaran 22 persen, hingga jeblok ke pertumbuhan 0-5 persen pada 2013 lalu. "Jadi Indonesia masih terdepan untuk investasi intra-ASEAN," ujarnya.

Peningkatkan aliran modal tersebut memang tidak terlepas dari upaya bank sentral Amerika Serikat (AS) menggelontorkan dana quantitative easing-nya (QE). Meski demikian, pasca era QE, Indonesia masih memiliki keuntungan dalam menghadapi integrasi pasar. Alasannya karena modal dapat bergerak secara bebas dari negara ke negara lain. "Investor masih akan menuju ASEAN. Seperti investor besar dari Eropa, India, dan Jepang, tengah berpikir untuk meningkatkan exposure mereka ke ASEAN," ujarnya.

Lebih lanjut lagi, Lead Economist World Bank Indonesia Ndiame Diop mengakui, potensi Indonesia untuk menyerap investasi dari pasar global sangat besar. Sayangnya, hasil investasi tersebut bisa tidak optimal karena di lain pihak memicu impor yang besar pula. "Sebab, setiap naikkan investasi USD 1, maka ada kenaikan impor 34 sen. Ini harus di-reduce supaya hasil investasinya maksimal," tandasnya.

Menurut Diop, salah satu cara untuk mengimbangi impor tersebut adalah dengan cara ekspor. Dengan demikian, industri manufaktur di Indonesia harus didorong untuk orientasi ekspor. "Eskpor harus besar. Supaya bisa mengurangi defisit pada neraca pembayaran dan current account deficit (defisit transaksi berjalan)," imbuhnya.

Karena itulah Indonesia tidak bisa bertumpu lagi pada barang-barang tambang atau komoditi yang kecenderungan harganya melemah. Produk ekspor manufaktur lebih bernilai tambah dan menghindari penurunan harga komoditas di pasar internasional. "Jadi problemnya di harga. Sehingga harus emphasize ekspor manufaktur dan diversifikasi pasar di luar ASEAN," ujarnya. Beberapa negara yang potensional untuk tujuan ekspor, papar Diop, antara lain Tiongkok, Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang.

Siapkah Indonesia Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN?

Masyarakat Ekonomi ASEAN

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah di depan mata. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai regulator di pasar modal terus berbenah diri supaya bisa bersaing dengan pasar modal regional secara maksimal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida mengakui bahwa selama ini pihaknya aktif mengikuti program dan pertemuan skala internasional dalam rangka menghadapi MEA. "Sejak awal kami selalu ikut dalam pertemuan di tingkat ASEAN, misalnya ASEAN Capital Forum. Kami juga membuat cetak biru yang mencantumkan apa saja yang harus dicapai pasar modal pada 2015. Dan forum ini melihat blue print tersebut," tandasnya.

Nurhaida juga mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong realisasi aturan cross border offering, yakni penawaran saham perdana (Innitial Public Offering/IPO) oleh perusahaan Indonesia di luar negeri dan sebaliknya. Namun setiap negara membuka pintu kepada investor manapun untuk masuk ke pasar modalnya. "Setiap negara punya ketentuan berbeda-beda terkait pelaksanaan IPO dan keterbukaan informasi. Kami lihat lagi peraturan kita apakah memungkinkan cross border itu karena ada peraturan yang belum bisa disesuaikan terkait cross border offering," pungkasnya.

Alasannya yaitu karena bagian itu disebutkan di dalam Undang-undang (UU) sehingga sulit dilakukan perubahan. "Misalnya prospektus IPO diaudit oleh akuntan OJK, tapi prospektus perusahaan negara lain ke Indonesia untuk IPO harusnya bukan oleh akuntan OJK. Ini yang sedang kami cari jalan keluarnya," kata Nurhaida.

Menurut Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Ito Warsito, pembangunan infrastruktur yang dilakukan dapat memperkuat daya saing Indonesia dalam menghadapi era persaingan pasar bebas MEA.

"Tidak perlu takut. Bagaimana kita memanfaatkan diri untuk pasar ASEAN? Tentu ada kesiapan infrastruktur, kesiapan pelaku pasar. Ini berlaku untuk pialang dan manajer investasi. Kepastian pasar, stabilitas sosial politik, dan pertumbuhan ekonomi itu rumus pertumbuhan pasar modal yang baik," pungkas Ito.

OJK juga telah memiliki roadmap untuk penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk meningkatkan kesiapan emiten dalam menghadapi MEA. Langkah ini untuk meningkatkan kinerja pelaku pasar modal di mata investor internasional. "Praktik GCG di Indonesia tidak kalah dengan negara ASEAN lain. Contoh, Bursa Efek Singapura punya masalah dengan emiten Tiongkok, Indonesia tidak ada. Jadi, kalau Indonesia dikatakan praktik GCG-nya kalah, itu kekeliruan penilainya. Kendalanya di peraturan. Misalnya, peraturan mengenai audit laporan keuangan umum harus akuntan yang terdaftar di OJK. Mutual recognition, regulator di ASEAN mengaku dengan akuntan publik di Indonesia maka akan selesai. Pengakuan timbal balik," imbuhnya.

Sedangkan presiden terpilih Jokowi mengakui bahwa beliau belum mengetahui persiapan untuk menyambut MEA. "Harusnya itu sudah disiapkan 10 tahun sebelumnya, tapi saya belum tahu detilnya. Dua bulan, saya harus persiapkan apa. Kita masih lama (jadi produsen), paling 10-12 tahun mendatang," ujar Jokowi.