Thailand Krisis, Indonesia Jadi Alternatif Investor?

Thailand saat ini sedang dilanda krisis politik dalam negeri. Desakan dan demonstrasi untuk meminta Perdana Menteri Thailand mengundurkan diri terus berlangsung. Beberapa perusahaan asing, termasuk Jepang, dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk memindahkan basis produksi mereka. Pertanyaannya, apakah Indonesia mampu menarik investor asing di Thailand untuk pindah ke Indonesia? 

Tentu untuk menjawab pertanyaan di atas tidak mudah dan dibutuhkan lobi khusus untuk meyakinkan perusahaan-perusahaan raksasa Jepang untuk memindahkan basis produksi mereka ke Indonesia. 

Apa yang dilakukan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar untuk meyakinkan investor Jepang, patut diapresiasi. Pada tanggal 28 Februari lalu, Mahendra Siregar mengunjungi Jepang, Korea Selatan, China, Amerika Serikat dan Eropa untuk mempromosikan peluang investasi di kawasan industri (industrial zones) di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu target adalah perusahaan Jepang yang memiliki basis produksi di Thailand, yang saat ini sedang galau, bermaksud memindahkan basis produksi mereka dari Thailand, akibat krisis politik berkepanjangan di negara itu.

Indonesia sebenarnya merupakan tempat alternatif terbaik bagi investor Jepang. Persepsi bahwa risiko politik Indonesia lebih rendah dibanding Thailand, biaya buruh yang kompetitif dibanding China maupun Indonesia, serta pasar yang besar dalam negeri dapat menjadi pertimbangan investor untuk pindah ke Indonesia. Tentu ada faktor-faktor pertimbangan lain yang dapat mengurung niat investor dan itu dapat menjadi pekerjaan rumah BKPM dan pemerintah secara umum, untuk menarik investor.

Investor asing juga mungkin sebagiannya menunggu hasil pemilihan presiden (Pemilu) April nanti. Saat ini memang sebagian investor menahan rencana investasi mereka hingga Pemilu usai dan itu wajar, mengingkat kemungkinan untuk terjadi gangguan pada Pemilu nanti tetap saja ada bila ada pihak-pihak tertentu yang tidak puas hasil pemilu melakukan kekerasan, atau ada pihak-pihak tertentu yang secara sengaja melakukan kecurangan-kecurangan yang memancing amarah publik.

Namun, bila melihat pemilu 2004 dan 2009, biasanya terjadi kebangkitan ekonomi, usai Pemilu. Bila pelaksanaan Pemiliu lancar dan berlangsung secara jujur dan adil, rakyat puas dengan jalannya pemilu dan hasilnya, tidak ada kecurangan, yang menang tak takabur dan yang kalah tidak mengamuk, maka ekonomi dapat bergerak dan bertumbuh lebih cepat lagi karena ada euforia politik.

Beberapa perusahaan Jepang telah mengidentifikasi lokasi atau kota-kota alternatif di luar Jakarta dan wilayah-wilayah penyangga sebagai tempat investasi menarik. Misalnya, Medan, kota terbesar keempat Indonesia. Kenichi Tomiyoshi, presiden direktor Japan External Trade Organization atau Jetro, seperti dikutip Bloomberg mengatakan Medan diuntungkan dengan keputusan Malaysia menetapkan upah minimum. Letak Medan yang dekat dengan Malaysia dapat membuat investor asing di negara-negara tetangga untuk memperluas atau memindahkan basis produksi ke kota tersebut atau kota-kota yang dekat lainnya seperti Batam atau Bintan di kepulauan Riau.

Sagami Indonesia, cabang Sagami Elec Co asal Jepang, memilih berinvestasi di Medan akibat naiknya upah buruh di China serta kedekatan kota tersebut dengan Malaysia, sehingga pabrik di Medan dapat mendukung pabrik perusahaan tersebut di Malaysia, yakni di Kedah. Disamping itu, infrastruktur di Medan sudah lebih baik dibanding sebelumnya, termasuk dibukanya bandar udara internasional yang baru tahun lalu. Sagami Elec menyuplai suku cadang dan komponen electronik yang digunakan oleh Canon, Panasonic dan Sony.

Perusahaan Jepang tersebut rupanya telah mengantisipasi diberlakukannya pasar ekonomi ASEAN atau Asean Economic Community (AEC) yang mulai berlaku mulai tahun 2015. Bagi perusahaan-perusahaan seperti Sagami ini, mereka tidak lagi melihat ASEAN yang terdiri dari negara-negara terpisah, tapi sebagai suatu wilayah atau suatu pasar yang terintegrasi.  

Namun, upaya pemerintah untuk menarik investor dapat terhambat oleh kurangnya dukungan infrastruktur serta listrik yang terkadang byar-pet atau mati-hidup. Kondisi ini, tidak hanya terjadi di Jakarta atau kawasan-kawasan penyanggah Jakarta tetapi juga di kota-kota lain, termasuk kota Medan. Beberapa proyek pembangkit listrik yang menyuplai listrik ke Medan dan kota-kota lain di Sumatera Utara terhambat atau belum selesai, akibat berbagai kasus korupsi yang menjerat beberapa petinggi PLN serta kekurangan pasokan gas bumi. Pipa-pipa gas yang menghubungkan sumber gas bumi dan kota Medan dan kota-kota lain di Sumatera utara, belum berjalan sesuai rencana sehingga penyaluran gas ke pembangkit PLN dan industri-industri di kota itu serta rumah tangga terhambat. 

Apa yang terjadi di Medan sebenarnya merupakan cerminan masalah yang sama di kota-kota lain di Indonesia. Beberapa proyek pipa gas di Jawa Tengah dan Jawa Timur belum selesai sehingga penyaluran gas dari lapangan-lapangan migas di lepas pantai terhambat. Rencana untuk membangun pipa panjang dari Kalimantan ke Jawa, yang disebut Kalija Pipeline project, yang dimenangkan oleh grup Bakrie, beberapa tahun silam, juga hingga saat ini belum kelihatan ada tanda-tanda mulai dibangun. 

Saat ini, pasokan gas ke industri-industri di pulau Jawa yang merupakan pusat kegiatan ekonomi terhambat, antara lain disebabkan oleh kurangnya infrastruktur. Saat ini, baru ada 1 Floating Storage Regasification Unit (FSRU) yang ditaruh di lepas pantai utara Jakarta (FSRU Jawa Barat), yang menerima gas bumi dari Blok Mahakam, melalui Bontang. Gas dicairkan sehingga bisa diangkut melalui kapal khusus pengangkut LNG dan dipindahkan ke FSRU Jawa Barat. Di FSRU tersebut gas diubah lagi bentuknya ke dalam gas, untuk kemudian disalurkan ke pembangkit listrik PLN di Jakarta Utara melalui pipa gas.

Kedepan, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak, untuk menarik investor asing. Di industri migas, investor masih menghadapi berbagai kendala iklim investasi yang belum kondusif akibat beberapa peraturan yang masih abu-abu seperti soal cost recovery, pajak, perizinan dan lain-lain. Agar pasokan gas sustainable atau berkelanjutan, maka pemerintah perlu memastikan blok-blok dan lapangan-lapangan migas yang saat ini berproduksi, termasuk Blok Mahakam, dapat terus mengoptimalkan produksi, dan proyek-proyek yang baru seperti Blok Masela dapat dipercepat. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan akan segera memutuskan nasib blok-blok migas yang kontraknya akan berakhir dalam beberapa tahun kedepan. Salah satunya blok raksasa tua Mahakam di Kalimantan Timur. (*)