![]() |
| Joko Widodo |
Seorang sahabat mengirimkan email, menanyakan penulis kira-kira apa 10 agenda utama Joko Widodo (Jokowi) jika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7 pada Pemilihan Presiden (Pilpres)
nanti? Jawaban saya, pertanyaan sebaiknya dimodifikasi apa agenda utama Presiden
mendatang?Siapa pun itu.
Saya memang bukan pendukung militan (die-hard) Jokowi, bukan pula pendukung calon
presiden lainnya. Kriteria saya jelas. Saya hanya akan mendukung dan memilih calon presiden yang akan
mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik, lebih sejahtera. Seorang pemimpin
yang dicintai rakyatnya, seorang pemimpin yang memahami dan mengerti kebutuhan
rakyatnya. Saya akan memilih pemimpin yang mampu meyakinkan saya bahwa dia
adalah putra terbaik bangsa. Dia tidak harus ganteng, pintar atau berwibawa.
Tidak harus belajar di akademi John Robert Powel untuk belajar bagaimana bisa
tampil prima di depan kamera. Yang saya butuhkan adalah pemimpin yang jujur,
apa adanya (menjadi dirinya sendiri), tidak korupsi, dan tentunya bermoral.
Kriteria pemimpin yang saya
idamkan, dan mungkin menjadi idaman mayoritas bangsa ini, akan jatuh pada
Jokowi. Sebagian masyarakat mungkin menjagokan calonnya sendiri-sendiri. Bila melihat berbagai survei
independen, Jokowi hingga saat ini masih menjadi calon yang memiliki
popularitas paling tinggi.
![]() |
| Infrastruktur Gas |
1). Reformasi
di tubuh Peradilan, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi dan
memperkuat KPK. Tanpa ada penegakan hukum (rule of
law), maka tidak akan ada reformasi.
2). Reformasi
DPR. Rakyat sudah tahu dan muak dengan kelakuan sebagian anggota DPR, seperti praktek-praktek jual beli pasal, jual beli anggaran, jual-beli
keputusan. Semua itu harus dihentikan. Caranya? Segera lakukan reformasi DPR dengan sasaran
utama meningkatkan transparansi dan pengawasan, termasuk menerapkan panduan
KPK. Reformasi yang sama juga perlu diterapkan di daerah (DPRD).
3).
Mendorong investasi asing langsung (FDI) dengan memperluat rule of law dan memotong berbagai
hambatan birokrasi. Semua peraturan daerah yang bertentangan dengan Konstitusi
segera dicabut.
4) Bersihkan
industri minyak dan gas bumi dari praktek-praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dan terapkan good
corporate governance (GCG) dengan ketat, termasuk di tubuh Pertamina dan BUMN
lainnya. Perusahaan pelat merah itu, perlu didorong untuk meningkatkan
eksplorasi mencari cadangan minyak dan gas bumi.
Ciptakan level playing field
di industri migas. Perusahaan-perusahaan migas yang punya
komitmen investasi tinggi dan berkompeten diberikan kesempatan untuk
mengembangkan blok-blok migas agar berkontribusi maksimal bagi Negara. Ini
termasuk pengelolaan Blok Mahakam pasca 2017. Buatlah keputusan (opsi) terbaik. Kolaborasi operator lama dan
masuknya pemain baru (Pertamina) patut dipertimbangkan agar produksi Blok
Mahakam optimal.
5). Hentikan
segera perusakan hutan tropis untuk kepentingan ekspansi perkebunan kelapa
sawit, karet atau pengembangan hutan tanaman industri (HTI). Indonesia harus melindungi hutan, laut dan lingkungan demi kebaikan masa depan anak
cucu bangsa ini. Menjaga hutan juga bagus untuk industri pariwisata, yang kini lebih mengutamakan konsep back to nature. Terkait ini, perlu untuk
merileksasi pengenaan visa bagi wisatawan (hilangkan visa 30 hari). Indonesia harus menghentikan upaya-upaya perusakan alam, seperti membuang sampah ke
sungai dan laut.
6). Terapkan
sistem pendidikan yang tepat bagi anak-anak demi kemajuan bangsa. Ajarlah
anak-anak mengenai pentingnya matematika dan ilmu pengetahuan. Pendidikan
Pancasila dan agama harus diarahkan untuk pembentukan karakter dan nilai-nilai moral, bukan menghafal
sila-sila. Bila anak-anak dan putra-putri kita tidak dididik dengan baik, maka
mereka akan pergi ke negara lain mencari sistem pendidikan yang lebih baik.
7) Kembangkan
sektor industri, pembangkit listrik dan infrastruktur, termasuk jaringan
pipa gas, untuk mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi. Pengembangan
sektor-sektor ini akan menciptakan lapangan kerja yang banyak.
8) Lindungi tenaga
kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Pemerintah jangan hanya menginginkan
devisa TKI, tapi yang terpenting adalah perlindungan terhadap hak-hak mereka.
TKI yang bekerja di luar negeri adalah bagian dari keluarga besar Indonesia.
Kita tak ingin TKI kita diperlakukan seperti budak di negara-negara lain,
seperti di Timur Tengah, Malaysia, Hong-Kong atau negara-negara lain. Buatlah aturan main atau mekanisme kerja yang
jelas agar tenaga kerja yang bekerja di luar negeri mendapat kepastian atas hak
dan status masa kerja mereka (seasonal
laborers).
9) Keamanan
Energi, Pendidikan, Riset dan Teknologi perlu diterapkan untuk memastikan
Indonesia memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien sehingga keamanan
energi terjamin.
10) Perdagangan -- Dorong pelaku bisnis untuk meningkatkan
investasi di daerah dan tidak hanya fokus di Jawa. Pertumbuhan yang
berkesinambungan dan merata akan membuat Indonesia lebih kuat dalam menghadapi
perdagangan bebas di tingkat regional maupun global.
Demikian beberapa catatan 10 Agenda Utama yang
perlu mendapat perhatian Presiden Terpilih mendatang. (*)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar