Nasionalisme, Liga Champion dan Kampanye Pemilu Indonesia

Salah seorang artis yang maju menjadi Caleg

Para politisi dan partai-partai yang berlaga dalam Pemilu nanti, baik pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 9 April maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli nanti, melakukan berbagai manuver agar dirinya melenggang ke Senayan atau partainya menjadi partai penguasa (ruling party) di Republik dengan penduduk 240 juta jiwa ini. 

Berbagai strategi dilakukan seperti menjual program atau isu-isu tertentu seperti nasionalisme, tapi ada juga yang menebar pesona saja seperti yang dilakukan oleh beberapa artis. Tapi ada ada juga yang melancarkan serangan terhadap lawan politik melalui black-campaign. 

Cara-cara yang disebut terakhir itu tentu patut disayangkan karena cara-cara itu menunjukkan bahwa kita (sebagian elit) bangsa Indonesia masih belum dewasa dalam berdemokrasi, berotak jongkok, menghalalkan segala cara. Sebuah gejala yang tidak sehat bagi perkembangan demokrasi. Berlaga dalam Pemilu sebetulnya bisa diibaratkan dengan sebuah pertandingan sepakbola. Bagi para penggemar sepakbola yang menonton petandingan Liga Champion malam atau subuh tadi antara Manchester Unied vs Bayern Munich atau Barcelona melawan Atletico Madrid tentu menikmati keindahan bagaimana para pemain memainkan bola, menguasai bola dengan menerapkan strategi yang diarahkan oleh sang Manajer. 

Bahkan sebelum pertandingan pun, para Manajer Club tidak segan-segan memuji lawan, sebuah sikap sportif yang mahal di Indonesia saat ini. Pelatih Bayern tidak segan-segan memuji lawannya karena dia tahu menang atau kalah akan ditentukan di atas lapangan, bukan perang urat-syaraf, atau serang-menyerang di luar lapangan. Demikian juga pada pemilihan umum, menang atau kalah akan ditentukan pada 9 April dan 9 Juli nanti, tentu dengan catatan ‘wasit’ dalam hal ini KPU melakukan tugasnya sebagai wasit yang adil, fair, tidak seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya yang terindikasi terjadi kecurangan.

Caleg Artis, Jual Tampang atau Program?

Kita sebagai warga negara mendambakan para calon legislatif dan partai-partai yang bertarung dengan lebih sportif ‘menjual’ program, menjual isu-isu yang menjadi concerned atau perhatian utama masyarakat. Ada beberapa partai yang melakukan atau menjual program-program atau fokus partainya bila nanti menjadi pemenang dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres). 

Patut disayangkan kalaupun ada program atau isu-isu tertentu yang diangkat, hanya sebatas wacana dan di atas kertas saja, tidak mengesplorasi atau menawarkan solusi. Misalnya saja, isu ekonomi kerakyatan. Isu ekonomi kerakyatan dijual tapi tidak ada ada solusi, ekonomi kerakyatan seperti apa yang ditawarkan. Banyak ide besar dijual ke masyarakat, tapi hanya di atas permukaan saja. 

Isu lain yang dijual atau diangkat oleh partai-partai tertentu adalah nasionalisme. Partai Gerindra misalnya mencoba mengaduk-aduk emosi nasionalisme dan rasa kebangsaan masyarakat melalui iklan-iklan di televisi, media cetak ataupun media sosial. Tapi pada saat yang sama, partai tersebut gencar menyerang lawan, dalam hal ini, Joko “Jokowi” Widodo, yang dianggap sebagai pesaing paling utama yang dapat menggagalkan ambisi Ketua Partai Gerindra Prabowo. 

Prabowo misalnya dengan lantang meneriakkan “Indonesia Tidak Bisa Dibeli” saat melakukan orasi di depan ribuan peserta kampanye baru-baru ini di Senayan. Semangat pejuang-pejuang Kemerdekaan kembali digugah agar Indonesia dapat menjadi macan Asia. Tapi disatu sisi gerilya menyerang lawan juga dilakukan sehingga justru menjadi bumerang bagai partai Gerindra. Banyak warga yang tadinya bersimpati, bahkan kini menjadi antipanti karena masyarakat Indonesia, suka atau tidak suka, cenderung memihak dan bersimpati pada pihak yang dikorbankan. Lihat saja bagaimana Presiden SBY pada tahun 2004, dengan jitu memanfaatkan situasi dia menjadi korban kepentingan politik penguasa saat itu. Seharusnya, Gerindra tidak ikut-ikutan dengan partai-partai lain yang miskin konsep untuk menyerang lawan.

Isu nasionalisme ini memang sah-sah saja karena dengan cara itu, masyarakat Indonesia didorong untuk lebih mencintai bangsanya sendiri dan segala isinya. Tapi semangat nasionalisme ini terkadang disalahartikan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan gerakan nasionalisasi terhadap pengelolaan sumber daya alam seperti yang dilakukan oleh Chaves atau Soekarno pada era 1950-1960-an. Resource nationalism ini juga dapat mengirim pesan yang salah (wrong message) ke palaku usaha atau investor yang ingin mengembangkan usaha atau berinvestasi di Indonesia. Padahal investasi, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri, merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. 

Seperti yang kita tahu, ekonomi Indonesia saat ini sedang berkembang. Sejauh ini perkembangan ekonomi terhambat oleh ketiadaan infrastruktur yang memadai sehingga Indonesia membutuhkan investasi. Tahun 2013, misalnya, investasi yang masuk tercatat sebesar US$22 miliar, hampir sama dengan tahun sebelumnya. Investasi tersebut diluar investasi di minyak dan gas bumi. Investasi tersebut masuk ke berbagai sektor dan mendorong terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya akitivitas ekonomi. 

Pelaku usaha dan investor saat ini hanya menunggu dan memantau kebijakan ekonomi partai-partai yang diperkirakan bakal memenangkan pemilihan legislatif maupun pemilihan Presiden. Ini penting karena kebijakan ekonomi partai pemenang akan mempengaruhi kebijakan ekonomi Indonesia dan pada akhirnya berpengaruh pada pelaku usaha. Terlepas dari siapa yang akan menang dalam Pileg maupun Pilpres sertai apa yang menjadi fokus program ekonomi, politik dan sosial pemerintah yang baru nanti, rakyat hanya membutuhkan para Caleg dan partai-partai yang berlaga saat ini dapat berprilaku lebih dewasa dalam berdemokrasi, lebih mengedepankan sopan-santun, tidak malah menyerang lawan-lawan politik dengan cara-cara primitif.  (*)