Tampilkan postingan dengan label infrastruktur. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label infrastruktur. Tampilkan semua postingan

Kamis, 28 Agustus 2014

Investasi Indonesia Global Gateway Mencengangkan

PT Telkom Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) melalui anak usahanya PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) bekerja sama dengan Konsorsium South East Asia- United States (SEA-US), operator global, membangun sistem kabel laut internasional yang menghubungkan Indonesia ke belahan timur hingga Amerika Serikat.

"Selanjutnya Telkom juga sudah mengantongi rencana pembangunan jaringan kabel laut 'Indonesia Global Gateway' guna menghubungkan SEA-ME-WE 5 dengan SEA-US," jelas Presiden Direktur Telin Syarif Syarial Ahmad.

"Selama ini Hub (titik temu trafik internet) di Asia itu ada di Singapura, Hong Kong, atau Jepang. Telkom ingin Indonesia menjadi Hub internet juga untuk kawasan Asia karena punya potensi dari sisi trafik dan pertumbuhan pengguna," kata Direktur Utama Telkom Arief Yahya.

"Sistem komunikasi kabel laut ini dipastikan mempunyai konektivitas yang stabil dan menjadi satu-satunya sistem kabel laut yang menghubungkan Asia Tenggara dan AS dengan rute yang menghindari wilayah rawan gempa di Asia Timur," tambahnya.

Infrastruktur ini mempunyai panjang sekitar 15.000 km yang membentang dari Indonesia hingga ke AS.

"Proyek SEA-US merupakan kabel laut pertama yang menghubungkan Indonesia bagian timur ke AS, yang tersambung dengan infrastruktur milik Telkom sehingga mampu menyediakan latency yang paling rendah dari Indonesia ke AS dibandingkan dengan sistem kabel laut international lain yang ada saat ini," pungkas Arif.

Kerja sama ini menghabiskan investasi sebesar US$ 250 juta (Rp 2,92 triliun). Fasilitas yang diperkirakan akan beroperasi pada 2016 tersebut diperkirakan akan menambah kapasitas sebesar 20 terabit per detik, menghubungkan Indonesia ke Filipina dan Amerika Serikat menggunakan teknologi 100G.

Submarine Cable System SEA-US merupakan kabel laut sepanjang 15.000 kilo meter dan menghubungkan lima area atau teritoris meliputi Manado (Indonesia), Davao (Filipina), Piti (Guam), Oahu (Hawai), dan Los Angeles (Amerika Serikat).

Sistem kabel laut SEAS-US tersebut juga akan terintegrasi dengan sistem kabel laut yang telah dimiliki Telin sebelumnya, SEA-US-WE 5, Asia Amerika Gateway (AAG), South East Asia Japan Cable System (SJCS), Batam Singapore Cable System (BSCS), Dumai Malaka Cable System (DMCS), Thailand-Indonesia-Singapore (TIS) dan sistem kabel domestik lainnya.

Konsorsium SEA-US merupakan kumpulan tujuh perusahaan telekomunikasi global, meliputi Telin, Globe Telecom, RAM Telecom International (RTI), Hawaiian Telcom, Teleguam Telcom Holdings (GTA), GTI Corporation dan Telekomunikasi Indonesia International (Telkom USA).


Semoga investasi infrastruktur sekeren ini memang akan memberikan kemashalatan bagi rakyat.

Minggu, 24 Agustus 2014

Presiden Indonesia Jokowi Akan Ajak Investor Garap Tol Laut

tol laut

Salah satu program andalan di bidang infrastruktur Presiden Terpilih Indonesia Jokowi adalah membuat jalur perdagangan via laut atau yang biasa dikenal dengan tol laut.

Padahal, rencana ini belum masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 yang telah disusun oleh pemerintahan SBY beberapa waktu lalu. Jokowi mengatakan bahwa ia akan tetap mengupayakan anggaran proyek tol laut saat pembahasan RAPBN 2015 di DPR. Namun, jika ternyata tetap tidak dapat masuk dalam postur anggaran tahun depan, dia akan membuka pintu kerja sama dengan investor.

Jokowi juga tidak khawatir soal investor yang akan menanamkan modalnya untuk proyek tol laut. Dia yakin bahwa banyak investor lokal tertarik untuk bekerja sama. "Investor di Jakarta banyak. Investor lokal banyak banget. Wong yang ngantri banyak sekali. Iklim bisnis diperbaiki. Ada problem juga kita mau bantu. Investor lokal pasti mau. Asalkan iklim investasinya digarap dengan bagus," ungkapnya.

Agar investor lokal nyaman dan tenang berinvestasi, maka iklim investasi di Indonesia haruslah terlebih dahulu diperbaiki. Selain menciptakan suasana yang kondusif, pemerintah juga harus berpartisipasi dalam setiap masalah yang dihadapi mereka. "Tol laut itu kalau APBN ada bisa saja. Buat deep sea port-nya, pelabuhan dalamnya bisa dari APBN. Tapi kalau tidak ada APBN ya kami berikan ke investor," tambahnya.

Lalu dia memberikan contoh mengenai rencana pembangunan pelabuhan laut dalam di kawasan Marunda, Jakarta Utara, dengan investornya yaitu PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). "Seperti kemarin contoh, yang dilakukan dengan KBN ya nggak, kenapa tidak. Nanti kapalnya juga mereka yang beli, kenapa tidak," tambahnya.

Seperti yang sudah kita ketahui, Pemprov DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perihal pengembangan dan pembangunan coastal shipping atau distribusi barang menggunakan kapal di Provinsi DKI Jakarta. Kerjasama yang dilakukan itu dikarenakan adanya keterlambatan distribusi barang lantaran kapasitas pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang terbatas. "Manajemen distribusi logistik perlu diperbaiki karena cost transport lebih murah. caranya bangun coastal shipping," ungkapnya.

Direktur Utama PT KBN, Sattar Taba mengungkapkan bahwa pembangunan coastal shipping tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian, yang menunjuk KBN untuk membangun dermaga umum dan dermaga yang melayani distribusi logistik.

"KBN ditunjuk bangun dermaga umum dan dermaga yang melayani kapal Roro dari Jakarta ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera dan seluruh kawasan timur. Selain daripada itu melihat dermaga Tanjung Priok memiliki dweling time tinggi sering terjadi kemacetan," ucap Sattar.


Minggu, 13 Juli 2014

Pandangan Jokowi Terkait Pembangunan Infrastruktur Indonesia

pembangunan infrastruktur
Pembangunan infrastruktur adalah salah satu faktor terpenting dalam menumbuhkan tingkat perekonomian suatu negara. Hal ini pun disampaikan oleh tim Jokowi-Jusuf Kalla (JK), “Setelah Pak Jokowi naik bus dari Jakarta ke Jawa Tengah melintas Pantura dalam rangka kampanye, beliau semakin yakin bahwa pembangunan infrastruktur sebagaimana dituangkan dalam agenda aksinya sangat penting,” ujar M. Prakosa, Koordinator Tim Ahli Jokowi-JK.

Dalam visi misinya, disebutkan bahwa Jokowi-JK akan membangun infrastruktur ekonomi jalan, jembatan, pasar, saluran irigasi, pelabuhan, bandar udara, jalur kereta api, kawasan industri dan pembangkit tenaga listrik. Rel KA ganda antarkota di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi juga akan dibangun. Tak lupa pula pembangunan terminal-terminal baru untuk bongkar muat, terutama di daerah terpencil. Tidak hanya itu, Jokowi-JK juga berjanji akan membangun akses jalan dan jalur transportasi air untuk 183 kabupaten tertinggal hingga tahun 2024; pelebaran jalan dan penambahan jalan baru. Pangsa moda transportasi KA perkotaan juga akan dinaikkan menjadi 10 persen.

Jadi apa sih yang sebenarnya menjadi hambatan peningkatan infrastruktur di Indonesia? Jokowi menjawabnya, “Dana, perizinan, dan lahan, terutama pembebasannya sangat berlarut. Itu yang menjadi kendala utama dan menghambat percepatan pembangunan infrastruktur.” Selain itu, jalan, pelabuhan, maupun jembatan juga harus diperbaiki agar pertumbuhan ekonomi dapat terealisasi.

Jokowi juga menyoroti infrastruktur laut yang kerap kali dilupakan. Padahal negara kita ini namanya saja sudah nusantara: nusa – antara, terdiri dari ribuan pulau. Apabila infrastruktur laut ditingkatkan, maka niscaya pertumbuhan ekonomi akan otomatis meningkat karena pulau yang satu terhubung dengan pulau yang lain dengan lebih efektif. Ketimpangan pembangunan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain pun niscaya akan bisa terjembatani. Jokowi juga menyampaikan bahwa sebaiknya tiap pulau memiliki deep sea port sehingga kapal kargo besar bisa merapat ke pulau. Distribusi komoditas antar pelabuhan juga pasti akan meningkat kesejahteraan rakyat pesisir.

Lebih jauh lagi, Jokowi menyatakan bahwa peranan pemerintahan dalam mendukung pengusaha juga penting dalam membangun infrastruktur Indonesia. "Untuk pembangunan ekonomi di Indonesia, kita punya potensi yang sangat besar, hanya keputusan di lapangan yang terlambat. Banyak perda yang tidak pro-dunia usaha, peraturan pemerintah juga sama. Ini yang harus dipotong," jelasnya. Regulasi dan birokrasi menjadi penghambat laju pembangunan infrastruktur. Pengusaha baik dalam negeri maupun luar negeri harus diberikan insentif dan kemudahan dalam menanamkan modalnya. Dengan disuntikkannya modal ke suatu daerah, otomatis akan meningkatkan perekonomian setempat.

Jadi tidaklah keliru apabila kita simpulkan bahwa pembangunan infrastruktur Indonesia yang menjadi salah satu program utama Jokowi disokong dengan kemudahan berinvestasi para pengusaha!