Daftar Negatif Investasi Ditarik Kembali, Bukti Pemerintah Galau?

Pelabuhan Tanjung Priok

Awal bulan ini, muncul berita di media-media nasional bahwa pemerintah Indonesia akan membuka dan memperluas berbagai sektor investasi, yang sebelumnya tertutup bagi investasi asing. Berita-berita tersebut mengutip pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang menjadi ketua tim review Daftar Negatif Investasi (DNI).

Berita tersebut memancing reaksi publik dan pelaku industri. Ada yang setuju tapi ada juga yang tidak setuju dengan alasan revisi DNI tersebut terlalu liberal dan bisa menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia. Bagi yang setuju, mengatakan perubahan Daftar Negatif Investasi tersebut dibutuhkan untuk menarik investasi asing ke Indonesia. Timing perubahan DNI tersebut dinilai sangat tepat apalagi Indonesia saat ini sedang menghadapi gejolak ekonomi, seperti yang tercermin pada melemahnya rupiah yang sudah melemah ke level Rp12,000 minggu ini.

Daftar Negatif Investasi (DNI) yang berlaku saat ini merupakan hasil dari Perpres Nomor 36 Tahun 2010 tenang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pemerintah merasa perlu untuk merevisi Perpres tersebut sebagai upaya untuk menarik lebih banyak investasi dan untuk menunjukkan bahwa Indonesia ramah terhadap investasi.

Revisi DNI juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong investasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, apalagi Indonesia menghadapi tahun politik. Berdasarkan hasil penggodokan team Revisi DNI, ada lime bidang usaha yang dibuka bagi investor asing, yang sebelumnya tertutup. Bidang usaha tersebut antara lain bandara, pelabuhan, dan jasa kebandarudaraan. Investor asing dapat memiliki kepemilikan modal hingga 100 persen.

Selain ketiga sektor itu, investor asing juga diberi kesempatan untuk berinvestasi di bisnis terminal darat dan terminal barang. Pada kedua sektor ini, pemodal asing bisa menguasai persentase saham hingga 49 persen. Sebelumnya, investor asing tidak diperbolehkan berinvestasi di sektor tersebut.

Disamping membuka kelima sektor tersebut, pemerintah juga, berdasarkan hasil revisi DNI tersebut, memperluas kepemilikan investor asing di 10 bidang usaha. Diantaranya, sektor pariwisata alam, investor asing dibolehkan memiliki maksimal 70 persen, dari sebelumnya maksimal 49 persen, telekomunikasi jaringan tertutup menjadi 65 persen dari sebelumnya 49 persen dan farmasi menjadi 85 persen dari sebelumnya dari 75 persen.

Ditengah kontroversi dan perdebatan yang muncul di media, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba-tiba membuat pernyataan yang mengejutkan. SBY mengaku kaget dengan perdebatan di ruang publik tentang Daftar Negatif Investasi, yang seolah-olah telah diberlakukan pemerintah. Padahal Presiden SBY sendiri belum pernah menerima daftar yang dimaksudkan?

Pertanyaannya, apakah benar Presiden SBY belum menerima hasil revisi DNI tersebut? Bila ya, maka Menko Perekonomian Hatta Rajasa telah melangkahi Presiden dengan mengumumkan kepada publik hasil revisi DNI tersebut. Apakah mungkin Menko Hatta Rajasa melakukan itu? Rasa-rasanya tidak. Sulit dipercaya Menko tidak melaporkan progress atau hasil dari revisi DNI tersebut.

Bisa jadi Menko Hatta Rajasa telah melaporkannya kepada Presiden tapi tidak diumumkan ke publik. Dengan demikian, ketika publik menolak, Hatta Rajasa dapat segera menarik hasil revisi DNI tersebut. Yang disoroti publik Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Presiden tidak kena sasaran. Dengan kata lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa telah menjadi tameng yang baik untuk melindungi atasannya.

Kemungkinan lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa sengaja mengumumkan hasil revisi DNI tersebut untuk test the water, memancing reaksi dan masukan dari masyarakat? Bisa jadi ya. Dengan melemparkan daftar atau hasil revisi DNI ke ruang publik, seolah-olah itu sudah selesai, pemerintah mendapat masukan dan mengetahui bagaimana persepsi publik.

Yang pasti, hasil revisi DNI tersebut direview kembali oleh Menteri Perekonomian Hatta Rajasa dan tim revisi DNI. Seperti yang diberitakan di media, tim revisi DNI tersebut kembali meminta masukan dari berbagai asosiasi dan pelaku industri untuk menyempurnakan hasil revisi. Seperti apa dan kapan hasil revisi diumumkan, belum diketahui dengan pasti. Namun, Hatta Rajasa mengatakan diharapkan hasil revisi itu dapat diselesaikan segera dan diumumkan kepublik sebelum akhir tahun 2013 ini. Bila diumumkan sebelum akhir tahun, maka waktunya pas, yaitu saat ini memasuki tahun politik, tahun pemilihan umum, tahun transisi sebuah pemerintahan.

Biasanya, masa transisi pemerintahan ini, investor cenderung wait and see, menunggu ada kepastian, namun, dengan adanya insentif perluasan sektor investasi dan kemudahan-kemudahan investasi lainnnya, maka revisi DNI tersebut akan mengkompensasi kekhawatiran investor, sehingga investor-investor tertentu justru akan memanfaatkan peluang tersebut dan mengambil risiko dengan berinvestasi sekarang, tidak menunda-nunda.

Dari sisi ini, tepat bila pemerintah melakukan revisi DNI tahun ini, tidak ditunda-tunda. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan dan berani mengambil dan menanggung risiko dari keputusan yang dibuatnya. Memang, sebuah keputusan tidak akan menyenangkan semua pihak. Tapi bila keputusan itu, baik untuk kepentingan nasional, kepentingan yang lebih besar, maka keputusan tersebut tepat. Hal yang sama dengan keputusan perpanjangan Blok Mahakam. Membuat keputusan dengan melibatkan operator lama di Blok tersebut, kalau itu memang baik untuk kepentingan nasional, baik untuk mengoptimalkan produksi dan kontribusi bagi negara, maka keputusan tersebut merupakan keputusan tepat, walau ditentang sekekompok elemen masyarakat. (*)

Kunjungan CEO Rusal, PM Belanda dan Momentum Investasi

PM Belanda Mark Rutte dan Gubernur DKI Jokowi

Indonesia kedatangan beberapa tamu penting dalam beberapa hari terakhir, diantaranya Oleg Deripaska, CEO En+ Group yang juga merupakan CEO dari UC RUSAL, perusahaan tambang asal Rusia. Ini merupakan kedatangan untuk kedua kali Oleg dalam 2 bulan terakhir. Sebelumnya Oleg ke Bali untuk menghadiri APEC Summit. Tamu berikutnya adalah Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. PM Rutte tidak datang sendiri, tapi dia membawa rombongan satu kampung. PM Rutte didamping Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian Belanda serta lebih dari seratus pemimpin perusahaan asal negeri kincir angin tersebut.


Kunjungan kedua tamu penting tersebut terjadi saat hubungan Indonesia dan Australia sedang panas-panasnya menyusul bocornya ulah inteligen Australia yang melakukan penyadapan terhadap ponsel milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istri Ani Yudhoyono serta beberapa pejabat tinggi lainnya. Kontan, ulah negeri Kanguru tersebut menyulut amarah pada petinggi Indonesia lantaran sejauh ini Indonesia menganggap Australia sebagai kawan, bukan musuh yang perlu dicurigai dan dimata-matai, demikian pun sebaliknya. Presiden SBY pun langsung membeku latihan militer yang sedang berlangsung dan mengevaluasi kembali hubungan dengan Australia, sampai pemerintah Australia memberikan penjelasan terkait penyadapan tersebut.

Namun, di tengah ketegangan hubungan politik tersebut, hubungan dagang antara kedua negara sejauh ini belum terkena dampak. Paling tidak, itu yang disampaikan oleh beberapa menteri dan pejabat-pejabat senior lainnya. Menteri BUMN, Dahlan Iskan, mengatakan ketegangan politik jangan sampai berpengaruh pada hubungan dagang antara kedua negara. Demikian juga, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berharap ketegangan politik tersebut tidak harus mempengaruhi hubungan dagang antar kedua negara.

CEO Rusal

Di tengah hiruk-pikuk masalah penyadapan tersebut, perhatian sebagian publik tetap mengarah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang menangani berbagai kasus korupsi besar, di antaranya bail-out Bank Century yang hingga kini masih belum terlihat ujungnya, kasus gratifikasi yang melibatkan mantan ketua SKK Migas Rudi Rubiandini, kasus penyuapan yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, yang juga mantan politisi Golkar, kasus mark-up proyek kompleks olahraga Hambalang, Bogor, yang melibatkan petinggi-petinggi atau mantan petinggi Partai Demokrat, kasus suap sapi yang melibatkan mantan tokoh teras Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan masih banyak lagi.

Di tengah hiruk-pikuk tersebut, kedatangan kedua ‘tamu’ penting tersebut tetap menarik perhatian publik. Oleg, yang merupakan salah satu orang kaya Russia, rupanya kesengsem untuk berinvesasi di Indonesia. Ia bertemu pejabat-pejabat teras Indonesia, termasuk Koordinator Menteri Perekonomian Hatta Rajasa.

CEO UC Rusal tersebut rupanya berminat untuk membangun smelter senilai US$6 miliar di Indonesia.  Oleg melihat ada peluang untuk membangun smelter untuk memproses bauksit menjadi alumina. Peluang membangun smelter terbuka mengingat pemerintah Indonesia berencana melarang ekspor bahan mentah produk-produk mineral mulai tahun 2014 dan meminta perusahaan-perusahaan pertambangan untuk membangun smelter dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia mengekspor produk yang bernilai tambah.

Menteri Hatta Rajasa mengatakan UC Rusal akan menggandeng mitra lokal di Indonesia yaitu PT Aneka Tambang (Persero) Tbk untuk pembangunan pabrik pengolahan (smelter) yang direncanakan memiliki kapasitas produksi sekitar 1,8 juta ton per tahun ini. Namun, sebelum rencana investasi tersebut direalisasi, Oleg datang untuk mendapatkan penjelasan resmi dan kepastian dari pemerintah dalam menerapkan peraturan tersebut, serta ingin mendapat penjelasan terkait kondisi iklim investasi di Indonesia, apalagi Indonesia akan mengadakan pemilihan umum tahun depan.

PM Belanda tidak sekadar ‘blusukan’ ke Waduk Pluit bersama Gubernur DKI Jokowi dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, atau bernostalgia mengunjungi tempat-tempat yang ada hubungan emosional dengan Belanda. Kedua negara, Indonesia dan Belanda, membahas dan setuju untuk meningkatkan kerjasama mulai dari ketahanan energi, ketahanan pangan hingga coastal management. Salah satu perusahaan migas Belanda, Shell, akan mengembangkan Blok Masela bersama mitranya Inpex Corporation (operator).

Lalu apa yang kita petik dari kedatangan kedua tamu di atas? Pertama, Indonesia masih menarik bagi investor luar negeri. Namun, investor juga ingin mendapat kepastian terkait rencana investasi mereka karena itu, perlu dukungan iklim investasi yang kondusif. Kedua, agenda politik Pemilu tidak harus membuat investor lari dari Indonesia. Agenda politik tetap harus jalan, sementara kegiatan ekonomi tetap harus bergerak. Tentu dengan catatan, pemerintah mampu menjamin, agenda politik tahun depan melalui proses yang benar dan tepat, tidak terjadi kecurangan yang dapat menyulut kericuhan.

Memasuki tahun politik, penting bagi pemerintah untuk menjaga iklim investasi yang kondusif, tidak hanya di sektor pertambangan tapi juga di sektor industri minyak dan gas bumi, yang masih membutuhkan investasi besar, serta industri-industri lain. Karakter investasi di sektor pertambangan maupun industri migas bersifat jangka panjang. Investasi yang dilakukan tahun ini, misalnya, baru akan terlihat hasil atau returnnya dalam 5-10 tahun kedepan. Karena itu, wajar bila pelaku industri berharap agenda politik tidak harus mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah juga dituntut untuk menghilangkan berbagai keraguan dan ketidakpastian dalam berinvestasi, termasuk isu perpanjangan blok-blok migas yang kontraknya akan berakhir dalam 5 tahun mendatang. (*)

Indonesia SOS Energi, Investasi Asing di Industri Migas Perlu Ditingkatkan

Publik dan industri minyak dan gas (migas) berharap pemerintah Indonesia segera membuat keputusan terkait berbagai isu ketidakpastian di industri migas, termasuk nasib blok-blok migas yang kontraknya akan segera berakhir. Pemerintah dituntut untuk segera membuat keputusan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk manfaat bagi negara, kelanjutan produksi, risiko usaha, komitmen investasi apalagi pemerintah sudah diberi mandat oleh UU (APBN) untuk memenuhi target lifting migas.

* * *

Kondisi industri minyak dan gas bumi di Tanah Air saat ini menuntut perhatian serius dari pemerintah, pelaku industri maupun pihak-pihak terkait dengan industri ini. Produksi minyak dan gas cenderung menurun, padahal kebutuhan dalam negeri terus meningkat seiring peningkatan permintaan dari sektor industri dan rumah tangga. Persoalan lain adalah melambatnya investasi asing di sektor migas, baik untuk eksplorasi maupun eksploitasi atau produksi. Karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk menarik investasi, antara lain mengatasi berbagai hambatan yang selama ini membuat investor enggan, mundur atau mengurangi investasi mereka. 

Industri minyak dan gas Indonesia cenderung menurun, terlihat dari produksi minyak yang kini tinggal separuh bila dibanding pertengahan tahun 1990. Cadangan minyak sebanyak 4 miliar barel akan habis disedot tahun 2020-an bila tidak ada tambahan cadangan. Beberapa perusahaan migas asing telah membelanjakan US$2 miliar dalam 5 tahun terakhir untuk eksplorasi migas, namun tidak menemukan cadangan yang dapat dikembangkan secara komersil (dryhole).

Pengamat energi maupun pejabat Kementerian ESDM maupun SKK Migas mengatakan cadangan minyak akan habis dalam 12 tahun dan gas Indonesia akan habis dalam 44 tahun. Karena itu perlu dilakukan eksplorasi untuk menemukan cadangan minyak dan gas baru. Melihat kondisi ini, pemerintah harus bekerja lebih keras lagi untuk menarik investor, khususnya investor asing, untuk berinvestasi melakukan eksplorasi di bawah laut (offshore & deepwater) atau daerah-daerah yang sulit dijangkau di bagian Timur Indonesia.

Namun, berinvestasi di industri minyak dan gas tidak mudah. Hal ini tercermin dari keluhan yang telah disampaikan oleh pelaku industri migas. Dalam pertemuan penguasa US dan ASEAN (US-ASEAN Business Council) awal minggu ini, persoalan investasi di industri minyak dan gas di Indonesia juga mengemuka.

Keluhan para pelaku usaha tersebut diakui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik saat menerima delegasi US-ASEAN Business Council. Mereka mengeluh terkait banyaknya aturan yang membelenggu investor dalam melakukan investasi.

Menteri Wacik menjelaskan para pengusaha atau investor migas sebagian besar mengeluhkan mengenai aturan yang kerap berubah-ubah sehingga kepastian dan keamanan melakukan investasi pun dianggap sangat minim.

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa juga mengakui para pelaku industri menghadapi berbagai hambatan dalam berinvestasi seperti perizinan yang berbelit dan lama sehingga menjadi tidak efisien. Untuk berinvestasi di sektor migas, paling tidak ada terdapat 21 perizinan di Kementerian ESDM yang harus diperoleh investor migas. Belum lagi, perizinan dari lembaga-lembaga terkait sebelum investasi dilakukan.

Secara keseluruhan, 1 perusahaan minyak yang ingin melakukan eksplorasi hingga produksi, harus memenuhi perizinan sebanyak 270 izin. Jumlah izin tidak hanya banyak, tapi prosesnya juga lama dan berbelit-belit. Karena itu, tidak heran muncul puluhan perusahaan konsultan migas, yang kerjanya cuma memberikan konsultasi untuk memberikan penjelasan berbagai wilayah abu-abu investasi migas tersebut dan membantu investor memperlancar urusan investasi mereka.

Sebagai akibat proses perizinan yang berbelit, kegiatan eksplorasi menjadi lama, sehingga investor mengalami kerugian. Tidak hanya investor yang mau berinvestasi yang mengalami kesulitan. Pelaku industri migas yang sedang beroperasi pun sering menghadapi hambatan di lapangan sehingga membuat aktivitas produksi terganggu.

Selain perizinan yang berbelit dan lama, berbagai ketidakpastian juga menghinggapi para pelaku investor migas. Diantaranya, ketidakpastian kondisi usaha jelang kontrak berakhir dan perpanjangan kontrak. Terkadang, perusahaan mengajukan permohonan perpanjangan kontrak jauh-jauh hari 5-10 tahun, mengingat investasi migas bersifat jangka panjang, namun, jelang kontrak berakhir, pemerintah pun belum membuat keputusan. Sebagai contoh, Blok Siak yang kontraknya akan berakhir 27 November 2013 ini. Namun, hingga saat ini (pertengahan November), belum juga ada keputusan, sehingga operasional blok tersebut terancama ditutup paksa, yang tentunya mengirimkan sinyal buruk iklim usaha.

Demikian juga isu kontrak Blok Mahakam, yang akan berakhir Maret 2017. Operator telah mengajukan perpanjangan tahun 2007, namun, hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah apakah hak pengelolaan blok tersebut akan diperpanjang atau tidak. Kondisi diperburuk karena berbagai pihak mengaduk-aduk isu perpanjangan blok Mahakam menjadi liar, sehingga memperburuk situasi. Isu perpanjangan blok bergerak liar sehingga menjadi isu sosial dan politik. Berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tidak paham industri migas maupun pengamat yang pada dasarnya tidak punya latar belakang industri migas maupun ormas-ormas yang tidak ada kaitannya dengan industri migas pun turut memperunyam kondisi. Boleh jadi kondisi ini yang akhirnya membuat pemerintah menunda keputusannya mengenai kelanjutan operasional Blok Mahakam pasca 2017. 

Namun demikian, publik dan industri migas pemerintah segera membuat keputusan terkait berbagai isu ketidakpastian di industri migas, termasuk nasib blok-blok migas yang kontraknya akan segera berakhir. Pemerintah dituntut untuk segera membuat keputusan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk manfaat bagi negara, kelanjutan produksi, risiko usaha, komitmen investasi apalagi pemerintah sudah diberi mandat oleh UU untuk memenuhi target lifting migas.

Indonesia saat ini membutuhkan kesinambungan produksi minyak dan gas serta investasi yang besar untuk meningkatkan cadangan migas. Tanpa eksplorasi mustahil cadangan minyak Indonesia meningkat. Pemerintah sendiri sudah mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi oleh pelaku industri migas, seperti rumitnya proses perizinan. Tinggal sekarang keseriusan pemerintah untuk mengatasi berbagai hambatan investasi dan mengirim sinyal jelas bahwa Indonesia terbuka untuk investasi, khususnya investasi untuk eksplorasi dan produksi migas. (*)