Diperlukan investasi Swasta Untuk Energi Baru Terbarukan

EBT

Saat ini pemerintah Indonesia sedang terus berusaha mendorong pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (EBT) lima tahun ke depan. Khususnya terkait peran EBT untuk meningkatkan kinerja listrik Indonesia.

Menurut proyeksi, berbagai jenis energi alternatif diakui mampu menyumbang hingga 29 persen dari total target penambahan daya listrik selama pemerintahan Jokowi.

   

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana memberikan pernyataan bahwa pihaknya akan terus berusaha untuk memaksimalkan potensi EBT menjadi sumber energi pembangkit listrik di Indonesia.

Hal tersebut dirasa perlu dilakukan supaya penggunaan energi fosil seperti BBM bisa terus ditekan. Angka yang telah dipetakan oleh pemerintah pun cukup siginifikan. Yakni, 10,47 giga watt (GW) atau sama dengan 2 ribu mega watt (MW) per tahun

   

"Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun, Indonesia perlu menjadi negara Industri. Nah, untuk membangun industri di Indonesia, kuncinya ada pada listrik. Karena itu, target pengembangan listrik di Indonesia sangat penting" pungkasnya.

   

Potensi tersebut tentunya cukup signifikan untuk membantu target pemerintah sebesar 7 ribu MW per tahun. Namun, potensi tersebut memerlukan dana investasi dari pihak swasta.

Sebab baik pemerintah dan perusahaan negara seperti PT PLN tak punya modal sebesar itu untuk mencapai target penambahan kapasitas produksi listrik.

   

"PLN hanya menyanggupi pasokan sebesar 2 ribu MW per tahunnya. Sehingga, sisanya yakni 5 ribu MW perlu investasi swasta. Tapi, saya dengar sudah banyak investor yang mendatangi Presiden untuk membicarakan rencana investasi energi terbarukan," jelasnya.

   

Selain perusahaan energi dan listrik, dia juga berharap agar perusahaan perbankan bisa ikut berkontribusi dalam program tersebut. Dia mencontohkan keputusan pinjaman senilai USD 50 juta oleh Asian Development Bank (ADB) untuk proyek eksplorasi panasbumi Rantau Dedap, Sumatera Selatan.

Hal tersebut dianggap sebagai terobosan karena sebelumnya belum pernah ada perbankan yang berani mendanai eksplorasi. Pasalnya, proses tersebut punya resiko gagal yang tinggi.

   

"Pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) juga bisa dijadikan salah satu sektor percepatan pembangunan energi terbarukan. Investasinya cukup murah. Sekitar USD 3 juta - 3,5 juta per MW. Karena itu, kami sedang memfinalisasi regulasi feed in tariff untuk PLTB ini. Semoga selesai sebelum akhir tahun," tuturnya.

   

Tentunya pemerintah Indonesia harus membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi peluang investasi, apalagi karena target yang dicapai akan bermanfaat sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Investasi memang harus dikedepankan supaya bisa menjalar ke berbagai sektor lainnya ikut maju.

Janji Pemerintah Untuk Menghapus Hambatan Dalam Investasi Migas

Naryanto Wagimin

Pemerintahan yang baru memberikan harapan baru berbagai pihak termasuk bagi investor. Salah satu sektor investasi yang paling strategis adalah investor dari sektor energi. Maka dari itu harus kita teliti perihal hambatan-hambatan yang banyak dikeluhkan oleh para investor.

Hambatan ini pun diakui oleh salah seorang pimpinan SKK Migas. Dia menyebutkan bahwa saat ini investasi minyak dan gas bumi di Indonesia masih terhambat ratusan perizinan.

Hanif Rusjdi, Kepala SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara memberikan pernyataan bahwa iklim investasi migas nasional perlu perhatian pemerintahan Jokowi-JK. Khususnya dalam upaya perampingan perizinan yang selama ini banyak dikeluhkan pengusaha.

"Paling banyak komplain dari pengusaha adalah di perizinan dan pembebasan lahan, semoga ada aturan jelas di pemerintah baru ini," pungkasnya di Pekanbaru.

Menurut Hanif, SKK Migas mengidentifikasi adanya 289 perizinan dalam kegiatan hulu migas yang menghambat iklim investasi.

Usai dilakukan pembahasan, perizinan tersebut telah direncanakan akan diringkas menjadi 69 perizinan yang kini baru direalisasikan melalui sembilan perizinan utama.

Usaha untuk perampingan izin sebenarnya dimulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.2/2012 untuk mencapai target produksi minyak 1 juta barel.

Hanif juga mengakui bahwa sangat tidak mudah untuk melaksanakan pembenahan itu karena masalah perizinan ini berkaitan dengan kebijakan lintas kementerian, pemerintah provinsi hingga tingkat kabupaten/kota.

Padahal, satu wilayah kerja (WK) yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM idealnya sudah bisa langsung untuk dikelola (clean and clear).

"Alasan kenapa sangat lama bisa diwujudkan karena masing-masing sektor merasa kebijakannya sudah benar," ujarnya.

Untungnya Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Naryanto Wagimin menyadari banyak tantangan yang harus dihadapinya untuk memperbaiki sektor migas. Salah satunya yakni produksi minyak nasional yang setiap tahun tak pernah mencapai target bahkan cenderung mengalami penurunan.

Dia menegaskan bahwa dalam lima tahun ke depan tercatat bahwa sudah ada 20 KKKS yang melakukan perpanjangan kontrak. Mereka membutuhkan kepastian dalam perjanjian perpanjangan kontrak. Banyak proyek yang membutuhkan kepastian perjanjian dari regulator, dalam hal ini Dirjen Migas. Salah satu yang paling menarik adalah nasib perpanjangan kontrak Blok Mahakam.

Naryanto juga mengakui bahwa dirinya mendapat mandat dan tugas khusus langsung dari Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Jokowi. Mandat yang dimaksud adalah menghilangkan hambatan-hambatan dalam investasi di sektor migas.

"Itu tadi bottleneck-bottleneck itu dihilangkan supaya cepat," tegasnya.

Tentunya kita sangat berharap agar pemerintah benar akan merealisasikan janji tersebut. Kalau investasi memang berjalan lancar, maka target Jokowi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7% akan bisa dicapai.

Ini yang Menjadi Kekhawatiran Para Investor Saat Ini

kabinet Jokowi

Para investor yang sedang akan berinvestasi di Indonesia sedang menunggu-nunggu dua hal berpengaruh dahulu. Kedua hal tersebut yaitu pengumuman kabinet pemerintahan baru dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Selain itu, Kepala Riset PT Bahana Sekuritas, Harry Su menyatakan bahwa faktor pendorong lain untuk meningkatkan lajunya perekonomian di pasar modal adalah koalisi yang lebih besar di parlemen.

"Kalau bisa, koalisi yang lebih besar di parlemen itu akan sangat membantu," ujar Harry.

Dia juga menyampaikan bahwa koalisi di parlemen yang besar dapat memperkuat keputusan kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan koalisi yang besar otomatis penjegalan di parlemen nanti bisa dihindari.

Hal ini merupakan PR Presiden Jokowi di pemerintahan yang baru berjalan dua hari tersebut. Karena apabila di dalam tubuh pemerintahan tersebut terjadi kontra maka hal tersebut akan sangat memengaruhi ekspektasi pasar.

Jokowi mengaku akan tetap optimistis bisa mengelola negara dengan baik meskipun kalah oleh Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen.

Jokowi bilang bahwa dirinya sudah terbiasa dengan sedikitnya dukungan di legislatif. Dia curcol bahwa pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dan menjadi Wali Kota Solo pun dia tidak pernah didukung oleh banyak partai.

"Tidak ada masalah. Di sini (DKI Jakarta) kita berapa persen. Kan, hanya 11 persen. Apa ada masalah, tidak ada kan. Nanti juga sama. Paling, hanya mundur sedikit. Tidak akan ada masalah," ungkap Jokowi.

Jokowi ternyata berprinsip bahwa dalam memimpin sebuah pemerintahan harus optimistis, selama program yang dijalankan itu baik untuk masyarakat. Apabila untuk kebaikan bangsa dan negara pasti rakyat pun akan mendukung.

"Saya tegaskan bahwa pemerintah Jokowi-JK optimis bisa mengelola dengan baik dan negara ini tetap stabil," ujarnya.

Jokowi mengimbau kepada masyarakat, investor dan dunia usaha agar tidak ragu kepada pemerintahan yang baru di bawah Jokowi-JK. Sebab meskipun dukungan di parlemen tidak terlalu kuat, tetapi semua itu bisa diatasi dengan segala kepercayaan dari masyarakat.

Pengumuman kabinet akan dilakukan dalam 1-2 hari ini. Semoga saja segera dilakukan sehingga investor merasa lega untuk berinvestasi.

Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jokowi Mustahil?

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan pertumbuhan ekonomi agar bisa mencapai 7% dalam masa kepemimpinannya. Target tersebut memang bagus, namun dinilai bahwa angan-angan tersebut akan sulit terwujud.

Agustinus Prasetyantoko, pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya Jakarta, memperkirakan bahwa masalah besar yang akan dihadapi pemerintahan Jokowi adalah terkait defisit transaksi berjalan (current account deficit). Pada kuartal II 2014, defisit transaksi berjalan Indonesia sudah mencapai US$ 9,1 miliar atau 4,27% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Current account deficit kita besar. Sehebat apapun presiden baru nanti, kabinet dream team, parlemen mendukung, itu nggak mudah dalam hitungan 1-2 tahun menyelesaikan current account defisit," terangnya.

Ketika transaksi berjalan defisit, artinya arus dana yang keluar itu lebih besar daripada yang diterima. Hal tersebut mengakibatkan nilai tukar rupiah menjadi fluktuatif. Ini tentu akan menyulitkan pelaku usaha untuk menentukan investasi mereka.

Ketika pelaku usaha ragu-ragu untuk berinvestasi, ekonomi tidak bisa bergerak cepat. Ini yang bisa menyebabkan defisit transaksi berjalan akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Jokowi

Selain defisit transaksi berjalan, faktor politik juga bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. "Apalagi dengan parlemen yang galak, 2015 kita belum bisa ekspansi. Bahkan 2016 tumbuh 6% itu menurut saya berlebihan," ucapnya.

Apalagi pemerintahan Jokowi sudah berencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ketika harga BBM naik, dampaknya sudah bisa dipastikan akan menyebabkan inflasi dan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Dengan skenario yang ada sekarang, yaitu menaikkan BBM sampai Rp 3.000 pada November, inflasi akan naik sampai 8-9%. Saya mengandaikan maksimum pertumbuhan 5,5%," pungkasnya.

Namun apabila berbagai tantangan tersebut bisa diatasi, Prasetyantoko yakin mencapai pertumbuhan ekonomi 7% tersebut bisa tercapai. Hanya mungkin saja itu bisa terjadi baru pada masa-masa akhir kepemimpinan Jokowi.

"Kalau kita tujuannya mengekspansi ekonomi, mendorong investasi, harapannya terlalu besar kalau diletakkan 2 tahun ke depan. Katakanlah mulai ekspansi 2017, kita tumbuh bisa 6%. Di akhir pemerintahan nanti bisa saja tumbuh hingga 7%. Itu pun kalau prasyarat reformasi ekonomi dijalankan dengan baik," pungkas Prasentyatoko.

Sebenarnya bagus saja sih angan-angan Jokowi untuk bertarget tinggi. Tapi alangkah bagus lagi apabila target yang ingin dicapai tersebut realistis hingga bisa diwujudkan dan tidak semata menjual angan-angan belaka kepada rakyat. Yah semoga saja hal ini diberikan perhatian khusus sehingga bisa tidak menghambat investasi ke Indonesia. Kalau ada kesempatan luar negeri ingin inventasi hendaknya dipermudah supaya target bisa cepat diwujudkan!

Investasi Migas Indonesia Terhambat Karena Kekisruhan Politik

Koalisi Merah Putih

Kekisruhan politik yang disebabkan oleh Koalisi Merah Putih meninggalkan beban di mana-mana. Sektor industri menjadi terhambat, sektor energi, sektor investasi juga demikian. Suhu perpolitikan yang tengah memanas ini membuat investor wait and see terhadap investasi di sektor minyak dan gas bumi (migas) nasional. Para investor di sektor migas ini menunggu kebijakan tepat guna yang akan dilaksanakan pemerintahan periode berikutnya.

Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Rovicky Dwi Putrohari mengungkapkan bahwa sejumlah investor yang baru memulai investasi hulu migas ternyata masih menahan kegiatan bisnisnya. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil pemerintahan terpilih periode 2014-2019.

"Memang dapat saya katakan yang mau investasi baru mereka masih hold. Karena mereka nggak tahu apa yang akan terjadi nantinya," ujar Rovicky.

Meskipun demikian, Rovicky tetap memastikan bahwa investasi hulu migas yang telah berjalan akan berproses seperti biasanya. Ia menganggap bahwa perusahaan hulu migas tak akan pull out (keluar) secara keseluruhan dari proyek yang tengah berjalan.

"Kalau pull out saya pikir itu tidak akan terjadi. Mereka tidak mudah asal pull out karena persoalan politik. Itu kan berkaitan bisnis yang telah berjalan," terang Rovicky.

Rovicky tetap optimis terhadap kondisi perpolitikan saat ini. Menurutnya kondisi perpolitikan saat ini cukup seimbang mengingat partai oposisi pemimpin di parlamen.

"Saya bilang cukup bagus dan balance. Cuma kita lihat apakah ini nanti saling menjatuhkan ke depannya. Namun berbicara pemerintahan dan parlemen dasarnya kan mentalitas orangya," pungkas Rovicky.

Mungkin semua ketidakstabilan dan segala keraguan-raguan akan berakhir ketika akhirnya Jokowi dilantik nanti yakni usai tanggal 20 Oktober. Semoga saja memang pelantikan Jokowi akan berjalan lancar. Kalau sampai tidak jadi, pasti perekonomian Indonesia akan jatuh karena para investor takut untuk menanamkan modalnya di sini!

Koalisi Merah Putih Menghambat Investasi Indonesia

Kadin

Kekalahan Prabowo di pemilihan presiden (pilpres) Juli lalu tidak membuat Prabowo lantas berhenti begitu saja. Berbagai manuver untuk melemahkan posisi politik Jokowi kian gencar dilakukan. Koalisi Prabowo yang lebih dikenal dengan sebutan Koalisi Merah Putih melemahkan Jokowi dengan menguasai DPRD dan DPR. Legislatif dikuasai oleh gerombolan garong tersebut, otomatis akan menyulitkan Jokowi sebagai eksekutif pemerintahan.

Kegaduhan politik tersebut tidak hanya merugikan Jokowi, namun bangsa ini kena getahnya juga. Kericuhan yang terjadi belakangan ini membuat dunia usaha harap-harap cemas. Para investor cenderung menunggu situasi agar menjadi lebih tenang dahulu sebelum merealisasikan investasi mereka.

Menanggapi situasi tersebut, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengharapkan agar pihak-pihak yang terlibat segera berdamai. Hal ini perlu direalisasikan supaya ada kepastian politik dan hukum sehingga pengusaha nyaman berinvestasi.

"Kalau saya berpandangan, obatnya adalah menghisap pipa perdamaian antara para 'kepala suku'. Ibu Mega, Pak SBY, Pak Ical, Pak Prabowo, duduk lah bareng," ujat Wakil Ketua Kadin bidang ICT, Didie W Soewondho.

Didie mengharapkan agar para tokoh-tokoh politik tersebut segera bertemu dan menemukan titik terang. Apabila kisruh politik sudah tenang, maka pemerintahan baru di bawah pimpinan Jokowi bisa bekerja dengan optimal, terutama untuk menggenjot perekonomian.

"Utamakan kepentingan nasional, kompromi lah. Akur, take and give. Jangan tidak kompromi, jangan tidak bersedia. Kalau nggak kompromi ya nggak cantik, nggak manis," kritiknya.

Apabila para 'kepala suku' tersebut sudah sejalan, Didie yakin bahwa baik Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih akan mendukung pemerintahan Jokowi.

"Kami pengusaha yakin, Koalisi Merah Putih kalau sudah untuk urusan rakyat maka mereka akan mendukung Pak Jokowi. Para investor wait and see semua. Dari beberapa pengusaha sudah memberikan indikasi itu ke Kadin. Tunggu sampai selesai," ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyampaikan bahwa di sektor perikanan, banyak investor dari luar yang ingin menanamkan modalnya. Namun mereka masih melihat situasi politik di Indonesia.

Kisruh politik tidak hanya mempengaruhi yang berniat investasi, tapi juga mempengaruhi investor yang sudah menanamkan modalnya pun masih menunggu gonjang-ganjing politik sedikit mereda untuk kembali berekspansi.

"Investor kalau udah kecebur ya nggak bisa apa-apa. Dia nggak mau tambah investasi lagi. Kalau yang belum, dia nggak mau investasi. Sama, lihat dulu aman atau nggak," ujar Yugi.

Adapun Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur, berpendapat senada. Apabila pemerintah tidak memiliki langkah strategis untuk mengantisipasi hal ini, maka akan berdampak lebih luas lagi.

Natsir mengingatkan bahwa banyak proyek-proyek jangka panjang yang dibiayai dari dana investor luar negeri. Jadi apabila mereka tak percaya lagi dengan kepastian hukum di Indonesia, maka investor tersebut bakal lari ke negara lain.

"Bisa melambat, dan dipindahkan uangnya ke negara lain," keluh Natsir.

Nah seharusnya Koalisi Merah Putih memperhitungkan berbagai pernyataan tersebut dan berhenti memikirkan kepentingan kelompok. Memang oligarki ini kurang ajar dan mencelakakan bangsa Indonesia!