Tampilkan postingan dengan label ADB. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ADB. Tampilkan semua postingan

Selasa, 24 Maret 2015

ADB Memperkirakan Pertumbuhan Ekonomi Naik Sebesar 5,5%

ADB
Pemerintahan Jokowi memang memberikan angin segar bagi dunia investasi di Indonesia. Asian Development Bank (ADB) pun bisa melihat itu. ADB menilai pertumbuhan ekonomi akan membaik pada 2015 yakni sebesar 5,5 persen. Walaupun angka tersebut sebenarnya lebih rendah dari target pertumbuhan pemerintah yang sebesar 5,7 persen dan meningkat menjadi 6 persen pada 2016.

Faktor-faktor yang memungkinkan hal tersebut adalah di antaranya adanya perbaikan iklim investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, penurunan biaya logistik, dan peningkatan implementasi anggaran menjadi dasar perkiraan ADB. Deputy Country Director ADB Edimon Ginting juga mengatakan bahwa konsumsi masyarakat masih berperan kuat. Selain itu, investasi sektor pemerintah pun harus berkontribusi maksimal.

Adanya reformasi kebijakan diperkirakan akan menstimulasi investasi swasta. Sedangkan, public investment di tahun lalu masih rendah hanya dieksekusi sekitar 85 persen dari target. Pemerintah juga diharapkan akan menaikkan dan beberapa sektor swasta makin positif baik seperti foreign direct investment (FDI).

Namun ADB menekankan, bahwa betapa besarnya peran investasi dari sektor publik dan swasta untuk mendukung pertumbuhan tahun ini. Untuk itu, pemerintah telah menyediakan berbagai kemudahan agar menarik investasi masuk lebih banyak ke Indonesia.

ADB juga menganggap bahwa target investasi 2015 Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPPM) sebesar Rp 519 triliun masih realistis. Meksipun pada awal tahun memang masih rendah, namun akan semakin meningkat pada kuartal mendatang.

Pemerintah juga diharapkan untuk melanjutkan upaya tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempercepat pembangunan infrastruktur, mengurangi biaya logistik dan memperkuat proses implementasi anggaran.

Pemerintah juga seharusnya menerima sebanyak mungkin investasi yang mana para investor tertarik. Intinya jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Seperti di Blok Mahakam misalnya. Masa pemerintah mau menolak triliunan rupiah yang mana Total E&P tertarik untuk investasi hingga triliunan rupiah? Tentunya jumlah uang sebanyak itu akan meningkatkan roda perekonomian Indonesia.




Kamis, 06 November 2014

Diperlukan investasi Swasta Untuk Energi Baru Terbarukan

EBT
Saat ini pemerintah Indonesia sedang terus berusaha mendorong pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (EBT) lima tahun ke depan. Khususnya terkait peran EBT untuk meningkatkan kinerja listrik Indonesia.

Menurut proyeksi, berbagai jenis energi alternatif diakui mampu menyumbang hingga 29 persen dari total target penambahan daya listrik selama pemerintahan Jokowi.
   
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana memberikan pernyataan bahwa pihaknya akan terus berusaha untuk memaksimalkan potensi EBT menjadi sumber energi pembangkit listrik di Indonesia.

Hal tersebut dirasa perlu dilakukan supaya penggunaan energi fosil seperti BBM bisa terus ditekan. Angka yang telah dipetakan oleh pemerintah pun cukup siginifikan. Yakni, 10,47 giga watt (GW) atau sama dengan 2 ribu mega watt (MW) per tahun
   
"Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun, Indonesia perlu menjadi negara Industri. Nah, untuk membangun industri di Indonesia, kuncinya ada pada listrik. Karena itu, target pengembangan listrik di Indonesia sangat penting" pungkasnya.
   
Potensi tersebut tentunya cukup signifikan untuk membantu target pemerintah sebesar 7 ribu MW per tahun. Namun, potensi tersebut memerlukan dana investasi dari pihak swasta.

Sebab baik pemerintah dan perusahaan negara seperti PT PLN tak punya modal sebesar itu untuk mencapai target penambahan kapasitas produksi listrik.
   
"PLN hanya menyanggupi pasokan sebesar 2 ribu MW per tahunnya. Sehingga, sisanya yakni 5 ribu MW perlu investasi swasta. Tapi, saya dengar sudah banyak investor yang mendatangi Presiden untuk membicarakan rencana investasi energi terbarukan," jelasnya.
   
Selain perusahaan energi dan listrik, dia juga berharap agar perusahaan perbankan bisa ikut berkontribusi dalam program tersebut. Dia mencontohkan keputusan pinjaman senilai USD 50 juta oleh Asian Development Bank (ADB) untuk proyek eksplorasi panasbumi Rantau Dedap, Sumatera Selatan.

Hal tersebut dianggap sebagai terobosan karena sebelumnya belum pernah ada perbankan yang berani mendanai eksplorasi. Pasalnya, proses tersebut punya resiko gagal yang tinggi.
   
"Pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) juga bisa dijadikan salah satu sektor percepatan pembangunan energi terbarukan. Investasinya cukup murah. Sekitar USD 3 juta - 3,5 juta per MW. Karena itu, kami sedang memfinalisasi regulasi feed in tariff untuk PLTB ini. Semoga selesai sebelum akhir tahun," tuturnya.
   

Tentunya pemerintah Indonesia harus membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi peluang investasi, apalagi karena target yang dicapai akan bermanfaat sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Investasi memang harus dikedepankan supaya bisa menjalar ke berbagai sektor lainnya ikut maju.