Kebijakan Fiskal Akan Dimudahkan di Indonesia Timur Untuk Menaikkan Investasi

Indonesia bagian timur

Pembangunan yang tidak merata, itu memang penyakit negara kita. Kita semua sudah tahu bahwa negara kita itu Jawa-sentris. Pembangunan dan segala macamnya di Indonesia bagian barat jauh lebih berkembang dibanding Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur seakan-akan adalah anak tiri Indonesia.

Hal ini sepertinya disadari pula oleh pemerintah. Kepala Bidang Pemantauan Dini Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kindy Rinaldi Syahrir menyampaikan bahwa pemerintahan baru telah menyatakan komitmennya untuk mempermudah kebijakan fiskal di Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Selatan.

Instrumen fiskal yang akan diberikan tersebut meliputi kemudahan pengeluaran dan pajak investasi. Kebijakan ini mengacu pada perubahan tingkat dan komposisi pajak yang harus dibayarkan sektor swasta saat berinvestasi.

Tetapi Kindy belum menyebutkan gambaran detil soal porsi dan besaran komposisi keringanan pajak tersebut. Hal itu disebabkan karena saat ini masih dalam masa transisi pemerintahan. Meskipun demikian, pemerintah tidak hanya akan mengoptimalkan arah kebijakan saja tapi juga pemerataan.

Program yang akan dikedepankan oleh Jokowi-JK menyatakan bahwa pembangunan fokus ke timur menjadi stimulan untuk memancing investor baru untuk melirik Sulsel. Dengan adanya kemudahan fiskal yang diberikan pemerintah, pemerintah berharap hal tersebut akan dapat mempengaruhi tingkat investasi yang berjalan nantinya.

"Selama ini masalahnya memang di fiskal. Investor merasa dirugikan sebab pajak yang diberlakukan dalam investasi terlalu tinggi padahal proyek belum berjalan," tutur Kindy.

Namun demikian, tetap ada kondisi yang membutuhkan peran serta pemerintah daerah agar gairah investasi semakin banyak. Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga telah merencanakan untuk memberikan tax holiday bagi perusahaan yang membangun industri di kawasan timur. Dengan catatan hal tersebut tetap harus memenuhi persyaratan. Misalkan seperti industri tersebut harus menyelesaikan perijinan, dan manfaatnya memang akan cukup signifikan apabila industri tersebut berjalan.

CEO Bosowa Corporindo, Erwin Aksa memberikan tanggapan positif atas rencana keringanan atau insentif pajak investasi bagi sektor swasta. Kebijakan tersebut akan memberi dampak yang cukup besar dalam mendorong sektor investasi.

"Akan lebih bagus dengan kebijakan ini. Indonesia timur bisa memancing investor untuk membangun pengembangan infrastruktur baik darat maupun laut agar  biaya logistik bisa lebih murah," katanya.

Erwin mengaku bahwa dengan adanya kebijakan ini, pengusaha akan mendapat jaminan kemudahan investasi dan hal ini harus dibarengi dengan pola komunikasi yang baik juga dengan pemerintah di masing-masing daerah.

Kebijakan pemerintah yang baru tersebut harus didukung penuh karena tentunya investasi akan berkembang pesat di daerah timur Indonesia. Memang kadang pancingan diperlukan untuk menggaet investor. Dengan dibukanya pintu masuk ini, semoga berkat investasi yang tinggi bisa menumbuhkan pembangunan baik ekonomi maupun infrastruktur di Indonesia bagian timur.

SBY Berharap Agar MP3EI Terus Dijalankan

MP3EI

Di penghujung masa kepemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin memastikan agar semua proyek dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) masih akan dilaksanakan oleh pemerintah selanjutnya.

“Beberapa waktu lalu, kami mengajak Pak Jokowi bertemu untuk mengetahui cetak biru serta agenda apa dalam MP3EI yang memiliki rentang pekerjaan dari 2011 sampai 2025. Harapannya, rencana ini tetap dijaga dan dilanjutkan,” ujar SBY.

Menurut SBY, MP3EI mengusung konsep pembangunan Indonesia ke depan, dengan menggunakan uraian rencana pembangunan jangka panjang, menengah, hingga pendek. Semua itu juga dengan mempertimbangkan secara bijak kekuatan dukungan financial dari APBN dan APBD. Perjalanan rencana itu juga diperkuat dua konsep lain, yaitu percepatan pembangunan ekonomi dan percepatan pengurangan kemiskinan.

“Ini semua adalah pembangunan kita. Semua ini ditambah dengan dua hal tadi, mewujudnyatakan pembangunan di semua daerah. Bukan hanya bicara saja,” kata SBY.

Target perwujudan MP3EI sebenarnya masih panjang yakni hingga 2025. Anggaran yang diperlukan untuk mengerjakan semua proyek itu, yaitu tidak kurang dari Rp 4.700 triliun. Dengan angka sefantastis itu maka untuk keseluruhan pembiayaan tidak mungkin hanya mengandalkan APBN dan APBD semata. Keterlibatan BUMN, BUMD, dan sektor swasta sangatlah diperlukan dan berperan penting.

“(agar) tidak membebani APBN terlalu banyak, sehingga upaya pendidikan, kesehatan, dan mengurangi angka kemiskinan tidak terbebani. Itu konsep kerja kita. Itu blueprint MP3EI. Upaya percepatan pengurangan kemiskinan,” ujar SBY.

SBY mengharapkan agar pemerintahan ke depan, hingga pemimpin setelah Jokowi pun, akan tetap mewujudkan pelaksanaan MP3EI ini dan bisa meneruskannya menjadi proyek berkelanjutan terus menerus hingga 2025 dan tidak menjadi sia-sia begitu saja.

SBY juga telah meresmikan dan groundbreaking 12 proyek dalam MP3EI di Koridor Kalimantan dan Koridor Jawa. Peresmian tersebut berlangsung di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. SBY meresmikan 10 proyek pada sektor energi, sektor minyak dan gas, serta sektor perhubungan yakni: terminal baru Bandara Udara Sultan Aji, terminal 2 Bandar Udara Internasional Juanda di Surabaya, gedung VVIP dan VIP Pemprov Kaltim di Sultan Aji, landasan pacu Bandar Udara Yuvai Semiring – Long Bawan di Nunukan, Long Apung di Malinau, dan Datah Dawai di Mahakam Ulu. Selain itu juga proyek pengembangan unit III PLTU Embalut 1 x 50 MW di Tenggarong Seberang di Kutai Kartanegara, PLTG Peaking 2 x(50-60) MW Tanjung Batu Desa Embalut juga di Kukar. Berikut proyek kegiatan lepas pantai SISI-NUBI (WPN 3 dan WPS 2) Total E&P Indonesie – Inpex – Pertamina Hulu Energi Tengah dan pengembangan lapangan Ruby Blok Sebuku Mubadala Petroleum Total E&P Sebuku Inpex South Makassar Ltd Selat Makassar dan Kalimantan Timur.

Investor Desak Posisi Menteri ESDM Segera Diisi

Lukman Mahfoedz

Tamparan besar bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di penghujung masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia (RI). Lagi-lagi menteri di kabinetnya tersangkut kasus korupsi. Kali ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik yang kemudian mengundurkan diri. Namun menurut ekonom senior Institute of Development Economics and Finance Didik J. Rachbini, dampak ini tidak akan berpengaruh besar pada sektor energi di Indonesia.

"Pasti ada pengaruh, tapi pengaruhnya tidak memberi dampak berartilah. Sekarang kan ada Wamen ada Menko Perekonomian juga. Berdampak tapi tidak terlalu,"papar Didik.

Didik menyampaikan bahwa yang membuat tidak terlalu berpengaruhnya status Jero tersebut adalah karena persoalan investasi migas yang tidak hanya bergantung pada Kementerian ESDM. Selama ini Menko Perekonomian juga turut campur tangan dalam sector migas seperti yang sudah terlihat dalam renegosiasi Freeport dan Newmont.

Karena adanya kejadian ini, Didik yakin bahwa sektor energi di Indonesia akan berbenah. Kementerian Perekonomian pun akan memperbaiki dan membantu akan membantu meningkatkan minat investor untuk investasi di Indonesia.

"Ini kan akan ada perbaikan terus, selama ini Menko Perekonomian sudah mendorong negosiasi. Sejauh itu saya lihat. Yang menggantikan, Menko sudah mengambil kontribusi. Wamen (ESDM) juga sejauh saya lihat sudah aktif, justru kedua itu telah mengambil inisiatif (untuk gantikan Menteri ESDM)," jelasnya.

Di lain sisi, para perusahaan minyak dan gas bumi (migas) yang tergabung dalam Indonesia Petroleum Association (IPA) sudah mulai mendesak pemerintah agar segera menunjuk Menteri ESDM yang baru untuk menggantikan Jero Wacik

Ketua IPA Lukman Mahfoedz, yang juga adalah Presiden Direktur PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menyatakan bahwa diperlukannya Menteri ESDM yang definitif agar tidak berpengaruh pada investasi di sektor migas.

"Kami berharap agar permasalahan pengunduran diri Pak Jero Wacik tidak berpengaruh terhadap investasi migas. Untuk itu, diperlukan Menteri ESDM segera mungkin untuk agar keputusan-keputusan penting dan strategis jangan sampai terlambat," pungkasnya.

Lukman menyatakan dukungan dari pihaknya agar Wakil Menteri ESDM saat ini, Susilo Siswoutomo, yang menggantikan posisi Menteri ESDM yang saat ini kosong. Lagipula selama ini Susilo dianggap sangat proaktif dan tegas dalam mengambil keputusan.

"Untuk itu kami mengusulkan agar selayaknya Pak Susilo Siswoutomo sebagai Wakil Menteri bisa mengambil komando dan ditunjuk sebagai Pejabat Menteri. IPA sangat appreciate dengan Pak Wamen. Beliau terkenal sangat proaktif, punya integritas, dan tidak segan segan mengambil keputusan. Apalagi dengan background selama puluhan tahun di bidang migas, beliau mengerti permasalahan. Kompetensi yang sangat membantu dalam membuat keputusan keputusan penting," jelasnya.

Lukman menambahkan keterangannya bahwa dalam urusan migas banyak keputusan yang harus diambil Menteri ESDM karena berkaitan dengan kebijakan seperti rencana pengembangan proyek migas, penjualan dan alokasi gas, infrastruktur, penyelesaian hambatan hambatan pelaksanaan proyek-proyek besar, dan lainnya.

"Kami perlu segera ada Menteri ESDM yang baru, agar masalah ini tidak mempengaruhi investasi di sektor migas," tegasnya lagi.

Memang ada tamparan keras bagi sektor energi Indonesia dengan terseretnya banyak orang penting ke kasus korupsi. Selain Jero Wacik, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno, lalu mantan Kepala SKK Migas yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini, dan mantan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan J Purwono.

Apabila tidak segera diselesaikan, sangat mungkin investor akan tidak percaya lagi dengan sistem di Indonesia karena korupnya bidang energi sehingga  jadi malas berinvestasi.

Transparansi Data Indonesia Akan Menarik Investor

portal data

Transparansi memang menjadi salah satu faktor terpenting dalam memutuskan untuk berinvestasi. Semakin data yang berhubungan dengan investasi tersebut accessible, semakin orang tertarik dan tidak ragu untuk berinvestasi karena telah ada penyajian data yang digunakan dalam pertimbangan keputusan.

Demikian juga pendapat Deputi IV Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Tara Hidayat. Tara menilai keterbukaan data pemerintah dapat meningkatkan serta memancing minat pebisnis untuk berinvestasi.

"Semakin data kita (pemerintah) terbuka, dengan sendirinya minat investor akan meningkat. Investor kan tidak hanya suka berspekulasi melihat peluang, mereka juga butuh kepastian," ujarnya.

Menurutnya lagi, minimnya data pemerintah yang bisa diakses bebas oleh publik dapat menyulitkan investor memulai bisnisnya. "Investor harus susah payah cari data, bayangkan dulu saat bioskop 21 baru mau buka, mereka melakukan riset sendiri karena belum ada data apa-apa tentang industri cinema," ucapnya member contoh.

Maka dari itu melalui Portal Data Indonesia, ia mengajak para instansi pemerintah untuk terbuka menyediakan data yang dapat diakses secara bebas publik. Dari 34 provinsi di Indonesia, saat ini baru ada 24 instansi pemerintah yang meng-update data di Portal Data Indonesia termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

"Agar semua instansi pemerintah dapat terbuka menyediakan data yang machinary readable format, bisa memberikan nilai tambah, kalau tidak kita akan mudah dikalahkan bangsa lain, we will be lost in the game," jelasnya.

UKP4 bersama dengan World Bank mengembangkan Portal Data Indonesia, sebuah portal yang menyediakan data pemerintah yang dapat diakses secara bebas di http://data.id.

Portal tersebut menyajikan berbagai dataset yang meliputi ekonomi-keuangan, demografi-ketenagarkerjaan, energi, kesehatan pendidikan dan pengadaan.

Kita berharap saja bahwa Portal Data Indonesia akan menjadi awal dari era transparansi bagi publik di Indonesia. Tentunya bukan hanya bidang investasi yang akan diuntungkan, namun dari berbagai aspek hingga pemonitoran korupsi.