Dua Masalah Abadi di Indonesia -- Birokrasi Perizinan yang Rumit dan Korupsi!

Ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus mencatat pertumbuhan yang positif. Tahun lalu pertumbuhan ekonomi kita melambat, dibanding tahun sebelumnya antara lain disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan negara-negara mitra dagang Indonesia, termasuk Tiongkok (China) dan India. Kedua negara itu menjadi tujuan ekspor utama bahan pertambangan serta kelapa komoditas kelapa sawit Indonesia. Selain ekspor, faktor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi adalah investasi, baik terutama investasi langsung baik dari investor dalam negeri maupun investor luar negeri (FDI). Sebagai negara yang sedang berkembang dan membutuhkan investasi di hampir semua sektor, termasuk infrastruktur, perdagangan, sektor indusri pertambangan, minyak dan gas bumi, perkebunan, sektor keuangan, jasa, dan lain-lain.

Namun, berinvestasi di Indonesia tidak mudah. Banyak ranjau yang harus dilalui sebelum sebuah proyek investasi dapat direalisasikan. Dengar saja keluhan berbagai investor atas sulitnya berinvestasi di Indonesia. Salah satu yang masalah yang menjadi keluhan mereka adalah ribet dan kompleksnya sistem dan prosedur untuk mendapatkan izin atau permit. Berbagai lembaga international seperti  IFC menyebutkan masalah izin ini menjadi salah satu faktor penghambat investasi di Indonesia.

Di sektor migas, masalah izin, prosedur ini menjadi salah satu faktor penghambat investasi, seperti yang diucapkan oleh petinggi-petinggi perusahaan minyak dan asosiasi perminyakan. Masalah perizinan ini sebenarnya diakui oleh pemerintah. Dan publik juga sudah sering mendengar persoalan birokrasi ini. Bahkan kita juga sudah mendengar masalah ini sejak belasan tahun lalu. Ketika reformasi digulirkan, salah satu komitmen pemerintah saat itu adalah menyederhanakan birokrasi, termasuk birokrasi perizinan. Pemerintah SBY saat menjadi Presiden 10 tahun lalu juga berkomitmen untuk menyederhanakan sistem birokrasi di Indonesia, terutama birokrasi perizinan.

Tapi masalah ribet dan kompleksnya masalah birokrasi berzinan rupanya telah menjadi masalah abadi di Indonesia, yang tidak jelas apakah akan ada solusi. Masalah birokrasi perizinan ini tampaknya menjadi masalah abadi bersama abadinya persoalan korupsi di Indonesia. Ada ungkapan sindiran yang sering kita dengar di kalangan birokrasi, ‘bila bisa dipersulit, kenapa dipermudah’? Disinilah ruang bagi para birokrat untuk bermain. Bila investor mau mempermudah, mempercepat proses perizinan, maka ada ‘harga’ yang harus dikeluarkan oleh pelaku bisnis, yaitu fulus (money).

Dan praktek-praktek seperti ini kita bisa dengar, lihat dan baca dan bahkan mungkin mengalami sendiri. Kondisi ini yang membuat investor dan pelaku bisnis terkadang hanya geleng-geleng kepala, dan membuat mereka dilema. Ada yang keukeuh mengambil jalan lurus, tapi lama. Dampaknya mereka kehilangan momentum. Ada yang terpaksa mengambil jalan pintas dengan berbagai cara asalkan apa yang diinginkan dapat diperoleh (perizinan).

Nah, hari ini kita mendengar seorang pejabat pemerintah, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa kembali mengangkat isu perizinan ini ke permukaan saat membuka pameran APKASI International Trade and Investment Summit di JIExpo Kemayoran, sebuah pameran dan konferensi internasional yang diselenggarakan oleh asosisasi pemerintah daerah seluruh Indonesia.

"Perizinan merupakan salah satu penghambat investasi di daerah. Tidak mudah bagi pemerintah untuk memangkas banyaknya perizinan tersebut," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat membuka acara tersebut.

Menteri Hatta Rajasa memberi contoh proyek pengeboran minyak di daerah yang membutuhkan sedikitnya 89 perizinan. Untuk memenuhi semua perizinan tersebut memerlukan waktu bertahun-tahun. "Kita memerlukan upaya layanan terpadu dan percepatan perizinan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang merata diseluruh Indonesia," kata Hatta Rajasa.

Ya, kita setuju dan bahkan mendukung upaya tersebut. Tapi publik dan pelaku industri berharap pemerintah atau pejabat pemerintah tak hanya berwacana saja selama bertahun-tahun tapi tidak ada realisasinya. Dimanakah rencana pemerintah untuk membentuk one-stop service untuk investasi? Publik dan pelaku usaha sudah terlalu sering mendengar pernyataan pemerintah untuk membentuk sistem pelayanan investasi satu pintu, terintegrasi dalam satu atap. Namun, yang sering kita lihat di lapangan adalah sistem pelayanan dengan  puluhan pintu dan jendela. Dan bahkan tidak jelas, dimana pintu masuk, dimana pintu keluar, dimana pintu kamar. Pintunya kebanyakan sehingga membuat investor kabur duluan sebelum berinvestasi karena saking bingungnya.

Kita berharap masalah penyederhanaan perizinan ini segera diimplementasikan oleh pemerintah, tidak hanya berwacana. Belum terlalu terlambat bagi pemerintah SBY untuk melakukan gebrakan sebelum pemerintahannya berakhir Oktober nanti. Bila SBY berkomimen, SBY dapat meninggalkan legacy, yakni menyederhanakan birokrasi perizinan di Indonesia. Ataukah Rakyat, publik dan pelaku usaha dan investor harus menunggu pemerintah baru? Bila pemerintah saat ini tidak mampu melakukannya, maka kita berharap, pemerintah baru nanti dapat merealisasikan masalah birokrasi ini. Bila birokrasi disederhanakan, bukan tidak mungkin perekonomian Indonesia akan berlari kencang, dan investor akan kembali bergairah menanamkan investasi mereka di Indonesia, termasuk sektor minyak dan gas bumi, pertambangan, perkebunan, petrokimia, industri, infrastruktur dan lain-lain. Semoga!

Pemilihan Presiden, Bakal Terjadi ‘Perang’ antara Generasi Lama vs Baru

Hasil dari Pemilihan Legislatif  9 April 2014 sudah mulai kelihatan. Berdasarkan hasil quick count atau hitungan cepat berbagai lembaga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar dan Partai Gerindra menempati urutan satu sampai tiga. Partai Demokrat yang menjadi pemenang Pemilihan Legislatif 2004 dan 2009, terlempar dari tiga besar dan hanya menduduki posisi ke-empat.  

Berdasarkan hasil hitungan cepat, ada partai-partaiyang mencatat kenaikan dibanding Pemilu 2009 lalu, tapi ada partai yang menurun atau lebih rendah dari hasil Pemilu 2009. Ada partai yang mencatat kenaikan hasil suara, tapi di bawah target, seperti PDIP, tapi ada hasil di luar dugaan banyak pengamat seperti Partai Kebangkitan Bangsa, yang menempel ketat Partai Demokrat.

Ada juga partai gagal mencapai target seperti Partai Keadilan Sejahtera yang hanya berada di posisi ke-7. Optimisme presiden PKS Anis Mata dan petinggi PKS untuk masuk ke tiga besar, rupanya mimpi belaka. Tampaknya kasus ‘korupsi sapi impor’ yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfie Hasan telah membuat sebagian pemilih militan PKS ‘kabur’ ke partai-partai lain. Bisa jadi ada yang ke PKB, yang mencatat hasil yang diluar perkiraan banyak pengamat, atau partai lainnya.

Partai	Quick Count Kompas	Cyrus-CSIS
PDIP	19.22	19.00%
Golkar	15.02	14.3
Gerindra	11.76	11.8
Partai Demokrat	9.43	9.6
PKB	9.13	9.2
PAN	7.51	7.5
PKS	6.98	6.9
PPP	6.68	6.7
Nasdem	6.71	6.9
Hanura	5.1	5.5
PBB	1.5	1.6
PKPI	0.95	1.1
Golput	26.63

Sumber (1): Quick Count Kompas (per 10 April)

Suara masuk: 93%:

Suara sah: 65.62%

Suara tidak sah 7.75%

Golput: 26.63%

Sumber (2): Cyrus-CSIS; Sample: 98.2%

Bila hasil quick count terbukti pada hasil real coun KPU nanti, tidak ada partai yang menang besar dan meyakinkan. Itu berarti peta ‘koalisi’ bakal sengit dan cair, tergantung hasil lobi-lobi elit partai-partai politik.

Pertanyaan yang muncul di publik saat ini adalah, siapa yang menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden? Partai-partai yang mendulang suara cukup besar (tiga besar) akan bekerjasama dengan  partai mana dalam memajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden?

Salah satu foto yang beredar di media-media sosial

Dari berita-berita yang muncul hingga hari ini,dan pernyataan para pemimpin partai-partai yang mendulang suara tiga besar, maka calon Presiden yang bakal diusung adalah Jokowi (oleh partai PDIP, Aburizal Bakrie (ARB) dari partai Golkar dan Prabowo dari Parai Gerindra. Bisa jadi akan ada Capres lain yang diusung, tergantung hasil kesepakatan.

PDIP hari mengatakan bahwa partai ini tidak akan mengubah keputusannya mencapreskan Jokowi. Tinggal sekarang, partai itu akan berkoalisasi/bekerjasama dengan partai apa dan siapa yang dipasangkan dengan Jokowi sebagai Calon Wakil Presiden. Sejauh ini, suara-suara yang muncul di publik adalah bahwa Jokowi bakal dipasangkan dengan Mahfud MD (mantan ketua Mahkamah Konstitusi), Jusuf Kalla, Moeldoko (Panglima ABRI) atau Hatta Rajasa, Ketua PAN. Sehari sebelum Pemilu Puan Maharani, ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu PDIP) dan timnya bertemu dengan ketua PAN, sehingga muncul dugaan PDIP akan berkoalisi dengan PAN.

Golkar tampaknya akan tetap mengajukan Aburizal Bakrie (ARB) sebagai calon Presiden. Hasil Pileg yang dibawah target dan catatan buruk ARB khususnya terkait Lapindo, telah menggoyangkan posisi ARB di internal Golkar dan masih ada kemungkinan pencapresan ARB akan dievaluasi. Bila melihat pernyataan Ical kemarin, terlihat ARB sangat percaya diri untuk maju menjadi Capres Golkar. Bila memang, Golkar akan masuk kembali ke pemerintah, tapi bila kalah, maka ini untuk ketiga kalinya Golkar hanya menempel dengan partai penguasa, tidak menjadi pelaku utama.  

Bagaimana dengan Gerindra? Hampir dipastikan Prabowo akan menjadi Calon Presiden Gerindra. Siapa yang dipasangkan menjadi calon wakil presiden, masih sangat spekulatif, tergantung hasil lobi/koalisi partai-partai. Gerindra

Lalu bagaimana dengan Partai Demokrat? Dari hasil hitungan cepat, tampaknya sangat sulit bagi Partai Demokrat untuk mengusung Capres sendiri. Yang paling masuk akal, PD mengajukan Cawapres.

Dalam beberapa minggu kedepan, partai apa akan berkoalisi dengan siapa, barulah akan kelihatan. Yang hampir pasti, kini kita memiliki tiga Calon Presiden, Jokowi, Aburizal ‘Ical’ Bakrie dan Prabowo. Prabowo dan Ical (ARB) adalah mantan politisi Golkar yang mewakili generasi lama, artinya masih ada kaitan dengan Orba, dan Jokowi mewakili generasi baru. Maka dengan demikian pertarungan di Pemilihan Presiden nanti (Pilpres) bakal terjadi antara Generasi Lama/Tua dan Generasi Baru/Generasi Baru. (*)