One-Stop Service untuk Para Investor

One-Stop Service

Pemerintah baru memang sudah selayaknya melakukan gebrakan-gebrakan baru. Kali ini ada gebrakan baru di bidang investasi. Kini para investor tak perlu khawatir lagi dalam mengurus perizinan di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan bahwa pada masa mendatang, pihak-pihak yang akan menanamkan investasinya di Indonesia hanya perlu mendatangi satu tempat perizinan.

"One-stop service, agar bagaimana investor datang ke Indonesia cukup di satu kantor saja," ujar Sofyan Djalil.

Menko Perekonomian menjelaskan bahwa memang pada saat ini Indonesia telah memiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), namun instansi tersebut ternyata bukanlah "one-stop service".

Hal itu dikarenakan investor ternyata tidak hanya mendatangi BKPM, tetapi harus mendatangi berbagai instansi dan kementerian lainnya sebelum mendapatkan izin untuk berinvestasi.

Pada masa mendatang diharapkan agar investor hanya akan datang ke satu tempat yang di mana semua kementerian telah ada perwakilannya. "Mungkin BKPM yang menjadi 'focal point', karena mereka yang paling siap," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan jangka waktu hingga enam bulan mendatang untuk pembentukan "one-stop service" atau pusat layanan perizinan investasi nasional yang terintegrasi.

"Saya berikan target 3-6 bulan yang namanya 'one-stop service' nasional harus jadi," tegas Jokowi.

Maka pihak investor yang ingin mengurus perizinan hanya di satu tempat dan tidak harus berpindah-pindah dari satu kementerian ke kementeran yang lain.

Namun, Presiden memperingatkan bahwa bila perizinan dipercepat juga dibuat sederhana jangan ada yang main-main atau mencoba-coba "untuk lompat pagar".

Saat ini banyak investor yang datang untuk menanamkan modalnya di Tanah Air, namun harus dihadapi dengan urusan perizinan yang sangat ruwet. "Kadang-kadang investor lemas sebelum memulai (setelah melihat keruwetan dalam mengurus perizinan)," ujar Jokowi.

Namun sebenarnya One stop service atau pelayanan satu pintu ternyata sudah dicanangkan sejak tahun 1980 yang dulunya dikenal dengan nama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Sebenarnya mayoritas Provinsi, Kabupaten dan Kota sudah membentuk PTSP," ujar Deputi Pengendalian Pasar Modal, Azhar Lubis.

Azhar memberikan penjelasan bahwa dari 34 Provinsi, ada satu provinsi yang PTSP-nya belum terbentuk. Kemudian dari 413 kabupaten ada 55 kabupaten yang PTSP nya belum terbentuk. Sementara itu, dari 98 kota, tinggal 1 kota yang belum membentuk PTSP.

"Yang perlu dilakukan adalah agar provinsi, kabupaten, dan kota yang belum membentuk PTSP agar segera membentuk dan yang sudah supaya diperkuat khususnya kualitas SDM," pungkas Azhar.

Seperti biasa, Indonesia tidak mengimplementasikan ketentuan yang telah dibuatnya sendiri. Kita harapkan saja supaya pelayanan satu pintu ini memang akan berhasil supaya investasi meningkat.

Jokowi Membuka Lebar Pintu Investasi ke Indonesia

Jokowi di APEC

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengagung-agungkan Indonesia sebagai tujuan investasi yang menjanjikan, dalam pidatonya di puncak acara Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), di China National Convention Center, Beijing.

Walau dengan bahasa Inggris 'sederhana', Jokowi dengan berapi-api mengajak pelaku usaha yang diundang di APEC itu untuk berlomba-lomba berinvestasi di Indonesia.

Jokowi menyatakan bahwa begitu banyaknya kesempatan investor untuk 'ikut serta' membangun Indonesia. “Dalam lima tahun, kami ingin membangun setidaknya 24 pelabuhan termasuk pelabuhan di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua," ucap Jokowi.

Dengan mempresentasikan slide power point, Presiden juga menjabarkan rencana perluasan jalur pembangunan sarana transportasi massal. "Ini adalah kesempatan anda," ujar Jokowi, dengan bahasa Inggris yang terbata-bata.

Meski kondisi berbahasanya terbatas, Jokowi tak sedikitpun tertekan.

Selain perihal pelabuhan dan transportasi massal, Jokowi juga tak menutupi kendala yang ada di Indonesia di saat berinvestasi. "Memang banyak investor yang mengeluhkan soal pembebasan lahan. Namun saya akan mendorong menteri, gubernur, wali kota saya untuk membereskan masalah ini. Saya menjamin, pemerintah akan membantu perizinan bisnis secara cepat," tutur Jokowi.

Di akhir pidatonya, Jokowi meminta investor tak ragu berinvenstasi ke Indonesia. “Terakhir, atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi saya. Kami menunggu anda datang ke Indonesia. Kami menunggu anda berinvestasi ke Indonesia. Terima kasih, terima kasih, selamat pagi," kata Jokowi.

Pidato tersebut ternyata menuai banyak komentar di Indonesia. Pasalnya, dalam pidato itu Jokowi membuka pintu lebar-lebar untuk berinvestasi di Indonesia.

Namun Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan bahwa isi pidato Jokowi itu tak ada yang luar biasa. Memang sudah selayaknya dan lumrah halnya kalau presiden mengajak negara lain untuk berinvestasi dalam forum APEC.

"Adalah wajar presiden mengajak orang investasi di Indonesia. APEC adalah tempatnya seperti itu," ujar Fahri Hamzah.

Fahri mengingatkan kalau APEC tak boleh dipandang hanya sebagai ajang membuka investasi. Indonesia juga seharusnya waspada akan isu keamanan wilayah yang juga ada di forum internasional ini.

"APEC juga tempat orang membaca kita. Pasti ada isu-isu keamanan seperti batas wilayah dan garis pantai," ujar dia.

Menurutnya, isu keamanan ini harus dipikirkan oleh Jokowi. Indonesia memang butuh investasi tapi yang menguntungkan rakyat.

"Saya kaget karena presiden sudah bicara itu (investasi) di luar daripada ke dalam. Presiden harus ceritakan kepada publik, apa rencana dia membuka ini dengan lebar, kan bahaya di darat kita sudah babak belur dikeruk apalagi kalau di laut diambil orang lagi," tukasnya.

Bagus sekali langkah yang diambil Jokowi tersebut. Ini berarti Indonesia akan tidak alergi dengan investasi dari luar. Semoga juga tidak hanya pintu yang dibuka lebar untuk investasi, namun para investor juga diberi kemudahan dan berbagai insentif.

Diperlukan investasi Swasta Untuk Energi Baru Terbarukan

EBT

Saat ini pemerintah Indonesia sedang terus berusaha mendorong pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (EBT) lima tahun ke depan. Khususnya terkait peran EBT untuk meningkatkan kinerja listrik Indonesia.

Menurut proyeksi, berbagai jenis energi alternatif diakui mampu menyumbang hingga 29 persen dari total target penambahan daya listrik selama pemerintahan Jokowi.

   

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana memberikan pernyataan bahwa pihaknya akan terus berusaha untuk memaksimalkan potensi EBT menjadi sumber energi pembangkit listrik di Indonesia.

Hal tersebut dirasa perlu dilakukan supaya penggunaan energi fosil seperti BBM bisa terus ditekan. Angka yang telah dipetakan oleh pemerintah pun cukup siginifikan. Yakni, 10,47 giga watt (GW) atau sama dengan 2 ribu mega watt (MW) per tahun

   

"Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun, Indonesia perlu menjadi negara Industri. Nah, untuk membangun industri di Indonesia, kuncinya ada pada listrik. Karena itu, target pengembangan listrik di Indonesia sangat penting" pungkasnya.

   

Potensi tersebut tentunya cukup signifikan untuk membantu target pemerintah sebesar 7 ribu MW per tahun. Namun, potensi tersebut memerlukan dana investasi dari pihak swasta.

Sebab baik pemerintah dan perusahaan negara seperti PT PLN tak punya modal sebesar itu untuk mencapai target penambahan kapasitas produksi listrik.

   

"PLN hanya menyanggupi pasokan sebesar 2 ribu MW per tahunnya. Sehingga, sisanya yakni 5 ribu MW perlu investasi swasta. Tapi, saya dengar sudah banyak investor yang mendatangi Presiden untuk membicarakan rencana investasi energi terbarukan," jelasnya.

   

Selain perusahaan energi dan listrik, dia juga berharap agar perusahaan perbankan bisa ikut berkontribusi dalam program tersebut. Dia mencontohkan keputusan pinjaman senilai USD 50 juta oleh Asian Development Bank (ADB) untuk proyek eksplorasi panasbumi Rantau Dedap, Sumatera Selatan.

Hal tersebut dianggap sebagai terobosan karena sebelumnya belum pernah ada perbankan yang berani mendanai eksplorasi. Pasalnya, proses tersebut punya resiko gagal yang tinggi.

   

"Pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) juga bisa dijadikan salah satu sektor percepatan pembangunan energi terbarukan. Investasinya cukup murah. Sekitar USD 3 juta - 3,5 juta per MW. Karena itu, kami sedang memfinalisasi regulasi feed in tariff untuk PLTB ini. Semoga selesai sebelum akhir tahun," tuturnya.

   

Tentunya pemerintah Indonesia harus membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi peluang investasi, apalagi karena target yang dicapai akan bermanfaat sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Investasi memang harus dikedepankan supaya bisa menjalar ke berbagai sektor lainnya ikut maju.

Janji Pemerintah Untuk Menghapus Hambatan Dalam Investasi Migas

Naryanto Wagimin

Pemerintahan yang baru memberikan harapan baru berbagai pihak termasuk bagi investor. Salah satu sektor investasi yang paling strategis adalah investor dari sektor energi. Maka dari itu harus kita teliti perihal hambatan-hambatan yang banyak dikeluhkan oleh para investor.

Hambatan ini pun diakui oleh salah seorang pimpinan SKK Migas. Dia menyebutkan bahwa saat ini investasi minyak dan gas bumi di Indonesia masih terhambat ratusan perizinan.

Hanif Rusjdi, Kepala SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara memberikan pernyataan bahwa iklim investasi migas nasional perlu perhatian pemerintahan Jokowi-JK. Khususnya dalam upaya perampingan perizinan yang selama ini banyak dikeluhkan pengusaha.

"Paling banyak komplain dari pengusaha adalah di perizinan dan pembebasan lahan, semoga ada aturan jelas di pemerintah baru ini," pungkasnya di Pekanbaru.

Menurut Hanif, SKK Migas mengidentifikasi adanya 289 perizinan dalam kegiatan hulu migas yang menghambat iklim investasi.

Usai dilakukan pembahasan, perizinan tersebut telah direncanakan akan diringkas menjadi 69 perizinan yang kini baru direalisasikan melalui sembilan perizinan utama.

Usaha untuk perampingan izin sebenarnya dimulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.2/2012 untuk mencapai target produksi minyak 1 juta barel.

Hanif juga mengakui bahwa sangat tidak mudah untuk melaksanakan pembenahan itu karena masalah perizinan ini berkaitan dengan kebijakan lintas kementerian, pemerintah provinsi hingga tingkat kabupaten/kota.

Padahal, satu wilayah kerja (WK) yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM idealnya sudah bisa langsung untuk dikelola (clean and clear).

"Alasan kenapa sangat lama bisa diwujudkan karena masing-masing sektor merasa kebijakannya sudah benar," ujarnya.

Untungnya Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Naryanto Wagimin menyadari banyak tantangan yang harus dihadapinya untuk memperbaiki sektor migas. Salah satunya yakni produksi minyak nasional yang setiap tahun tak pernah mencapai target bahkan cenderung mengalami penurunan.

Dia menegaskan bahwa dalam lima tahun ke depan tercatat bahwa sudah ada 20 KKKS yang melakukan perpanjangan kontrak. Mereka membutuhkan kepastian dalam perjanjian perpanjangan kontrak. Banyak proyek yang membutuhkan kepastian perjanjian dari regulator, dalam hal ini Dirjen Migas. Salah satu yang paling menarik adalah nasib perpanjangan kontrak Blok Mahakam.

Naryanto juga mengakui bahwa dirinya mendapat mandat dan tugas khusus langsung dari Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Jokowi. Mandat yang dimaksud adalah menghilangkan hambatan-hambatan dalam investasi di sektor migas.

"Itu tadi bottleneck-bottleneck itu dihilangkan supaya cepat," tegasnya.

Tentunya kita sangat berharap agar pemerintah benar akan merealisasikan janji tersebut. Kalau investasi memang berjalan lancar, maka target Jokowi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7% akan bisa dicapai.