Kamis, 12 Maret 2015

Target Investasi 3500 Triliun Pada Tahun 2019

Yuddy Chrisnandi
Pemerintah menggembar-gemborkan lagi gol ambisiusnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, besarnya target investasi dalam lima tahun ke depan membutuhkan partisipasi dari banyak pihak. Tidak saja dari pemerintah pusat, pemda dan BUMN, tetapi dari kalangan dunia usaha swasta, baik dalam maupun luar negeri.

Hal tersebut dikarenakan hingga tahun 2019 mendatang ditargetkan investasi mencapai tiga ribu lima ratus triliun rupiah, lebih dari separuh gross domestic brutto tahun ini, yakni sekitar enam ribu lima ratus triliun rupiah.

Dengan kebutuhan investasi sebesar itu, maka diperhitungkan bahwa diperlukan pertumbuhan investasi sekitar Rp 700 triliun setiap tahun. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan perbaikan pelayanan investasi, antara lain melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Melalui PTSP, maka pelayanan perizinan semakin jelas, mudah, cepat, sehingga akan mengurangi biaya-biaya yang tidak jelas serta memberikan kepastian bagi investor. PTSP nasional yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mengintegrasikan seluruh kementerian/lembaga yang terkait dengan perizinan investasi. Dengan demikian calon investor cukup datang ke BKPM, dan semuanya diselesaikan di situ.

Akan halnya dengan calon investor di daerah, selain mendorong terus terbentuknya PTSP di daerah, pemerintah juga terus membangun pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara. Kini sudah bukan lagi masanya birokrasi priyayi, tetapi birokrasi harus melayani masyarakat, baik pelayanan dasar  maupun pelayanan perijinan usaha.

Beberapa sektor yang menjadi foKus dalam pemerintahan Kabinet Kerja, yakni sektor pertanian, kemaritiman, tenaga listrik, industri substitusi impor, serta industri padat karya seperti pariwisata. Menurut Menteri, semua itu merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh kalangan dunia usaha, baik domestik maupun asing.

Namun diingatkan bahwa besarnya investasi saja belum cukup, karena pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan pemerataan, baik kewilayahan maupun strata ekonomi. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru harus terus dibangun, tetapi jangan semuanya terpusat di Jawa saja.
Tota
Tapi kita lihat saja tuh, dengan gol seambisius itu tapi pemerintah menyia-nyiakan niat baik dari Total E&P yang sudah menyatakan bersedia untuk investasi hingga triliunan rupiah di Blok Mahakam. Seharusnya investasi tersebut diterima saja, lumayan kan untuk menyumbang gol pemerintah. Masa gol dan kenyataan tidak sejalan sih.




Tidak ada komentar:

Posting Komentar