Pemilihan Presiden, Bakal Terjadi ‘Perang’ antara Generasi Lama vs Baru

Hasil dari Pemilihan Legislatif  9 April 2014 sudah mulai kelihatan. Berdasarkan hasil quick count atau hitungan cepat berbagai lembaga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar dan Partai Gerindra menempati urutan satu sampai tiga. Partai Demokrat yang menjadi pemenang Pemilihan Legislatif 2004 dan 2009, terlempar dari tiga besar dan hanya menduduki posisi ke-empat.  

Berdasarkan hasil hitungan cepat, ada partai-partaiyang mencatat kenaikan dibanding Pemilu 2009 lalu, tapi ada partai yang menurun atau lebih rendah dari hasil Pemilu 2009. Ada partai yang mencatat kenaikan hasil suara, tapi di bawah target, seperti PDIP, tapi ada hasil di luar dugaan banyak pengamat seperti Partai Kebangkitan Bangsa, yang menempel ketat Partai Demokrat.

Ada juga partai gagal mencapai target seperti Partai Keadilan Sejahtera yang hanya berada di posisi ke-7. Optimisme presiden PKS Anis Mata dan petinggi PKS untuk masuk ke tiga besar, rupanya mimpi belaka. Tampaknya kasus ‘korupsi sapi impor’ yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfie Hasan telah membuat sebagian pemilih militan PKS ‘kabur’ ke partai-partai lain. Bisa jadi ada yang ke PKB, yang mencatat hasil yang diluar perkiraan banyak pengamat, atau partai lainnya.

Partai	Quick Count Kompas	Cyrus-CSIS
PDIP	19.22	19.00%
Golkar	15.02	14.3
Gerindra	11.76	11.8
Partai Demokrat	9.43	9.6
PKB	9.13	9.2
PAN	7.51	7.5
PKS	6.98	6.9
PPP	6.68	6.7
Nasdem	6.71	6.9
Hanura	5.1	5.5
PBB	1.5	1.6
PKPI	0.95	1.1
Golput	26.63

Sumber (1): Quick Count Kompas (per 10 April)

Suara masuk: 93%:

Suara sah: 65.62%

Suara tidak sah 7.75%

Golput: 26.63%

Sumber (2): Cyrus-CSIS; Sample: 98.2%

Bila hasil quick count terbukti pada hasil real coun KPU nanti, tidak ada partai yang menang besar dan meyakinkan. Itu berarti peta ‘koalisi’ bakal sengit dan cair, tergantung hasil lobi-lobi elit partai-partai politik.

Pertanyaan yang muncul di publik saat ini adalah, siapa yang menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden? Partai-partai yang mendulang suara cukup besar (tiga besar) akan bekerjasama dengan  partai mana dalam memajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden?

Salah satu foto yang beredar di media-media sosial

Dari berita-berita yang muncul hingga hari ini,dan pernyataan para pemimpin partai-partai yang mendulang suara tiga besar, maka calon Presiden yang bakal diusung adalah Jokowi (oleh partai PDIP, Aburizal Bakrie (ARB) dari partai Golkar dan Prabowo dari Parai Gerindra. Bisa jadi akan ada Capres lain yang diusung, tergantung hasil kesepakatan.

PDIP hari mengatakan bahwa partai ini tidak akan mengubah keputusannya mencapreskan Jokowi. Tinggal sekarang, partai itu akan berkoalisasi/bekerjasama dengan partai apa dan siapa yang dipasangkan dengan Jokowi sebagai Calon Wakil Presiden. Sejauh ini, suara-suara yang muncul di publik adalah bahwa Jokowi bakal dipasangkan dengan Mahfud MD (mantan ketua Mahkamah Konstitusi), Jusuf Kalla, Moeldoko (Panglima ABRI) atau Hatta Rajasa, Ketua PAN. Sehari sebelum Pemilu Puan Maharani, ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu PDIP) dan timnya bertemu dengan ketua PAN, sehingga muncul dugaan PDIP akan berkoalisi dengan PAN.

Golkar tampaknya akan tetap mengajukan Aburizal Bakrie (ARB) sebagai calon Presiden. Hasil Pileg yang dibawah target dan catatan buruk ARB khususnya terkait Lapindo, telah menggoyangkan posisi ARB di internal Golkar dan masih ada kemungkinan pencapresan ARB akan dievaluasi. Bila melihat pernyataan Ical kemarin, terlihat ARB sangat percaya diri untuk maju menjadi Capres Golkar. Bila memang, Golkar akan masuk kembali ke pemerintah, tapi bila kalah, maka ini untuk ketiga kalinya Golkar hanya menempel dengan partai penguasa, tidak menjadi pelaku utama.  

Bagaimana dengan Gerindra? Hampir dipastikan Prabowo akan menjadi Calon Presiden Gerindra. Siapa yang dipasangkan menjadi calon wakil presiden, masih sangat spekulatif, tergantung hasil lobi/koalisi partai-partai. Gerindra

Lalu bagaimana dengan Partai Demokrat? Dari hasil hitungan cepat, tampaknya sangat sulit bagi Partai Demokrat untuk mengusung Capres sendiri. Yang paling masuk akal, PD mengajukan Cawapres.

Dalam beberapa minggu kedepan, partai apa akan berkoalisi dengan siapa, barulah akan kelihatan. Yang hampir pasti, kini kita memiliki tiga Calon Presiden, Jokowi, Aburizal ‘Ical’ Bakrie dan Prabowo. Prabowo dan Ical (ARB) adalah mantan politisi Golkar yang mewakili generasi lama, artinya masih ada kaitan dengan Orba, dan Jokowi mewakili generasi baru. Maka dengan demikian pertarungan di Pemilihan Presiden nanti (Pilpres) bakal terjadi antara Generasi Lama/Tua dan Generasi Baru/Generasi Baru. (*)

Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Perburuk Iklim Investasi

Akil Mochtar saat dilantik jadi Ketua MK

Mahfud MD (kiri) Akil Mochtar (kanan) saat memimpin sidang

Indonesia kembali geger. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan kejutan besar dengan menciduk Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar setelah ketua MK tersebut  tertangkap tangan sedang menerima suap dalam bentuk dolar Singapura terkait sebuah kasus pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang sedang diproses di MK. 

Penangkapan tersebut merupakan pukulan telak dan dikhawatirkan akan merusak iklim investasi tatkala Indonesia sedang giat-giatnya mendorong masuknya investasi untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi.

Salah satu parameter iklim investasi yang sehat adalah tegak dan berwibawanya hukum di suatu negara. Investor akan datang dan berani berinvestasi bila sistem hukum dan peradilan di Indonesia bersih. Itu akan memberi jaminan ketenangan berusaha. Maka ketika ketika tersiar kabar Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tertangkap sedang menerima suap terkait sebuah kasus hukum, maka iklim investasi pun terganggu.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga hasil reformasi sebagai upaya untuk menegakkan hukum di tanah air, terutama kasus yang berkaitan dan bersinggungan dengan interpretasi Undang-Undang, termasuk perselisihan pemilihan Kepala Daerah. Dua ketua MK sebelumnya Jimly Assiddique dan Mahfud MD boleh dibilang berhasil menjaga kewibawaan lembaga tersebut. Memang terkadang rumor-rumor sebelumnya bahwa hakim-hakim di MK juga terlibat praktik-praktik suap yang terpuji. Namun, sejauh ini belum ada yang terbukti.

Penangkapan Ketua MK, yang notabene dianggap sebagai "Wakil Tuhan" di bumi untuk menegakkan keadilan, telah mengkhiatani amanah rakyat dan amanah Tuhan yang dipercayakan di atas pundaknya. MK adalah tempat dimana para pencari keadilan bersandar termasuk para calon kepala daerah yang terlibat persilisihan dalam Pilkada.

Maka tertangkap tangannya Ketua MK merupakan pukulan telak dan mematikan wibawa hukum MK dan sistem peradilan di Indonesia. Berbagai media memberitakan Akil Mochtar terlihat menangis ketika ditangkap KPK. Apakah ia menangis karena ketahuan korupsi lalu tertangkap? Apakah ia menangis karena sedih telah melukai rakyat yang telah memilih dia dan mempercayai dia menjadi anggota DPR sebelum terpilih menjadi Hakim Konstitusi? Apakah dia menangis karena karir politiknya telah dan akan mati?

Kita tidak tahu apa arti tangisan dan airmata Akil Mochtar. Yang pasti, para pendahulu Ketua MK, Jimly Assiddique dan Mahfud MD merasa terpukul dan sedih karena lembaga yang pernah mereka pimpin dan diagung-agungkan menjadi benteng hukum bagi para pencari keadilan, terjermbab ke dasar jurang dan rusak akibat ulah Akil Mochtar?

Tak hanya Jimly dan Mahfud MD yang kecewa. Ratusan juta rakyat Indonesia hari ini menangis atas matinya hukum di Republik Indonesia. Pertanda apakah ini? Masih adakah lembaga yang bisa dipercaya untuk menegakkan keadilan di republik ini.

Akibat penangkapan Akil Mochtar, tidak heran nanti bila berbagai pihak menggugat kembali berbagai keputusan yang pernah dibuat MK. Bila sebelumnya, keputusan MK begitu dipercaya, maka kini publik akan mempertanyakannya. Calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Dyah Pitaloka dan Teten Masduki (Cagub dan Cawagub asal PDIP), misalnya mempertanyakan keputusan MK yang menolak gugatan mereka terhadap hasil Pilkada Jabar.

Kasus tertangkapnya Ketua MK ini hanya menjadi bukti lebih lanjut betapa buruknya dan tercemarnya lembaga Peradilan di Indonesia. Tentu ini akan memunculkan keraguan bagi investor untuk masuk ke Indonesia. Maka tiada jalan lain, upaya membersihkan lembaga hukum di tanah air harus dilanjutkan, bila perlu dilakukan secara radikal. KPK telah memulai dengan tidak ragu menangkap Ketua MK. Bila perlu, dilakukan moratorium perkara sementara yang sedang berjalan di KPK hingga sistem betul-betul diperbaiki untuk memastikan lembaga itu bersih.

Indonesia kembali disoroti tidak hanya dari dalam negeri tapi juga oleh dunia, termasuk dunia bisnis. Dibutuhkan upaya ekstra keras lagi untuk mendatangkan investasi masuk kembali ke Indonesia. Semoga kasus penangkapan Ketua MK ini menjadi titik balik pembaharuan dan pembersihan semua lembaga peradilan di Indonesia. Kedengaran utopia? Tidak ada yang tidak mungkin asal semua punya komitmen untuk melakukan perubahan. 

Pertanyaan sekarang "HOW"? Apakah para koruptor dituntut hukuman mati agar jera melakukan korupsi seperti yang terjadi di RRC? Mantan Ketua MK Jimly Assidique telah melontarkan tuntutan hukuman mati atau hukuman paling maksimal bagi para koruptor, termasuk untuk kasus Ketua MK ini. Akil Mochtar yang politisi Golkar ini bahkan pernah mengatakan para koruptor perlu dijerat hukuman yang berat. Bahkan ia mengusulkan para koruptor tangannya dipotong dan dimiskinkan? Nah, kini Akil terkena ucapannya sendiri. Apakah ia menangis karena tangannya takut dipotong dan dimiskinkan? Hhmmm...kita tunggu perkembangan selanjutnya. (*)

Oleh Abraham Somad*
Praktisi bisnis